cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 106 Documents
 5   6   7   8   9 
Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick Level 1 dan Level 2 Susanty, Yunni
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.111

Abstract

The development of competencies for Civil Servants is needed in order to improve employee performance that will contribute positively to organizational performance. For this reason, competency development programs must be evaluated to see the effectiveness of their implementation. The purpose of this study is in order to evaluate competency development programs using kirkpatrick level 1 evaluation model to find out the level of satisfaction of participants and Kirkpatrick evaluation model level 2 to find out if there is an increase in participants' knowledge after participating in the competency development program. The technique of processing and analyzing data in this study uses quantitative descriptive analysis methods. Based on the results of this study, it can be concluded that participants are satisfied with the facilitator aspect and the organizer aspect and there is an increase in participants' knowledge before and after learning. The results of this research are expected to be taken into consideration to improve the quality and effectiveness of the implementation of competency development programs in the future. Keywords: evaluation; Kirkpatrick’s evaluation model; competency development
Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari Hidayat, Rahmat; Ditha Putri Lestari; Abdul Sabaruddin
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun melalui aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah PT Taspen (Persero) Kendari. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Taspen (Persero) Kendari dan penerima manfaat dana pensiun. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang analisis digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun melalui aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari sudah berjalan dengan baik karena telah menerapkan tiga elemen pengembangan digitalisasi di sektor publik. Pertama, Support (dukungan) dari pihak Taspen (Persero) Kendari berupa adanya dukungan dari kepala cabang hingga staff dan dialokasikannya sumber daya manusia,finansial, tenaga, waktu, informasi dan infrastrukur teknologi. Kedua, Capacity (Kemampuan) dalam segi finansial, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, Value (manfaat) yang diberikan kepada pensiunan dengan adanya aplikasi Taspen Otentikasi berupa keterbiasaan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi dan merasa terbantunya para pensiunan dalam melakukan otentikasi setiap bulan dengan aplikasi Taspen Otentikasi karena lebih hemat dan terjangkau.
Budaya Kerja Baru Selama Pandemi yang Problematis di Pedesaan Sigi sunardi, sunardi; Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman; Yulian Sri Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.118

Abstract

Work From Home (WFH) menjadi fenomena baru yang melanda instansi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Skema kerja ini seakan menjadi budaya kerja baru seiring dengan menguatnya kasus COVID-19 yang pernah melanda Indonesia. Birokrasi pemerintahan di pedesaan menjadi salah satu yang terkena imbas dari penerapan budaya kerja baru, work from home. Kondisi ini problemtis, pasalnya disaat yang sama berhadapan dengan budaya layanan masyarakat pedesaaan yang terbiasa dengan face to face. Studi ini akan memotret berbagai problem dari praktek work from home yang di implementasikan di dua desa pada kabupaten Sigi. Dengan menggunakan pendekatan kualititaf, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara berlangsung kepada sekretaris desa Kalubula, Kasi Pembangunan Desa Ampanau, masing-masing dua staf di dua desa, tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa wujud dari work from home yang di realisasikan oleh kedua desa dengan cara berbeda di respon dengan tidak ramah oleh masyarakat pedesaan. Desa di Kalubula merespon perkembangan COVID-19 melalui penerapan kerja dengan pembagian shift kerja, sementara di desa Ampanau dilakukan melalui pembatasan jam kerja layanan. Alih-alih menciptakan layanan publik di pedesaan menjadi lebih efektif, ternyata dilapangan budaya kerja baru ini justru memunculkan persoalan baru.
Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rusman Tangilomban; Muttaqin; Deasy Mauliana
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.119

Abstract

Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan PPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa karena kapanpun dan dimanapun dapat diakses. PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan. Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menunjukan bahwa melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis, begitu juga dengan PPK yang bukan orang teknis sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk reviu HPS penyusunan dan penetapan HPS akan membawa resiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada rancangan kontrak, PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan. Indikator reviu analisis pasar dapat mengurangi resiko, semakin banyak informasi, data, serta pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen angaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Waktu pengunaan barang akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.
Implementasi Open Workspace dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Sandy; Sitti Khadijah Herdayani Darsim; Jumalia Mannayong
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.120

Abstract

Konsep ruang kerja terbuka menjadi langkah inovatif bagi sebagian perusahaan besar dalam menciptakan suasana kerja nyaman dan fleksibel yang nantinya berdampak pada produktifitas kerja karyawan yang meningkat, seperti yang dilakukan perusahaan google. Konsep ruang kerja terbuka di kantor swasta begitu mudah diterapakan, namun bagaimana halnya di kantor pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan open workspace pada instansi pemerintahan dan seperti apa dampak pada kinerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif dengan melakukan wawancara dan observasi pada 2 (dua) kantor yang berada dalam lingkup Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng dan KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan open workspace pada instansi pemerintahan dalam hal ini KKP Pratama Bantaeng dan KKP Pratama Makassar Selatan sudah diterapkan, namun dilakukan secara bertahap. Perubahan ruang kerja pada lokus penelitian telah membawa dampak positif terhadap lingkungan kerja bagi pegawai seperti terciptanya suasana yang lebih komunikatif sehingga menciptakan ruang-ruang diskusi untuk menghasilkan ide-ide baru, pemecahan masalah lebih cepat teratasi, kerjasama dan sinergitas pegawai dalam menjalankan tugas semakin erat. Sehingga pada dasarnya open workspace pada instasi pemerintahan bisa saja dilakukan sebagaimana halnya di perusahaan swasta namun beberapa kendala yang dihadapi antara lain kebijakan dan keterbatasan anggaran yang tidak semudah di perusahaan swasta.
Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai Rati Sumanti; Henri Prianto Sinurat; Ervina Yunita
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penerapan program KB. Tantangan yang dihadapi Petugas KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi wilayah kerja berbentuk kepulauan, terbatasnya akses transportasi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, serta belum terbukanya masyarakat adat terhadap program KB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT, teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, sehingga diperoleh informasi strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tujuannya agar ditemukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan program KB. Strategi yang dilakukan adalah kaderisasi Program KB, penerapan inovasi Bona Keren Jelita, pelibatan tokoh masyarakat adat dalam program KB.
Preface VOLUME XVIII NOMOR 2 DESEMBER 2022 Jurnal Administrasi Publik, Admin
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v18i2.124

Abstract

Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2, Desember 2022 dapat kembali hadir ke hadapan pembaca. Di edisi kali ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari, Sunardi dengan judul “Budaya Kerja Baru yang Problematis di Pedesaan Sigi”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunni Susanty yang bertajuk ”Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick Level 1 dan Level 2”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Sandy, Sitti Khadijah Herdayani Darsim, Jumalia Mannayong dengan judul ”Implementasi Open Workspace dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai”. Tulisan keempat ditulis oleh Abdul Sabaruddin, Rahmat Hidayat, Ditha Putri Lestari yang diberi tajuk ” Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi di PT. Taspen (Persero) Kendari”. Dalam tulisan kelima, Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Andi Ni’mah Sulfiani, Riska Firdaus yang mengambil judul “Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti dengan judul “Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi
Implementasi Kebijakan Vaksinai Covid-19 Bagi Lanjut Usia Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Cilegon Ratna Siti Tursina
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.129

Abstract

Kebijakan vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya bagi kelompok lanjut usia yang rentan terhadap penularan virus Covid-19. Kota Cilegon memiliki jumlah sasaran paling sedikit, namun cakupan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kota Cilegon masih di bawah target ideal. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kota Cilegon, dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kota Cilegon belum berjalan secara optimal. Cakupan vaksinasi Covid-19 bagi lansia berjalan lambat dan belum mencapai target, belum di dukung dengan kelengkapan, ketersediaan ruang pelayanan vaksin, dan pemeliharaan kualitas vaksin Covid-19, keterlibatan tokoh agama belum merata, kurangnya kedisiplinan tenaga pelaksana, kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Puskesmas, serta belum optimalnya upaya pelayanan dengan sistem jemput bola seperti door-to-door vaksinasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Vaksinasi, Covid-19, Lansia
Efektivitas Program Layanan Darurat 112 Dalam Penanggulangan Kejadian Gawat Darurat Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Banon, Noor Shifa; Arenawati; Listyaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.132

Abstract

Program Layanan Darurat 112 merupakan upaya pemerintah daerah dalam membantu percepatan penanggulangan kejadian gawat darurat yang dialami oleh masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Melihat dari potensi kebencanaan wilayah seperti bencana alam, non-alam, dan sosial yang dapat terjadi di Kota Cilegon, maka urgensi program Layanan Darurat 112 cukup tinggi untuk dilaksanakan secara efektif. Meskipun urgensitas program Layanan Darurat 112 tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar tingkat efektivitas program Layanan Darurat 112 dalam penanggulangan kejadian gawat darurat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon menggunakan alat analisa model efektivitas program Budiani dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Layanan Darurat 112 sudah berjalan efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 80.08%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengukuran indikator ketepatan kelompok sasaran program telah mencapai kategori sangat efektif, pemahaman kelompok target program telah mencapai kategori sangat efektif, ketercapaian tujuan program telah mencapai kategori efektif, dan tindaklanjut program telah mencapai kategori efektif. Kata Kunci: efektivitas program; 112; gawat darurat; call center; bencana
Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi Amin Irmawan, S.Si.,M.Si
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.133

Abstract

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sering terjadi di beberapa instansi pemerintah, sehingga hingga saat ini belum teratasi sepenuhnya seperti kasus pelanggaran dan sikap hedonistik oleh oknum Pegawai Negeri Sipil telah mendapat perhatian publik sehingga dapat merusak reputasi institusi dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi pada PNS di Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini difokuskan pada upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan Disiplin dan Kode Etik PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Wakatobi pada RPJMD Kabupaten Wakatobi 2021-2026 melalui Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil bukan hanya tanggung jawab pegawai, tetapi juga tanggung jawab organisasi, sehingga organisasi harus menetapkan rencana aksi kebijakan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yaitu 1) Melakukan pertemuan sosialisasi tentang pengendalian dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2) Pemberian contoh yang baik, 3) Memberikan penghargaan dan sangsi, 4) Pelatihan dan pengembangan pegawai, 5) Membuat sistem pengawasan, 6) Pelaporan pelanggaran, 7) Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja pegawai, 8) Membuat sistem evaluasi kinerja.

Page 7 of 11 | Total Record : 106

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik More Issue