cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2021)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN TERHADAP KEADILAN ANTAR GENERASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN Raffles Raffles; Bunga Permatasari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.855 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengakuan  terhadap keadilan antar generasi dalam  peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara bertanggung jawab dalam melindungi keadilan generasi akan datang dalam pemanfaatan atas opsi, kualitas, dan akses dari lingkungan terhadap sumber daya alam. Environmental economic model merupakan model yang paling tepat digunakan dalam hubungan antar generasi dalam konteks keadilan antar generasi guna menikmati sumber daya alam. Oleh karena itu, intra generasi memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi akan datang dapat menikmati pula kekayaan sumber daya alam. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui keberadaan atas perlindungan keadilan antar generasi. Sayangnya jika dibandingkan dengan Philipina, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum mengatur tentang hak gugat antar generasi.
Analisis Pemberian Pinjaman Langsung sebagai Upaya untuk Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat di Indonesia Xavier Nugraha; Ave Maria Frisa Katherina; Patricia Inge Felany; Faizal Kurniawan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.272 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7953

Abstract

In the futuristic era, transportation is one of the essential necessities for society. The dynamism of urban and rural life makes all groups of people need adequate and usable accommodation in general. However, land transportation infrastructure in Indonesia is not maximally available so it requires a lot of development. The construction of transportation infrastructure requires enormous costs, so the solution that can be used is to use a financing scheme. One of the simpler financing schemes is direct lending. The purpose of this research are to explain two main topics. First, is to analyze the legal relation of the parties in providing direct lending to finance transportation infrastructure. Second, is to determine the legal remedies that the government can take when the borrowers default on lending to finance transportation infrastructure. The type of research used is doctrinal legal research so as to produce a clear and detailed legal analysis regarding direct lending to finance land transportation infrastructure. When a borrower, who has been bound in an agreement with a lender, breach of contract, the borrower can be subject to two options of legal remedies.
EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM LINGKUP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Nindry Sulistya Widiastiani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.223 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8047

Abstract

This article aims to review about the existence of Labour Union as legal person according to Indonesian Labour Law. The article uses normative legal research method, which are based on statute approach and conceptual approach. The conclusion of the article shows that The Labour Union could be categorized as a legal person, because it could hold rights and obligations. Also, it could be called as a rechtpersoon. It fulfilled the charactetistics and requirements as legal person and rechtpersoon, although Indonesian Labour Law/Regulation does not explicitly stipulate that.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN BAGI PEKERJA PADA ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 hartanto SE hartanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.121 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7966

Abstract

Workers are a valuable asset in the development of the nation's economy who are obliged to receive occupational safety and health protection. The implementation of occupational safety and health aims to provide protection for workers to be healthy, safe, productive, and avoid occupational accidents and occupational diseases. In a new normal state, the demands for health protection must be really emphasized and must comply with the standard health protocol for the response to the Covid-19 pandemic.The formulation of the problem is what is the role of the state and employers in the framework of protecting occupational health and safety during the new normal covid pandemic 19? What are the forms of occupational health and safety protection for workers in the new normal period? This research is a legal research that uses several approaches to be able to answer the problems under study, namely the statute approach, and the conceptual approach, and using the content analysis method.The role of the state in the framework of protecting occupational health and safety during the Covid-19 pandemic is due to public relations, which automatically creates legal consequences in the form of public rights and obligations between the state and citizens. The role of the employer in providing protection for workers arises because the employer and the worker are bound by a private legal relationship, one of whose rights and obligations are related to the protection of occupational safety and health. The forms of occupational health and safety protection for workers in the new normal period are aimed at protecting everyone who is in the workplace, so if the right to occupational health is not fulfilled, it will have legal consequences in both the civil, criminal and administrative realms.Keywords: occupational safety and health, legal protection, labor
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TERKAIT PAJAK DAERAH Taupiq qurrahman
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.037 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8087

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah melihat fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningatkan Pajak Daerah di Kabupaten Bungo dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah kabupaten/kota rerdapat 11 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, perda pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  Metodologi yang digunakan yaitu yuridis empiris, artinya dalam penelitian didasarkan pada realita  atau kenyataan dari yang diteliti. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dimana badan tersebut mempunyai tugas  sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain dari itu, dalam melaksanakan fungsi, dalam kurun 5 tahun terakhir BPPRD realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target, namun tidak untuk tahun 2019, dimana realisasi pajak daerah untuk tahun tersebut hanya 94,42%
OPTIMALISASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.934 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8088

Abstract

Konsep mediasi penal merupakan penyelesaian damai kasus tindak pidana yang sangat ideal. Akan tetapi dalam praktiknya mediasi penal sulit dilaksakan, banyak faktor-faktor penghambat terlaksananya mediasi penal. Penelitian ini akan mengkaji permaslahan mengenai bagaimana optimalisasi pelaksanaan mediasi penal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undanagan, dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui konsep mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan di Indonesia. Bentuk penyelesaian mediasi penal melalui mekanisme musyawarah antara para pihak baik itu pelaku dan korban yang ditengahi oleh mediator selanjutnya dimintakan perdamaian pada untuk mengakhiri konflik. Ada dua konsep sebagai upaya untuk optimalisasi mediasi penal di Indonesia penyelesaian dengan menggunakan lembaga hukum adat di tengah masyarakat dan konsep yang kedua yaitu menjadikan konsep pertama sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia.
Peralihan Kepemilikan Tanah Pertanian Menurut Hukum di Indonesia adi perwira s
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7963

Abstract

The landreform program by government requires a control of maximum area limitation over the agricultural land and prohibiting absentee ownership of land with the aim of equitable distribution of people's welfare. If this happens, the land owner has an obligation  to transfer the ownership of the agricultural land to another party in accordance with the applicable regulations. However, in implementing these regulations there are still problems. This study aims to discuss the existence of these regulations and analyze the problems in their implementation. This research is a normative legal research, while the analysis method is qualitative. The results showed that there are still people who own land that exceeds the maximum allowable limit and there is still absentee ownership of land. This happened because of the inconsistencies in the prevailing rules. Likewise, regulations are not relevant to conditions in the current era of globalization 4.0 which emphasize more on strengthening the investment climate than following the rules in consistency. In addition, this happened because of the weak supervision of the authorities in charge, and indecisive actions caused by the absence of norms in the regulations applied. Thus, it is hoped that the regulation can be revised.
Hak Aksessibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru Nabella Puspa Rani; Rezmia Febrina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8078

Abstract

The objectives to be achieved in this research are to explain about the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City; and Describe the obstacles faced by the Pekanbaru City government on the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City. This research method is qualitative, this type of research is sociological legal research, which is to focus more on the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City based on Riau Province Regional Regulation number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. The results and discussion in this study are that the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City has not been implemented properly. This can be seen from the not yet fully available physical accessibility, which is carried out on public facilities and infrastructure as well as the environment, transportation which includes accessibility to public buildings; means of worship; public road; gardening; tourist attraction; and a public cemetery in Pekanbaru City. Barriers to the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City are the lack of commitment from the local government and the lack of budget provided for the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City.
Dinamika Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilikan Tanah Bekas Hak Barat Di Kabupaten Pekalongan monica Puspita Agus triana; dian aries mujiburohman; asih retno dewi; Harvini Wulansari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7985

Abstract

Sejak berlaku UUPA, semua tanah bekas hak Barat di konversi ke dalam hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Konversi ini diberi batas waktu sampai dengan 24 September 1980, bila tidak dikonversi menjadi tanah yang dikuasai negara. Namun dalam kenyataan masih banyak tanah hak Barat yang belum di konversi dan menjadi sengketa kepemilikan salah satunya adalah sengketa tanah bekas hak Barat dalam bentuk eigendom verponding 775a. Maka penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan mengenai keberadaan tanah-tanah bekas hak barat dan pola penyelesaian sengketa kepemilikan eigendom verponding 775a? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan mengenai semua tanah bekas hak barat dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai negara jika tidak dikonversi, yang menjadi persoalan adalah hak keperdataan yang melekat pada pemegang hak atas tanah, hanya dapat dihapus dengan memberikan ganti kerugian, meskipun hak keperdataan pengaturannya yang multi tafsir, namun otoritas pertanahan  mengakui adanya hak keperdataan. Pola penyelesaian sengketa tanah bekas hak barat telah dilakukan melalui mediasi dengan pihak-pihak yang bersengketa dan sampai dengan jalur ligitasi, namun tetap saja belum menemukan jalan keluarnya, karena pengadilan tidak menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut.
Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara Zsazsa Dordia Arinandaa; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8080

Abstract

Adanya revisi terhadap Undang-Undang Minerba membawa konsekuensi terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan perusahaan mineral dan batubara. Permasalahan dalam revisi Undang-Undang Minerba tersebut pada sentralisasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin membahas dan menelaah sentralisasi pengelolaan dan perizinan Minerba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa revisi Undang-Undang Minerba menyebabkan sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang Minerba tersebut di satu sisi memudahkan usaha dibidang Minerba, namun di sisi lain berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha di bidang Minerba.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue