cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Surata
Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Phone
+6287863150060
Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Kertha Widya : Jurnal Hukum
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24072427     EISSN : 29628431     DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 191 Documents
 16   17   18   19   20 
KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI Sudira, I Wayan
Kertha Widya Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i2.2203

Abstract

Disrupsi teknologi membawa tantangan signifikan bagi sistem hukum dalam menjamin keadilan digital, terutama dalam hal perlindungan privasi, hak digital, kejahatan siber, dan kesenjangan akses teknologi. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang muncul di era digital serta mengevaluasi relevansi regulasi yang ada dalam menghadapi perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, didukung oleh analisis sosiologis-yuridis untuk memahami pengaruhnya terhadap masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi hukum yang ada, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat mengancam keadilan digital. Beberapa tantangan utama meliputi perlindungan data pribadi, harmonisasi regulasi internasional, dan keadilan akses teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi hukum yang adaptif dan inovatif untuk menghadapi dinamika teknologi serta membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun fondasi hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan di era digital serta mewujudkan keadilan yang sejati di tengah disrupsi teknologi.
IMPLEMENTASI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN REOR BULELENG Mahendra, Komang Febri; Gede Remaja, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i2.2208

Abstract

Suatu tindakan kejahatan atau suatu tindak pidana sering terjadi di lingkungan masyarakat, Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam system peradilan pidana, Tindak Pidana Kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih banyak ditemukan kendala-kendala yuridis maupun teknis. Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi ,wawancara, serta data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, jumlah kasus kekerasan seksual khusunya di Buleleng kian meningkat,berdasarkan pada laporan korban dan keterangan yang diberikan maka pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, mengumpulkan barang bukti, mendengarkan kesaksian korban mapun saksi yang melihat maupun mendengar ketika kejadian pelecehan tersebut terjadi, pada pasal 6 UU No.22 tahun 2022 huruf a, b dan c telah secara jelas menerangkan mengenai sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan pada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kendala dalam Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, korban kekrasan seksual yang mengalami trauma akan sulit dimintai keterangan karena merasa takut dan malu sehingga solusi yaitu memberikan pendampingan khusus bagi korban berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani Apabila dikaitkan dengan korban kasus kekerasan seksual.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG Widiana, I Gede; Surata, I Nyoman; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i2.2204

Abstract

Tanpa adanya koordinatif Satpol PP dengan istansi lainnya, terdapat potensi masalah, dalam kaitannya dengan penegakan perda mengenai hal-hal teknis. Penelitian ini meneliti efektivitas pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinatif tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian dilakukan di Satpol PP Kabupaten Buleleng. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama dan hubungan baik yang terjalin antara Satpol PP Kabupaten Buleleng dengan instansi terkait dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dapat diselesaikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng adalah: membangun dan meningkatkan hubungan baik dengan semua instansi terkait; membangun persamaan persepsi mengenai peraturan daerah dan peraturan bupati; dan melibatkan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Buleleng dalam Tim Yustisi.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF TRI HITA KARANA Anggara, Bayu; Suseni, Komang Ayu
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2497

Abstract

Bali, sebagai destinasi wisata terpopuler di dunia, menawarkankeindahan alam dan kekayaan budaya yang unik. Namun, pertumbuhan sektorpariwisata yang pesat, dengan tercatatnya 3.528 unit akomodasi pada tahun 2022,membawa dampak positif dan negatif, termasuk pencemaran lingkungan akibatlimbah dari hotel dan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem. Datamenunjukkan bahwa timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton pada tahun2024, dengan Kota Denpasar sebagai penyumbang terbesar. Sesuai ajaran Tri HitaKarana, yang menggarisbawahi hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, danalam, pelestarian lingkungan hidup sekaligus pengembangan pariwisata sangatlahpenting. Penelitian untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkaittindakan ilegal perusakan lingkungan hidup di Indonesia dan implementasinyadari perspektif Tri Hita Karana. Tinjauan pustaka dan penelitian hukum normatifdilakukan, dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan terkait.Temuan ini diharap menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menjagaekosistem Bali dan menjamin keberlanjutan pariwisata yang ramah lingkungan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 157/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst TERHADAP PEMENUHAN PASAL 4 ANGKA 3 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Diah Miantari, Ni Kadek
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2498

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisamengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen; dan (2) menelaahserta menganalisis pemenuhan hak konsumen dalam Pasal 4 Angka 3 UndangUndang Perlindungan Konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta PusatNomor Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang dilakukanadalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturanperundang-undangan (statue approach) melalui peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pendekatan konsep(conceptual approach) dengan menelaah konsep-konsep pendapat para ahli yangberkaitan dengan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian mengasilkanbahwa (1) Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak konsumen telahtercantum secara jelas dan rinci pada peraturan perundang-undangan khususnyaperlindungan konsumen sehingga dapat menciptakan sebuah kepastian hukumbagi orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli; dan (2) Pemenuhan hakkonsumen dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor Nomor157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tidak terlaksana karena dalam putusan tersebut hanyamenjatuhkan hukuman penjara dan perampasan alat bukti tanpa mewajibkanterdakwa untuk melakukan ganti kerugian terhadap konsumen sebagai upayamenjamin perlindungan konsumen bagi korbannya.
PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DENGAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BULELENG Mas Suriadnyani, I.G.A.A Radra; Surata, I Nyoman; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2494

Abstract

Perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi hanyadapat dilakukan dengan rekomendasi yang diberikan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12Tahun 2020. Pemberian rekomendasi harus melalui analisis denganmempertimbangkan aspek kepentingan umum, kebencanaan, program ketahananpangan nasional dan daerah, proyek strategis nasional, dan/atau penanaman modalskala nasional. Penelitian ini meneliti pelaksanaan alih fungsi lahan sawah yangdilindungi dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dan faktor-faktoryang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan perubahan penggunaantanah dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumberdari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulandata dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpuldianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perubahanpenggunaan tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2020 di KabupatenBuleleng berjalan sesuai dengan ketentuan. Faktor-faktor yang menentukandisetujui atau ditolaknya permohonan rekomendasi adalah kelengkapan dankesesuaian dokumen persyaratan permohonan rekomendasi, hasil analisismultivariat dan hasil peninjauan lapangan, yang menunjukkan kesesuaian antaradokumen yang diajukan dengan kondisi eksisting lahan sawah yang dimohonkanrekomensadi untuk dialihfungsikan.
PENAFSIRAN FRASA “BEBAN-BEBAN LAIN” DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA: IMPLIKASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS Adi Sukmaningsih, N.K Irma; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2499

Abstract

Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)mengatur bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan wajib memikulpembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain secara proporsional sesuaibagian yang diterima. Namun, ketentuan ini menyisakan kekaburan norma karenatidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “beban-beban lain”serta kriteria yang mendasarinya. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkanketidakpastian hukum dan pembagian tanggung jawab yang tidak adil di antarapara ahli waris. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak ketidakjelasan frasatersebut terhadap tanggung jawab waris serta merumuskan parameter normatifmengenai kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai beban dalam kontekspewarisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berdasarkan bahanhukum primer dan sekunder yang relevan.
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL PERADILAN UMUM NOMOR: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MELALUI APLIKASI ERATERANG DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Priambodo, Agus; Gede Remaja, I Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2495

Abstract

Implementasi aplikasi Eraterang dalam prakteknyabukan tanpamasalah. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti implementasiSurat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/ DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang diPengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan kendala-kendala dan upayamengatasi dalam implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral PeradilanUmum Nomor: 44/ DJU/ SK/ HM023/2/2019 tersebut di Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yangbersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa datasekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen danwawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.Implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor:44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasieraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sudah berjalan dengan baik,meskipun ada beberapa hambatan. Kendala-kendala yang ditemukan: kendalateknis, penggunaan aplikasi eraterang beberapa kali pengguna gagal login ke akuneraterang setelah berhasil validasi, kendala penerimaan masyakat yang mengeluhbelum begitu mengenal aplikasi eraterang, kendala keterbatasan aplikasi, setelahberhasil mendaftar online, pemohon masih harus datang ke Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B untuk mengecek kelengkapan dokumen serta masihmenunggu penerbitan surat keterangan. Sehubungan dengan kendala-kendalatersebut telah dilakukan upaya-upaya: melakukan sosialisasi dengan: penyebaranbrosur dan banner, melakukan dialog interaktif, public campaigne danmenyiapkan petugas PTSP Hukum untuk membantu mendaftarkan secara manual.
EFEKTIVITAS E-BERPADU (ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU) TERKAIT PENGOLAHAN DAN PERTUKARAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B) Marta Damayanti, Putu Diah; Mariadi, Ni Ny.; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2500

Abstract

Efektivitas sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yangdiluncurkan oleh Mahkamah Agung Melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 yangdisempurnakan dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah aplikasi yangdigunakan untuk mempermudah proses dalam sistem peradilan pidana. Penelitianmenggunakan metode penelitian hukum empiris sifatnya deskriptif, bersumberdari kepustakaan dan lapangan yaitu berupa data sekunder, primer, dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara,dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Tahapan penelitian meliputiperencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyusunan laporan.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh Kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakandalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, haltersebut disebabkan oleh adanya kendala seperti faktor jaringan internet dimasing-masing daerah yang berbeda-beda, sumber daya manusia yang masihbanyak tidak paham akan teknologi elektronik, namun upaya untuk menghadapikendala tersebut terus dilakukan oleh Badan Peradilan dengan lebih meningkatkanfasilitas maupun struktur jaringan internet yang lebih baik dan juga lebihmeningkatkan sumber daya manusia khususnya dilingkup Badan Peradilan.
PERBEDAAN MAKNA FRASA KATA JUDI ONLINE DENGAN GAME ONLINE DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kawi Arta, I Komang; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v13i1.2496

Abstract

Persoalan yang kian sering ditemukan terjadi dalam kehidupan duniamaya saat ini adalah prilaku menggunakan Gadget atau handphone yang kurangbaik, seperti yang terjadi dalam pemberitaan banyak suatu persoalan dari awalsenang bermain game online namun pada akhirnya terjadi melakukanpelaksaanaan judi online, hal tersebut banyak merugikan dikalangan masyarakatkhususnya masyarakat pengguna handphone, sehingga diperlukan penelitian lebihlanjut memahami makna game online dengan judi online. Metode penelitian yangdipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil dari pelaksanaan riset ini turut sertamemberikan pembuktian bahwa makna Frasa judi online dengan menggunakangame online menghasilkan pemahaman bahwa sama-sama dalam suatu bentukpermainan yang dimainkan dengan cara lewat gadget atau handphone penggunadengan didukung oleh sistem jaringan internet yang telah disediakan dan jugaadanya menggunakan aplikasi yang sudah ada dalam situs-situs gadget atauhandphone pengguna, namun perbedaan yang signifikan adalam terdapat padaunsur perbuatan yang menggunakan taruhan uang maupun barang. Esensinya,maka game online dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan yang sah saja jikadimainkan secara umum dan tanpa menimbulkan adanya tindakan mencederaipara pemainnya, baik secara mental maupun juga secara finansial. Kegiatan inisungguh berbeda dengan kegiatan perjudian yang pada saat dimainkanmenimbulkan adanya transaksi dua arah, dimana mengacu pada sebuah organisasiatau individu yang dapat memberikan bantuan kepada pemain melakukan prosespenukaran uang tunai dengan mendapatkan gantinya berupa koin, sehinggakegiatan transaksi ini dapat menyebabkan adanya kerugian finansial yang dialamioleh para pihak yang secara langsung terlibat. Aturan yang secara eksplisitmengatur mengenai game online dan batasan-batasan game online belum adadan“sbegitu juga pengertian yang jelas mengenai game online dan pengertianmengenai judi online belum ada dalam aturan hukum, sehingga diperlukankepastian hukum untuk memberikan kemanan hukum bagi pengguna gadget atauhandphone dan supaya tidak bermain game online tetapi mengarah judi online.

Page 19 of 20 | Total Record : 191

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue