Borobudur Law and Society Journal
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online ]]>
<![CDATA[Tsuroyyaa Maitsaa’ Jaudah]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/11971
<![CDATA[Electronic registration of fiduciary guarantees aims to enhance efficiency, transparency, and legal certainty, replacing the less effective manual methods. However, this system has shortcomings that hinder the registration process until the registration period expires. In the digital era, the application of technology in the legal system often faces obstacles, making it essential to improve efficiency and provide legal certainty. This research aims to identify the obstacles in electronic fiduciary registration using an empirical juridical method. The results show several technical issues that hinder the registration process until the registration period ends. The conclusion of this research suggests improvements to the AHU Online system and related policies so that the initial goals of electronic fiduciary registration, namely efficiency and legal certainty, can be better achieved.]]>
<![CDATA[Hukum Ketenagakerjaan di Era Modern: Antara Hak dan Kewajiban ]]>
<![CDATA[Fadil Muhammad]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/11982
<![CDATA[In today's modern era where all kinds of needs, especially in the world of work, must be available very quickly, causing complexity in work culture that is felt to require its own special rules, this study aims to explain the various phenomena faced by the employment sector in the modern era today, studied from the prevailing laws and regulations. This study is expected to be part of the references and guidelines related to changes or updates to employment law in the future. The research method used in this article is normative juridical with data collection techniques through literature studies from various sources in the form of laws and regulations, journal articles, and news that exist according to the context of employment developments in the modern era. With various phenomena and work cultures that exist in the modern era, a regulation is needed that can truly provide legal certainty with the aim of providing welfare and ensuring the rights and obligations of workers and companies in particular and evenly for the sake of increasing Indonesian human resources.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana karena Kelalaian dalam Sektor Pendidikan ]]>
<![CDATA[Arini, Septi]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9313
<![CDATA[Kelalaian atau yang dalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai Kealpaan, merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan baik secara sengaja atupun tidak sengaja. Khususnya dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dimata hukum. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Penegak Hukum dalam menjatuhkan sanksi pertanggungjawaban yang dibebankan kepada terdakwa serta mengetahui yang menjadikan dasar pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian secara normatif empiris, penelitian normatif dilakukan dengan menggunkan bahan baku primer yaitu mengacu pada KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 242. /Pid.B/2020/PN Smn. Sedangkan sumber data penelitian empiris berasal dari wawancara bersama Bapak Annas Mustaqim S.H., M.Hum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa seorang Guru yang bertanggungjawab penuh atas terselenggarannya kegiatan susur sungai tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa telah terbukti secara sah dimata hukum telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka kepada siswanya. Kemudian berdasarkan inkrahnyaa putusan hakim maka terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim telah melakukan sesuai prosedur yang sesuai dengan peraturan. Sehingga keputusan hakim bersifat tetap dan memiliki sifat kemanfaatan hukum serta keadilan.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg ]]>
<![CDATA[Wardani, Amanda Putri Kusuma]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>;
<![CDATA[Hakim, Hary Abdul]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9604
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis penerapan asas Concursus Realis dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, yang memutuskan bahwa anak melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdakwa juga melakukan tindak pidana lain, termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan melarikan wanita belum dewasa (Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP), tetapi hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Concursus Realis serta menilai ketepatan putusan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder dari peraturan dan putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan Concursus Realis karena tidak didakwakan oleh jaksa. Putusan hakim sudah sesuai dengan asas ultra petita, yang melarang putusan di luar dakwaan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank ]]>
<![CDATA[Widodo, Anggi Kurnia]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Hakim, Hary Abdul]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9848
