Garuda - Garba Rujukan Digital

CERAI DI DEPAN SIDANG PENGADILAN : Spectrum Siyasah Syar’iyah, Kepastian Hukum dan Perlindungan Terhadap Perempuan. mudzakkir mudzakkir
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan Agama merupakan masalah ijitihadiyah yang bertujuan agar tercipta maslahah dan kepastian hukum perceraian yang berlaku dengan menerapkan asas mempersulit perceraian, yaitu membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum sesuai syariat Islam untuk mewujudkan maslahat umum yang harus ditaati masyarakat, sesuai dengan tujuan syariat yang tak terbatas satu mazhab saja.

PERAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP KETAATAN NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKKAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAHARUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS dera reswara santiaji
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sehingga tetap patuh terhadap Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak jarang ditemukan sebagian Notaris melakukan segala cara untuk mendapatkan klien bahkan tidak patuh terhadap Kode Etik dan UUJN, sebagaimana salah satu contoh kasus pelanggaran Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/MPW-JABAR/2008. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui peran Majelis Pengawas terhadap pengawasan ketaatan Notaris sebagai upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN serta mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Kode Etik dan UUJN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Analisis data dilakukan dengan metode berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan berdasarkan hal yang khusus dalam penelitian ini. Hasil penelitian bahwa peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris sangat dibutuhkan khususnya peran MPD yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawasan secara langsung terhadap ketaatan Notaris. Dalam tindaklanjut laporan masyarakat, MPD menyikapi laporan tersebut berdasarkan UUJN dan Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dengan tiga tahap yaitu menindaklanjuti dugaan pelanggaran, memanggil Notaris yang bersangkutan, dan memeriksa Notaris. MPD harus objektif dalam melakukan pemeriksaan salah satunya dengan menempatkan akta sebagai objek pemeriksaan yang dapat dibuktikan secara pembuktian lahiriah, pembuktian formal, dan pembuktian materiil. Dengan demikian, peran MPD sebagai lembaga yang mengawasi Notaris secara langsung mampu menegakkan Kode etik dan UUJN dengan cara dan metode yang terencana dengan baik.

Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Agus Prihartono PS
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Memburuknya kondisi perbankan nasional pada masa orde baru memasuki fase reformasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya struktur permodalan bank. Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Penguatan struktur permodalan menjadi salah satu alasanbank-bank kecil melakukan merger dan akuisisi. Penggabungan usaha (merger) bank sendiri bukan merupakan hal yang baru, penggabungan bank yang pernah dilakukan, tidak hanya untuk bank-bank swasta nasional, tetapi juga pada bank-bank pemerintah. Merger (penggabungan usaha) bank tidak selalu menghasilkan bank yang sehat. Pelaksanaan merger bank guna mencapai suatu sinergi tidaklah mudah, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan (menghasilkan bank yang sehat), yaitu, mencari patner yang komplementer, sinergis dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH kania hafizhiani rahim
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Lembaga Penjamin Simpanan di bentuk pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang,. Tujuannya, agar kejadian krisis di tahun 1997-1998 tidak terjadi lagi. Indonesia menganut dual banking system. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan berlaku untuk nasabah bank konvensional, tapi dalam pasal 96 menyebutkan bahwa penjaminan untuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

PEMENUHAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI PENYAKIT & TINDAKAN MEDIS DALAM UPAYA MENGURANGI RISIKO TUNTUTAN PASIEN DI RUMAH SAKIT TMC TASIKMALAYA mohamad ihsan ramdani
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit dan tindakan medis dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Pemberian informasi ini merupakan upaya mengurangi risiko tuntutan pasien terhadap rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis di RS TMC Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengetahui upaya Rumah Sakit dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya dan memahami pertanggungjawaban rumah sakit yang tenaga kesehatannya tidak memberikan informasi penyakit dan tindakan medis. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia walaupun terdapat beberapa masalah yang masih berpotensi menimbulkan tuntutan pasien. Rumah Sakit telah berupaya mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan melakukan supervisi pelaksanaan di rumah sakit. Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, doktrin rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty of care) dan doktrin vicarious liability, hospital liability dan corporate liability. Doktrin ini diimplementasikan pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.

IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH bagio kadaryanto
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Consequences of the implementation of the Act Number 23 of 2014 on Regional Government spawned extraordinary complexity of the problems in some areas. One of the problems that arise is a rampant discourse of regional expansion that occurs both at the provincial and district/city. In essence, the establishment, merger, and abolition of the area aim to improve public services to be more optimal, shorten the span of control, and accelerate the welfare of society in strengthening the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the implications of the establishment of new autonomous regions in the frame of the Republic of Indonesia based on Act Number 23 of 2014 on Regional Government; and to understand the implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government. This type of research is a normative legal research. Methods and techniques of data collection through library studies or studies document. Mechanical analysis of legal material is a descriptive qualitative. Conclusions from this research are that the implications of the establishment of regional preparation of new autonomous within the framework of the Unitary Republic of Indonesia before Act Number 23 of 2014 on Regional Government due to the local communities feel there is an imbalance of equity and fairness between regions with each other in the local government areas. Implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government that in order to establish an area or region of the expansion needed a measure as the basis for the determination. Establishment and expansion of new areas should be based on the divisions that are objective with those aspects of the financing of Human Resources and other support facilities

AKIBAT HUKUM GAGALNYA KEBERANGKATAN HAJI YANG DILAKUKAN OLEH PT. DJAHIDIN UNIVERSAL TOUR (DUT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA raden noorman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Gagalnya pemberangkatan calon jemaah haji berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh biro perjalanan haji khusus merupakan salah satu bentuk wanprestasi, sebagaimana penyelenggaraan perjalanan haji khusus oleh PT. Djahidin Universal Tour yang gagal memberangkatkan calon jemaah haji harus bertanggungjawab mengganti kerugian akibat kegagalan pemberangkatan calon jemaah haji dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon jemaah haji atas gagalnya keberangkatan haji oleh PT. Djahidin Universal Tour Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dihubungkan dengan buku III KUH perdata.Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami akibat hukum gagalnya keberangkatan calon jemaah haji yang dilakukan oleh PT. Djahidin Universal Tour dan upaya hukum yang dapat dilakukan calon jemaah haji atas gagalnya keberangkatan haji oleh PT. Djahidin Universal Tour Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dihubungkan dengan buku III KUHPerdata. Permasalahan di atas dianalsis dengan menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, serta metode analisis data melalui yuridis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum biro perjalanan haji PT Djahidin Universal Tour terhadap calon jemaah haji yang gagal berangkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan 1246 KUHPerdata, PT Djahidin Universal Tour harus bertanggungjawab mengembalikan seluruh biaya perjalanan haji beserta kerugiannya akibat dari kegagalan keberangkatan sesuai dengan kewajibannya atau memberikan prioritas pertama kepada calon jemaah haji yang gagal berangkat tersebut untuk diberangkatkan pada tahun berikutnya. Penyelesaian sengketa yang timbul dari kegagalan keberangkatan perjalanan haji, yaitu dapat diselesaikan dengan damai yakni musyawarah dan apabila belum tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan di Pengadilan.

KLAUSULA EKSONERASI PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BANK SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARI’AH mohamad hilal nu'man
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Klausula-klausula yang terdapat dalam akta akad pembiayaan syariah adalah klausula yang sudah menjadi bentuk baku dalam pembuatan akta akad pembiayaan syariah. Dalam pembuatan akad pada perbankan syariah pada umumnya berlaku format baku dimana draf telah disiapkan oleh pihak bank. Hampir semua akad termasuk akad pembiayaan muasyarakah mutanaqishah, selanjutnya format atau draf tersebut menjadi dasar dibuatkannya akta akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang buat oleh notaris, untuk itu diperlukan kajian dan analisis atas klausula baku pada akad pembiayaan muasyarakah mutanaqishah yang dibuat dalam bentuk akta otentik dihubungkan dengan prinsip syariah terutama dalam klausula tentang Jaminan, perbuatan Cidera Janji dan Akibat Cidera Janji. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti buku pustaka atau data sekunder, bersifat penelitian hukum deskriptif analisis dalam rangka mencari data dengan teliti dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu menemukan mengenai Klausula Eksonerasi Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Dihubungkan Dengan Prinsip Syari’ah. Dalam penelitian ini ditemukan akad yang dibuat belum menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah pada akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dibuat dalam bentuk akta otentik. Akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada perbankan syariah dihubungkan dengan prinsip syariah yang dibuat dalam bentuk akta otentik terwujud dalam bentuk kesepatakan dan hal-hal yang diperjanjikan berdasarkan pada kesepakan, dalam akad yang disahkan oleh notaris yang harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dengan memasukkan klausula ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sejauh tidak berakibat kebathilan.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN CORPORATE GUARANTEE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA fera puspita rianto
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Pemberian kredit dengan corporate guarantee berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata kurang dapat menjamin penyelesaian kredit macet, pembuatannya hanya untuk menambah keyakinan bank terhadap pemberian kredit dan dianggap sebagai kewajiban moral dari penjamin untuk menyelesaian kewajiban debitur karena ingin menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi eksekusi corporate guarantee dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan corporate guarantee dihubungkan dengan Pasal 1820 KUHPerdata atas pemenuhan pengembalian kredit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa hukum positif. Spesifikasi deskriftif analisi yaitu cara memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran secara objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi eksekusi corporate guarantee belum memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan corporate guarantee belum terakomodasi sepenuhnya dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan yang spesifik atau lebih rinci, agar dapat mengakomodasi pemenuhan pengembalian kredit. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kredit Macet, Corporate Guarantee.

Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Rini Irianti Sundary
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Berdasarkan Pasal 180 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi, pemerintah daerah dapat memungut BPHTB dengan syarat menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan mengenai itu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah. Dan sejauhmana pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah) Hal ini berbeda dengan penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan BPHTB kemudian diserahkan kepada daerah, penerimaan ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, melainkan sebagai dana perimbangan (dana bagi hasil). BHPTB sebagai pajak daerah juga dapat meningkatkan akuntabilitas daerah (local accountability). Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan BPHTB ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi, dan tujuan pembangunan daerah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadi Ahmadi

Contact Email dadi.ahmadi@gmail.com

Phone +6281320484892

Journal Mail Official aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA