cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suyeno
Contact Email
adm.publik@unisma.ac.id
Phone
+6282230344404
Journal Mail Official
suyeno@unisma.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Respon Publik
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23028432     EISSN : -     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Social Sciences
Respon Publik adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah umum atau isu-isu yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan kebijakan publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 256 Documents
 8   9   10   11   12 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP MASYARAKAT PEMBUAT AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus pada Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo) Halim Arifin; Yaqub Cikusin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.222 KB)

Abstract

Proses Pelayanan khususnya di bidang Akta Kelahiran terhadap masyarakat cukup memperhatikan, apalagi disini akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk identitas anaknya.Tetapi Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang baik, karena terlalu lamanya menunggu dan tidak keteraturan dalam hal pencatatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu isu kebijakan di era reformasi birokrasi saat ini.Hal ini menjadi sangat penting mengingat kualitas pelayanan publik sejak reformasi birokrasi digulirkan sudah ada perbaikan tapi belum meningkat secara signifikan.Kinerja birokrasi pemerintah secara sederhana dapat diukur dengan menilai baik buruknya kualitas pelayanan public.Pengukuran kinerja pelayanan public merupakan aspek yang sangat penting untuk melihat pencapaian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Penelitian tentang pelaksanaan pelayanan akta kelahiran ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai custumer service belum merasa puas baik dari segi waktu, prosedur dan mutu pelayanan yang selama ini diberikan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan maupun kendala yang dijumpai dalam upaya peningkatan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Untuk meningkatkan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, peneliti memberi saran agar:.Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo sebaiknya menambah fasilitas pendukung pelayanan atau sarana prasarana layanan,  Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Akta Kelahiran.
EVALUASI KEBIJAKAN E-COURT DALAM SISTEM PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A KOTA MALANG Qo’idatul Islamiyah; Suyeno Suyeno; Langgeng Rachmatullah Putra
Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.198 KB)

Abstract

Hadirnya kebijakan e-court dalam dunia peradilan di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan dunia peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan munculnya e-court yang dilandasi dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional atau dengan datang langsung ke pengadilan. Dalam pelaksanaan e-court, tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Ada beberapa poin dalam kebijakan ini yang dapat dievaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini di kemudian hari. Seperti halnya pada proses persidangan secara elekronik yang belum maksimal, dan mengenai pertanyaan apakah kebijakan ini dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kuasa kehakiman. Kata Kunci: Evaluasi, E-Court, Pengadilan Agama
PERAN GANDA WANITA DI TEMPAT KERJA DI KELURAHAN DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG (Studi Pada Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Megawati Megawati; Yaqub Cikusin; Taufiq Rahman Ilyas
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.536 KB)

Abstract

ABSTRAKPeran ganda di Kelurahan dinoyo sudah tidak asing lagi maka dari itu peneliti bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan pelaksanaan peran ganda, (2) mendeskripsikan alasan pekerja wanita memetuskan untuk bekerja (3) mendeskripsikan pelaksanaan peran ganda, (4) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatan (5) serta mendeskripsikan cara mengatasi permasalahan pekerja wanita di Kelurahan Dinoyo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah Pekerja wanita yang menjadi peran ganda dan bekerja di sektor publik. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.   Peneliti merupakan instrumen utama. Teknik analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, display data, dan penarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data Perpanjangan waktu pengamatan, Mengingat kecermatan, Triangulasi, Diskusi dengan teman sejawat, Analisis kasus negatif. Hasil penelitian menujukan : (1) Peran ganda dalam melakukan pekerjaan, bekerja dengan profesional, mematuhi peraturan yang berlaku. (2) faktor pendukung, jumlah tanggungan yang banyak, membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga manfaat ilmu yang di miliki, dukungan dari suami keluarga dan anak, sebagai orang tua tunggal atau single parent, ibu bekerja dalam mengatasi permasalahan peran ganda. (3) Penghambat, kurangnya waktu bersama keluarga terutama anak, kurangnya pembagian kerja dirumah, interaksi dengan masyarakat berkurang Kata Kunci: Peran Ganda Perempuan, Ibu Bekerja Di Sektor Publik, Pelaksanaan
DAMPAK PEMBANGUNAN WISATA PANTAI KELAPA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL (Studi kasus di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban) Hidayah Kartiko Weny; Slamet Muchsin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.608 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemberdayaan masyarakat pada destinasi pengembangan wisata pantai pulau merah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui metode pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di pantai pulau merah melalui sosialisasi yaitu penyadaran, pengkapasitasan, pemberian daya/arahan, pembangunan fasilitas. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Penyadaran yang dilakukan melalui sosialisasi dan nasehat oleh pemerintah desa dan pengelola wisata sampai masyarakat mengerti mengelola wisata yang baik. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar pengelolaan wisata yang memberikan hasil maksimal. Kemudian tahap pemberian daya yang dilakukan dengan memberikan keterampilan dan kemampuan untuk mencapai kemandirian. Dalam pengembangannya terdapat pihak yang terlibat yang meliputi pemerintah desa, kelompok masyarakat (pokmas), media massa. Pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, selain itu, jumlah wisatawan terus bertambah. Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, perkonomian masyarakat.
IMPLEMENTASI PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Kasus Tentang Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Unisma Malang) Muhammad Fajriansyah; Slamet Muchsin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.98 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya keluhan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan di beberapa Rumah Sakit disini Penulis ingin mengetahui tentang bagaimana kualitas pelayanan dirumah Sakit Islam Unisma Malang. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas diatas maka penulis menyimpulkan poko permasalahannya yaitu : (1) Bagaiamana Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan di RSI Unisma Malang Menggunakan BPJS (2) Apa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pelayanan BPJS. Keberadaan Rumah Sakit Islam Malang sangat mendukung terselenggarannya kebijakan BPJS Kesehatan dan memancing animo masyarakat untuk melakukan pengobatan serta mendapatkan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program BPJS di Rumah Sakit Islam Malang terealisasikan dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan Teori Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisisi data kulitatif dilakukakn secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh. Selama dalam prosesnya , pengumpulan data dilakukan tiga tahapan penting. Diantaranya : reduksi data, penyajian data, dan verivikasi. Kata Kunci: Implementasi, Program BPJS, Pelayanan Kesehatan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN PKK DALAM MENANGANI KESEHATAN ANAK, IBU HAMIL, DAN LANSIA SESUAI ISI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG Nikmatul Laily Agustin; Slamet Muchsin; Roni Widodo
Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.251 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) bagaimana peran dan efektifitas PKK dalam menangani kesehatan anak, ibu dan lansia di Kelurahan kauman kecamatan Klojen Kota Malang, 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Menangani Kesehatan anak, ibu dan lansia di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk memperoleh data yang komprehensif. Subjek penelitian ini adalah sekretaris PKK, Ketua posyandu, Kader Posyandu, masyarakat yang mengikuti posyandu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK Dalam Meningkatkan Kesehatan Anak, Ibu dan Lansia Di Kelurahan kauman Kecamatan Klojen Kota Malang. PKK berperan penting tentang posyandu. Kader posyandu terhadap eksistensi posyandu dalam menangani kesehatan adalah positif. Masyarakat menganggap penting adanya program posyandu. Posyandu tersebut tidak hanya sekedar melaksanakan program formaldan rutinitas melainkan juga subtansi yang besar bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. Faktor pendukung yaitu keberhasilan yang dicapai posyandu adalah masyarakat semakin membaik, KB berhasil, meningkatnya kesadaran akan hidup sehat. Disamping itu tercapainya pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan terkendali. Faktor penghambat yaitu lansia yang sudah lemah terkadang tidak memungkinkan untuk mengecek kesehatan dalam ikut serta posyandu dan cuaca yang kadang tidak menentu seerta alat-alat yang masih kurang lengkap.Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Pemberdayaan, Program PKK.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA WANITA (Studi Tentang Strategi Meraih Kursi Jabatan Kepala Desa, Faktor Pendukung dalam Strategi Menjalankan Roda Pemerintahan dan Leadership Style Kepala Desa di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang) Riza Mustofa; Slamet Muchsin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 15, No 10 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.156 KB)

Abstract

ABSTRAKKepemimpinan adalah tonggak utama dalam suksesnya laju organisasi, begitu jugadengan yang ada di Pemerintahan Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan strategi suksesnya meraih kursi jabatan kepemimpinan sebagai kepala desa, mengetahui faktor pendukung dalam strategi suksesnya menjalankan roda pemerintahan kepemimpinan wanita dan juga untuk mengetahui leadership stylekepala desa wanita menurut perspektif masyarakat dan juga jajaran staf kantor pemerintahan Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selaku bawahan.Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis model interaktif dari Milles and Hubberman dalam Saldana (2004).             Hasil penelitian menunjukkan dalam upayanya meraih kursi jabatan kepemimpinan sebagai kepala desa, Siti Rukhoiyah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah (1) Adu visi dan misi, (2) Silaturrahmi dan safari politik, (3) Survey daerah pemenangan, (4) Tim relawan, (5) Kampanye langsung (Direct masscampaign) dan Kampanye tidak langsung (Indirect masscampaign), serta (6) Forum Grup Discussion (FGD). Setelah berhasil mengimplementasikan strategi dalam meraih kursi jabatan terdapat pula strategi dalam menjalankan roda pemerintahan diataranya yaitu (1) Kerja nyata, (2) Meningkatkan perekonomian masyarakat, (3) Kerjasama dengan organisasi dan instansi lain, (4) Pemberian rewardatau penghargaan, (5) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat serta (6) Forum Grup Discussion(FGD). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dari suksesnya kepemimpinan wanita ini diantaranya yaitu (1) Faktor nama besar keluarga, (2) Partisipasi masyarakat, (3) Pengalaman kepemimpinan dan pendidikan, (4) APBDes yang mencukupi serta adanya (5) SDM yang mumpuni dan kordinasi yang baik. Selepas itu berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita ini menggunakan gaya kepemimpinan demokratis semi militeris, hal ini dibuktian melalui wawancara peneliti terhadap jajaran staf perangkat desa dan juga masyarakat. Kata kunci: Kepemimpinan wanita, strategi, gaya kepemimpinan.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Pemerataan Infrastruktur Fasilitas Kesehatan di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep) Moh. Ibrahim; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.105 KB)

Abstract

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, seperti halnya pemerataan pembangunan. Namun terkadang banyak pemerintah daerah lalai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah, seakan menjadi wacana belaka otonomi daerah. Seperti halnya yang terjadi dikepulauan kangean kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) meningkatkan kualitas failitas kesehatan, akreditasi puskesmas (2) pembangunan rumah sakit (3) program-program dinas kesehatan kabupaten sumenep yang sudah terealisasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan apa yang mempengaruhi berhasilnya kebijakan otonomi daerah  dalam hal pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan di kepulauan kangean antara lain, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga medis serta alokasi anggaran yang masih kecil untuk kepualaun. Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan, Fasilitas Kesehatan, Evaluasi kebijakan
ANALISIS BENEFIT, OPPORTUNITY, COST DAN RISK PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN PADA THE HARVEST MALANG Nurotul Maulidia; Slamet Muhsin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.689 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap benefit, opportunity, cost dan risk program pengembangan karyawan pada PT The Harvest Malang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analitic Network Process (ANP) dalam tiga tahapan yaitu konstruksi model ANP, Quantifikasi Model dan Analisis menggunkan software super decisions. Hasil analisis menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis aspek BOCR, program pengembangan karyawan ini berdampak positif terhadap PT the Harvest. Hal ini dikarenakan berdasarkan analisis cluster BOCR, Cluster benefit dan opportunity mendominasi daripada cluster cost dan risk aspek benefit dengan nilai sebesar 39%, kemudian disusul oleh aspek opportunity dengan nilai sebesar 28%, selanjutnya aspek Cost dengan nilai sebesar 19%, dan yang mennempati prioritas terakhir adalah Risk dengan nilai sebesar 15%.Kata Kunci : Pengembangan Karyawan, PT The Harvest, BOCR ANP
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 12 PASAL 21 TAHUN 2013 TENTANG TRANSPORTASI LAUT (Studi Pada Kebutuhan Transportasi Laut Masyarakat Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep) Emy Fatmawati; Yaqub Cikusin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.086 KB)

Abstract

Transportasi sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Tempat asal dapat merupakan daerah produksi, dan tempat tujuan adalah daerah konsumen (atau pasar). Tempat asal dapat pula merupakan daerah perumahan (permukiman), sedangkan tempat tujuannya adalah tempat bekerja, kantor, sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, toko, pusat perbelanjaan, hotel, pelabuhan, Bandar udara, dan masih banyak sekali lainnya, ataupun dalam arah sebaliknya, yaitu tempat tujuan merupakan tempat asal dan tempat asal merupakan tempat tujuan. Secara umum, transportasi laut adalah Suatu Sistem pemindahan Manusia dan Barang yang beroperasi dilaut dengan menggunakan Alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin untuk menggerakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Kebijakan transportasi laut secara umum diantaranya adalah diterbitkan Peraturan   Presiden  Nomor  106  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan    Kewajiban   Pelayanan Publik   untuk angkutan barang   dalam  rangka Pelaksanaan Tol Laut, yang diikuti dengan terbitnya    beberapa ketentuan, di   antaranya   adalah   Peraturan   Menteri Perhubungan   Nomor   PM.   161   Tahun 2015  tentang  Penyelenggaraan  kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di Laut, yang menugaskan BUMN PT Pelni (Persero) untuk melayari trayek yang telah ditetapkan.   Berikut,   Peraturan   Menteri Perhubungan   Nomor   168   Tahun   2015 tentang   tarif   angkutan   barang   dalam Negeri  dan  bongkar  muat  dalam  rangka Pelaksanaan Tol Laut. Juga,  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan   Laut   Nomor   AL.108/6/2/DJPL-15    tanggal 26   Oktober    2015 tentang  Jaringan  Trayek  Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan     Publik untuk  angkutan barang dalam  rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Pemerintah, Transportasi Laut, Kepulauan Kangean

Page 10 of 26 | Total Record : 256

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik Vol 16, No 3 (2022): Respon Publik Vol 16, No 2 (2022): Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik Vol 15, No 10 (2021): Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik Vol 15, No 8 (2021): Respon Publik Vol 15, No 7 (2021): Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik Vol 15, No 3 (2021): Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik Vol 15, No 1 (2021): Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik Vol 13, No 4 (2019): Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik More Issue