cover
Contact Name
Tiyas Nur Haryani
Contact Email
tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id
Phone
+6281327144981
Journal Mail Official
jurnalwacanapublik@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret jl. Ir. Sutami 36A Jebres Surakarta Jawa Tengah
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
ISSN : -     EISSN : 27985326     DOI : https://doi.org/10.20961/jmwp.v2i1.63266
Core Subject : Social,
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik memiliki jangkauan artikel dalam fokus dan ruang lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik serta administrasi publik dalam lingkup luas. Dalam rangka peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dan fasilitasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah.
Articles 87 Documents
Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun Faiza Nur Arofah; Son Haji
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.78812

Abstract

The research was conducted to find out the processes and factors supporting and inhibiting Collaborative Governance (CG) in the CFC in Madiun. The research uses the theories of Ansell and Gash and DeSeve with descriptive qualitative approaches. Data collected through interviews, observations, documentation. Studies show the CG process consists of face-to-face dialogue runs through meetings or coordination held; trust building involves stakeholders in activities, the existence of leadership support for CFC; commitment to process various parties to support and advance children’s rights in the city of Madiun despite different contribution levels; shared understanding. PPPA Social Service to conduct construction on CFC components; intermediate outcome, achieved Madiun’s achievements as CFC. Supporting factors and obstacles are: networked structure CFC of Madiun is self governance; commitment to a common purpose is constrained by information that is less fair and affordable by some parties and limited movement of activities because of COVID-19; trust among the participants, there is a lack of trust that the child’s voice is heard; governance, there are clear rules in the CFC; access to authority, the person in charge of the activity program is still dominated by OPD; distributive accountability/responsibility is carried out by each stakeholder under its duties and authorities; information sharing of nongovernmental organizations needs to be optimized; access to resources needs to increase the availability of infrastructure facilities and reduce regional revenues if there is a ban on cigarette advertising.
Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) dalam Pengembangan Industri Kecil (IKM) Menengah di Kota Surakarta Indra Wahyu Kurniawan; Son Haji
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.78813

Abstract

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 pada misi ke-4 yaitu ‘Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mantap”, tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai  11 (sebelas) Program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2017. Hasil Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta adalah Program Tahunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan sasaran Program. Rencana Kerja menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, selain dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Surakarta, berfungsi pula memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pelayanan yang diberikan oleh dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pelaku industri.Dalam artikel ini menggunakan penulisan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam mengkaji dokumen dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan uji validitas data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif.Dalam penelitian ini terlihat bahwa telah berjalannya kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam pengembangan Industri Kecil Menegah sesuai proses perencanaan yang menurut teori Sobandi ,2006  walau masih terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala. Namun pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian hingga saat ini masih terus melakukan perbaikan hingga mengembangkan konsep yang telah berjalan untuk dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) dalam Mewujudkan Kebijakan Bela Beli Kulon Progo (Studi Kasus: Inovasi PanganKu di Kapanewon Sentolo) Noor Azharul Hanifah; Son Haji
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.78811

Abstract

The BPNT program in Kulon Progo Regency underwent a modification, which was implemented through PanganKu Innovation which aims to create an independent economy by utilizing local food resources through community empowerment. In 2016, based on the number of poor people in the categories of poor and very poor, Kapanewon Sentolo has the highest number in Kulon Progo Regency, which is 17% of the total population. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Food Innovation Program BPNT carried out by the implementor as an effort to improve the welfare of the community in reducing poverty in Kulon Progo Regency, especially in Kapanewon Sentolo. This research is a qualitative descriptive study. Data were obtained through interviews with purposive and snowball sampling techniques, as well as documentation, which were analyzed using Miles and Huberman's data analysis model. The results show that the implementation has been going well from the implementation aspect, the nature aspect of the administrative process, the compliance aspect with the policy, and the policy implementation impact aspect, although the impact has not been significantly felt by the community, especially those assisted by the related OPD, and the program has realized Kulon Progo Bela Beli Policy. The driving factors for the implementation of PanganKu Innovation include; (1) Standards and Policy Goals, (2) Inter-Organizational Communication (3) Characteristics of Implementing Agents, (4) Implementors' dispositions, and (5) Social, Economic and Political Conditions. While the inhibiting factor is Resources.
Inovasi Pelayanan Pemerintah Desa / Kelurahan Di Kabupaten Sukoharjo Melalui E-Government Marthalia, Bella Alfiana; Parwiyanto, Herwan
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94890

Abstract

Inovasi merupakan suatu kebaruan yang dapat memberikan manfaat. Manfaat inovasi dalam pelayanan publik akan dapat terlihat apabila sampai ke pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintahan desa / kelurahan. Inovasi pelayanan publik di tingkat desa / kelurahan di Kabupaten Sukoharjo hadir melalui e-Government yaitu pelayanan publik berbasis digital yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo. Pelayanan publik tersebut adalah Aplikasi Skuter (Surat Keterangan Desa / Kelurahan Terpadu Kabupaten Sukoharjo) yang memberikan kemudahan dalam pembuatan surat keterangan, yaitu surat pengantar, layanan surat kelahiran, layanan surat kematian, dan layanan surat pindah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan melalui e-Government pada Aplikasi Skuter yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa Cemani, dan Kelurahan Jombor. Analisis penelitian ini menggunakan lima kriteria inovasi pelayanan publik menurut Everet M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan surat keterangan menggunakan Aplikasi Skuter yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo memiliki keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati.
Analisis Kuadran Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Wulandari, Sri Endah; Wahyunengseh, Rutiana Dwi
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kebumen berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial. Mengingat fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan karena sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian terkait kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan analisis kuadran. Adapun analisis kemiskinan tersebut berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kebumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan datanya, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder dari Kementerian Sosial yang dirilis melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kupen, Kecamatan Pringsurut, Kabupaten Temanggung Ripwanto, Wahyu; Ansoriyah, Faizatul
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94891

Abstract

Rumah menjadi unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sekaligus sarana pembinaan keluarga. Serta rumah yang layak huni menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk berlindung. Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup adalah mencapai standar rumah layak huni. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  merupakan  program pemerintah yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018, kebijakan ini guna untuk menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni, serta menuntut keswadyaan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program kebijakan ini yang dilaksanakan di Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dari menurut Miles dan Huberman (1992) dengan tiga alur kegiatan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) dan penarikan simpulan. Hasil temuan di lapangan dari penelitian ini a)peningkatan kualitan rumah layak huni terbangun 100%, b)keberlanjutan program akan ada replikasi dan duplikasi oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung menggunakan anggaran daerah, c)verifikasi penerima manfaat sudah by name by adress, d)masyarakat mampu untuk swadaya dalam proses pembangunan rumah layak huni dan ada partisipasi masyarakat untuk gotong-royong atau “sambatan”.
Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Keterampilan di Kota Surakarta Leilani, Cinta Octavia; Yuliani, Sri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rangkaian kegiatan dan efektivitas program pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan keterampilan di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berjenis deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang dilihat dari ketiga tahapannya yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, serta peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan keterampilan ditinjau dari lima indikator. Indikator pencapaian tujuan dan hasil, kepuasan kelompok sasaran, dan daya tanggap klien cenderung efektif dalam membantu kelompok sasaran untuk memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan pendapatan dengan menerapkan keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan. Namun, cenderung kurang efektif apabila ditinjau dari indikator efisiensi dan sistem pemeliharaan karena keterbatasan biaya operasional program dan kurangnya monitoring dari pelaksana program. 
LITERASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGUATAN RESILIENSI MASYARAKAT PASCA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Analisis Komunikasi Kebijakan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo) Kirana, Fitria Dewi; Wahyunengseh, Rutiana Dwi
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94907

Abstract

Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, Pemerintah menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Dana Desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun. . Dalam konteks masyarakat desa yang belum terbiasa dengan platform media sosial dan pertemuan online, tentu mengalami tantangan khusus untuk strategi komunikasi publik terkait isu COVID-19 di masa COVID-19.Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menilai bahwasannya masih ada celah antara literasi, partisipasi masyarakat dan juga komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di level desa. Tujuan dari penelitian ini menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi respon partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 berdasar literasi informasi yang dimiliki. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan wawancara, observasi, kuisioner semi terbuka, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Informan penelitian adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini diperoleh bahwasannya komunikasi kebijakan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Strategi komunikasi kebijakan yang baik dan tepat menciptakan pemahaman yang mendalam oleh masyarakat dan hal tersebut mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu proses kebijakan. Terdapat beberapa hambtan dalam komunikasi kebijakan yang dihadapi oleh Pemerintah desa yakni sikap pelaksana kebijakan yang kurang kooperatif dan tidak transparan dalam penentuan calon penerima BLT Dana Desa dan program PKTD dan juga komunikasi yang kurang baik antarperangkat desa dalam ketidakselarasan pemberian informasi yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Evidence Based Policy Formulation dalam Perumusan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta (Studi Kasus Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug Solo Safari) Ramadhani, Gita Cinta; Sudibyo, Desiderius Priyo
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94886

Abstract

Kota Surakarta menjadi sorotan publik dengan merencanakan pembangunan yang dapat dilihat dari adanya mega proyek 17 prioritas pembangunan. Salah satu prioritas pembangunan tersebut yaitu revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang saat ini bernama Solo Safari. Penelitian ini dilakukan agar dapat menganalisis evidence based policy formulation dan mengkaji penggunaan data dan fakta yang digunakan oleh para stakeholder dalam proses formulasi prioritas pembangunan Kota Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses formulasi revitalisasi TSTJ telah berdasar pada adanya data-data dan hasil survei lapangan yang mengindikasi bahwa TSTJ layak untuk dilakukan revitalisasi. Dalam hal ini data yang mendasari seperti laporan keuangan, laporan data pengunjung, laporan jumlah dan kondisi satwa, laporan operasional, laporan survei kepuasan pengunjung, hingga laporan pengelola terkait SDM yang ada. Temuan lain didapatkan oleh peneliti bahwa dalam proses formulasi ini, penggunaan data dan fakta yang mendasari hanya diketahui oleh aktor utama yang terlibat dan terdapat adanya intervensi yang dilakukan oleh Pemimpin Daerah. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penggunaan data (evidence based) penting untuk diterapkan dalam proses formulasi mulai dari tahap penemuan masalah hingga perumusan rekomendasi akhir sebagai penunjang urgensi kebijakan diperlukan.
Analisis Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kabupaten Sukoharjo Rahmawati, Annisa Aulia Nur; Sudibyo, Desiderius Priyo
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94916

Abstract

Ruang publik merupakan sebuah kawasan yang dapat digunakan oleh masyarakat memenuhi kebutuhannya dan memiliki arti penting untuk wilayah atau kawasan perkotaan dan sekitarnya. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kawasan perkotaan, memiliki beberapa ruang publik atau public space untuk menyelaraskan pola kehidupan masyarakat, salah satunya Taman Kota seperti Taman Pakujoyo. Taman Kota memiliki fungsi-fungsi tertentu sebagai ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian fungsi Taman Pakujoyo sebagai ruang publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis fungsi Taman Pakujoyo sebagai ruang publik, peneliti menggabungkan teori yang dipaparkan oleh Ernawati (2015), Akbar & Azhari (2010), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana terdapat terdapat empat fungsi taman kota sebagai ruang publik, yaitu 1) fungsi ekologi, 2) fungsi estetika, 3) fungsi sosial budaya, dan 4) fungsi ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ekologi dan fungsi ekonomi di Taman Pakujoyo sudah sesuai, sementara pada fungsi estetika dan fungsi sosial budaya di Taman Pakujoyo sudah cukup sesuai.