cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
yasef firmansyah
Contact Email
yasef@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6285697554076
Journal Mail Official
hafiid@dsn.moestopo.ac.id
Editorial Address
Sekretariat FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jl. Hanglekir I/8, Jakarta Pusat 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Public Administration Journal (PAJ)
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : -     EISSN : 26210983     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. PAJ: Public Administration Journal, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management and Governance; Any specifics issues of public policy and management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 91 Documents
 6   7   8   9   10 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Timotius, Timotius
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan serta anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada partai politik dalam mengelola anggaran bantuan politik, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mana dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, antara lain dari aspek administrasi keuangan masih banyak berkas pertanggungjawaban yang belum dapat diselesaikan oleh partai. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, masih ada pengelola keuangan di partai politik yang belum terbiasa mengadministrasikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Lebih lanjut dari aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan bagi partai politik saat ini masih perlu direvisi karena kurang mengakomodaisi kepentingan partai politik. (3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat dilakukan melalui penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik agar semakin banyak kader dan anggota partai yang memiliki moral dan pemahaman baik terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya mengupayakan penggunaan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima.
Pengaruh Lingkungan kerja dan profesionalisme terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta Yulihardi, Yulihardi
Public Administration Journal (PAJ) Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan kerja dan profesionalisme terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini menyajikan sebuah konteks yang unik, di mana standar kinerja birokrasi metropolitan yang tinggi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada realitas tantangan geografis, infrastruktur, dan sosial khas daerah kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei asosiatif kausal. Sampel penelitian adalah seluruh ASN di Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan, menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dengan total 92 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (t=3,124; p=0,002); (2) profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (t=4,589; p=0,000); dan (3) lingkungan kerja dan profesionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (F=45,678; p=0,000). Koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,652 menunjukkan bahwa 65,2% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Temuan ini menggarisbawahi bahwa variabel lingkungan kerja, khususnya dimensi fisik seperti keamanan dan fasilitas, diperkuat oleh faktor-faktor kontekstual seperti cuaca ekstrem dan keterbatasan infrastruktur. Demikian pula, profesionalisme tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari resiliensi, adaptabilitas, dan inovasi dalam menghadapi kondisi operasional yang sulit. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup penguatan infrastruktur pendukung kerja, pengembangan program peningkatan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan penerapan kebijakan SDM afirmatif seperti insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK MENUNJANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA INSAN MULIA INFORMATIKA JAKARTA TIMUR Irawan, Tatang
Public Administration Journal (PAJ) Vol 9, No 2 (2025): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur. Peneliti berusaha memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana BOS, serta tantangan dan strategi yang diterapkan dalam pengelolaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi dan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan dokumen lainnya. Dalam analisis data, peneliti menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan dana BOS di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur sudah efektif karena dana BOS yang diterima telah digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah serta digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Sesuai dengan prinsip efektivitas menurut Pemendikbud No.8 Tahun 2024 yang kemudian diubah menjadi Permendikbud No.19 Tahun 2024 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Perencanaan dana BOS di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah, kemudian membentuk tim BOS dan berdasarkan prinsip efektivitas dalam penggunaan dan BOS. Pelaksanaan Dana BOS di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur pada tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin karena persentase pengalokasian dana BOS pada 8 standar pengembangan memperlihatkan perbandingan terlaksana sebesar 90,27% belum terlaksana sebesar 9,27%.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KBLBB SEBAGAI KENDARAAN DINAS DI KOTA BANDUNG Luky Bambang Sugiarto
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 1 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa implementasi kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas di Kota Bandung berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan upaya perbaikan implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan kunci dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra industri. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi Edward Gerston yang terdiri atas empat variabel: translation ability, resources, limited number of players, dan accountability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan sudah baik, namun proses penjabaran ke dalam regulasi teknis dan dokumen perencanaan belum sepenuhnya optimal. Hambatan signifikan meliputi keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur SPKLU, kapasitas SDM yang belum merata, serta keterlibatan aktor non‑pemerintah yang masih terbatas. Selain itu, mekanisme pelaporan dan evaluasi implementasi masih bersifat manual dan belum terintegrasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan KBLBB telah berjalan tetapi belum optimal. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi turunan tingkat provinsi, penguatan roadmap lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, perluasan kolaborasi pemerintah–swasta, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MARITIM BERKELANJUTAN DI DAERAH KHUSUS JAKARTA Sultrawan Mangiri
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 1 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur maritim berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta merupakan elemen kunci dalam penguatan konektivitas laut, peningkatan efisiensi logistik, dan pengembangan ekonomi biru. Kajian ini menganalisis implementasi kebijakan pembiayaan, strategi pendanaan, dan peran kelembagaan daerah dalam mendukung pembangunan pelabuhan, dermaga, serta fasilitas maritim, termasuk di Kepulauan Seribu yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan kebutuhan layanan maritim yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan telah berada dalam kerangka regulatif yang kuat melalui dokumendokumen seperti Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok–Marunda dan RIP Sunda Kelapa, Perda Transportasi DKI Jakarta, serta pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD). Pada tataran operasional, pembiayaan dilakukan melalui skema multisumber seperti APBN, APBD, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta, sehingga mampu mendorong percepatan proyek strategis seperti ekspansi Terminal Kalibaru, revitalisasi Sunda Kelapa, dan pembangunan pelabuhan daerah. Meski demikian, penelitian menemukan berbagai hambatan penting: ketergantungan pada APBN untuk pekerjaan berbiaya besar seperti pengerukan dan breakwater; risiko lingkungan berupa rob, abrasi, dan sedimentasi; serta koordinasi lintas-instansi yang belum optimal. Kepulauan Seribu menghadapi tantangan tambahan berupa keterbatasan fasilitas pelabuhan kecil, kedalaman kolam labuh yang dangkal, perlindungan pesisir yang minim, dan biaya logistik yang relatif tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan maritim berkelanjutan memerlukan integrasi kebijakan yang lebih kuat, inovasi skema pembiayaan, serta peningkatan tata kelola koordinatif. Peran lembaga daerah sangat penting: Bappeda sebagai koordinator perencanaan dan penganggaran, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan fisik dan proteksi pesisir, serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pengelola infrastruktur perikanan dan ekosistem maritim. Rekomendasi utama mencakup penguatan regulasi turunan RIP, penerapan pendanaan multi-year untuk proyek pesisir, percepatan digitalisasi layanan pelabuhan, memperluas ruang KPBU, serta mendorong pendanaan hijau untuk pengembangan pelabuhan wisata dan pelabuhan kecil di Kepulauan Seribu
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN EKOSISTEM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) DI KOTAMADYA JAKARTA PUSAT DAN KABUPATEN KARAWANG Yoke Faizal Azhari Oktofan
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 1 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan kebijakan strategis nasional dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, implementasi kebijakan KBLBB menghadapi kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai sektor dan aktor, sehingga menuntut pendekatan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam membangun ekosistem KBLBB di Kota Jakarta dan Kabupaten Karawang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya perbaikan kolaborasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, pakar, serta pengguna kendaraan listrik, didukung oleh studi dokumen dan observasi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik collaborative governance dalam pembangunan ekosistem KBLBB telah terbentuk, namun belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Jakarta menunjukkan kolaborasi yang lebih kuat pada sisi penggunaan dan transportasi umum listrik, sedangkan Karawang berperan sebagai basis industri dan rantai pasok kendaraan listrik. Kendala utama kolaborasi meliputi ketidakpastian regulasi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas daerah, serta tingkat kepercayaan publik yang masih berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem KBLBB sangat ditentukan oleh penguatan desain kelembagaan kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif pemerintah, mekanisme dialog yang berkelanjutan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan pengguna. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan KBLBB dan pengembangan tata kelola kolaboratif di Indonesia
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Andi Hariawan
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 1 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai bagian dari agenda penyederhanaan birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah terlaksana secara formal melalui pemetaan jabatan, penetapan jabatan fungsional, pelantikan, serta penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan kinerja. Namun, implementasi substantif belum sepenuhnya tercapai karena proses penyetaraan lebih menekankan kepatuhan administratif dibanding transformasi sistem kerja. Pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinatif dan administratif yang menyerupai jabatan struktural sebelumnya, sehingga muncul ambiguitas peran, beban kerja ganda, dan ketidaksesuaian antara kompetensi dengan jabatan fungsional yang ditempati. Faktor pendukung implementasi meliputi dasar regulasi yang kuat, komitmen formal pimpinan, dan penyesuaian struktur organisasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pembinaan jabatan fungsional, belum optimalnya komunikasi dan koordinasi, serta belum jelasnya indikator keberhasilan substantif kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyetaraan jabatan menuntut penataan ulang proses bisnis, penguatan pembinaan dan penilaian kinerja jabatan fungsional, serta monitoring dan evaluasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS DALAM PENGUATAN FUNGSI KOORDINASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Happy Budi Baswara
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 1 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang penyusunan Renstra/Renja Kementerian/Lembaga, dengan fokus pada bagaimana penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) berkontribusi pada penguatan fungsi koordinasi lintas sektor.  Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretivisme/konstruktivisme, memadukan studi dokumen dan wawancara dengan kerangka implementasi kebijakan Grindle (content of policy dan context of implementation). Hasil menunjukkan bahwa secara formal Kemenko IPK telah mengikuti tahapan Perpres 80/2025 dan menegaskan substansi seperti cascading, integrasi manajemen risiko, serta standar penyusunan.  Namun, implementasi bersifat teknokratis sekaligus politis-administratif: perumusan indikator koordinatif memunculkan negosiasi kepentingan, ego sektoral, revisi berulang, serta kebutuhan penguncian keputusan oleh pimpinan.  Renstra berfungsi sebagai instrumen koordinasi melalui penyelarasan prioritas lintas unit, rujukan dalam forum koordinasi dengan kementerian mitra, dan penjagaan konsistensi Renstra–Renja, termasuk tindak lanjut melalui mekanisme monitoring (misalnya tabel kendali masukan). Temuan menunjukkan dimensi konteks implementasi lebih dominan daripada desain kebijakan, sehingga budaya integratif dan peran pimpinan sebagai mediator menjadi kunci.  Faktor penghambat utama meliputi perbedaan data/baseline, tekanan waktu, perbedaan persepsi pimpinan, serta keterbatasan efektivitas koordinasi daring.  Rekomendasi menekankan pedoman internal yang lebih rinci, penguatan integrasi data, dan pendalaman manajemen risiko agar Renstra makin substantif sebagai alat penyelaras kebijakan
PENGARUH EFEKTIVITAS SOSIALISASI POLITIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA SERANG Hanifa Hanifa
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 2 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik (X1) dan Pendidikan Pemilih (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dengan desain penelitian eksplanatori kuantitatif, serta mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan berdomisili di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane, dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling (acak sederhana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih secara simultan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa peningkatan pada kedua variabel tersebut berkaitan dengan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa sosialisasi politik memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan partisipasi masyarakat, sedangkan pengaruh gabungan antara sosialisasi politik dan pendidikan pemilih juga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat kekuatan hubungan yang sedang. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa sosialisasi politik memberikan kontribusi sebesar 26,1%, pendidikan pemilih memberikan kontribusi sebesar 31,7%, dan kedua variabel secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 33,0% terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan 67,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.
ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Maria Genoveva Bheku
Public Administration Journal (PAJ) Vol 10, No 2 (2026): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang terampil dalam melakukan pekerjaannya diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam dirinya terutama bagi pengembangan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. Dalam pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan adanya keterampilan serta pengetahuan umum yang cukup bagi para individu dalam tingkat pencapaiannya, selain itu adanya program pendidikan dan pelatihan dimulai dari sebuah proses perencanaan diklat, pelaksanaan diklat dan evaluasi diklat demi tercapainya kinerja dalam sebuah induk organisasi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. Sumber daya manusia diharapkan mampu menjadi unsur yang paling utama dan berkualitas demi peningkatan kerja dimulai dari perencanaan karier, ruang lingkup perencanaan karier, dan manfaat dari sebuah perencanaan karier dan tentunya menjadi kontribusi besar bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi.

Page 9 of 10 | Total Record : 91

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2026): Public Administration Journal Vol 10, No 1 (2026): Public Administration Journal Vol 9, No 2 (2025): Public Administration Journal Vol 9, No 1 (2025): Public Administration Journal Vol 8, No 2 (2024): Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2024): Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2023): Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2020): Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2019): Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2019): Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2018): Public Administration Journal Vol 1, No 2 (2017): Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2017): Public Administration Journal More Issue