cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Surata
Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Phone
+6287863150060
Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Kertha Widya : Jurnal Hukum
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24072427     EISSN : 29628431     DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 191 Documents
 15   16   17   18   19 
PERANAN PENYIDIK DALAM PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG Adika, Nyoman; Surata, I Nyoman; Ardana, Putu Sugi
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restitusi merupakan suatu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Penelitian ini meneliti peranan penyidik dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi  kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penyidik wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK, dan sebagai pelaksana penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Kendala-kendala dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Buleleng adalah regulasi belum tersosialisasi, sulit mencari hubungan kausal antara tindak pidana dengan kerugian yang terjadi, lembaga-lembaga pendamping ada di propinsi, dan penyitaan sulit dilakukan. Sehubungan dengan itu dilakukan upaya-upaya:  mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi penyidik, mematuhi ketentuan penyidikan, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendamping, merencanakan dan melaksanakan penyitaan sesuai ketentuan.
DAMPAK YURIDIS PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PEMERINTAH TERHADAP PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL (STUDI DI KANTOR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG) Surata, I Gede
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah, demi mempertahankan persediaan pangan nasional, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini meneliti kesiapan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung program pemerintah berkenaan dengan penetapan lahan  sawah yang dilindungi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan metode pengumpulan data wawacara. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung program pemerintah  penetapan Lahan  Sawah yang Dilindungi pada prinsipnya sudah siap, bahkan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat program mengenai penetapan lahan sawah yang dilindungi, dengan berbagai langkah.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG Krisna Dewi, Ni Putu Ayu; Gede Remaja, I Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1957

Abstract

Peningkatan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya menunjukan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang dewasa sering melakukan kekerasan kepada Anak dan Perempuan dan yang menjadi target utamanya ialah anak-anak. Permasalahan yang diteliti : peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng, faktor penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng. Peran dari kepolisian resor buleleng dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Buleleng di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), dimana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khsusus yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan proses penganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak, setelah itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara. unit PPA Polres buleleng juga melaksanakan proses mediasi. Faktor yang menghambat dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak yaitu anak merasa malu atau minder mengungkapkan kejadian atau kronologi terjadinya kekerasan yang di dapatkan oleh anak tersebut, hal ini dampak dari kekerasan yang didapatkan kepada anak.
PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN BULELENG Indrawan, Gede; Lemes, I Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecurangan merupakan hal yang dapat menghambat pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Penelitian ini meneliti: peranan Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi  dan upaya penyelesaian dalam dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten  Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Buleleng adalah: pelaksana sosialisasi program termasuk peraturan pelaksanaannya, pencipta kenyamanan bekerja, pelaku evaluasi program secara berkelanjutan, pelaksana peningkatan kemampuan manajemen pegawai, khususnya dalam perencanaan keuangan. Kendala-kendala yang dihadapi: masih ada regulasi  yang menyulitkan peserta, misalnya regulasi mengenai rujukan, masih perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Masih banyak masyarakat yang diduga belum mengetahui tata cara pendaftaran, masih belum menyadari pentingnya ikut dalam program JKN. Upaya-upaya yang dilakukan: membangun sistem pengendalian internal, melengkapi regulasi yang ada dengan standar prosedur pelaksanaan, meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain.
ANALISIS RELEVANSI TEORI RICHARD POSNER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KONTRAK BISNIS DI SEKTOR KEUANGAN Sudira, I Wayan; Hidayat, Hasannudin; Fauzi, M. Ali
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1953

Abstract

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan integrasi ekonomi yang semakin mendalam, hukum ekonomi memegang peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan. Di Indonesia, pengembangan hukum ekonomi menghadapi tantangan besar, mencakup aspek regulasi perdagangan, investasi, dan perlindungan konsumen. Teori ekonomi hukum Richard Posner, yang memandang hukum sebagai instrumen efisiensi ekonomi, menawarkan perspektif baru yang relevan untuk pengembangan hukum ekonomi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan studi literatur untuk mengembangkan kerangka berpikir baru berdasarkan analisis berbagai jurnal, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan relevansi signifikan teori Posner dalam konteks Indonesia. Teori ini membantu memahami peran hukum dalam ekonomi, menganalisis dampak ekonomi dari aturan hukum, mengembangkan hukum yang efisien dan adil, meningkatkan kepastian hukum, serta menyelesaikan sengketa ekonomi. Penerapan aspek-aspek teori Posner, seperti efisiensi alokasi sumber daya, penegakan kontrak, dan analisis biaya-manfaat, harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum ekonomi modern juga penting untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kesimpulannya, penerapan teori Posner dapat memperkaya pengembangan hukum ekonomi di Indonesia dengan merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi serta perubahan ekonomi yang cepat. Pengembangan hukum ekonomi yang berdasarkan prinsip efisiensi dan kesejahteraan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT (STUDI DI DESA CELUKAN BAWANG, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG) Rahanra, Thomas; Surata, I Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1958

