Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

al-risalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ISSN : 1412436X EISSN : 25409522 DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 404 Documents

1 2 3 4 5

Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Atas Putusan Arbitrase Untuk Pembangunan Nasional Ardiansah, Ardiansah; Yetti, Yetti; Onasis, Dini
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.

Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Ishaq, Ishaq; Razak, Abdul
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Obligatory Wills for Adopted Children, Children of Unmarried Couples, and Children of Different Religions Muhibbin, Mohammad
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

In the perspective of Islamic law, the realization of obligatory wills is along with Islamic insight as a religion which focuses on realizing such realization from the principal of justice and a form of love among human being. This passion which has been created in one family can be realized by the giving of some part of the inheritance through obligatory wills to obstructed people being (heirs), both obstructed as adopted, born outside of legal marriage or children of different religions. All of those are meant for kindness, harmony and to avoid conflicts in the world which give big impact for creating harmony and peaceful family. This research was analysis the application of obligatory testaments to adopted children, legitimate children that born outside of marriage and children of different religions. Analysis has been reviewed according to fiqh’s view, Compilation of Islamic Law (KHI) and practice in the Religious Courts.

The Wisdom of Syarî‘ah Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah According To Ali Ahmad Al-Jurjawi Hadi, Nur; Al-Muzakir, Al-Muzakir
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Ali Ahmad al-Jurjawi, a prominent scholar of wisdom and philosophy, looks at his fundamental and phenomenal work called Hikmat al-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu. The study aims to determine the wisdom of family law sharia according to Ali Ahmad al-Jurjawi. This research is library research, where the primary data is the Hikmat al-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu, the secondary source of the books relating to the discussion of Islâmic wisdom (maqâṣid) and the philosophy of Islamic law. The data is analyzed by the ushuliyyah method with the measuring instrument maqâṣid al-syarî’ah. The results of his research on the wisdom of sharia in family law (ahwal al-sakhssiyah) is to uphold the goodness and benefit of the servant in making it hard to strengthen the ukhuwah Islâmiyah framed moral values in the household for the sake of the sakinah, mawaddah, and rahmah in the world and the hereafter, always holding fast to the nature of the goal of sharia in reciting the servant, which is to pair with one another and to complement each other so that the peace of life in the household and family can be realized, both husband and wife and children and the extended family among them.

Implementasi Metode Rechtvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Pekawinan Dalam Masa ‘Iddah Arifin, Muhammad Fauzi; Santoso, Lukman
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Artikel ini mengeksplorasi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah. Perkawinan dalam masa ‘iddah secara hukum positif tidak dapat dilaksanakan sebelum masa ‘iddah-nya habis, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain yang berseberangan dengan KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pihak KUA menyatakan bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa ‘iddah hamil. Berdasarkan analisis,dalam putusannya majelis hakim menggunakan dasar hukum terhadap perkara tersebut, yakni Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui berdasarkan metode penemuan hukum (rechtvinding), diantaranya: Pertama, Metode Interpretasi Sistematis digunakan untuk mengetahui masa ‘iddah W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah qurû’; Kedua, Metode A Contrario (Argumen a Contrario) terhadap Pasal 153 Ayat (2) Huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon), sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA; dan Ketiga, Silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini mengenai pelaksanaan perkawinan pasca perceraian terutama bagi pihak wanita yang masih dalam masa ‘iddah.

Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Tindakan Hukum Administratif Terhadap Penghunian Rumah Negara Golongan II Setelah Pegawai Negeri Pensiun Masfita, Hetriza
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Rumah Negara Golongan II merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri sipil selama masih menjabat sebagai abdi negara. Setelah pensiun, rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Tulisan ini bertujuan untuk memapar dan menganalisis dua hal: (i) Pranata hukum Penghunian rumah negara golongan II, dan (ii) Tindakan hukum administrasi terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiun. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa penghunian rumah negara golongan II adalah sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan dan peraturan rumah Negara. Namun, jika rumah tersebut tetap dihuni setelah pensiun, hal ini termasuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum administrasi berupa penerapan sanksi administrasi demi menghindari penyalahgunaan rumah tersebut di luar fungsinya.

Zakat As Original Source of Revenue For Aceh Syahbandir, Syahbandir; Efendi, Efendi; Mahfud, Mahfud
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Article 180 (1) letter D of Aceh Governance Act No. 11 of 2006 on the Aceh Government articulated that zakat is one of the Aceh Province, regencies, or cities’ original revenue sources. However, the legal basis of collecting zakat in Pidie, Bireuen and Lhokseumawe is very weak as it is only based on the Head of Regency or Mayor Regulation. This research aims to examine Islamic aspects of zakat collection in Pidie Regency, Bireuen Regency and Lhokseumawe City, and whether such collection has been in accordance with existing laws or not. This is normative legal research by examining the collection of zakat from Islamic aspects and existing laws in regard with the collection of zakat within such three regions. The research shows that Pidie Regency does not collect income zakat as it follows Madhhab al-Shāfiʿī which does not recognize it. The collection of this kind of zakat in Bireuen and Lhokseumawe has been in accordance with existing laws.

Analisis Pelaksanaan Akad Ijârah Dalam Sukuk Project Based Sukuk di Indonesia Kurniawan, Taufiq; Rahman, Asmak Ab
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Pada tahun 2012, Indonesia menerbitkan sukuk negara pertama yang dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sukuk ini disebut dengan Project Based Sukuk (PBS). Kajian ini dilakukan untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan kontrak ijârah yang telah digunakan dalam produk ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan metode perpustakaan. Sumber wawancara adalah para pihak yang berkepentingan di Direktorat Pembiayaan Syariah - Kementerian Keuangan dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara umum, kajian ini memukan bahwa semua aturan dan peraturan kontrak al-ijârah dalam penerbitan produk sukuk PBS sesuai dengan syariah. Ditemukan juga bahwa akad Ijârah al-Maujûdât al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB) merupakan akad baru hasil ijtihâd DSN-MUI yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan fiqih.

Penggunaan Qiyȃs Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Yusefri, Yusefri
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Sebagai sebuah lembaga fatwa, Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada beberapa fatwanya menggunakan qiyâs dalam mengeluarkan hukum. Diantaranya, yang menjadi objek kajian ini, adalah fatwa tentang meninggalkan sholat Jumat bagi seseorang yang menjadi saksi dalam penghitungan suara saat PILKADA dan fatwa tentang penetapan usia ideal anak dilatih untuk mulai melaksanakan puasa. Dengan menggunakan pendekatan dan metode analisis uṣûl al-fiqh, kajian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana ketepatan penggunaan dalil qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut kurang tepat dengan prinsip-prinsip qiyâs atau disebut qiyâs ma‘a al-fâriq.

Page 3 of 41 | Total Record : 404

1 2 3 4 5

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 25 No 2 (2025): December 2025 Vol 25 No 1 (2025): June 2025 Vol 24 No 2 (2024): December 2024 Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kholil Syu'aib

Contact Email kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone +628127682779

Journal Mail Official alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kholil Syu'aib

Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id

Phone
+628127682779

Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA