cover
Contact Name
Nursalam Rahmatullah
Contact Email
familia@iainpalu.ac.id
Phone
+6282189027086
Journal Mail Official
familia@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
ISSN : -     EISSN : 27750418     DOI : https://doi.org/10.24239/familia.v3i1
Core Subject : Social,
Familia adalah jurnal Hukum Keluarga Islam yang memberikan akses langsung terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang fokus kajian Jurnal meliputi: Hukum Keluarga Islam, wacana Islam dan gender, dan penyusunan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2025)" : 7 Documents clear
KETIKA PERAN ISTRI TAK LAGI SEKADAR DI DAPUR: STUDI KASUS DI KAMPUNG KONVEKSI MLANGI Ahmad Muzakki Kholis
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.244

Abstract

Studi ini meneliti peran ganda istri di Dusun Mlangi, sebuah Kampung Konveksi yang terkenal, yang terletak di Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta. Perempuan di daerah ini tidak hanya mengelola tanggung jawab domestik tetapi juga secara aktif berpartisipasi di sektor ekonomi dengan bekerja di industri garmen. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengeksplorasi bagaimana para istri menyeimbangkan peran-peran tersebut dengan tetap mematuhi norma-norma Islam dan ekspektasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi perempuan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal ekonomi, meskipun terdapat tantangan berupa tanggung jawab ganda. Fenomena ini menyoroti perlunya pembagian peran yang adil dalam keluarga untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪʿAH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS S, Samsidar; Bakry, Muammar; Amin, Abd. Rauf; Makkarateng, Ma'adul Yaqien; Syam, Anna Rahma
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.249

Abstract

This article discusses the value of maqāṣid al-syarī'ah in the practice of sipalisunna marriage, namely marriage with close relatives, in the context of Bugis society. Sipalisunna marriage has a depth of meaning that goes beyond mere social ties, because it contains fundamental sharia objectives. Through the lens of maqāṣid al-syarī'ah, this marriage aims to preserve offspring, maintain family honor, and strengthen social relations between relatives. This research uses a qualitative approach with dialogue to understand the practice of sipalisunna marriage in Bugis society. The findings show that despite the negative stigma associated with marriage to close relatives, the Bugis community continues to carry out this tradition by considering the values ​​of family unity and social solidarity. In addition, this article highlights the importance of understanding maqāṣid al-sharī'ah in assessing the positive and negative impacts of this practice on society. Thus, this article contributes to the development of thinking about the synergy between local traditions and sharia principles. Emphasis on the value of maqāṣid al-syarī'ah in sipalisunna marriages can help people to better understand and face modern challenges without ignoring the existing cultural heritage. This is expected to strengthen cultural identity while maintaining social harmony in Bugis society  
ANALISIS EVALUATIF PELAKSANAAN SUSCATIN BERBASIS MODEL CIPP DI KUA KECAMATAN TIDORE KEPULAUAN Abubakar, Fatum; Rahman, Nur Azizah; Ubaedillah; Ali, Mirnawati; Barora, Siti
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.259

Abstract

This study analyzes the practice of SUSCATIN at KUA in East Tidore, South Tidore, and Tidore Regency. The analysis uses Bimas Decree No. DJ.II/491 of 2009 which has been in effect for a long time. This study is a field study using the CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, and Product) by Daniel Stufflebeam. Data collection was conducted through in-depth interviews with related parties: Head of KUA, Religious Counselors, and SUSCATIN participants. Documentation was obtained from the SUSCATIN activity archives and KUA Internal reports. The results of this study indicate that in terms of contextual evaluation, the SUSCATIN program has not fully met the needs of prospective brides and grooms because it is carried out incidentally, so it does not address the problems of couples who are going to get married. While the input evaluation is expected to provide support for the SUSCATIN system as a strategy, curriculum identification and SUSCATIN instructor education qualifications, but it is unable to accommodate the needs of the participants. In the evaluation process is still conventional, time constraints and monotonous teaching methods and participant participation has not been achieved optimally so that obstacles are not resolved properly. Thus, the evaluation of the SUSCATIN product is expected to increase the knowledge and skills of participants, but this program has not been running optimally and is still limited, which makes it impossible to create a harmonious and happy family.
TINJAUAN TEORI FEMINISME LIBERAL TERHADAP TRADISI LAMARAN GANJURAN DI DESA MAYONG KABUPATEN LAMONGAN Mukhamad Bagus Irawan; Durratul Fu'adatus Sallimah; Azzahra Putri Affandi; Muhammad Jazil Rifqi
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.278