Abstract

Tanah adalah tempat pemukiman dari umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi yang mencari nafkah melalui pertanian serta pada akhirnya tanah pula yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia. Desa Celukan Bawang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, terkenal dengan aktivitas industrinya sedangkan fakta yang terjadi di Desa Celukan Bawang banyak warga yang belum memiliki sertipikat hak milik atas tanah, saat ini sebagian besar masyarakat memilih untuk menjual lahannya karena Nilai Jual Objek Pajak tanah di wilayah tersebut telah mengalami perubahan yang sangat signifikan oleh karena itu pentingnya pengetahuan tentang bagaimana prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah untuk pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan bagaimana mekanisme transaksi jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat di Desa Celukan Bawang Kecamatan gerogak Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang dilakukan di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara, data yang dikumpul dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Setelah melakukan penelitian di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng dapat diambil kesimpulan antara lain: pengetahuan masyarakat terkait dengan proses penerbitan sertipikat untuk pertama kali masih sangat rendah dan mekanisme transaksi jual beli terhadap tanah yang belum memiliki sertipikat hak milik.
IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BULELENG) Apriawan, Kadek; Mariadi, Ni Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengingat pentingnya peranan Notaris maka dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat.Penelitian ini meneliti implementasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng  dan bagaimana implikasi sehubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten  Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi Kode Etik Notaris oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun terakhir, hanya ada pelanggaran-pelanggaran kecil, yang tidak dilakukan lagi setelah ditegur. Implikasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng  berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena sebagai pengemban profesi hukum, notaris  yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi positif bagi pribadi notaris maupun organisasi.
EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG) Ariyanti, Gusti Ayu Merti; Surata, I Gede; Wira Sena, I Gede Arya
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1954

Abstract

Salah satu permasalahan yang ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng adalah penertiban gepeng yang tersebar ditempat umum. Penelitian ini meneliti: efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng, faktor penghambat dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Satpol PP Kabupaten Buleleng. Satpol PP Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan penertiban terkait Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2009, dari pengamanan dan penertiban gepeng di tempat umum. satuan polisi pamong praja membentuk tim khusus yaitu tim satgas linmas. Dalam pengawasan dan penertiban gepeng Satpol PP melakukan proses pengawasan melakukan patrol wilayah di titik yang sudah di briefing sebelum melakukan patrol dimana saja titik pengawasan apabila ditemukan gepeng langsung melakukan penangkapan setelah itu melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. kendala yaitu berupa belum adanya sanksi yang diatur di Perda Nomor 6 tahun 2009. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu membentuk tim pospraja dengan ini selalu melaksanakan patroli keliling terhadap odgj, gepeng, dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang membikin efek jera bagi gelandang dan pengemis.
HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DENGAN PEMBUKTIAN TES DEOXY NUCLEIC ACID TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DENGAN ADANYA PERJANJIAN PASKA PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI Klarisa, Klarisa; Mariadi, Ni Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperjelas kedudukan anak luar kawin. Hubungan yang terbentuk antara anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA (Deoxy Nucleic Acid) terhadap ayah biologisnya akan menimbulkan hak perdata bagi anak tersebut. Putusan MK tersebut mengakomodasi status hukum dan hak perdata seorang anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA secara sah. Di Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal hanya mengenal pewaris adalah keturunan laki-laki/purusa dari hasil perkawinan yang sah secara hukum adat Bali. Anak astra dalam hukum waris adat Bali tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya, kecuali dipersengketakan. Permasalahannya adalah bagaimana hak waris pada anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA dengan ayah biologis yang telah memiliki perjanjian paska kawin dengan istri sahnya menurut hukum waris adat Bali. Ditemukan bahwa pada situasi tersebut maka anak astra hanya bisa mendapatkan warisan berdasarkan kerelaan dari ayah biologis tanpa mengganggu harta dari istri sah ayah biologisnya.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOMANG HENDY PRABAWA, S.H., M.Kn.) Putra Wiratama, Madi Alit Handra; Surata, I Nyoman; Kawi Arta, I Komang
Kertha Widya Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v12i1.1959

Abstract

Secara normatif, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyuarakat secara Cuma-Cuma. Hal ini dinyatakan pada Pasal 37 UUJN. Penelitian ini meneliti implementasi kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn. dan hal-hal yang menghambat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn., dengan membawa surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Hal yang menghambat implementasi kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn adalah belum ada ketentuan hukum yang menjelaskan siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu, dan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis. Sebenarnya notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di bidang pembuatan akta.

Page 17 of 20 | Total Record : 191

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue