cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tiyas Nur Haryani
Contact Email
tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id
Phone
+6281327144981
Journal Mail Official
jurnalwacanapublik@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret jl. Ir. Sutami 36A Jebres Surakarta Jawa Tengah
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27985326     DOI : https://doi.org/10.20961/jmwp.v2i1.63266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik memiliki jangkauan artikel dalam fokus dan ruang lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik serta administrasi publik dalam lingkup luas. Dalam rangka peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dan fasilitasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
Analisis Kebutuhan Gender Perempuan dalam Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surakarta Putra, Triwidianto Ramdhan; Haryani, Tiyas Nur; Ansoriyah, Faizatul
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.79860

Abstract

Kota Surakarta memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM-KUMKM) untuk melayani pemberdayaan UMKM. Penelitian ini fokus pada analisis kebutuhan gender perempuan dalam layanan usaha terpadu usaha mikro kecil dan menengah di PLUT KUMKM-KUMKM Kota Surakarta. UMKM di Kota Surakarta banyak dijalankan oleh perempuan namun juga masih ada tantangan yang dihadapi perempuan pelaku UMKM dari aspek kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data diperoleh wawancara, pengisian angket, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kualitatif dan kuantitatif untuk mendeskripsikan temuan dan hasil penelitian. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik dimana peneliti membandingkan beberapa sumber dan peneliti mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis gender dalam penelitian ini menggunakan model Moser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima layanan yang diberikan PLUT KUMKM KUMKM memenuhi kebutuhan gender para perempuan peserta PLUT KUMKM KUMKM. Dalam pemenuhan kebutuhan praktis dipenuhi oleh kelima layanan yaitu layanan akses pembiayaan, layanan akses SDM, layanan kelembagaan, layanan pemasaran dan layanan produksi. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan strategis hasil penelitian mengatakan bahwa kebutuhan strategis dipenuhi oleh 2 layanan yaitu layanan akses SDM, dan layanan produksi.
Inovasi Kebijakan untuk Percepatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Desa-Desa Kabupaten Klaten: Kajian Tipologi Inovasi dan Faktor Pengaruh Keberhasilan Prasetyaningrum, Elzananda; Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i1.81617

Abstract

Inovasi saat ini telah menjadi satu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini didukung berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar dalam penemuan, pengembangan maupun praktik inovasi. Bahkan saat ini, inovasi juga telah mengambil bagian dalam kesetaraan gender terutama bagaimana mengembangkan model inovasi berbasis gender. Inovasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) diperlukan sebagai alat untuk menyusun strategi untuk mencapai pembangunan yang merata tanpa memandang gender dan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tipologi inovasi dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung inovasi kebijakan dalam mendukung percepatan implementasi PUG di desa-desa Kabupaten Klaten. Penelitian ini dikaji menggunakan teori tipologi inovasi pelayanan publik untuk mengetahui tipe dan keberhasilan inovasi pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Katca Ketawa merupakan inovasi produk karena memberikan dampak mengurangi kasus kekerasan. Inovasi proses terlihat dari Program Gong Ceting yang dilaksanakan secara rutin. Inovasi metode terdapat pada Program Diskon Mami Ojol karena memberikan inovasi dalam mengantar alat kontrasepsi saat pandemi. Inovasi kebijakan sendiri dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Inovasi sistem berhasil dikembangkan dengan adanya aplikasi Elsimil yang membuat pencegahan stunting lebih efisien. Selain itu, Kabupaten Klaten memenuhi faktor keberhasilan yaitu kepemimpinan yang mendukung inovasi, pegawai yang terdidik dan terlatih, budaya organisasi, pengembangan tim dan kemitraan, dan orientasi pada kinerja yang terukur.
Efektivitas Aplikasi Jogja Istimewa dalam Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Ratri, Syifa Tiara; Setyowati, Kristina
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i1.89667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi Jogja Istimewa dalam memberikan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk kemudahan akses informasi dan layanan pengaduan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk pemilihan informan dilakukan dengan purposivesampling. Uji validitas data menggunakan triangulasi teknik. Untuk analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Pengukuran efektivitas menggunakan 5 indikator menurut Campbell yaitu; keberhasilan program, keberhasilan sasaran, tingkat input dan output, kepuasan program, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi Jogja Istimewa sudah cukup efektif dalam mencapai 5 indikator tersebut walaupun dengan kendala-kendala yang ada.
Evaluasi Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo) Latifah, Khasanah Nur; Yuliani, Sri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i1.103362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada mendominasinya kategori cukup dalam kompetensi dan potensi ASN di Kabupaten Sukoharjo yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles and Huberman, 1992). Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi strategi pengembangan kompetensi oleh BKPSDM Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari Program, Anggaran, dan Prosedur (Wheelen and Hunger, 2018) telah berjalan dengan baik sehingga dapat melampaui target kinerja BKPSDM dalam mengembangkan kompetensi ASN di Kabupaten Sukoharjo. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut lagi terdapat satu sub indikator dari Pengembangan SDM yaitu Presentase Ujian Kedinasan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dalam kinerja tersebut antara lain struktur organisasi yang jelas, budaya organisasi yang mendukung, ketersediaaan sumber daya fasilitas, adanya dukungan pemerintah, terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak, dan sudah adanya transisi menuju pengembangan kompetensi yang tersistematis. Sementara tantangan yang dihadapi BKPSDM karena adanya keterbatasan anggaran, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, tantangan dalam implementasi peraturan instansi pusat, kekurangan SDM internal, serta adanya hambatan administratif dalam tugas belajar hingga partisipasi ASN yang kurang merataKata Kunci: Manajemen Strategi, Pengembangan Kompetensi, ASN, BKPSDM
Manajemen Pengelolaan Pengaduan Layanan Perhubungan melalui ULAS di Dinas Perhubungan Kota Surakarta Syakira, Nabila Balqis; Utomo, Is Hadri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i1.89081

Abstract

Manajemen pengelolaan pengaduan layanan perhubungan memiliki urgensi yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun layanan perhubungan Dinas Perhubungan Kota Surakarta menjadi instansi dengan jumlah aduan terbanyak melalui ULAS tahun 2022 yakni 1.464 aduan, serta berada diposisi kelima instansi paling responsif menurut ULAS yaitu 63,89% yang dimana masih banyak terdapat ruang  untuk peningkatan. Dengan memaksimalkan manajemen pengaduan melalui ULAS, Dinas Perhubungan Kota Surakarta dapat menciptakan layanan perhubungan yang lebih responsif, efisien, dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan pengaduan layanan perhubungan melalui ULAS di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan aspek manajemen pengaduan Tjiptono (2009): Komitmen, Visible, Accessible, Kesederhanaan, Kecepatan, Fairness, Confidential, Records, Sumber daya, dan Remedy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan pengaduan layanan perhubungan melalui ULAS di Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah berjalan secara baik dan selaras dengan aspek manajemen pengaduan. Penilaian yang dinilai baik didasarkan pada hasil penelitian melalui tanggung jawab instansi untuk menyelesaikan keluhan, pemberian informasi secara jelas dan akurat terkait cara penyampaian serta pihak yang dapat dihubungi, instansi memberi jaminan bahwa masyarakat dapat secara bebas, mudah, dan murah dalam menyampaikan keluhan, masyarakat dapat dengan mudah memahami prosedur pengaduan, kecepatan instansi menangani setiap aduan, perlakuan instansi yang adil tanpa membeda-bedakan pengadu, instansi menjaga privasi atau kerahasiaan pengadu, penyusunan data pengaduan yang disusun sedemikian rupa, penggunaan sumber daya untuk pengembangan sistem aduan, dan pemecahan dan penyelesaian yang dilakukan instansi pada setiap aduan.
Implementasi Strategi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak Ardiani, Agnes; Yuliani, Sri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.76265

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi strategi dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Dinas PPKB dan P3A Wonogiri. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman (2014). Teori yang digunakan adalah implementasi strategi dari Hunger dan Wheelen (2014). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak telah dilaksanakan cukup baik meskipun terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan pengembangan program yang bernama Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang dijabarkan menjadi tujuh kegiatan yaitu penyediaan layanan pengaduan, kegiatan penanganan dan pendampingan korban, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dan kegiatan sosialisasi yang semuanya telah direalisasikan dan dilaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan anggaran untuk program pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 adalah sebesar 67.245.255. Realisasi anggaran tersebut sebesar 98% yaitu 65.773.400. Pada tahun 2022, besaran anggaran adalah sebesar 50.000.000 dan terealisasi sebesar 96,07% atau 48.037.200. Pengembangan anggaran teralokasi cukup baik, tetapi terdapat keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri juga telah menyusun dan melaksanakan prosedur dalam setiap pelaksanaan program kegiatan dengan cukup baik.
Ketegangan Geopolitik dan Perubahan Kebijakan (Studi Discourse Network Analysis pada Kasus Kebijakan Kenaikan Suku Bunga BI Tahun 2022) Haqqi, Muhamad Abdul; Wahyunengseh, Rutiana Dwi
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i1.88140

Abstract

Meningkatnya tensi geopolitik global akibat Konsekuensi ekonomi dari perang Rusia dengan Ukraina menjadikan tantangan baru di tengah ketidakpastian dan ketidakstabilan perekonomian global. Hal ini berimplikasi pada melonjaknya harga pangan, energi, sampai mempengaruhi kondisi kestabilan perekonomian negara seperti suku bunga acuan. Diimplementasikannya perubahan kebijakan kenaikan suku bunga bunga BI menjadi langkah pertama yang diambil pemerintah dalam mengatasi ketidakpastian kondisi yang terjadi sekarang.  Dalam hal ini, konsep Dynamic Governance serta peran dinamis para aktor pemerintahan dan non-pemerintahan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan yang semakin disruptif dan penuh ketidakpastian. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Dynamic Governance dalam menciptakan kebijakan yang dinamis dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis jejaring wacana (Discourse Network Analysis). Pengumpulan data diambil dari sumber media berita online (Kompas.com dan tempo.co) tentang konten terkait suku bunga BI pada bulan Agustus-Oktober 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor pemerintahan yang melakukan wacana secara komprehensif mengenai aktualisasi konsep dynamics governance dalam perubahan kebijakan kenaikan suku bunga BI. Kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah perlu dilandasi dengan kajian ilmu yang lengkap agar tepat sasaran dan perlu mensinergitaskan para aktor karena sangat penting dalam proses monitoring kebijakan dan disisi lain juga agar memiliki paradigma yang sama dalam perubahan kebijakan kenaikan suku bunga BI.
Faktor Keberhasilan Implementasi Program Skill Development Center dalam Menekan Pengangguran di Kota Surakarta Kusumadewi, Dania Ridayanti; Haryani, Tiyas Nur; Utomo, Is Hadri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.80294

Abstract

Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan pengangguran adalah dengan program Skill Development Center. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program SDC dalam menekan pengangguran di Kota Surakarta dengan menggunakan analisis teori dan Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis pembahasannya menggunakan model interaktif Miles and Huberman, serta validitas datanya menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam poin dalam teori Meter dan Horn, semuanya menjadi faktor pendukung dalam implementasi program SDC. Namun, beberapa poin selain menjadi faktor pendukung juga ada yang menjadi faktor penghambat, yaitu poin ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik dan agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Pelayanan Prima Bus Batik Solo Trans (BST) untuk Penyandang Disabilitas Fisik Kota Surakarta Ibrahim, Maulana Malik
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v5i2.96580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan Batik Solo Trans (BST) bagi penumpang penyandang disabilitas fisik di Kota Surakarta, yang dikenal memiliki layanan publik inklusif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BST, sebagai transportasi umum dengan tarif terjangkau, masih menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan ramah disabilitas. Masalah utama meliputi ketiadaan pramugara, ketidaksesuaian tinggi halte dengan dek bus, dan sistem pembayaran e-money yang sulit diakses. Meskipun upaya seperti pelatihan pengemudi, evaluasi layanan, dan penyediaan halte dengan ramp telah dilakukan oleh UPT Transportasi Dinas Perhubungan, pelayanan BST belum memenuhi standar 6A (attitude, ability, attention, appearance, accountability, action). Pemerintah terus berkomitmen memperbaiki aksesibilitas guna mendukung inklusi disabilitas dan keberlanjutan transportasi publik di Surakarta.
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Semarang dan Kabupaten Pati Putri, Cika Rania Alya; Susiloadi, Priyanto
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i2.78273

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Semarang dan Kabupaten Pati, serta mengidentifikasi cara optimalisasi pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan hasil elaborasi antara prinsip-prinsip Good Governance dari United Nations Development Programme (UNDP) dengan prinsip-prinsip dan asas Pengelolaan BMD, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Rule of Law, Efektifitas, Efisiensi, Partisipasi, Consensus Orientation, Visi Strategis, Keadilan, Responsifitas, dan Kepastian Nilai. Prinsip ini dipilih karena relevansinya dengan optimalisasi pengelolaan BMD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles Huberman dan Saldana, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BPKAD Kota Semarang maupun BPKAD Kabupaten Pati belum sepenuhnya optimal dalam mengelola BMD. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, akses terbatas terhadap informasi, dan kurangnya alat pendukung informasi dalam proses pengelolaan BMD. Saran untuk kedua instansi adalah dapat membuat website khusus yang berfungsi untuk melaporkan data dan informasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan kedua instansi dapat membuat layanan pengaduan atau hotline khusus terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.

Page 8 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik