cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MARITAL RAPE Eko Riyadi
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.015 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1760

Abstract

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menentukan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan diupayakan oleh aparat penegak hukum, termasuk terhadap anak korban Marittal Rape (kekerasan seksual dalam keluarga). Hal ini karena anak korban marital rape banyak terdapat didalam masyarakat Indonesia seperti yang banyak diberitakan oleh media massa tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarganya baik yang dilakukan oleh ayah kandung, kakak, adik, paman, kakek dan anggota keluarga lainnya. Permasalahan yang dikaji bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban marital rape? dan faktor penghambat terhadap perlindungan anak sebagai korban marital rape?. Metode penelitian terdiri dari, jenis penelitian ini normatif empiris, Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data dilakukan antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan itu sendiri. Dari sisi terdakwa maka bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan adalah dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan maka bentuknya adalah sesuai dengan Unbdang-Undanmg Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain adalah: Korban pemerkosaan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG yogi sugiarto; idham idham; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1731

Abstract

Koperasi Tri Satya Dharma sebagai sarana simpan pinjam guna membantu perekonomian kecil dan menengah. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannyaa perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Saran yang dapat diberikan seharusnya dalam perjanjian kredit pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Karena supaya nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang. Diharapkan pihak KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat memberi pelatihan kepada nasabah agar tidak terjadi lagi kejadian serupa (wanpresasi).
FUNGSI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG Dinar Citra Nawangsari; Lina Maulidiana; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.767

Abstract

AbstrakPengecekan kendaraan yang dilakukan oleh lalu lintas diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas pada hari yang semakin meningkat, hal ini dikarenakan tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang dapat ditekan melalui operasi rutin pemeriksaan kendaraan bermotor tetapi juga dapat mengurangi angka kecelakaan. lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini berfungsi seperti pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota bandar lampung dan kendala dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota lampung.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan normatif dan empiris, jenis dan sumber data yang digunakan jenis data skunder dan jenis data pada primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara editing, klasifikasi data dan analisis data.Penelitian di dapatkan bahwa fungsi pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota bandar lampung merupakan fungsi lalu lintas berupa kepolisian sebagai tindakan pencegahan. kejahatan Salah satunya dengan mengadakan operasi rutin. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Ketentuan operasi ini diatur oleh Kapolri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi. Polresta bandar lampung menghadapi kendala dalam mencegah terjadinya tindak pidana berupa kendala internal maupun kendala eksternal.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SELAMA PANDEMI COVID–19 STUDI LAPANGAN DESA BERUAS Junaidi Abdillah
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.204 KB) | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1503

Abstract

Warga Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah selalu antusias dalam berpatisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap Pemilu khususnya Pemilihan Kepala Desa. Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 namun pemerinah desa Beruas beserta warganya tetap ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades 2020 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Coronavirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti memanfaatkan teori yang ada dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.
PANCASILA AS THE IDEAL OF LAW IN INDONESIAN NATIONAL LEGAL AND RULE OF LAW SYSTEMS Suroto Suroto
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.256 KB) | DOI: 10.24967/vt.v1i1.144

Abstract

ABSTRACTPancasila serves as an ideology foundation, a way of life, and the one that unites the nation in achieving the ideals of the nation. The position of Pancasila is very important for the life of society, nation, and state so that the status is firmly and clearly stated in the fourth paragraph of the preamble of the 1945 Constitution.The ideal of law of Pancasila in the Indonesian National Legal System (SHNI) is constitutive and regulative in its function to the Indonesian National Legal Rule System (SAHNI) with the norm of State Fundamental. Pancasila establishes the legal norms under it in stages. Lower legal norms are formed based on and derived from higher legal norm. Consequently, there is no conflict between higher and lower legal norms, and vice versa. Pancasila is the source of all sources of law, and should not be broader than the other sources of law. When the Indonesian people interpret it broader than that in their society, nation and state, it is not true.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS RUMAH SAKIT TERHADAP PENGANIAYAAN OLEH KELUARGA PASIEN Juli Riswandar; Lina Maulidiana; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.781

Abstract

AbstrakPenertiban dokter keberadaan ruang IGD lebih sering menyasar nuansa dan tindakan pasien yang tidak diterima oleh aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Berbagai tindakan keluarga pasien dilakukan oleh petugas ruamah hingga ke rumah sakit, mulai dari pemukulan baik dilanjutkan hingga pemukulan ringan yang mengakibatkan berat bahkan luka. Sepiperawat petugas rumah sakit atau bahkan seorang dokter di dalamnya hanyalah menjaankan perintah yang telah kita buat, sehingga tidak ada gunanya bila keluarga pasien marah pada petugas rumah sakit tersebut. Permasaahan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi petugas yang sakit akibat penganiayaan oleh keluarga pasien, apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap petugas rumah sakit karena penganiayaan oleh pasien.Metodologi penelitian, merupakan pendekatan suatu masalah dengan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data antara lain data sekunder, data primer tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data yang menggunakan analisis data adalah analisis kualitatif.Penelitian hukum perlindungan terhadap rumah sakit umum derah kabupaten pesawaran yang telah dianiaya oleh keluarga pasien dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun dan tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan yang di dalam pasal 95 undang-undang peristiwa pidana, dalam penelitian ini tidak berlaku memberikan ganti rugi yang sah karena atas permintaan keluarga korban dan keluarga pasien adalah keluarga yang kurang mampu. Saran bagi petugas rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan karena pasien ini tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba. Kepada masyarakat luas perlu diwaspadai bahwa sebuah rumah sakit meniiki oprasioanal saja dan prosedurnya sudah harus dijalnkan bersama oleh pihak rumah sakit dan pasien.Kata Kunci: Rumah Sakit, Pasien, Dokter, Korban.
TINJAUN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) PENCULIKAN ANAK Ambun Firliana; Marsanuddin Marsanuddin; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.772

Abstract

AbstrakMeningkatnya jumlah pengguna internet, menjadi sejumlah tantangan dan permasalahan. Peraturan mulai dari kepastian, pemerataan, infrastruktur hingga masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan siber internet dan kejahatan. Salah satu bentuk penganiayaan yang terjadi di sekampung media internet badut, kabupaten lampung timur, (khususnya desa pegunungan pasir jaya gpj). Penyalahgunaan media internet di desa dalam penyebaran kepalsuan atau hoaks tentang penculikan anak. tentang penyebaran hoax (kebohongan) penculikan anak dan penerapan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam mengurangi penyebaran kejahatan kepalsuan atau hoaks di sekampung timur badut lampung.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dengan menitikberatkan pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat-saat terakhir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh melalui akan diolah kemudian dianalisis secara analitik semacam himpunan deskriptif. Yang mana analisis data yang digunakan adalah kualitatif. pendekatan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya pengetahuan dibidang ite mengakibatkan berbagai berita tersebar dengan cepat, tanpa mengetahui sebelumnya kebenarannya.Dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana laporan tersebut masih minim tingkat kepolisian, tingkat kepentingan tertentu. Tidak dilakukannya penyidikan kasus tersebut oleh polisi yang dipicu oleh minimnya jumlah penyidik dan terbatasnya pengetahuan di bidang ITE. Sehingga jika ada laporan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri, Polri memiliki kasus pada Kepolisian, dan tetap kurang efektif dan efisien dalam penegakan hukum dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri.Kata Kunci: Polisi, Hukum Cyber, Hoax.
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA JASA ATAS PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) CABANG LAMPUNG Rahmat Dwi Saputra; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1756

Abstract

Secara hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang ada yakni PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. TiKi merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia. Tujuan dalam peneltian ini yakni untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyedia jasa atas pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti rugi oleh jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dyang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Bentuk tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung kepada konsumen apabila terdapat permasalahan atas barang yang dikirimkan seperti barang rusak atau barang hilang dengan mengganti barang yang hilang tersebut dengan penghitungan 10 kali lipat biaya kirim. Namun apabila barang tersebut diasuransikan maka pihak Tiki menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen dengan menggantinya sebesar 100% sesuai nilai harga yang sama dengan barang milik konsumen. Mekanisme pelaksanaan ganti rugi jasa pengiriman Barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung diawali dengan adanya laporan komplain dari pihak konsumen kepada pihak jasa pengiriman. Apabila complain tersebut sudah dilaporkan dan pihak Tiki sudah memastikan kebenarnya atas kelalaian pengriman barang tersebut maka pihak Tiki akan merespon dan mengganti kerugian atas barang sampai dengan 7 hari masa kerja.
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Muhammad Imanuddin
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1854

Abstract

Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di masa pandemi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Mengatasi Penyebaran. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi? dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan selama Pandemi cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Masa Pandemi, terdapat masih terdapat kendala yaitu kendala dari faktor internal artinya kendala dari dalam diri narapidana itu sendiri seperti pelanggaran disiplin dan faktor eksternal sarana sarana yang berasal dari luar narapidana seperti tidak adanya keluarga yang menjamin dan orang yang mau menerima narapidana.
ANALSIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEROMPAKAN Wijayono Hadi Sukrisno
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1855

Abstract

Kejahatan di wilayah perairan sangat merugikan para nelayan dimana para nelayan telah bersusah payah mencari ikan di laut dan kemudian diambil paksa oleh sekelompok perompak. Mengenai tindak pidana pembajakan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 439, 440, dan 441 KUHP. Sementara itu, perompakan laut diatur dalam Pasal 438 KUHP tentang kejahatan pelayaran. Metode penelitian, pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data primer adalah data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan meliputi pemilihan data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembajakan adalah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi. dan barang bukti yang diajukan di pengadilan. Alat bukti dalam kasus perompakan nomor 1635/Pid.B/2018/2020/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pengadilan memperhatikan surat-surat yang diajukan di pengadilan, yaitu surat pendelegasian perkara, surat pengangkatan hakim, surat penetapan hari sidang.

Page 6 of 14 | Total Record : 138

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue