cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MARITAL RAPE Rizky Sandra Tomi; Sri Zanariyah; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2344

Abstract

Law enforcement officials have made efforts to protect child victims of violence, including child victims of Marittal Rape (sexual violence in the family). This is because there are many child victims of marital rape in Indonesian society as has been widely reported in the mass media about acts of sexual violence committed against children by family members, whether committed by biological fathers, brothers, sisters, uncles, grandfathers and other family members. The problem studied is how is the implementation of legal protection for children as victims of marital rape? and the inhibiting factors for protecting children as victims of marital rape?The research method consists of, this type of research is normative empirical. The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data consists of two groups, namely primary data and secondary data. Data collection is done by literature study, field study. Data processing was carried out including data selection and data classification. The data analysis used was qualitative analysis.Legal protection for victims of criminal acts of obscenity is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 64 Paragraph (3) which includes rehabilitation efforts, rehabilitation efforts, both within institutions and outside institutions, efforts to protect from publicity identity through the mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for witnesses victims and expert witnesses, both physically, mentally and socially and providing accessibility to obtain information regarding case developments. Obstacles and solutions in implementing legal protection for child victims of abuse include: Victims of rape are individuals who suffer physically, mentally and socially due to criminal acts, even victims can suffer from prolonged fear, this is because victims of abuse besides suffering physically, also experienced great mental pressure as a result of these actions. The solution to these obstacles was that the victim was a criminal act of obscenity.
Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Setelah Pelunasan Perjanjian Kredit Mulisa, Nadya; Lutfi, Mohammad; Yusnandi, Yudi
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2420

Abstract

Berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk menunjukkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan Penggugat. Permasalahan pada penelitian adalah faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu faktor hukum karena tidak adanya ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil.  Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan yaitu kreditur pada saat tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online Azis, Agung Prayoga; Zanariyah, Sri; Robianti, Masayu
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2422

Abstract

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman  Online ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman uang melalui aplikasi Pinjaman Online.Dalam membahas permasalahan peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: 1. Penyelenggaraan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman  Online Penyelenggara pinjaman online harus berbentuk badan hukum, Penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. 2. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila enyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan ersebut ke OJK. Kemudian OJK akan memberikan sanksi administratif  yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016
Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oktara, Reza; Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2423

Abstract

Penyerobotan tanah seperti yang terjadi di areal tanah ex. Hak Guna Usaha PT. Way Halim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 304/HJ milik Cahirullah Gultom oleh Drs. Akhmad Hasan merupakan contoh perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam hal memutuskan perkara perdata, Majelis Hakim tetap berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alat bukti yang diajukan Penggugat telah sah dan sesuai menurut undang-undang yakni alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Salah satu contoh perkara sengketa tanah Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Tjk. adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan apa akibat hukum atas tanah sengketa yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis,normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data primer dan  sekunder. Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim dan Panitera yang menangai perkara tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana peneyelesaian sengketa tanah tersebut, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan penelitian bahwa pihak penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah, hakim menilai masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, jadi surat gugatan penggugat dianggap cacat formil. Selanjutnya akibat hukum dari putusan hakim tersebut adalah pihak Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril serta pihak Tergugat dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul
Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Kusuma, Pramana Adi; Maulidiana, Lina; Robianti, Masayu
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2424

Abstract

Salah satu permasalahan ini yaitu akibat hukum pengalihan masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk pada putusan menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan 1. Tergugat I (PT Toyota Astra Financial Services), dan 2. Tergugat II (Woto) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan Penggugat yaitu tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah 1. Akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan   bermotor   kepada   pihak    ketiga    dalam    kredit    dengan    jaminan fidusia, 2 . Bagaimana proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, prosedur pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi observasi lapangan.Hasil penelitian menyimpulkan temuan dalam hasil akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk, yaitu 1. Dalam Kasus Posisi (Punda Mentum Peten’di) pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia terdaftar pada tanggal 23 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara e-court pada tanggal 24 November 2020, 2. Dasar Putusan (Posita) menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan penggugat
Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi Kholik, Syahpri; Mirwansyah, Mirwansyah; Purwanti, Yuli
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2419