Abstract

The tradition of proposing ganjuran is a tradition of proposing marriage carried out by women. This tradition is carried out by women because it is seen as a form of respect for men. However, this tradition is often considered to have deviations from the concept of gender equality. Therefore, this research will examine in more depth whether the practice of applying for ganjuran carried out by women is in line with the principles of gender equality promoted by liberal feminism. This research aims to analyze the tradition of ganjuran proposals in Mayong Village, Lamongan Regency through the lens of liberal feminist theory. Using qualitative methods, this research will explore the meaning of each stage in the ganjuran proposal tradition, and analyze how this tradition influences the position and role of women in society. The results of the research show that the ganjuran tradition reflects more progressive social change, namely a shift in patrilineal norms in Mayong Village society as in liberal feminist theory. The existence of the ganjuran tradition shows that women can be active in public spaces, especially in determining their life partner and by referring to liberal feminism it can be a tool to encourage gender equality in the Mayong Village community.
KEBIJAKAN PENGADILAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PADA KASUS PERCERAIAN: STUDI KASUS DI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN Aulia Maulidiyah, Nur
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.283

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan di Indonesia mengutamakan prinsip the best interests of the child sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, dengan mempertimbangkan bukti relevan dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang tua serta keterlibatan profesional membantu meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan bebas dari pengaruh eksternal akan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI KOTA MEDAN Hasanah, Uswatun; Ramadi, Bagus
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada urgensi penerapan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perceraian tanpa melalui proses hukum yang sah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori labeling sebagai landasan teoritis, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kriminal bukan karena sifat dasarnya, melainkan karena telah diberi label oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan ketertiban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktor utama yang mendorong hal tersebut adalah tingginya biaya perkara dan rendahnya kesadaran hukum.  Akibatnya, hak-hak mantan istri dan anak, seperti nafkah iddah, nafkah anak, serta status hukum yang jelas, sering kali tidak terpenuhi. Tidak adanya sanksi hukum terhadap suami yang mengabaikan kewajiban pasca perceraian menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan teori labeling, tindakan perceraian di luar pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang layak dikenai sanksi pidana. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, kriminalisasi perceraian non-litigatif menjadi langkah penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat dan melindungi kepentingan perempuan serta anak.
PERGESERAN MAKNA MAHAR DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT MANDAILING: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI SOSIAL Asrul Hamid; Nst, Andry Muda; Ritonga, Raja; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v6i1.298

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing dari perspektif hukum Islam dan nilai sosial. Mahar dalam adat Mandailing awalnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap istri serta keluarganya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai mahar semakin bergeser menjadi alat ukur status sosial yang sering kali membebani pihak laki-laki. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengkaji data dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar sering kali menjadi faktor penghambat pernikahan dan memicu konflik sosial dalam masyarakat. Dalam falsafah Mandailing, hombardo adat dohot ibadat (berdampingan antara adat dan ibadat) menegaskan bahwa adat dan Islam harus berjalan selaras. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tradisi dan prinsip Islam dalam menentukan mahar. Edukasi masyarakat mengenai esensi mahar dalam Islam menjadi solusi utama untuk mengembalikan makna mahar kepada hakikatnya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat ukur status sosial.

Page 1 of 1 | Total Record : 7