Articles
98 Documents
<![CDATA[Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ]]>
<![CDATA[Anisa Dwi Rahmawati]]>;
<![CDATA[Didik G. Suharto]]>
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i1.89089
<![CDATA[Desa merupakan komponen penting tatakelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan pesatnya globalisasi saat ini mendorong desa untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut dalam mendorong kemandirian desa. Saat ini hanya 37 desa dari 251 desa di Kabupaten Wonogiri yang dikategorikan sebagai desa mandiri, dimana Kecamatan Manyaran hanya memiliki satu desa mandiri di dalamnya. Untuk itu, aparatur desa selaku Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik berperan penting dalam menjalankan digitalisasi pelayanan tersebut. Di desa dengan segala keterbatasannya jika dibandingkan dengan perkotaan dalam hal mengoperasikan teknologi masih dirasa masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan aparatur desa. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan guidance theory menggunakan STOPE Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry, yang terdiri dari strategy, technology, organization, people, dan environment. Kemudian, teknik pengumpulan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan software NVIVO sebagai tools dalam analisis dan pemodelan data yang selanjutnya diuji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan aparatur desa di Kecamatan Manyaran dalam pengoperasian digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa sudah cukup siap namun masih ada beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan seperti mengintegrasikan digitalisasi dalam pembangunan, adaptasi aparatur desa, kualitas performance jaringan, serta kerjasama.]]>
<![CDATA[Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Tahun 2021 (Studi di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali) ]]>
<![CDATA[Ihya Fadhil Muhammad]]>; Didik Gunawan Suharto
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v5i1.99153
<![CDATA[Tujuan studi ini menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021 di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dan metode penghimpunan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif serta dokumentasi. Adapun penelitian akan menggunakan empat standar penilaian transparansi milik Kristianten (2006:73) dan tiga standar penilaian akuntabilitas milik Solihin (2007:17). Hasil penelitian menunjukkan Transparansi dalam pengelolaan APBDes meliputi indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen berupa media cetak baliho, MMT dan papan informasi namun kurang bisa memanfaatkan media publik website. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi di susun oleh TPK dalam bentuk LPJ melewati musyawarah bersama BPD, LPMD, dan Tokoh Masyarakat. Keterbukaan Proses dalam Proses Pengelolaan berupa Melibatkan BPD, LPMD, dan Masyarakat dalam RKPDes rencana kerja pada rancangan APBDes disusun melalui MUSDES musyawarah desa dan MUSDUS musyawarah dusun yang kemudian MUSRENBANGDES musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adanya Kerangka Regulasi berupa Undang-Undang No. 6 tahun 2014 perihal Desa, PERMENDAGRI No. 20 perihal pengelolaan keuangan Desa, peraturan pemerintah, peraturan bupati No. 94 tahun 2018 dan peraturan pemerintah desa. Akuntabilitas APBDes indikator terkait kesesuaian di antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan berupa Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan yang kemudian dibuat laporan SPJ. Adanya sanksi yang ditentukan berdasar kesalahan atau kelalaian pada penyelenggaraan kegiatan berupa membentuk tim pelaksana kegiatan TPK., penyelidikan, pidana kurungan penjara. Adanya output serta outcome yang terukur yaitu di sambut masyarakat sangat positif dan banyak warga yang terbantu. seperti pembangunan fisik talud untuk pengairan sawah sehingga membantu petani. pembangunan selokan sehingga desa teter terhindar dari banjir. pembangunan jalan sehingga membantu akses masyarakat ke pasar setempat.]]>
<![CDATA[Iplementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Surakarta) ]]>
<![CDATA[Widyadary Paramesti]]>; Sri Yuliani
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i1.89079
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta dengan menggunakan teori Charles O Jones serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut didasarkan pada teori George C. Edward III. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan implementasi layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti oleh Dinas Sosial Kota Surakarta telah sesuai dengan tahapan implementasi yaitu tahap interpretasi dilakukan dengan sosialisasi. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan menentukan implementor kebijakan, penentuan anggaran, sarana dan prasarana, serta penetuan tata kerja. Tahap aplikasi ini dilakukan dengan melaksanakan layanan rehabilitasi sosial dasar di dalam kelurga dan masyarakat serta memenuhi standar pelayanan berupa data dan pengaduan; layanan kedaruratan; dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang menghambat adalah komunikasi, sumber daya manusia, dan SOP. Disposisi, sumber daya anggaran, struktur birokrasi, serta sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial.]]>
