Articles
119 Documents
<![CDATA[IMPLIKASI DUALISME KETENTUAN RPJMD MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[zakki saleh]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.364 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.3972
<![CDATA[Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah baik untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah. Namun dalam pelaksanaan di daerah menimbulkan masalah karena adanya dualisme aturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) yang mengamanatkan bahwa 3 (tiga) bulan setelah presiden dan kepala daerah dilantik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus ditetapkan. RPJM ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda), RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Dualisme Ketentuan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menurut UUSPPN dan UU Pemda dianggap melanggar asas perundang-undangan “lex specialis derogate lex generalis” karena terjadi disharmonisasi dan inkonsistensi ditiap daerah saat membentuk peraturan daerah. Demikian juga Kedudukan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 melanggar asas perundang-undangan melanggar asas perundangan- undangan “Lex posterior derogat lege priori” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum seiring dengan diberlakukannya UU Pemda yang baru karena beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota kini dibagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. ]]>
<![CDATA[KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN ]]>
<![CDATA[nunu karsa]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (775.133 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4703
<![CDATA[Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomis bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[sofian hadi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.433 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5690
<![CDATA[Landasan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu karena tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana ancaman pidananya sangat rendah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan bagaimana upaya meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana dalam teori keadilan yang digagas oleh Plato, yaitu equality atau kesamaan, certainty atau kepastian hukum, arrangement atau pengaturan, dan implementation atau pelaksanaan. Upaya meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian adalah harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu secara hukum dengan memaksimalkan peran subseksi hubungan masyarakat kepolisian bekerja sama dengan dinas kependudukan dan Kantor Urusan Agama. Selain daripada itu, adanya program pemerintah dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian. Terakhir adalah peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat melalui peran aktif tokoh masyarakat.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEDARURATAN PRA-HOSPITAL MELALUI PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 UNTUK PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[budi sylvana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (873.374 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6513
<![CDATA[Kejadian gawat darurat biasanya berlangsung cepat dan tiba-tiba sehingga sulit memprediksi kapan terjadinya. Tidak banyak yang menyadari bahwa kasus-kasus kegawatdaruratan banyak yang tidak tertangani sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu adanya penguatan kualitas pelayanan kegawatdaruratan melalui sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan. SPGDT berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life and limb saving, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, pelayanan ambulans gawat darurat dan sistem komunikasi. SPGDT mulai dikenal sejak Deklarasi Makassar tahun 2000 yang bersamaan dengan puncak acara Hari Kesehatan Nasional ke-36, dimana salah satu poin yang terdapat di dalam Deklarasi Makasar tersebut adalah memasyarakatkan SPGDT sehari-hari dan bencana secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari pencanangan Deklarasi Makasar tersebut adalah terciptanya Safe Community yang berarti masyarakat yang sehat, aman dan sejahtera, melalui terselenggaranya pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit, Intern Rumah Sakit dan Antar Rumah Sakit (Rujukan). Di Indonesia SPGDT (Sistim Pelayanan Gawat Darurat Terpadu) atau yang di negara lain disebut EMS (Emergency Medical Services) belum menunjukkan hasil maksimal, sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan kedaruratan pra-hospital melalui Public Safety Center (PSC) 119 dalam peningkatan layanan kesehatan di indonesia. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penyusunan tesis ini diawali dengan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis sehingga dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 pelayanan kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk pelayanan kesehatan gawat darurat. Untuk itu, pelayanan pra-hosptal melalui PSC 119 wajib dibentuk di semua kabupaten/kota untuk menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Mochamad Sahid]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.627 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3719
<![CDATA[Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi selain membawa hal positif juga membawa hal negatif kepada masyarakat. Cybercrime merupakan jenis kejahatan baru yang lahir karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut mengenai cybercrime yang sulit untuk diselesaikan. Kebijakan formulasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik saat ini masih mempunyai kelemahan, karena belum memperlihatkan efektivitas dalam menanggulangi tindak pidana siber, meskipun pada dasarnya sangat sulit untuk menentukan keefektifan tindak pidana siber, namun dengan semakin meningkatnya tindak pidana siber berdasarkan data yang ada saat ini, untuk sementara dapat diindikasikan belum tercapai apa yang menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERSALINAN LETAK SUNGSANG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAYI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1464 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DIHUBUNGKAN DENGAN STANDAR PROFESI BIDAN ]]>
<![CDATA[ayoe apriani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.584 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4670
