Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Volume 3 No.1 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND ]]>
<![CDATA[Riska Febrianti]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.122 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5903
<![CDATA[Dalam hal pemberian kredit biasanya selalu disertai dengan pemberian adanya suatu jaminan, yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang oleh debitor kepada kreditor. Setiap hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tambahan atau accesoir berkaitan dengan jaminan, maka para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, seringkali dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitor dalam keadaan wanpretasi. Menjadi persoalan ketika pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik merupakan asset yang diambil alih (AYDA) Oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[rianfauzi rianfauzi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (966.952 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5688
<![CDATA[Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh makhluk Allah SWT. Tidak hanya makhluk Allah SWT berupa manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan. Perkawinan yang merupakan sunnah Rasul merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga disebut dengan “pasangan”. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang melanggar banyak peraturan dan mencederai hak, melanggar harga diri, martabat serta kerhormatan seorang istri, dan yang paling parah adalah dapat menimbulkan trauma terhadap orang yang menyaksikannya. Kasus nikah sirri atau nikah di bawah tangan hingga saat masih menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, atau tanpa dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat. Meski perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah, akan tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Ruby Khadafy]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (689.502 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5972
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan dimasyarakat yang begitu pesat serta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam kepemilikan rumah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi hal utama sebagai tempat tinggal demi kelangsungan hidup manusia. otomatis banyaknya pengembang-pengembang atau perusahaan-perusahaan bisnis jual beli perumahan atau yang lebih dikenal dengan real estate semakin berkembang yang memudahkan masyarakat dalam memilih tempat tinggalnya. Namun Proses pemilikan rumah tersebut dilaksanakan melalui proses jual-beli dimana pemerintah menyediakan dana dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada bank yang ditunjuk guna membiayai pemilikan perumahan secara kredit sebagai produk yang ditawarkan oleh bank (KPR), diikat dalam sebuah perjanjian biasanya dituangkan dalam suatu form pilihannya hanya menandatangani perjanjian yang cukup berat sebelah itu dengan konsekuensi take it or leave it. Belum lagi dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang semakin meminimalkan atau bahkan menghapus tanggung jawab dari salah satu pihak. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur bila berhadapan dengan bank dalam sebuah perjanjian kredit. Oleh karena itu perlunya peran notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Eksonerasi, KPR, Tanggung jawab, Notaris]]>
<![CDATA[Asas legalitas Hubungannya dengan Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Konsep Ijtihad dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[deden wandi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (881.605 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5695
<![CDATA[Asas legalitas menimbulkan pro dan kontra, tidak bisa menjawab sepenuhnya permasalahan hukumyang terus berkembang dan berbenturan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga Hakim dituntut untuk menemukan hukum sebagaimana yang ditegaskankan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”. Proses menggali dan memahami nilai hukum ini dalam konsep hukum islam disebut ijtihad.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA GUNUNG GALUNGGUNG ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN PERUM PERHUTANI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[erga fristmana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.736 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5351
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat khususnya objek wisata Gunung Galunggung memiliki potensi alam yang indah dengan kearifan masyarakat lokal yang mampu menjadi daya tarik wisata, secara administratif kawasan wisata Gunung Galunggung dikelola oleh Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hal ini membuat wisatawan harus membayar beberapa tiket masuk dalam satu kawasan wisata yang relatif mahal jika dihitung secara keseluruhan serta kurangnya efektivitas pengembangan wisata di kawasan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola objek wisata Gunung Galunggung dalam rangka memaksimalkan potensi wisata tersebut dan untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik Pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang di teliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya dalam mengelola Objek Wisata Gunung Galunggung adalah dengan membuat MoU (Memorandum of Understanding) NOMOR:974/362/Disparbud/2014 tentang pemungutan retribusi dan karcis masuk Kawasan Objek Wisata Galunggung. Isi perjanjian tersebut mengenai penggabungan tiket masuk ke kawasan tersebut pendapatan daerah dari Objek Wisata Gunung Galunggung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[linda hindriana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.411 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5945
<![CDATA[Perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan perdagangan memacu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks. Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik tapi merambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perbankan dan pelayanan publik. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang terjadi tindak pidana korupsi di bidang perbankan dan untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dibidang perbankan disebabkan beberapa aspek yaitu aspek individu pelaku yang berasal dari diri pelaku itu sendiri, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di perbankan dapat dilakukan melalui sarana penal (penggunaan hukum pidana dan hukum administrasi pidana) dan non penal (peningkatan sistem pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, financial safety net, dan penetapan sistem perbankan yang mengarah kepada praktik good corporate goverance.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN HUKUM DAN FORUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[risa restiyanda]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (692.165 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5689
<![CDATA[Sengketa dagang internasional merupakan kasus yang sering terjadi kepada para pelaku bisnis dalam suatu kontrak atau perjanjian. biasanya memiliki sistem hukum yang berbeda ataupun mempunyai kewarganegaraan. Penyelesaian sengketa dagang internasional dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan bagian dari metode APS. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa dagang internasional melalui mediasi dihubungkan dengan pilihan hukum dan forum para pihak dalam kontrak dagang internasional dan juga untuk mengetahui penggunaan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi dalam hal terjadi kekosongan hukum dalam forum penyeleseiannya terhadap kontrak dagang internasional. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif, sedangkan Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yaitu Metode analisis data bersifat analisis normatif. Melalui tesis ini bahwa pilihan hukum dan forum dalam kontrak bisnis seharusnya dicantumkan oleh para pihak agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mediasi memang merupakan suatu pilihan alternatif penyelesaian kasus bisnis atau kasus perdagangan internasional yang harus dipertimbangkan pada tahap awal. Hal ini dikarenakan mediasi merupakan suatu forum penyelesaian yang lebih cepat dan murah, serta dapat menyediakan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi secara musyawarah. Terdapat Lex Loci Solutions sebagai rujukan untuk para pihak untuk membantu menyelesaikan kekosongan terhadap pilihan hukum dan juga forum penyelesaiannya.]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BANK SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARI’AH ]]>
<![CDATA[mohamad hilal nu'man]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1178.773 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5792
<![CDATA[Klausula-klausula yang terdapat dalam akta akad pembiayaan syariah adalah klausula yang sudah menjadi bentuk baku dalam pembuatan akta akad pembiayaan syariah. Dalam pembuatan akad pada perbankan syariah pada umumnya berlaku format baku dimana draf telah disiapkan oleh pihak bank. Hampir semua akad termasuk akad pembiayaan muasyarakah mutanaqishah, selanjutnya format atau draf tersebut menjadi dasar dibuatkannya akta akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang buat oleh notaris, untuk itu diperlukan kajian dan analisis atas klausula baku pada akad pembiayaan muasyarakah mutanaqishah yang dibuat dalam bentuk akta otentik dihubungkan dengan prinsip syariah terutama dalam klausula tentang Jaminan, perbuatan Cidera Janji dan Akibat Cidera Janji. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti buku pustaka atau data sekunder, bersifat penelitian hukum deskriptif analisis dalam rangka mencari data dengan teliti dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu menemukan mengenai Klausula Eksonerasi Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Dihubungkan Dengan Prinsip Syari’ah. Dalam penelitian ini ditemukan akad yang dibuat belum menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah pada akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dibuat dalam bentuk akta otentik. Akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada perbankan syariah dihubungkan dengan prinsip syariah yang dibuat dalam bentuk akta otentik terwujud dalam bentuk kesepatakan dan hal-hal yang diperjanjikan berdasarkan pada kesepakan, dalam akad yang disahkan oleh notaris yang harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dengan memasukkan klausula ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sejauh tidak berakibat kebathilan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS ]]>
<![CDATA[Abdul Rohman]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (710.483 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5957
<![CDATA[Penting sekali pengkajian tentang implementasi perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan profesinya. Undang-Undang Nomor 40 Tahaun 1999 Tentang Pers (UU Pers), adalah bukti bahwa Pers merupakan salah satu pilar dalam negara Indonesia. Tetapi, dilapangan rentan terjadi pada insan informasi ini, mereka terkadang menjadi kambing hitam dari situasi tertentu, padalah telah jelas bahwa mereka dilindungi secara konstitusi. Peran masyarakat dan pemerintah menjadi penting guna terealisasinuya perlindungan insan jurnalis. Dan hambatan yang terjadi baik berupa kurangnya pengetahuan maupun tidak adanya kepahaman terhadan beberapa oknum aparat pemerintahan serta masyarakat, dapat dilakukan upaya internal maupun eksternal agar perlindungan terhadap jurnalis ini dapat terimplementasikan sesuai harapan di negara Indonesia.]]>
