Borobudur Law and Society Journal
Borobudur Law and Society Journal (BLASTAL) is a Journal of Legal Studies published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes six times a year. The scopes of BLASTAL, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. BLASTAL has been indexed by Google Scholar.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Produk Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak ]]>
<![CDATA[Sarah Zahwalisa Aisya]]>;
<![CDATA[Bambang Tjatur Iswanto]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Dakum Dakum]]>;
<![CDATA[Heniyatun Heniyatun]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9853
<![CDATA[Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat adanya cemaran zat berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) dalam obat sirup, termasuk produk dari PT Afirma. Meskipun produk obat harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tetap terjadi karena beberapa produk obat ditemukan mengandung cemaran di atas ambang batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara dengan staff BPOM dan data sekunder berupa undang-undang, buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM, didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, bertanggung jawab atas pengawasan obat pre-market dan post-market. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal karena uji sampel obat post-market tidak dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan pemasok tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk memasarkan produk dengan cemaran di atas ambang batas. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM perlu meningkatkan pengawasan post-market dan menemukan solusi yang relevan agar tidak terulangnya kejadian yang merugikan.]]>
<![CDATA[Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang) ]]>
<![CDATA[Ratih Setia Ningrum]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Dakum Dakum]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9897
<![CDATA[Iṡbᾱt nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan baik di tolak dan dikabulkan dan akibat hukum isbat nikah bila dikabulkan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian data di analisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hal penelitian yang diperoleh, Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian ]]>
<![CDATA[Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10006
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, yang merupakan tindak pidana yang perlu mendapat penanganan. Munculnya asas keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan prosedurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum dan prosedur penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan fokus pada penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam konteks hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 memperbolehkan penggunaan asas keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif, yang memberikan kepastian hukum dan prosedur. Meskipun demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, dan penanganan yang bersifat signifikan belum diatur secara detail dalam aturan keadilan restoratif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.]]>
<![CDATA[Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru ]]>
<![CDATA[Ricky Ardian Pramufianto]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 6 (2023): Vol 2 No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10010
<![CDATA[Pelecehan seksual verbal, sebuah bentuk tutur kata yang bersifat seksual, belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindakan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengacu pada perbuatan cabul dalam Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun, dalam KUHP baru, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan tidak secara tegas membahas kekerasan seksual verbal. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mencakup aturan terkait kekerasan seksual dalam beberapa undang-undang seperti KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS, namun belum ada batasan yang spesifik terkait kekerasan seksual verbal. Sebaliknya, mereka hanya menjelaskan perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan lain yang keji.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang ]]>
<![CDATA[Muhammad Arsy Yogatama]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Dilli Trisna Noviasari]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10012
<![CDATA[Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dalam mewujudkan akses pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat efektifitas Indonesia pintar di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori efektifitas menurut Soerjono Soekamto masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor penegakan hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya permasalahan terkait ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan belum adanya data terkait siswa yang memperoleh PIP.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran ]]>
<![CDATA[Gilang Septiantoro]]>;
<![CDATA[Dyah Adriantini Sintha Dewi]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Habib Muhsin Syafingi]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10125
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di Kabupaten Magelang, khususnya dalam wilayah Kecamatan Salaman. Metode penelitian yang digunakan adalah non-doctrinal atau penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui kuisioner, wawancara, serta observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut meliputi berbagai tugas seperti pencegahan dan penanganan kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya. Faktor penghambatnya antara lain jarak tempuh yang jauh, keterbatasan biaya, dan jumlah petugas yang kurang memadai. Misalnya, di Kecamatan Salaman hanya terdapat 27 petugas dengan 7 armada, padahal setiap armada membutuhkan 6 petugas.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wilayah Bagi Kedaulatan Teritorial India atas Klaim Sepihak oleh Tiongkok ]]>
<![CDATA[Rully Agung Afrizal]]>;
<![CDATA[Achmad Hariri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10828
<![CDATA[Penelitian ini berfokus meneliti tentang ambisi besar pemerintah Tiongkok meluaskan daerah wilayahnya hingga melewati batas kedaulatan negara lain. Terkhusus dalam penelitian ini, Perdana Menteri India merespon dengan cepat dan tanggap atas protes yang dilayangkan olehnya kepada pemerintah Tiongkok untuk segera melakukan Mediasi ataupun Negosiasi Klaim antara kedua negara itu tumpang tindih di beberapa tempat di perbatasan sepanjang 3.488 kilometer yang disebut Garis Kontrol Aktual yang menjadi perbatasan de facto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah antara Tiongkok dan India di Line of Actual Control (LAC) menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan menggunakam pemdekatan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach). Sedangkan, data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari, Undang-undang, buku, artikel dan bahan hukum lain yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh Tiongkok dan India yaitu penyelesaian yang bersifat non-legally binding melalui mediasi ataupun konsiliasi. Serta dapat dilakukan diplomasi maupun negosiasi, puncaknya melalui organisasi internasional yaitu PBB dengan cara menarik perhatian Badan Anggota Dewan Keamanan melalui International Court of Justice (ICJ) ataupun Permanent Court of Arbitration (PCA).]]>
<![CDATA[Perkembangan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital ]]>
<![CDATA[Ahmad Fausi]]>;
<![CDATA[Diana Setiawati]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10864
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi di era seperti sekarang ini telah membawa dampak yang signifikan bagi individu dalam beraktivitas dengan mudah dan efisien melalui akses ruang digital. Khususnya dalam dunia usaha yang sangat signifikan, berbagai persoalan yang berujung pada meningkatnya perselisihan bisnis sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam urgensi pengembangan hukum sebagai solusi penanganan sengketa bisnis di era digital, termasuk penerapan Online Dispute Resolusi (ODR) di Indonesia. Digitalisasi telah mendorong pergeseran penegakan hukum sehingga memerlukan kajian komprehensif untuk menyelesaikan perselisihan bisnis di era digital. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan data kualitatif dan memanfaatkan dokumen, literatur, dan peraturan hukum sebagai bentuk interpretasi penelitian. Data sekunder yang dipilih berasal dari tulisan, kamus, dan peraturan sebagai acuan. Sengketa yang berujung pada konflik bisnis dapat diselesaikan melalui strategi litigasi maupun non-litigasi. Di bidang litigasi, Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan di bawahnya berperan dalam menciptakan produk hukum yaitu E-Court yang secara khusus memfasilitasi pengguna terdaftar untuk melakukan berbagai mekanisme administrasi seperti pendaftaran perkara secara online, akses perkara secara online. biaya, dan pemanggilan para pihak secara elektronik, serta pelaksanaan sidang secara elektronik. Untuk non-litigasi dapat ditempuh melalui Alternative Dispute Resolusi (ADR) atau yang saat ini dikenal juga dengan Online Dispute Resolusi (ODR). Regulasi dalam hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk memaksimalkan penegakan hukum dan meminimalkan risiko yang timbul akibat kemudahan akses di era globalisasi saat ini.]]>
<![CDATA[Analisis Tindak Kejahatan oleh Khmer Merah Kamboja Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Septia Nanda Putri]]>;
<![CDATA[Rinda Rinda]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10889
<![CDATA[Pol pot mendeklarasikan tahun 1975 sebagai “Tahun Nol” di negara tersebut, Pol Pot mengisolasi Kampuchea dari komunitas global. Dia memukimkan kembali ratusan ribu penduduk kota di komunitas pertanian pedesaan dan menghapuskan mata uang negara. Ia juga melarang kepemilikan properti pribadi dan praktik keagamaan di negara baru tersebut. Para pekerja di kolektif pertanian yang didirikan oleh Pol Pot segera mulai menderita akibat kerja berlebihan dan kekurangan makanan. Ratusan ribu orang meninggal karena penyakit, kelaparan atau kerusakan pada tubuh mereka yang diakibatkan oleh pekerjaan yang melelahkan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para penjaga Khmer Merah yang kejam yang mengawasi kamp-kamp tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi pidana internasional yang termasuk berdasarkan peristiwa khmer merah di Kamboja.]]>
<![CDATA[Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital ]]>
<![CDATA[Diana Setiawati]]>;
<![CDATA[Ibrahim Sholahudin]]>;
<![CDATA[Nur Isa Herda A]]>;
<![CDATA[Harjuna Nurfattah]]>;
<![CDATA[Nilam Arum Sari]]>;
<![CDATA[Sabrina Diyang A.P]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/10891
<![CDATA[Teknologi telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara fundamental. Artikel ini membahas implikasi signifikan dari perkembangan teknologi terhadap hukum dagang internasional, dengan fokus khusus pada dampak terhadap regulasi dan penyelesaian sengketa. Latar belakang penelitian ini ditandai oleh perkembangan perdagangan internasional yang disebabkan oleh inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan blockchain. Teknologi ini telah mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan barang, menciptakan tantangan baru dalam penentuan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana teknologi telah mempengaruhi regulasi perdagangan internasional serta dampaknya terhadap proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi telah mempengaruhi lanskap penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dan bagaimana perbedaan esensi dalam pendekatan penyelesaian sengketa ini dapat menimbulkan pertanyaan yang kompleks terkait legitimasi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan normatif dilakukan untuk meneliti transformasi teknologi dalam hukum dagang internasional, terutama terkait regulasi dan penyelesaian sengketa di era digital. Data sekunder berupa dokumen hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum sekunder dan tersier digunakan untuk analisis deskriptif guna memahami dampak dan perubahan hukum yang timbul akibat kemajuan teknologi dalam konteks hukum dagang internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi telah menciptakan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang jelas dan adaptif agar mampu menangani kompleksitas dari sengketa-sengketa yang muncul dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi. Artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk perdagangan internasional yang melibatkan teknologi. Penelitian ini juga menyoroti tantangan utama dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan inovasi teknologi dan perlindungan hukum dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perdagangan internasional di era digital ini.]]>