<![CDATA[Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kewenangan dan Standar Profesi Bidan, dalam praktiknya banyak bidan yang melakukan tindakan persalinan diluar kewenangan dalam hal ini yaitu persalinan letak sungsang yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data dengan studi pustaka dan wawancara serta teknik penentuan sampel dengan cara Purposive Sampling. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Bidan Praktik Mandiri yang melakukan tindakan persalinan diluar kewenangannya, akan mendapatkan sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA WARIS DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[marufin marufin]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (883.375 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5197
<![CDATA[Peradilan Agama telah menerapkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, realitanya terdapat gap antara teori dengan implementasi, terkhusus perkara waris di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini: 1)Menggali dan mengungkapkan kompetensi skill mediator yang dibutuhkan dalam menyelesaikan mediasi perkara waris di wilayah PTA. Surabaya,2)Mengungkapkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perkara waris melalui implementasi mediasi di wilayah PTA. Surabaya,3)Menyingkap efektivitas mediasi yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara waris di wilayah PTA. Surabaya. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, teknik pengumpulan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian: 1)Kompetensi skill mediator bersertifikat yang menangani perkara waris belum optimal, 2)Implementasi mediasi perkara waris sudah berjalan sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, namun kemaslahatan belum optimal, 3)Mediasi perkara waris yang efektif dapat mendukung kepastian hukum, tahun 2014-2015, hingga saat ini, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara waris melalui mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA. Surabaya belum efektif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL ]]>
<![CDATA[rizki kurnia hamdan]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.193 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5929
<![CDATA[Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Salah satu sarana dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah dengan ditunjangnya peran serta dari lembaga keuangan yang mengatur tatanan sistem ekonomi yang menunjang pelaksanaan tujuan pembangunan nasional.Berdasarkan sistem operasionalnya bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menganut sistem Syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan jawaban dari keinginan-keinginan masyarakat Indonesia akan kehadiran bank yang bisa lebih menguatkan keyakinannya tersebut dalam menjalankan usahanya dengan perbankan. Dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat bank memiliki beberapa fasilitas diantaranya adalah kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank Syariah. Penyaluran kredit kepada masyarakat, bank dituntut mengedepankan asas kesetaraan sehingga dapat tercipta Kerjasama yang sehat dan baik antara bank dan nasabah. Asas keseimbangan ini harus diterapkan bagi setiap bank baik bank yang menganut sistem operasi konvensional maupun Syariah]]>
<![CDATA[Penyerahan Gigi Manusia Sebagai Bahan Biologis Tersimpan Dalam Pendidikan Dan Penelitian Kedokteran Gigi ]]>
<![CDATA[Anggra Yudha Ramadianto]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.718 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3706
<![CDATA[Sebagian besar sumbangan ilmu kesehatan merupakan hasil penelitian dan penerapannya. Bahan biologis yang berasal dari manusia sejak abad ke-19 telah dimanfaatkan dalam jumlah besar untuk pengajaran dan penelitian kesehatan. Pendidikan kedokteran gigi menggunakan Bahan Biologis Tersimpan (BBT) berupa gigi-gigi manusia untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Pada praktek di lapangan terjadi pelanggaran terhadap hak otonomi dan hak milik dari pasien sebagai pemilik organ tubuh berupa gigi-gigi asli yang digunakan di dalam pendidikan dan penelitian kedokteran gigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktek penggunaan Bahan Biologis Tersimpan dalam pendidikan dan penelitian kedokteran gigi, dan aspek kepemilikan Bahan Biologis Tersimpan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian kedokteran gigi dengan pemiliknya, serta pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap penggunaan Bahan Biologis Tersimpan tanpa persetujuan pemiliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pengumpulan gigi asli belum sesuai dengan Suplemen I Pedoman Etik Pemanfaatan BBT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak adanya kejelasan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) mengenai pemanfaatan gigi-gigi tersebut sebagai BBT dan adanya komersialisasi organ tubuh. BBT gigi asli merupakan hak milik pasien sehingga hak milik pasien atas BBT gigi asli tersebut harus dilindungi oleh hukum. Bahwa hak milik pasien atas BBT gigi asli tersebut dilindungi oleh gugat Revindicatie yang diatur di dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pemindahtanganan hak milik BBT gigi asli kepada pihak lain dapat dilakukan dengan cara penyerahan (levering). Dua pengaturan hukum di masa yang akan datang yang dapat dilakukan terkait penggunaan bahan biologis tersimpan tanpa persetujuan pemiliknya adalah berupa peraturan hukum mengenai pewasiatan organ tubuh jenazah untuk dimanfaatkan sebagai BBT dan peraturan hukum mengenai kewajiban pelaksanaan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP]]>
<![CDATA[PERLINDUNG HUKUM TERHADAP NASABAH LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[kiki rizki]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.234 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4033
<![CDATA[Perlindungan nasabah Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan dari sudut pandang mekanisme perbankan, regulasinya diatur dalam peraturan perbankan, baik melalui Undang-undang maupun melalui peraturan Bank Indonesia. kesimpulan bahwa kegiatan utama bank syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta pengembangannya dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di bidang surat berharga di pasar uang dan membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah sehingga mampu berkompetisi dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memeiliki spesifikasi dalam urusan bisnis nasabah. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan bank syariah, terutama melalui pembiayaan yang disalurkannya haruslah dapat meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat atau mengurangi kesenjangan pendapatan rakyat yang diwakili dengan rasio gini.]]>
