Borobudur Law and Society Journal
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Kajian Yuridis Undue Influence Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian dalam Hukum Kontrak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqi Hidayatulah]]>;
<![CDATA[Heniyatun Heniyatun]]>;
<![CDATA[Bambang Tjatur Iswanto]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10035
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam mengidentifikasi suatu perbuatan seseorang sehingga dikatakan menyalahgunakan keadaan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No.1979 K/PDT/2010 sebagai undue influence. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka juga wawancara dengan Hakim dan Advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki standar rasionalitas dalam mengidentifikasi perbuatan seseorang dapat diklasifikasikan menyalahgunakan keadaan dengan memperhatikan unsur kesepakatan yang tidak tercapai akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, adanya niat sebagai indikasi awal dan cara atau perbuatan untuk menyalahgunakan keadaan saat perjanjian itu dibuat. Guna mendapatkan paramter penyalahgunaan keadaan, Hakim melakukan peneterasi terhadap undang-undang (codified justice) dan melakukan pengamatan di dalam masyarakat (equity justice) untuk dapat menemukan suatu konklusi demi menjawab suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, perkara No.1979 K/PDT/2010 yang diputus sebagai undue influence karena Tergugat mempunyai kekuasaan posisi tawar yang lebih tinggi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Penggugat. Sehingga pertimbangan Hakim yang telah memutus perkara tersebut sebagai undue influence telah sesuai.]]>
<![CDATA[Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti ]]>
<![CDATA[Nindhitya Mega Putri Syaharani]]>;
<![CDATA[Chrisna Bagus Edhita Praja]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10041
<![CDATA[Promosi produk-produk yang dijual di kafe biasanya disertai dengan pemutaran lagu dan/atau musik. Hal tersebut tidak bisa lepas dari hak pencipta maupun pihak terkait atas karya yang digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Dimana terdapat sebuah kewajiban dalam membayar royalti yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merugikan pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti berdasarkan prinsip doktrin labour. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yang masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar royalti, berdasarkan prinsip doktrin labour sebagai sebagai apresiasi terhadap karya ciptaannya yang ditujukan untuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas karyanya bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan ]]>
<![CDATA[Mira Wulandari]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Dakum Dakum]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10082
<![CDATA[Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastil mengharapkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum dan bagaimana perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum di dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Jual Beli Tanah Waris yang Tidak Dilakukan oleh Semua Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Harlinda Prastyaningrum]]>;
<![CDATA[Bambang Tjatur iswanto]]>;
<![CDATA[Heniyatun Heniyatun]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10095
<![CDATA[Perjanjian jual beli dengan objek perjanjian tanah waris harus dilakukan oleh semua ahli waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris yang ada tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian jual beli tanah waris tersebut tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan perjanjian jual beli dengan cara ahli waris yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Menurut pendapat para responden bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris merupakan perjanjian yang tidak sah sehingga harus dibatalkan. Meskipun, Putusan Mahkamah Agung No. 3435 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris ialah sah dengan pertimbangan bahwa pembeli merupakan pembeli beritikad baik. Sehingga hakim memutuskan tetap mempertahankan keabsahan jual beli tanah waris tersebut tidak tepat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Evi Andri Ani]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10096
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta hambatan perda tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakanpendekatan sosiologi hukum data penelitian ini menggunakan sumber dataprimer yang berupa wawancara dengan informan di SATPOL PP KabupatenMagelang. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 belum efektif. Hal ini didasarkanpada faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya.Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yaitufaktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selain itu masihditemukan penjual jamu tradisional seduhan menggunakan campuranminuman beralkohol karena masih dipercayai meningkatkan khasiat jamuseduhan tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ]]>
<![CDATA[Jovanka Boby Rahardian]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Chrisna Bagus Edhita Praja]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10097
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan ]]>
<![CDATA[Agus Saputro]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10098
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 dan faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Objek penelitian adalah langkah-langkah apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Magelang untuk melaksanakan penertiban PKL. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur. Analisis data yang digunakan analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum terwujud disebabkan faktor konsistensi, ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran yang terbatas.]]>
<![CDATA[Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Dian Novitasari Anggraeni]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10099
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika yang diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normative denganengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan undang- undang (statute approach). Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip keterbukaan, transparansi dan perlindungan hak terdakwa. Namun demikian, dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang memakan biaya dan waktu dalam persidangan, di Indonesia proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum.]]>
<![CDATA[Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Agung Sudaryanto]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10100
<![CDATA[Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi permasalahan dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan penyidikan terhadap subjek hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak di Wilayah Hukum Polres Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang melibatkan disabilitas di Kabupaten Magelang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahap pertama dilaksanakan dengan restorative justice bila dimungkinkan. Jika proses berlanjut maka tahapan yang selanjutnya yaitu pengumpukan bukti permulaan. Pengumpulan satu saksi dan satu alat bukti yang sah, dan pembuktian visum et repertum. Hambatan permasalahan dalam penyidikan ketika disabilitas yang menjadi tindak pidana sehingga tidak terungkap dikarenakan faktor subtansi hukumnya yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Faktor struktur yaitu pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid ]]>
<![CDATA[Natalia Lestari]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10101
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi faktor utama peningkatan permohonan dispensasi kawin sedangkan faktor umum lainnya adalah ekonomi, agama, adat istiadat budaya, dan media sosial. Kehamilan diluar nikah menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kesimpulan penelitian adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak efektif dalam menurunkan pernikahan dibawah umur.]]>
