cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Arief muttaqien
Contact Email
Jurnal.Sentri@gmail.com
Phone
+6287864420394
Journal Mail Official
Jurnal.Sentri@gmail.com
Editorial Address
LPPM Institut Pendidikan Nusanatara Global Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 e-mail: jurnal.sentri@gmail.com or sentri@nusantaraglobal.ac.id
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
Published by Institut Pendidikan Nusantara Global
ISSN : 29631130     EISSN : 29631130     DOI : https://doi.org/10.55681/sentri
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social, Engineering,
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Engineering Agriculture Economics Health IT Education Language Statistic Religion Tourism Humanities Social Science Law
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 611 Documents
 10   11   12   13   14 
PURSED LIP BREATHING DAPAT MENURUNKAN SESAK PADA PASIEN CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) DENGAN EFUSI PLEURA: CASE REPORT Rojabani, Daila Dahlia; Sari, Eka Afrima; Platini, Hesti
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2298

Abstract

Chronic Kidney Desease (CKD) adalah kegagalan fungsi ginjal yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang terus menerus lebih dari tiga bulan. Pasien dengan CKD dapat mengalami berbagai komplikasi. Salah satu komplikasi pernafasan yang dapat terjadi namun jarang yaitu efusi pleura dengan insidensi 9.3% atau 10 dari 107 pasien. Manifestasi dari efusi pleura yaitu sesak napas. Pasien mengalami CKD stage 5 disertai efusi pleura dengan keluhan sesak skala 4 yang dirasakan terus menerus sejak 3 hari yang lalu, hasil pemeriksaan fisik suara lapang paru kanan ronkhi, hasil rontgen thorax adanya efusi pleura kanan, edema paru dan kardiomegali. Salah satu upaya dalam menurunkan gejala sesak ini yaitu memberikan intervensi pursed lip breathing. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan intervensi pursed lip breathing dalam menurunkan sesak pada pasien CKD dengan efusi pleura. Metode yang digunakan yaitu case report pada salah satu pasien CKD dengan efusi pleura yang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit daerah wilayah Jawa Barat. Pasien diberikan intervensi pursed lip breathing sebanyak 1 sesi per hari yang dilakukan selama 4 hari. Setelah dilakukan intervensi keluhan sesak menurun dari skala 4 menjadi skala 2, SpO2 dalam rentang 96-97% dengan oksigen 3 lpm dari sebelumnya 95%, frekuensi napas menurun dari 24 x/menit menjadi 20 x/menit. Intervensi pursed lip breathing pada pasien ini dapat mengurangi sesak, meningkatkan saturasi dan menurunkan frekuensi napas dalam batas normal. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam menurunkan sesak pada pasien CKD dengan efusi pleura.
PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR Timur, Maya Puspita; Purbosari, Para Mitta; Siswi, Dwi Anggraeni
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2299

Abstract

MAYA PUSPITA TIMUR. NIM 1952000022 Pengaruh Media Pembelajaran Audio Visual Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. Pembimbing: Para Mitta Purbosari, M.Pd, dan Dwi Anggraeni Siwi, M.Pd. Skripsi. Sukoharjo: Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. 2024.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh atau peran media audio visual sebagai media pembelajaran dalam terbentuknya karakter serta sebagai diskripsi efektifitas media ajar tersebut sebagai media pembelajaran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dimana penelitian bersifat teratur, terorganisir serta hasil dari penelitian metode kuantitatif diungkapkan dalam bentuk bilangan yang dapat diamati dari pengumpulan informasi hingga hasil akhir dari informasi yang telah didapatkan. SD Negeri Pandean 02 dan MIM Karangwuni sebagai subjek penelitian dan metode ajar dengan media audio visual apakah berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Dasar, hal ini yang menjadi pokok persoalan yang akan diamati dan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik eksperimen. Dimana variabel satu dan variabel lainya dijelaskan penyebab secara rinci dengan melakukan pengendalian dan pengukuran dengan cermat terhadap variabel – variabel tersebut. Intrumen pengumpulan data pada penelitian ini meliputi kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi, serta dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis untuk pengambilan keputusan Hasil penelitian ini, metode pebelajaran media audio visual berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Uji hipotesis sebagai metode pengambilan keputusan secara matematis menunjukan nilai t-hitung 6,721 nilai ini lebih besar dari t-tabel 1,685954, dan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi table 0,05. Dapat diambil keputusn dari hasil perhitungan Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu penggunaan metode pembelajaran dengan media audio visual efektif berpengaruh pada pembentukan karakter siswa Sekolah Dasar.  
KOMUNIKASI TERAPEUTIK ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN GANGGUAN HALUSINASI PENDENGARAN DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. M. ILDREM MEDAN Ralini, Lika; Gustina, Erita; Yuda, Muchti
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2300

