Articles
246 Documents
<![CDATA[SENGKETA TANAH WARIS YANG DIKUASAI MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan No. 299/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Vernando Vernando]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.324 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v8i2.6824
<![CDATA[AbstractIt starts when the Plaintiff intends to see the object land of the dispute. They were very surprised that the inheritance land owned by the Plaintiff was seized and controlled by the Defendant without permission from the legal heirs of the landowners. By setting up a semi-permanent building wildly. The Defendant does not have an official land certificate and a valid building permit. The Plaintiff wanted to settle well in family terms. But the good intentions of the Plaintiff were not responded positively by the Defendant. To free the land of the object of the dispute, the Plaintiff filed a lawsuit to the District Court. The Plaintiff's lawsuit was granted by the judge. Feeling dissatisfied, the Defendant, who is now a Plaintiff, filed a lawsuit back to the Court repeatedly to be able to occupy the object land for a longer dispute. However, it is fitting for the claim filed by the Plaintiff to be accepted on the grounds that the claim is in accordance with the strong evidence that has been submitted. Where the Defendant cannot show strong evidence in the Court and does not have the correct legal reasons. Then the actions taken by the Defendant are stated as illegal acts as stated in Article 1365 of the Civil Cod. This research is expected can analyze the problems that occur during the implementation of a claim called the plaintiff against the defendant about acts that are against the law against the land dispute under control. So the results are expected to solve the problem of land disputes where a way out is found in solving cases related to land disputes for those engaged in agrarian law.Keywords: Certificate of ownership, Land Dispute, Against Law.AbstrakBerawal ketika Penggugat bermaksud ingin melihat tanah objek sengketa. Mereka sangat terkejut tanah warisan yang dimiliki Penggugat diserobot dan dikuasai Tergugat tanpa ijin dari ahli waris pemilik tanah yang sah. Dengan cara mendirikan bangunan semi permanen secara liar. Tergugat tidak memiliki sertifikat tanah yang resmi dan surat ijin mendirikan bangunan yang sah. Penggugat ingin menyelesaikan baik-baik secara kekeluargaan.Tapi niat baik Penggugat tidak direspon secara positif oleh Tergugat. Untuk membebaskan tanah objek sengketanya, Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim. Merasa tidak puas Tergugat dahulu yang sekarang menjadi Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan berulang kali agar dapat menempati tanah objek sengketa lebih lama. Namun sudah sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat diterima dengan alasan gugatan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang kuat yang tela diajukan. Dimana Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat di Pengadilan dan tidak mempunyai alasan hukum yang benar. Maka tindakan yang dilakukan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat tentang perbuatan yang melawan hukum terhadap sengketa tanah yang dikuasai. Sehingga hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan sengketa tanah dimana didapat jalan keluar dalam memecahkan kasus terkait sengketa tanah bagi yang berkecimpung dibidang hukum agraria.Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Sengketa Tanah, Melawan Hukum.]]>
<![CDATA[GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARATINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MENERAPKAN KONSEP RESTORATIF JUSTICE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAMKUHP ]]>
<![CDATA[Yunharadi muhammad azizi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.905 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v8i2.7694
<![CDATA[Position of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Mild Crime and Number of Fines in the Criminal Code in the Criminal Justice System in Indonesia, its existence has been clear where the existence of the Supreme Court Regulation is one type of legislation. The Idea of Alternative Model of Settlement of Theft Crime Case by Applying the Restorative Concept of Justice Associated with the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Concerning the Adjustment of Mild Criminal Actions and the Amount of Fines In the Criminal Code which is appropriately related to the renewal of criminal law is the punishment of social offenders.]]>
<![CDATA[PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN (STUDI HUKUM ADAT MASYARAKAT (KUOK) KABUPATEN KAMPAR ]]>
<![CDATA[Zulwisman ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.103 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v6i1.4040
<![CDATA[Peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten Kampar terbilang cukup efektif. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan daerah Perlindungan Terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat. Tingkat Kesadaran masyarakat Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar masih kurang ,dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparat desa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan :rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan khususnya perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat.]]>
<![CDATA[URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[DESI APRIANI]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.851 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2779
<![CDATA[Long before the various forms oflegal entry into the archipelago,people who lived since thebeginning of civilization in thisarchipelago (Indonesia) have hadas a regulator kehidupan.Hal lawis in line with the expression ofCicero, Ubi Societas ibi originalius.Hukum as a regulator of thelife that is born from an idea(thought), the heart and soul ofthe people who later termed byexperts with state law Lifeadat.Dalam customary law cannot be separated from theestablishment and development ofnational law, including criminallaw pidana.Hukum Dutchheritage which is not inaccordance with the culturalvalues and personality societymust be renewed by taking thematerial of customary law thatcriminal law can be effective andideal, because the ideal of nationallaw is a national law thatresponsive.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Yang Berada Di Atas Hak Pengelolaan Pelabuhan ]]>
<![CDATA[Lovelly Dwina Dahen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4807.403 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i02.1148
<![CDATA[The role of sea ports in the future will be increasinglyimportant, it is necessary to improve the quality ofservice (quality of services). According to the rules ofthe Decree of Directors. (Limited) II No PortsIndonesia. HK.56/1/2/PI.II-2000 dated January 3,2000 submission of the use of portions of land can beprovided with a port HPL Broking and Right to Leasethe building. This is contrary to the Regulation of theMinister of Interior No.1 of 1977, in which rights canbe given to land management rights are Broking andRight to Use.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[SUKINO ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (82.421 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3600
<![CDATA[Jaminan kebendaan mempunyai posisi paling penting dan strategis dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan jaminan (collateral) yang paling banyak diminta oleh bank adalah berupa tanah karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang menguntungkan. Dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan Tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh KUH Perdata dan credietverband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan hutang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu]]>
<![CDATA[PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Rezmia Febrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.144 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2090
<![CDATA[Akuisisi dapat diartikan sebagaipengambilalihanyangmerupakan perbuatan hukumyang dilakukan oleh badanhukum atau orang perseoranganataumengambilihsahamperseroan yang mengakibatkanberalihnya pengendalian atasperseroantersebut.Denganakuisisi, dua atau lebih badanusaha tetap eksis secara hukumdan badan usaha yang palingbesar menjadi induk perusahaan.Proses akuisisi hanya mengubahstatus pemilik saham yaituberalih dari pemegang sahamperseroan terakuisisi kepadapemegang saham pengakuisisi.Jadi perubahan yang timbulbukan pada status perseroantetapi pada pemegang sahamKata Kunci : Akusisi, saham, perseroan terbatas]]>
<![CDATA[Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya ]]>
<![CDATA[Sunarmi ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4807.683 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i02.1139
<![CDATA[Insurance plays an important role, because in additionto providing protection against the possibilities oflosses that will happen, insurance gives a huge boostto the development of other economies. Unfortunatelyin practice guarantees legal protection of insurancepolicyholders are less protected. The problems ex-perienced by the policyholder is always the difficultyof obtaining payment of compensation when eve-nement happen. The reason why the policy is not paidby insurance companies is due to a lack of know-ledge of the community itself, but also because of theinsurance agent.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>;
<![CDATA[Fadly YD]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.845 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i2.8306
<![CDATA[Hasil autopsi forensik merupakan salah satu aspek penting dalam usaha mencari sebab akibat kematian seseorang. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (visum et repertum). Peranan penegak hukum seperti advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim sangat penting dengan berbagai aspek perbedaan peranannya. Hasil autopsi forensik memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHAP. Autopsi forensik sangat penting untuk menerangkan sebab akibat kematian seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam menggunakan hasil autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat. Hasil autopsi forensik sangat penting dalam mencari sebab akibat kematian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Widia Edorita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.784 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i01.493
<![CDATA[Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena selain bertentangan dengan KUHP juga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas.]]>
