cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Muhammad, Fadil; Sofian, Muhamad; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13157

Abstract

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi hukum pidana lingkungan, termasuk aspek regulasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam kegagalan pencegahan pidana lingkungan. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang masih bersifat ultimum remedium membuat hukum pidana lingkungan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Artikel ini juga membahas perbandingan dengan regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menerapkan mekanisme pengawasan ketat serta sanksi yang lebih tegas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, diperlukan revisi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani pidana lingkungan.
Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan: Implikasi Ketidaksesuaian Tanggal Penandatanganan dan Akta Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Muhammad, Fadil
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13163

Abstract

Pemanfaatan Hak Tanggungan berkaitan erat dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris atau PPAT. Pada praktiknya, penandatanganan SKMHT oleh Notaris atau PPAT dilakukan sebelum tanggal yang tercantum dalam akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan SKMHT di mana terdapat perbedaan antara tanggal penandatanganan dan tanggal yang tercantum dalam akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder dari penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. SKMHT notariil merupakan akta partij dengan kekuatan hukum sempurna. Namun, jika pembuatannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, statusnya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang kehilangan kekuatan hukum sempurna.
Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 (Studi Kasus: Obyek Wisata Borobudur) Lesmana, Andy; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Shinta
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11690

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama berwisata seperti warga negara lainnya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 yang diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 pada obyek wisata Borobudur dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata Borobudur. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi peraturan di Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga untuk fasilitas berwisata disabilitas masih kurang diperhatikan. Hambatan yang dihadapi yaitu anggaran membangunan fasilitas khusus disabilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang lebih baik.
Copyright Limitations within Film Review Content on YouTube Under Law Number 28 of 2014 on Copyright Atfan, Dzikrina Khusnaliani; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Heniyatun, Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11793

Abstract

The development of technology makes access to information and communication easier. YouTube is a video sharing platform that widely used to share information about the world of entertainment, including films. This research aims to examine the suitability of film review content uploaded on YouTube with the principle of copyright limitations as stipulated in the Copyright Act. This research uses normative juridical method with statutory approach and concept approach. The results show that film review content can meet the principle of copyright limitation on the condition that it does not activate the monetisation feature provided by YouTube. The monetisation feature is a form of commercialisation that violates copyright limitations in accordance with the provisions stipulated in the Copyright Act.
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial Agatha, Amanda Delvia; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan mutu yang sama secara minimal dalam penelitian ini berfokus pada rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial Kota Magelang tahun 2023. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dalam penerapannya belum efektif. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran dan faktor masyarakat.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Hermawanto, A'an; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11942

Abstract

Kemiskinan di Indonesia jadi fokus utama karena dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Pemerintah berupaya keras sejak Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Faktor penyebabnya termasuk rendahnya pendidikan, tingkat kemalasan, dan keterbatasan sumber daya. Kabupaten Magelang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 untuk menanggulangi masalah ini, dengan peran utama Satpol PP dalam penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi kebijakan oleh Satpol PP dan hambatannya. Hasilnya menunjukkan implementasi belum optimal, terutama akibat komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya manusia. Perbaikan komunikasi dan peningkatan sumber daya manusia diperlukan untuk efektivitas penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang.
Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 Fadillah, Hendrian Doni; Muhsin, Habib; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11956

Abstract

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pemenuhan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 serta Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan undang - undang. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan skunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang jalan di kabupaten klaten (2021-2023), berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor informasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Terdapat permasalahn-permasalahan diantaranya permasalahan terkait informasi, anggaran, dan sumber daya manusia
The Prevention of Revictimization of Female Victims of Sexual Violence in Higher Education Ajrina, Alika Rahma; Kurniaty, Yulia; Hakim, Hary Abdul; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11972

Abstract

This research aims to examine how the procedure for reviewing women victims of sexual violence in higher education so as not to experience revictimization. Issues related to sexual violence are a phenomenon that often occurs even in the educational environment, especially the Higher Education environment. The impact experienced by victims, especially by women who are victims of sexual violence, can be in the form of mental disorders, panic attacks, depression, dissociation, self-harm, post-traumatic stress disorder, and suicide, even during the examination. The research method used is normative empirical, with a statute approach and a case approach. The data source used in this research is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Then, the data is collected using a literature study (library research), then analyzed in a qualitative descriptive way. The discussion of this paper found that the examination of female victims of sexual violence in higher education has not been in line with the best interests of victims.
Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang Santoso, Adelia Kindanly Nanda; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12128

Abstract

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatiakan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta fakor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaanya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi Dwike Ardian Tony, Savira; Kurniaty, Yulia; Abdul Hakim, Hary
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12161

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online,namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.

Page 10 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue