WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi
WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi merupakan peer-reviewed journal yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dalam bidang ilmu dan kajian Ekonomi Pembangunan. Artikel-artikel yang dipublikasikan di WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi meliputi hasil penelitian ilmiah asli (prioritas utama) dan artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas). WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya secara periodik dua kali dalam setahun yakni pada Bulan Mei dan Bulan November dalam setiap volume. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi menerima manuskrip atau naskah artikel yang ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, berkaitan dalam bidang kajian Ilmu Ekonomi Pembangunan dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Cakupan bidang kajian meliputi: Ekonomi Perencanaan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Moneter Koperasi dan UMKM Ekonomi Publik Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ekonomi Regional Ekonomi Pertanian Ekonomi Industri Ekonomi Perdagangan Ekonomi Pariwisata Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Ekonomi Internasional Ekonomi Syariah Jurnal ini telah terdaftar pada Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) dengan Internasional Standard Serial Number (ISSN) media online 2723-2212 dan Internasional Standard Serial Number (ISSN) media cetak 2723-2220.
Articles
118 Documents
<![CDATA[Analisis Efisiensi Teknis Penanganan Intervensi Stunting di Indonesia ]]>
<![CDATA[Almitha, Scholastica Nadya]]>;
<![CDATA[Atmanti, Hastarini Dwi]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 3, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.756 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v3i1.3646
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the technical efficiency of Stunting interventions in Indonesia, both in terms of technical costs and technical systems, and the relative efficiency between provinces. The data used in this study are 33 provinces data during the period 2015-2019. The research method used Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA) with DEAP. Government Integrated Special Allocation Fund (Intervention) as input variable. Health facilities and services, which are indicators of nutrition intervention, become intermediate output variables, and the percentage of normal nutritional status (Height/Age) for children under five as output variables. The results show that there are only two provinces (6.06%) that have achieved 100% technical efficiency in terms of costs. Meanwhile, technically in the system, only six provinces (18.18%) have achieved efficient conditions. Regions that were always relatively efficient compared to other provinces during the research year were only D.I.Y and Bali.This means that it is necessary to improve health facilities and services to reduce Stunting rates in children under five and maximize the budget. This study recommends not reducing the integrated funds, but optimizing output by increasing health facilities and services to the public.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efisiensi teknis intervensi stunting di Indonesia, baik dari segi biaya teknis maupun sistem teknis, dan efisiensi relatif antar provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 33 provinsi selama periode 2015-2019. Metode penelitian menggunakan Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA) dengan DEAP. Dana Alokasi Khusus Terintegrasi (Intervensi) pemerintah provinsi sebagai variabel input. Fasilitas dan layanan kesehatan yang merupakan indikator intervensi gizi menjadi variabel output intermediate, serta persentase status gizi (TB/U) normal pada balita sebagai variabel output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat dua provinsi (6,06%) yang telah mencapai efisiensi 100% untuk teknis pada biaya. Sementara secara teknis pada sistem hanya enam provinsi (18,18%) yang telah mencapai kondisi efisien. Provinsi yang selalu relatif efisien terhadap provinsi lainnya selama tahun penelitian hanya D.I.Y dan Bali. Artinya, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk menurunkan angka stunting pada balita dan memaksimalkan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan untuk tidak mengurangi dana terintegrasi, namun pada optimalisasi output dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Determinasi Kemiskinan 10 Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2019 ]]>
<![CDATA[Aji, Hanand Krisna]]>;
<![CDATA[Destiningsih, Rian]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.826 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v2i2.3452
<![CDATA[The complexity of poverty is influenced by various interrelated components such as location, geography, community income, unemployment, health, and environmental factors. The government through all its efforts has reduced poverty both at the urban and rural levels. These efforts are still not fully able to reduce poverty in large numbers. This study aims to analyze the factors that influence poverty in Central Java in 2017-2019. The dependent variable in this study is poverty, while the independent variables include the dependency ratio, the district minimum wage, and the labor force. The analytical tool used in this research is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) model. The results showed that the UMK (district minimum wage) had an influence on poverty in Central Java Province in 2017-2019; the dependency ratio variable and the labor force have no partial effect on poverty in Central Java Province in 2017-2019; and the dependency ratio, UMK, and labor force variables have a joint effect on poverty in Central Java Province in 2017-2019.Kompleksitas kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling terkait seperti faktor lokasi, geografis, pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintah melalui segala upayanya telah mengurangi kemiskinan baik pada level perkotaan maupun pedesaan. Upaya tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengurangi kemiskinan dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2019. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan sedangkan variabel bebas meliputi antara lain dependency ratio, UMK (upah minimum kabupaten), dan angkatan kerja. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan model fixed effect model atau model efek tetap (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019; variabel dependency ratio dan angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 secara parsial; serta variabel rasio ketergantungan, UMK, dan angkatan kerja berpengaruh terhadap kemiskinan secara bersama-sama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019.]]>
<![CDATA[Pengaruh Utang Luar Negeri, Inflasi, dan Pendapatan Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi di 6 Negara Asean ]]>
<![CDATA[Syafi'i, Imam]]>;
<![CDATA[Syakur, Fauzan Abdul]]>;
<![CDATA[Wibowo, Muhammad Ghafur]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2, No 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.99 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v2i1.2672
<![CDATA[This research was conducted to measure the main influence of external debt, inflation and state income on the economic growth in Six (6) ASEAN countries using a quantitative approach. The population of this study includes 6 ASEAN countries for the periods of 2015-2019 using data from The World Bank. The method of analysis using Panel Data methods. Meanwhile, the model specification test is done by using the Random Effect Model as the suitability model. The results of this current study showed that inflation and GDP partially had a significant and negative effect on the economic growth of ASEAN countries, while the effect of external debt on economic growth is not significant. These findings are expected to make a positive contribution to the government in maintaining economic stability.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri, inflasi dan pendapatan negara terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 (enam) negara ASEAN dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini mencakup 6 negara ASEAN sepanjang periode2015-2019. Data diambil dari Bank Dunia. Metode analisis menggunakan Data Panel. Sedangkan pengujian spesifikasi model dilakukan dengan menggunakan Random Effect Model sebagai model kesesuaian. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan GDP secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN, sedangkan utang luar negeri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian.]]>
<![CDATA[Strategi Peningkatan Kinerja Program Kesehatan sebagai Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Zulfaizah, Zulfaizah]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad Anshar]]>;
<![CDATA[Muzdalifah, Muzdalifah]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.256 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v1i2.1769
<![CDATA[The Human Development Index in South Kalimantan Province, although experiencing an increase, is always below the national level and is ranked 25 out of all provinces in Indonesia. The purpose of this study was to (1) Know the achievements of health programs that have been implemented; (2) Know the strategies that can be carried out to improve the performance of health programs as forming the Human Development Index in the province of South Kalimantan. This research is a quantitative descriptive research. This study uses secondary data and primary data through interviews and questionnaires. Data analysis technique used is the SWOT Analysis. The results of the SWOT analysis and drafted strategies that have been prepared, obtained 3 alternative strategies in an effort to improve the performance of health programs in the Province of South Kalimantan, namely: (1) Improving Quality and Affordable Health Services. (2) Expanding the Reach of Health Services to the Community. (3) Increase the utilization of Provincial Government's commitment in determining proportional health budget allocations to priority health programs. The impact of the results in this study can affect provincial government policies in optimizing program implementation, improving quality and affordable health services, expanding the reach of health services to the community and determining more proportional health budget allocations to priority health programs. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan walaupun mengalami peningkatan tetapi selalu berada di bawah nasional dan berada di peringkat 25 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk (1) Mengetahui capaian kinerja program kesehatan yang telah dilaksanakan; (2) Mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja program kesehatan sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer melalui wawancara dan kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan Analisis SWOT. Hasil analisis SWOT dan rancangan strategi yang telah disusun, diperoleh 3 strategi alternatif dalam upaya peningkatan kinerja program kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: (1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau. (2) Memperluas Jangkauan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat. (3) Meningkatkan Pemanfaatan komitmen Pemerintah Provinsi dalam penetapan alokasi anggaran kesehatan secara proporsional pada program kesehatan prioritas. Adapun dampak dari hasil penelitian ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah provinsi dalam optimalisasi pelaksanaan program, peningkatan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan penetapan alokasi anggaran kesehatan yang lebih proporsional pada program kesehatan prioritas.]]>