Abstract

Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berpikir, berkomunikasi, merasakan dan menunjukkan emosi serta ganguan otak yang ditandai dengan pikiran kacau, waham, halusinasi, dan perilaku aneh. Halusinasi pendengaran adalah mendengar suara atau bunyi yang berkisar dari suara sederhana sampai suara berbicara mengenai klien sehingga klien berespon terhadap suara bunyi tersebut. Tujuan Penelitian ini memberikan asuhan keperawatan jiwa pada pasien gangguan halusinasi pendengaran. Metode Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif. Hasil Penelitian Hasil dari evaluasi di hari ke tujuh menunjukkan bahwa masalah gangguan halusinasi pendengaran dapat tertasi. Kesimpulan dari intervensi yang dilakukan dengan melakukan strategi pelaksanaan 1 sampai 4 dapat dikatakan efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan halusinasi pendengaran pada pasien jiwa.
KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERITAH DKI JAKARTA DENGAN PIHAK PENGEMBANG TERKAIT PEMENUHAN KEWAJIBAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG TELAH DISETUJUI DALAM SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT). Kurniawan, Iwan; Marniati, Felicitas Sri; Irhamsah, Irhamsah
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2301

Abstract

Legal certainty regarding the Deed of Cooperation Agreement between the Regional Government of DKI Jakarta and the Developer regarding providing social and public health obligations in the Land Use Designation Letter (SIPPT), has been regulated in the Civil Code and DKI Jakarta Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Public Infrastructure, Facilities and Utilities, but it has been implemented what happens is not fulfilling its obligations. The formulation of the problem in this research is how the authority of the Regional Government of DKI Jakarta is related to the non-fulfillment of social and social infrastructure obligations in the SIPPT by the floating party, and how is the legal certainty of the deed of cooperation agreement between the Regional Government of DKI Jakarta and the relevant Floating Party containing the social and public welfare obligations in the SIPPT. Legal theories used in this research: Authority Theory according to Bagir Manan and Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the Legislative, Conceptual, Case and Analytical Approaches and techniques for collecting legal materials are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using Grammatical Interpretation and Systematic Interpretation. The results of this research indicate that the DKI Jakarta Government has the authority to collect, supervise, prohibit, complete maintenance, provide administrative sanctions and criminal sanctions for providing social and public health obligations to developers in accordance with DKI Jakarta Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Public Infrastructure, Facilities and Utilities. The commitment and professionalism of DKI Jakarta Regional Government officials to carry out their authority by providing strict sanctions to developers who do not carry out their obligations. Legal certainty regarding the deed of cooperation agreement between the DKI Jakarta Government and the Developer regarding social and public facilities obligations in accordance with the Land Use Designation Permit (SIPPT), has legal certainty in accordance with the Pacta Sunt Servanda Principle where the agreement is valid as law for the party making it. Changes to the agreement are possible as long as both parties agree to it in the form of an addendum to the agreement, however non-implementation of the agreement is a breach of contract which can be sued in court.
LEGALITAS PERUBAHAN TUNTUTAN PADA JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS PLEDOOI TERDAKWA DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. Prawira, Danang Yudha; Chandra, Tofik Yanuar; Ismed, Mohamad
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2303

Abstract

In making the prosecution letter, apart from being based on evidence to assess the trial facts which support the criminal act committed by the Defendant, the Public Prosecutor also refers to the prosecution guidelines. Even though the prosecution guidelines have been determined both in the Criminal Procedure Code and in the Attorney General's Guidelines Number 24 of 2021 concerning Handling of General Crime Cases, there is no discussion regarding the mechanism for changing the charges either immediately after reading the charges or after the Defendant or his Legal Counsel read the defense (pleidooi). The legal theory used is the Theory of Legal Certainty and the Theory of Prosecution Authority. The research method used in this research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical with detailed descriptions, namely a research that begins deductively with an analysis of the articles in statutory regulations related to the Legality of Changes to Claims in the Public Prosecutor's Answer to the Defendant's Pledooi from a Legal Perspective Criminal Procedure. Apart from that, premier data is also used as supporting legal material for secondary data. The legal material analysis technique used is a normative juridical method which aims to provide a prescriptive study with interpretive analysis. The research results show that legal capacity in Law no. 8 of 1980 concerning the Criminal Procedure Code which is implemented in the form of the Principle of Legality in formal criminal law (nullum iudicium sine lege) has been distorted due to changes in the substance of the demands by the Public Prosecutor in the Karawang District Court criminal case Number 256/Pid.Sus/ 2021/PN Kwg, which previously charged the defendant with imprisonment, now demands acquittal. The prosecution is not in line with the provisions of Article 3 of the Criminal Procedure Code which states that trials are carried out in the manner regulated in this law. The authority of the Prosecutor in the event that the Public Prosecutor changes the substance of the charges in the Karawang District Court criminal case Number 256/Pid.Sus/2021/PN Kwg, which previously charged the defendant with imprisonment to demand acquittal has not been accommodated by the Criminal Procedure Code. This is caused by the logical consequences of the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code. In this provision, the Criminal Procedure Code has from the start given the authority to the Public Prosecutor to determine whether the case file meets the requirements to be able to be transferred to the Court or not. The Public Prosecutor is obliged to hand over the case to the Court with a request to immediately try the case. This is in line with the principle of actori incumbit onus probandi which is known in criminal evidence law.Top of Form
PENERAPAN PRINSIP HAK IMUNITAS ADVOKAT ATAS INTERPRETASI OBSTRUCSTION OF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA. Niode, Mohamad Fajrin H; Farhana, Farhana; Dewi, Diah Sulastri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2304

Abstract

An advocate is a person whose profession is to provide legal services both inside and outside the court which fulfills the requirements based on the provisions of the law/the role and function of an advocate includes work carried out in court regarding criminal or civil law matters. Advocates cannot be prosecuted civilly or criminally. carry out their duties in good faith, namely to defend the client's interests in the trial process. These provisions expressly state the protection or immunity of advocates against all legal claims if they are carrying out their duties to accompany their clients on condition that they are based on good faith. According to the explanation of Article 16 of the Law on Advocates, what is meant by good faith is carrying out professional duties for the sake of upholding justice based on the law. Then the scope of this principle was expanded through the Constitutional Court decision Number 26/PUU-XI/2013. However, in criminal cases, advocates who defend their clients often commit acts aimed at obstructing and impeding the criminal justice process, known as obstruction of justice. The problem formulated is how does the principle of advocate immunity rights apply to the interpretation of obstruction of justice in criminal cases in Indonesia? What is the legal protection for advocates' immunity rights when defending their clients in criminal cases in Indonesia? To answer the problems above, the author uses legal research with a normative juridical approach. The type of legal research carried out in this research is normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or Norms are standards for human behavior that are considered appropriate. The approach applied is the Statute Approach and the Case Approach. The theories used in this research are the Law Enforcement Theory from Soerjono Soekanto, the Legal Protection Theory from Satjipto Raharjo and Philipus M. Hadjon, and the Professional Ethics Theory Advocate.The results of this research show that; The application of the principle of the Right to Advocate Immunity should not be interpreted excessively by an advocate, let alone as a shield in acting on behalf of a client who is in conflict with the law and not based on good faith. This is so vulnerable to being hit by legal violations such as obstruction of investigations or another term, Obstruction Of Justice. If it is proven that an advocate is not carrying out his duties in good faith, then the Law on Advocates and also the Code of Ethics for Indonesian Advocates will not protect his Immunity Rights. According to him, advocates in carrying out their profession are carried out carefully, carefully, alertly, and accompanied by high dedication, so that they become law enforcement figures who uphold the law, maintain the credibility and good name of the profession, and the most important thing is that every action taken must be based on good intention.
KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ATAS TANAH EKS EIGENDOM YANG BELUM DIDAFTARKAN NAMUN TELAH DIKUASAI PIHAK LAIN Aman, Rifai s.; Candra, Mardi; Tondy, Cicilia Julyani
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2305

Abstract

The increasing demand for land due to population growth gave rise to a focus on agrarian law. The pre-1960 dualism of land law (Western land and customary law) ended with the agrarian Basic Law (UUPA) of 1960, which unified land regulation. The UUPA aims to simplify land law for the benefit of the people. The conversion of eigendom rights is regulated by the UUPA, but the settlement of land disputes, although it can be done through non-litigation channels, often leads to litigation, especially in complex cases such as eigendom rights, conversion, and land ownership. This study raises two problems, namely the legal consequences of the former Eigendom land that has not been registered but has been controlled by other parties and the legal construction of Land Dispute Resolution on the Land of the former Eigendom that has not been registered but has been controlled by other parties.This research is normative legal research, with legislation and case approach. The technique of collecting legal materials used by the authors in this study is to collect data by reading and reviewing some literature. The result of this study is that Article 24 of Government Regulation No. 24 of 1997 on land registration provides legal consequences for owners of eigendom deeds who have not registered their land, triggering disputes with communities who have controlled the land. To minimize disputes, it is necessary to establish an alternative institution for resolving land disputes in Indonesia, such as the ex-Eigendom land examination Institute
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL. Nianzah, Raodha Putri; Maryano, Maryano; Widodo, Gatut Hendro Tri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2306

Abstract

This study examines the responsibilities held by the board of Directors of the company to shareholders in the context of violations of the principle of disclosure of information in the capital market. With a focus on the dynamics of the relationship between the board of directors and shareholders, this study analyzes the impact of violations of the principle of disclosure of information on shareholder confidence and the value of the company. The results of the study are expected to provide insight into the role of the board of directors in ensuring proper information disclosure, as well as highlighting relevant legal and regulatory aspects in maintaining the integrity of the capital market. This study uses the type of normative juridical research by analyzing legal materials sourced from legislation and realized with various references from literature review. The results of this study that in the context of Capital Markets, companies that go public get additional capital from the public stock buyers. Previously, shares were only owned by a certain number of people such as family, relatives, and friends. However, by going public, shares are issued and sold to the general public, creating independent shareholders whose motivation is more on making a profit. The principle of disclosure becomes important, realized through the preparation of a prospectus that must contain all the details and material facts, made clear, and accountable to the board of directors. Violation of the principle of openness by the board of Directors may result in sanctions, such as reprimand or dismissal from office, in accordance with Law No. 40 of 2007. At the General Meeting of shareholders (GMS), the board of directors must account for their actions, and the legal consequences may include dismissal and civil or criminal liability. This principle affirms the importance of integrity in maintaining transparency and trust in the capital market.
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN YANG MENGALAMI MASALAH GANGGUAN PERTUKARAN GAS MELALUI POSISI ORTHOPNEA PADA PASIEN DENGAN CAD: CASE REPORT Novitasari, Nenden; Fitria, Nita; Komariah, Maria
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2307

Abstract

Coronary Artery Disease (CAD) merupakan suatu kondisi ketika miokardium kekurangan pasokan oksigen. Pada Coronary Artery Disease (CAD) terjadi penurunan fungsi pada otot-otot jantung yang menyebabkan tidak terpompanya darah secara optimal ke seluruh tubuh. Hal tersebut membuat tekanan di atrium kiri semakin besar dan terjadi aliran balik ke paru-paru melalui vena pulmonalis yang menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru. Penumpukan cairan ini dapat menyebabkan klien mengalami sesak. Gejala sesak yang timbul perlu diredakan yaitu salah satunya dengan menggunakan teknik memposisikan tubuh dengan posisi orthopnea. Tujuan: Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah gangguan pertukaran gas melalui posisi orthopnea pada pasien dengan CAD. Metode: Studi kasus deskriptif dengan metode asuhan keperawatan pemberian intervensi posisi orthopnea sebanyak tiga kali sehari selama 20 menit. Hasil: Setelah dilakukan intervensi posisi orthopnea selama tiga hari, terdapat penurunan frekuensi pernapasan dari hari pertama 30 kali permenit menjadi 22-24 kali permenit di hari ketiga perawatan. Klien mengatakan merasa lebih nyaman dan ringan ketika bernapas walaupun sesak terkadang masih terasa. Simpulan: Pemberian posisi orthopnea pada klien yang mengalami sesak memberikan hasil yang efektif untuk menurunkan frekuensi pernapasan.
EFEKTIVITAS ANTIBIOTIK EMPIRIS UNTUK PASIEN PNEUMONIA KOMUNITAS DEWASA DI RS X SURAKARTA Rahardjoputro, Rolando; Ernawati, Ernawati; Widyaningrum, Nova Rahma
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i2.2311

Abstract

Pneumonia komunitas masih menjadi salah satu penyakit infeksi dengan prevalensi tertinggi yang menyebabkan mortalitas dan morbiditas yang signifikan. Pneumonia komunitas memerlukan penanganan yang tepat agar didapatkan luaran klinis yang baik. Berbagai antibiotik empiris baik yang monoterapi maupun kombinasi untuk lini pertama banyak diresepkan oleh dokter kepada pasiennya di rumah sakit. Antibiotik empiris yang tepat akan menghasilkan efektivitas terapi yang baik sehingga evaluasi efektivitas perlu untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas antibiotik empiris untuk pasien pneumonia komunitas dewasa di RS X Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan desain penelitian kohort retrospektif. Pasien dewasa yang rawat inap yang mendapatkan antibiotik untuk pneumonia komunitasnya diinklusikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas antibiotik monoterapi levofloksasin mempunyai efektivitas tertinggi diantara antibiotik monoterapi seftriakson dan monoterapi azitromisin dimana ketiga antibiotik tersebut adalah antibiotik empiris lini pertama yang paling sering diresepkan oleh dokter.

Page 12 of 62 | Total Record : 611

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025 Vol. 4 No. 10 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2025 Vol. 4 No. 9 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025 Vol. 4 No. 8 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2025 Vol. 4 No. 7 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2024 Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023 Vol. 2 No. 11 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2023 Vol. 2 No. 6 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2023 More Issue