<![CDATA[Fenomena konten Prank saat ini semakin mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain, bahkan hingga menimbulkan kematian. Seiring dengan meningkatnya kasus Prank yang berujung pada dampak hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku konten Prank. Metode yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Prank dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE serta KUHP. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Prank terjadi ketika terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan KUHP serta tidak adanya perbuatan yang dapat menghilangkan hukuman pelaku, seperti alasan untuk membenarkan atau membela. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka berdasarkan teori pemidanaan relativistik, demi ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan ketertiban, maka perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Muhammad Aulia]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Praja, Chrisna Bagus Edhita]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/12111
<![CDATA[Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah asas praduga tak bersalah, namun penerapannya sering terkendala terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Sumber data pada penelitian ini dalam wujud data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan, meski korupsi adalah kejahatan serius. Hambatan dalam penerapan asas ini termasuk tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman dari penegak hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan. Selain itu, peran media, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk mendukung penerapan asas praduga tak bersalah dengan baik.]]>
<![CDATA[Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Hak dan Mutu di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Ardianto, Anugrah Dwi Setyo]]>;
<![CDATA[Syafingi, Habib Muhsin]]>;
<![CDATA[Noviasari, Dilli Trisna]]>;
<![CDATA[Dewi, Dyah Adriantini Sintha]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/12117
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan guna memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak dan mutu yang sama pada Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan. Analisa data yang digunakan yaitu berupa metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Pemendikbudristek No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dalam pelaksaannya belum efektif. Hal tersebut berdasarkan faktor anggaran, faktor masyarakat, dan faktor budaya.]]>
<![CDATA[Implementasi Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) Dalam Mewujudkan Pelayanan Lansia Di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Herawati, Diandra Yuanita]]>;
<![CDATA[Syafingi, Habib Muhsin]]>;
<![CDATA[Noviasari, Dilli Trisna]]>;
<![CDATA[Dewi, Dyah Adriantini Sintha]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/12119
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga), memastikan bahwa setiap lansia yang ada di Kota Magelang wajib memperoleh pelayanan yang sama. Permasalahan yang timbul dalam menerapkan Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) masih banyak lansia yang tidak mengetahui Inovasi SIAMOR sehingga banyak lansia yang tidak menggunakan pelayanan tersebut akan tetapi banyak lansia yang membutuhkan sehingga Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) belum berhasil dalam mengimplementasikanya. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan Sosiologi hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori George C Edward III yang menyatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan berhasil atau tidak berhasil yaitu: faktor komuikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Kota Magelang dan UPT PSC119 Kota Magelang. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan data skunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang bersangkutan serta dokumentasi. Serta analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengimplementasikan Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) dalam mewujudkan pelayanan lansia belum berhasil berdasarkan analisis faktor komunikasi, dan faktor sumber daya yaitu staf dan fasilitas.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Insani, Yeirmila Nurlita]]>;
<![CDATA[Syafingi, Habib Muhsin]]>;
<![CDATA[Noviasari, Dilli Trisna]]>;
<![CDATA[Dewi, Dyah Adriantini Sintha]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/12127
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Berdasarkan 5 (lima) indikator menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi: (1) standar, tujuan, dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana; (4) sikap dan komunikasi antar pelaksana; dan (5) lingkungan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang telah berhasil menerapkan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, hambatan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan oleh belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pembentukan lembaga khusus dari penyelenggara perlindungan data pribadi yang bertugas menjaga keamanan dari data pribadi dan memastikan kesesuaian praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik ]]>
<![CDATA[Izzati, Alfina Nur]]>;
<![CDATA[Dewi, Dyah Adriantini Sintha]]>;
<![CDATA[Noviasari, Dilli Trisna]]>;
<![CDATA[Syafingi, Habib Muhsin]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/12374
<![CDATA[Pemerintah Desa di Kecamatan Kaliangkrik telah menyusun RKPDesa yang berlaku untuk satu tahun ke depan. Namun, beberapa desa masih belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa serta faktor-faktor yang menghambat mereka dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Meskipun secara administratif beberapa desa telah mengadakan kegiatan pemberdayaan, faktanya kegiatan tersebut belum sepenuhnya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Selain itu, meskipun secara formal Kepala Desa tidak mengalami hambatan, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan fluktuasi harga pasar yang berdampak signifikan pada pendapatan petani.]]>