<![CDATA[Political Risk; Inflasi; dan Bi Rate; serta Pengaruhnya terhadap Return Saham (Survei pada Perusahaan Indeks LQ45 2009- 2019) ]]>
<![CDATA[Lokiteswara Setya Wardhani, Dyah Ciptaning]]>;
<![CDATA[Rusliana, Nanang]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 3, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.482 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v3i1.4746
<![CDATA[This research aims to determine the effect of political risk, inflation and interest rate on stock return in LQ45 index on 2009-2019 period either simultaneously or partially. Stock price always fluctuated depending on demand for stock. Therefore, investors need to consider macroeconomic factors or political risk factor beside fundamental factor analysis. The type of this researh using explanatory research with quantitative approach. Determination’s sample using quartely time series data on january 2009-2019 period and for analysis return using CAPM with 17 companies listed in indeks LQ45 on 2014-2019 period. The analysis technique used multiple linier regression analysis. The result showed that partially variable interest rate has significant effest to stock return while political risk and inflation hasn’t significant effect to stock return. And simultaneously, influence of political risk, inflation and interest rate to stock return shows 44,05% which means 55.95% influenced by other factors.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh political risk , inflasi dan BI rate terhadap return saham indeks LQ45 periode 2009 sampai dengan 2019 baik secara simultan maupun parsial. Harga saham yang berfluktuasi tergantung tinggi rendahnya permintaan saham mengakibatkan investor harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko politik maupun makroekonomi selain faktor fundamental perusahaan. Penentuan sampel menggunakan data time series kuartal periode 2009-2019 dan untuk perhitungan analisa nilai return yang diharapkan menggunakan teknik CAPM dengan jumlah perusahaan 17 perusahaan yang pernah terdaftar di indeks LQ45 periode 2014-2019. Teknik analisis yang digunakan menggunakan regresi linear berganda dengan hasil penelitian secara parsial hanya variabel bi rate yang berpengaruh signifikan terhadap return sedangkan risiko politik dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Analisis secara bersama-sama menunjukkan bahwa sebesar 44,05% risiko politik, inflasi dan BI rate berpengaruh terhadap return saham. Adapun 55,95% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor-Faktor Penentu Permintaan pada Objek Wisata Situ Lengkong di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Sukarso, Aso]]>;
<![CDATA[Kadarisman, Encang]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (723.841 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v1i1.1460
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the effects of travel costs, travel time, relationship of travel costs to other tours, relationship of travel time to tourist attractions, income, perception of environmental amenities and quality of attractiveness (such as tourism facilities, arts, environmental concessions, and culinary) on number of visit to Situ Lengkong Tourism Object. This study is an associative research. The data used are primary and secondary data. The analytical method that used in this study is multiple regression with an approach of Travel Cost Method (TCM). Based on the multiple regression analysis of Situ Lengkong Tourism Object, it is obtained that: a) the duration of the trip has a negative effect on the number of Situ Lengkong Tourism Object; b) length of trip to other attractions (Karangkamulyan) has a positive effect on the number of visits to Situ Lengkong Tourism Object; c) the perception of the price of admission to another tourist attraction (Karangmulyan) has a negative effect on the number of visits to Situ Lengkong Tourism Object; d) perception of the facilities in Situ Lengkong Tourism Object positively influences the number of visits to Situ Lengkong Tourism Object; e) culinary perceptions at Situ Lengkong Tourism Object affect the number of Situ Lengkong Tourism Object visits.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh biaya perjalanan, waktu tempuh, biaya perjalanan ke wisata lain, waktu tempuh ke tempat wisata, pendapatan, persepsi daya tarik amenitas dan kualitas lingkungan (seperti sarana wisata, kesenian, konsisi lingkungan, dan kuliner) terhadap jumlah kunjungan objek wisata Situ Lengkong. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan Travel Cost Method (TCM). Berdasarkan analisis regresi berganda Objek Wisata Situ Lengkong, diperoleh hasil sebagai berikut: a) lama perjalanan berpengaruh negatif terhadap jumlah kunjungan Objek Wisata Situ Lengkong; b) lama perjalanan ke objek wisata lain (Karangkamulyan) berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan Objek Wisata Situ Lengkong; c) persepsi terhadap harga karcis masuk objek wisata lain (Karangmulyan) berpengaruh negatif terhadap jumlah kunjungan Objek Wisata Situ Lengkong; d) persepsi terhadap sarana di Objek Wisata Situ Lengkong berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan Objek Wisata Situ Lengkong; e) persepsi kuliner di Objek Wisata Situ Lengkong berpengaruh terhadap jumlah kunjungan Objek Wisata Situ Lengkong.]]>
<![CDATA[Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Surgawati, Iis]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (845.512 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v2i2.3566
<![CDATA[ This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization in district/city governments in Indonesia by estimating a map and testing whether the degree of fiscal decentralization of the city government is higher than the district government, as well as to identify the factors that influence it before the 20 years of the implementation of regional autonomy. The data used is secondary data with a cross-section structure in the form of the Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) on audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) for the 2019 fiscal year from 81 district governments and 19 city governments as samples published by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of the Republic of Indonesia. To estimate the degree of fiscal decentralization map used proportion and average estimation techniques, while to distinguish the degree of fiscal decentralization of districts and cities used Two Independent Sample t-Test. Multiple linear regression analysis is used to identify the factors that are thought to have an effect on the degree of fiscal decentralization. With a significance level  = 5%, the results of the study show that among 508 regencies/cities spread across 33 provinces (except DKI Jakarta) it is estimated that only around 32 to 90 regions are included in the autonomous category, while the average degree of fiscal decentralization for all districts/cities city is estimated at 10.33% to 13.31%. Another finding of this study is that there is significant support for the assumption that the degree of fiscal decentralization of cities is higher than districts. Furthermore, it was also found that the regional characteristics partially represented by the contribution of the industrial sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), total assets, dependency level, local government status and the results of audit opinions had a significant effect on the degree of fiscal decentralization. Together, these factors have a significant effect.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan mengestimasi peta dan menguji apakah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya menjelang 20 tahun diberlakukannya otonomi daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder berstruktur silang tempat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited Tahun Anggaran 2019 dari 81 pemerintah kabupaten dan 19 pemerintah kota sebagai sampel yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Untuk mengestimasi peta derajat desentralisasi fiskal digunakan teknik penaksiran proporsi dan penaksiran rata-rata sedangkan untuk membedakan derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota digunakan Two Independent Sample t-Test. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Dengan tingkat signifikansi  = 5% hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 508 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk kategori otonom sedangkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota diperkirakan sebesar 10,33% sampai dengan 13,31%. Temuan lain penelitian ini adalah adanya dukungan yang signifikan atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dibanding kabupaten. Selanjutnya ditemukan pula bahwa pada tingkat signifikansi  = 5% karakteristik daerah yang diwakili oleh kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), total aset, tingkat ketergantungan, status pemerintah daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal baik secara parsial maupun secara bersama-sama. ]]>
<![CDATA[Analisis Komparasi Kesejahteraan Penduduk Provinsi: Studi Kasus Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Rustandi, Andi]]>;
<![CDATA[Lestari Komarlina, Dwi Hastuti]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2, No 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1218.287 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v2i1.2752
<![CDATA[The imbalance of economic welfare between provinces can be analyzed, among other things, from the variation lag gap between income per capita and inflation. The research was carried out by observing the inequality in the provinces of West Java, Central Java and East Java, with the aim of knowing: the variations in per capita income of the population; variation in inflation; the comparison of the variation gap in inflation and per capita income of the population in those areas. The study used a descriptive analysis method by analyzing the coefficient of variation in per capita income and inflation as parameters. Comparison of the gap between the coefficient of variation in inflation and per capita income is analyzed to observe the existing welfare of the people of the three provinces. The results obtained from the study: (a) The average variation / fluctuation of income per capita of the population of West Java is more varied (fluctuating) than the average compared to the average variation in per capita income of the population of East Java and Central Java: (b) Variation / fluctuation of inflation in East Java is smaller so that it is considered that the average development rate of the expensive level in East Java is relatively lower than that of Central Java and West Java; (c) The average lag gap of inflation and the average per capita income of the