cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
+6281542171706
Journal Mail Official
blastal@unimma.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal Fakultas Hukum, Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng, km 5, Mertoyudan, Magelang
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Borobudur Law and Society Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : -     EISSN : 28099664     DOI : https://doi.org/10.31603/blastal
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 5   6   7   8   9 
Penggunaan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Shilvira Anelia M; Siti Muflihah
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10909

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Hasil studi menunjukkan bahwa hakim secara aktif memanfaatkan alat bukti petunjuk, seperti teknologi forensik, saksi ahli, dan rekaman surveilans, untuk memahami kronologi kejadian dan keterkaitan fakta-fakta. Keberlanjutan pelatihan hakim juga ditemukan berperan penting dalam meningkatkan keakuratan dan keobjektifan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis putusan pengadilan, prosedur pengumpulan bukti, dan wawancara dengan hakim. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik penggunaan alat bukti petunjuk, dengan potensi untuk memperbaiki efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana serta menjadi dasar bagi pembahasan kebijakan dan pelatihan hakim di masa depan.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Penyelamatan Keuangan Negara Faturohman Faturohman; Jaka Surya; Andri Subandrio
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Fokus penelitian melibatkan pemeriksaan aspek hukum yang terkait dengan penanganan kasus korupsi, dengan tujuan menegakkan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keuangan negara. Melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi hukum yang terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam melindungi keuangan negara dari dampak negatif korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis dengan memeriksa peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum terkait, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan sistem penegakan hukum terhadap korupsi dalam konteks penyelamatan keuangan negara.
Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia Faturohman Faturohman; Laila Kurniawati; Siti Milani
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10960

Abstract

Dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mencegah dan memberantas korupsi, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang relevan. Keadilan restoratif menawarkan alternatif bagi sistem hukum konvensional dengan memprioritaskan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana korupsi, korban, dan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus korupsi untuk mencapai rekonsiliasi, mengganti kerugian negara, dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.
Peran Korban dalam Penyelenggaran Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia Faturohman Faturohman; Mohamad Ali Vira; Salsabilah Rahma Alia
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11024

Abstract

Penelitian ini membahas peran korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana saat ini di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran korban dalam proses peradilan pidana telah menjadi fokus penting dalam reformasi hukum Indonesia, terutama dalam memberikan keadilan yang lebih holistik dan memperhatikan hak-hak korban. Dalam konteks KUHAP, penelitian ini mengkaji perlindungan dan keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk hak korban untuk memberikan keterangan, mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Analisis terhadap implementasi ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan peran korban juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap korban di masa depan.
Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023 Najwa Azizatun Niqmah; Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, khususnya pasal 11 huruf (a) yang mengatur fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Permasalahan dalam pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan ketentuan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 36 pasal 11 ayat (3) dan (4) tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang menyebutkan 5 faktor pembentuk evektifitas hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan sekunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Serta Analisa data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pasal 11 huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat.
Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial Muhammad Agung Wibowo; Yulia Kurniaty; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11691

Abstract

Industri pornografi telah berkembang dengan pesat, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi melalui media sosial dan upaya kepolisian didalam menanggulangi konten video pornografi di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah faktor ekonomi, seksualitas, dan kelainan seksual eksibisionisme selain itu upaya kepolisain didalam menanggulangi konten pornografi di media sosial hanyalah upaya represif. Maka dari itu, selain tindakan represif perlu adanya upaya preventif dan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatanya lagi.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah Reino Rizkillah Fatah; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11708

Abstract

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, terjadi dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Salah satu inovasi di bidang ekonomi adalah financial technology (fintech), yang mencakup layanan pinjam meminjam uang secara online melalui sistem Peer to Peer Lending (P2P Lending). Meskipun memudahkan akses pinjaman, layanan ini memunculkan masalah hukum terkait penyebaran data pribadi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana doxing yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pinjaman online dalam penagihan hutang nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doxing oleh debt collector, yaitu penyebaran informasi pribadi nasabah secara ilegal, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan teori pertanggungjawaban strict liability karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan regulasi terkait untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid Wahyu Galih Saputra; Bambang Tjatur Iswanto; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11753

Abstract

Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin yang diberikan untuk melepaskan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang yang mungkin menghambat perkawinan, seperti batasan usia calon suami/istri, permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Tujuan dari peneliti adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang membedakan putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi kawin, metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode normatif empiris dalam menganalisa kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi tidak dapat diterima di pengadilan agama juga melakukan wawancara sebagai kebutuhan data primer kepada praktisi. Secara keseluruhan, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid meliputi aspek formil, materiil, kepentingan mendesak, maka penelitian ini memberikan prosedur proses pengambilan keputusan, dalam hal ini hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online Bilal Assaifuddin Ahmad; Basri Basri; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11756

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian Andrea Nevada Daeng; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11760

Abstract

The Code of Professional Ethics is one of the regulations made to protect the image of a profession. The Police Code of Ethics serves as a guide for police officers' behavior, but in practice, it is often ignored or not implemented properly, as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The malfunction of the police code of ethics can have a negative impact on the image of the police institution in the eyes of the public. The purpose of this study is to evaluate the steps that have been taken and to identify the obstacles and difficulties faced by the Indonesian National Police (POLRI) in enforcing compliance with the code of ethics. This study uses a juridical-empirical method, conducting interviews and observations on several cases of police code of ethics malfunctions. The research results show that the malfunction of the police code of ethics has a significant impact on the decline of the police institution's image. Therefore, efforts are needed to increase awareness and compliance among police officers towards the police code of ethics, as well as to enhance supervision and sanctions for code of ethics violations.

Page 7 of 12 | Total Record : 117

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024) Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024) Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022) Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022) Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022) Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022) Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022) More Issue