<![CDATA[Perspektif Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ]]>
<![CDATA[Laura Octavia]]>;
<![CDATA[Rina Herlina Haryanti]]>
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v3i2.76191
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dalam perspektif community governance oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambung Roso Simbatan Kecamatan Nguntoronaadi Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui obsercasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik validitas data dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi menggunakan teknik analisis data model Miles, Hubberman, and Saldana (2014). Penelitian ini menggunakan teori tiga tahapan pemberdayaan masyarakat tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaaan. Masing-masing sudah memberikan pemberdayaan yang baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang dilihat dari ketiga tahapan dalam perspektif community governance meliputi aspek-aspek community governance seperti social capital melalui tujuan untuk keberhasilan penyandang disabilitas berupa (bonding social capital, bridging social capital, dan linking social capital), organizational resources berupa tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya organisasi untuk pemenuhan pmebrdayaan. Sayangnya pada human capital, kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki KSM Sambung Roso masih terbatas untuk proses pemenuhan kemampuan dan keahlian dari beberapa anggota pendamping KSM Sambung Roso belum dilaksanakan secara kuat.]]>
<![CDATA[Evaluasi Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami ]]>
<![CDATA[Nanda Saskia Putri]]>;
<![CDATA[Wahyu Nurharjadmo]]>
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v3i2.80229
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta dan faktor yang penghambat pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang dilaksanakan di RW.001 Kelurahan Ulujami. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumendokumen seperti buku, jurnal, dan dokumen tahunan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Hurbermen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Implementasi oleh Ripley untuk mengetahui evaluasi implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses informasi tentang pencairan dana, lokasi ATM DKI yang mudah ditemukan, pemberian pangan murah bersubsidi kepada lansia, akses pemeriksaan kesehatan secara gratis, dan pemberian bantuan proses pendaftaran dari pihak kelurahan apabila menemukan kesulitan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kouta penerima Kartu Lansia Jakarta yang terbatas, banyaknya data lansia yang belum masuk di dalam DTKS, adanya penyalahgunaan Kartu Lansia Jakarta, lansia yang memiliki kekurangan dalam hal penggunaan teknologi.]]>
<![CDATA[Kendala Implementasi Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinaganten (Sultanikah Capingan) di Kota Surakarta ]]>
Kevin Athiya Nur Pratama
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v5i2.95857
<![CDATA[Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinanganten (Sultanikah Capingan) merupakan upaya Pemerinah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan pembangunan keluarga berkualitas masyarakat Kota Surakarta. Pada implementasinya terdapat permasalahan mengenai minimnya keikutsertaan calon pengantin pada program ini. Penelitian ini akan mendeskripsikan kendala dalam implementasi program sultanikah capingan di Kota Surakarta dengan menggunakan teori Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumetasi. Informan ditentukan melalui purposive sampling. Validitas data dibuktikan dengan triangulasi sumber dan teknik serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa tiga dari empat variabel yang terdapat dalam teori George C. Edward III, menjadi kendala dalam implementasi program sultanikah capingan, meliputi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Pada komunikasi: tidak adanya kejelasan apakah program menjadi kewajiban atau sebatas arahan, komunikasi antar pelaksana juga belum konsisten, serta kurangnya informasi yang diterima oleh calon pengantin. Pada sumber daya: minimnya petugas pelaksana (PKB). Pada struktur birokrasi: belum adanya peraturan yang mewajibkan program ini harus diikuti oleh calon pengantin dan tidak dilakukannya evaluasi secara bersama antar pihak pelaksana untuk menilai keberjalanan program.]]>
<![CDATA[Dinamika Penganggaran Partisipatif: Tinjauan Literatur Sistematis tahun 2019 - 2023 ]]>
Hanifah Nurlaily Mufarikhoh
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v5i2.102753
<![CDATA[Penelitian ini menganalisa bagaimana dinamika penganggaran partisipatif dari berbagai negara dan efek serta faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menggunakan 25 artikel terindeks scopus yang dipublikasikan dari tahun 2019 hingga 2023. Hasil penelitian artikel menunjukkan bahwa efektivitas penganggaran partisipatif sangat bergantung pada faktor kontekstual seperti kapasitas kelembagaan, kemauan politik, literasi warga, dan infrastruktur digital. Negara-negara dengan dukungan kelembagaan yang kuat, ruang partisipatif yang inklusif, dan pemanfaatan teknologi digital yang adaptif cenderung menunjukkan praktik penganggaran partisipatif yang lebih berhasil. Di sisi lain, politisasi, eksklusi digital, dan dominasi elite masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penganggaran partisipatif di berbagai konteks. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menyusun pola strategi penganggaran partisipatif berbasis sintesis literatur global dan menegaskan pentingnya penyesuaian desain kebijakan penganggaran partisipatif terhadap kondisi sosial-politik setempat. penganggaran partisipatif yang efektif tidak dapat dilepaskan dari kualitas partisipasi warga dan komitmen institusional terhadap prinsip-prinsip good governance.]]>
<![CDATA[Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi ]]>
<![CDATA[Eriska Nahda Tsabita]]>;
<![CDATA[S. Agus Santoso]]>
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v4i1.89698
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran BPBD Kabupaten Klaten dalam tahap pra bencana erupsi Gunung Merapi. Kecamatan Kemalang yang berada di Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana III yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dari erupsi Gunung Merapi. Maka dari itu, perlu adanya upaya penanggulangan pra bencana untuk meminimalisir dampak kejadian erupsi Gunung Merapi yang didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengkaji peranan BPBD berdasarkan 5 dimensi yaitu peran pemerintah selaku stabilisator, peran pemerintah selaku inovator, peran pemerintah selaku modernisator, peran pemerintah selaku pelopor, dan peran pemerintah selaku pelaksana sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.]]>
<![CDATA[Kerangka Kolaborasi Berbasis Information, Communication and Technology (ICT) Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Ati Dina Nasicha]]>;
<![CDATA[Faizatul Ansoriyah]]>
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v5i1.88105
<![CDATA[Surakarta memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Zakat mampu berperan meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan. Faktanya, terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Pengumpulan zakat masih jauh dari potensinya. Penelitian sebelumnya mengusulkan skema kerangka kerja kolaborasi berbasis TIK untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Skema yang diusulkan telah divalidasi oleh para pengelola zakat di seluruh Indonesia yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana penerapan skema kolaborasi model 3C (komunikasi, koordinasi & kerjasama) pengelolaan zakat di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data yang interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada kolaborasi antar pengelola zakat. Kolaborasi hanya terbatas pada mitra yang bekerja sama dengan lembaga. Kolaborasi berbasis ICT sulit diterapkan di Surakarta karena terkendala perbedaan visi dan misi organisasi pengelola zakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kabupaten Magetan ]]>
<![CDATA[Nur Zulfa Laily]]>;
<![CDATA[Sri Yuliani]]>
<![CDATA[ Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/wp.v3i2.78826
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan KTP-El. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pelayanan pembuatan KTP-El di Kabupaten Magetan yang masih berbelit-belit dan akses pelayanan yang belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara secara langsung oleh informan yang meliputi, Kepala Dinas Disdukcapil, Staf pelyanan KTP-El Mal Pelayanan Publik serta masyarakat pengguna layanan KTP-El di MPP. Selain itu data juga diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan secara langsung mengenai kondisi lapangan, serta dokumen arsip yang mendukung lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur tingkat Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan yang kemudian akan dijadikan bahan evaluasi bagi beberapa pihak yang terkait, dan juga bermanfaat bagi pembaca.]]>