population is actually higher than the percentage of per capita income, so that the welfare of the population in West Java, Central Java and East Java is considered to be less empowered and not prosperous.Ketimpangan kesejahteraan penduduk antarprovinsi dapat di antaranya dapat dianalisis dari lag gap variasi antara pendapatan perkapita dengan inflasi. Penelitian dilakukan dengan pengamatan ketimpangannya pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan tujuan untuk mengetahui: variasi pendapatan per kapita Penduduk; Variasi inflasi; dan untuk menganalisis komparasi gap variasi inflasi dan pendapatan perkapita penduduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian menggunakan metoda analisis deskriptif dengan menganalisis parameter koefisien variasi pendapatan perkapita serta inflasi. Komparasi gap antara parameter koefisien variasi inflasi dengan pendapatan perkapita, digunakan untuk mengamati eksisting kesejahteraan masyarakat ketiga provinsi tersebut. Dari penelitian diperoleh hasil: (a) Rata-rata variasi/fluktuasi pendapatan perkapita penduduk Jawa Barat lebih bervariasi (fluktuatif) dari rata-ratanya dibandingkan rata-rata variasi pendapatan perkapita penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah: (b) Variasi/fluktuasi inflasi di Jawa Timur lebih kecil sehingga dianggap rata-rata perkembangan tingkat kemahalan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibanding dibanding Jawa Tengah dan Jawa Barat; (c) Lag gap rerata inflasi dan rerata pendapatan perkapita penduduk ternyata persentase inflasinya lebih tinggi dibanding persentase pendapatan perkapita, sehingga dimaknai kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dianggap kurang berdaya dan tidak sejahtera.]]>
<![CDATA[Indeks Kepuasan Publik Bidang Pariwisata dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Wilayah Priangan Timur ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Muhamad Ferdy]]>;
<![CDATA[Nasution, Fatimah Zahra]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.906 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v1i2.2143
<![CDATA[Tourism development is inseparable from supporting public policies where the quality of public management is one of the supporting factors for tourism development in a certain area. Meanwhile, tourism activities contribute and support revenues for local and central governments through taxes and the economic benefits they generate. This study aims to evaluate the effectiveness of public management in tourism by raising a case study in the East Priangan region, West Java Province, namely the City of Tasikmalaya, Tasikmalaya District and Ciamis District. This research uses quantitative methods with a tourism consumer survey approach and a survey of renewable concepts to be applied by public policy stakeholders in tourism development in the East Priangan region. The result, survey A got a score of 27.56988 or at grade "D" (unsatisfactory) and survey B got a score of 83.4125 or at grade "A" (very satisfying). Thus, this study recommends a renewable approach in seeing the potential for regional development to formulate various public policies that support regional economic growth. Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari kebijakan publik yang mendukungnya dimana kualitas manajemen publik menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan pariwisata dalam suatu wilayah tertentu. Sementara itu, kegiatan pariwisata memberikan kontribusi dan dukungan pemasukan bagi pemerintah daerah dan pusat melalui pajak dan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen publik bidang pariwisata dengan mengangkat studi kasus pada Wilayah Priangan Timur, Provinsi Jawa Barat yakni Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei konsumen pariwisata dan survei konsep terbarukan untuk diterapkan oleh pemangku kebijakan publik dalam pembangunan pariwisata di Wilayah Priangan Timur. Hasilnya, survei A mendapatkan skor 27,56988 atau pada grade “D†(tidak memuaskan) dan survei B mendapatkan skor 83,4125 atau pada grade “A†(sangat memuaskan). Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan sebuah pendekatan terbarukan dalam melihat potensi pembangunan daerah untuk merumuskan berbagai kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.]]>
<![CDATA[Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Supriadi, Apip]]>;
<![CDATA[Ardiani, Gusti Tia]]>;
<![CDATA[Budhi.L.S, Chandra]]>
<![CDATA[ WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.156 KB)
|
DOI: 10.37058/wlfr.v1i1.1578
<![CDATA[The purpose of this study is to calculate the potential of hotel tax and restaurant tax, calculate the rate of growth and contribution of hotel and restaurant taxes. The research method used was a survey method. The study population was 341 taxpayers with a sample of 103 taxpayers. The analytical tool used is a potential analysis and growth analysis and contribution. The results showed that the potential for hotel tax and restaurant tax revenue is very large, while the contribution and growth of hotel tax and restaurant tax are very poor and unsuccessful criteria for local tax revenue.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran, menghitung laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Populasi penelitian sebanyak 341 wajib pajak dengan sampel penelitian sebanyak 103 wajib pajak. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi dan analisis pertumbuhan daan kotribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, sedangkan untuk kontribusi serta pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kriteria sangat kurang dan tidak berhasil terhadap penerimaan pajak daerah.]]>