Abstract

Dalam kehidupan di masyarakat, hutang piutang telah menjadi salah satu pristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk menunjang kegiatan  ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal dalam  memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:1. Bagaimana kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi?.2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak?.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat dibawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebutBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan saran hendaknya pihak Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembaliakn seluruh hutangnya secara lunas dan tepat waktu.
Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Sutama, Prana Jaya; Delta, Ria; Renaldy, Rendy
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2425

Abstract

Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Permasalahan bagaimanakah cara pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi? apakah akibat hukumnya jika pelaku tidak dapat mengembalkan uang Negara dari hasil korupsi?Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Kesimpulan, pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya mempidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara. Saran, bagi legislatif agar ditinjau kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara hasil korupsi agar keuangan negara hasil korupsi dapat dikebalikan kepada negara. Bagi masyarakat luas hendaknya untuk bersama-sama pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari lingkungan sendiri dan diri sendiri.
Penghapusan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ramadhan, Muhammad Syahrul; Saputra, Mohamad Guntur; Khadafi, Muhammad Noer
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2770

Abstract

This research discusses the analysis of the elimination of the age limit for marriage in Indonesia from a human rights perspective. The main problem in this research is the rise of early marriage which is marked by the increasing demand for marriage dispensations as well as the disapproval of several community groups towards limiting the age of marriage because it is considered to be contrary to the theological and cultural aspects of Indonesian society. The aim of this research is to gain a deeper understanding regarding the elimination of the age limit for marriage in Indonesia from a human rights perspective for the common good. This type of research is library research and a normative legal research approach which focuses on the use of secondary data sources such as the Koran, hadith, books, journals, statutory regulations, court decisions, and so on. The results of this research indicate that the marriage age limit regulations in Indonesia are not in line with human rights values because they marginalize citizens' rights to carry out the religious teachings they believe in in determining their lives. The implementation of the marriage age limit regulations also creates problems in the juridical, sociological (cultural) and theological aspects in Indonesia.
Pemberian Remisi Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat Suci, Putri Wulan; Ritonga, Raja
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2608

Abstract

Remission is one of the supporting legal means that provides influence in realizing the goals of the correctional system. Considering that currently the Class I Detention Center in Central Jakarta is experiencing a number of inmates that exceeds capacity or is over capacity. Of course, granting remissions to prisoners will be one of the efforts to reduce overcapacity in prisons or detention centers. So the aim of this research is to describe how granting remissions can help reduce the current overcapacity in Class I Detention Centers in Central Jakarta. The research used is qualitative research with the type of field research. Primary research data was collected through observation, interviews and documentation. Secondary data was collected through literature study. Next, all the found data were analyzed descriptively. The research results show that granting remissions can reduce the sentence but remissions have not been able to reduce overcapacity. Apart from that, there are still several obstacles in granting remission to prisoners even though the provisions have been regulated in Law no. 22 of 2022 concerning Corrections. Among the obstacles found were related to the completeness of prisoner administration and the behavioral factors of the prisoners themselves.
Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmianti Ranti
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2768

Abstract

One of the principles of a rule of law is the principle of legality, which means that every government legal action must be based on applicable laws and regulations or every government legal action must be based on the authority granted by laws and regulations. By relying on the principle of legality, the government carries out various legal actions. Because every legal action implies the use of authority, it implies an obligation to be responsible. In accordance with the principle "geen bevoegodheidzonder verantwoordelijkheid." The government's responsibility towards citizens or third parties is adhered to by almost all countries based on law. It is clear that every use of authority contains responsibility, however, it must also be stated about the methods of obtaining and exercising authority. Because not all state administration officials who carry out government authority automatically bear legal responsibility. Each country has its own laws and regulations. There is a juridical basis for education in Indonesia which has a set of laws and regulations which are the starting point for the education system in Indonesia. In the future, we will find that there are still many laws that have not achieved their goals, because the Indonesian nation is a pluralistic nation, therefore it is certainly not easy to achieve all goals quickly and briefly. To achieve our educational goals we need positive support from all aspects of society, education providers and the government. because the aim of providing good education and in accordance with educational foundations and implementing education based on law is to make education providers focused, orderly and in accordance with the roots of national culture. The formulation of the problem in this writing is how to analyze the implementation of the right to education as a constitutional right in Indonesia. The type of research that will be used in writing this law is normative and empirical research. This is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements.

Page 8 of 14 | Total Record : 138

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue