cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 13   14   15   16   17 
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN Kresna Dharma Pambagiyo; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40585

Abstract

AbstrakPenelitian  ini bertujuan untuk mengetahui model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) dan hambatan yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Tulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis/non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten melalui empat tahap yaitu tahap pertama (masa pengenalan lingkungan), tahap kedua, tahap ketiga (asimilasi) dan tahap keempat (tahap akhir). Kemudian metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi metode gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (top down approach) dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach), metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok, metode kekeluargaan, metode persuasif edukatif, metode berkelanjutan (continual) dan metode keamanan (security). Program dan wujud pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten sering kali ditemui berbagai hambatan dalam pembinaan narapidana tersebut. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini antara lain sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas pegawai, narapidana dan masyarakat.Kata kunci: Pembinaan Narapidana, Recidive, Lembaga Pemasyarakatan.AbstractThis reserach aims to find out about the model of prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act (recidive) and obstacles encountered at Correctional Institution Class II B Klaten. This writing is a sociological/non-doctrinal legal research which is descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature study, observation and interview. The technique of data analysis is qualitative by using interactive model analysis technique. The result of the research showed that the prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act at Correctional Institution Class II B Klaten through four stages, among them are the first stage (introduction to the neighborhood stage), the second stage, the third stage (assimilation) and the fourth stage (final stage). Then the method used in the prisoner guidance at this Correctional Institution, among them are a combined method of top down approach with bottom up approach, a combined method of individual approach with group approach, kinship method, educational persuasive method, continuous method and security method. The programs and forms of the prisoner guidance, among them are personality guidance and independence guidance. In the prisoner guidance which is held by Correctional Institution Class II B Klaten often times encountered various obstacles in the prisoner guidance. The factors that become obstacles in the prisoner guidance at  this Correctional Institution, among them are facilities and infrastructure, quality and quantity of employees, prisoner and society.Keywords: The Prisoner Guidance, Recidive, Correctional Institution.
Tindak Pidana Materiil dan Penyertaan (studi putusan nomor 242/pid.b/2020/pn.smn Elma Veranita Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.64864

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan penerapan tindak pidana materiil pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn sebagai tindak pidana kealpaan yang dilakukan bersama-sama karena dalam mewujudkan tindak pidana kealpaan terdakwa Isfan Yoppy Andrian dilakukan bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada beberapa indikator kelalaian pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn yaitu terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca, terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM, tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid, tidak adanya ijin dari kepala sekolah,  dan tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka. Sedangkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SOP pemasangan rigging stage yaitu tidak mensterilkan tempat pemasangan.
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK Yuliana Ratnadewi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40607

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji penerapan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan diversi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat terwujud melalui upaya diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resort  Klaten dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep restorative justice dan tujuan diversi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala ekternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan restorative justice di negara kita.Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Restorative JusticeAbtractThe objective of this legal research is study the problem dealing with the implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data that are used by interview, observation and literature study. Data analysis techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children  in Police Resort of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and the diversion’s objective that has been settled upon article 6 of  Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconcilement between the victim and the children, solve the criminal act by children case outside of the court, prevent the children from the freedom’s deprivation, encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in our country.Keywords: Juvenile Delinquent, Diversion, Restorative justice
ANALISIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 167/PID.B/2003/PN.DPS TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA TERORISME BOM BALI 1 Dhika Paskah Adi Putri; Ismaya Salindri; Yosua Revie Nouke Satria
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32014

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to ascertain the application of the retroactive principle on the terrorism case. This study is descriptive or applied in legal research and the writers use normative legal research. Based on the research that Indonesian law had legislation which criminalize of terrorism, compiled after the the Bali Bombing I. In the formulation of terrorism statute applicable the retroactive principle for terrorism cases that happened previously included the Bali Bombing I which ultimately give punishment to the perpetrators of the bombing and also give a sense of justice to the victims as well as the legal certainty for all.Keywords: retroactive principle, terrorism, terrorism statute.
UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Wini Kusumawardhani; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40624

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsiAbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption
TINDAK PIDANA PLAGIARISME JASA PEMBUATAN SKRIPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA Johan Pramudya Utama
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32696

Abstract

AbstractThis legal research aims to examines the criteria of plagiarism as a criminal act, as well as knowing the act of plagiarism through the essay-making services as copyright infringement associated with the basic issues of criminal law. This research is a normative legal research that is prescriptive. Types and sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques by means of literature study. While the analysis techniques used were legal materials using the deduction method. Deduction method stems from the filing of the major premise then the minor premise. From both of these conclusions drawn. Based on the discussion generated two conclusion, which is the first the criteria of plagiarism as a criminal act, which took raw work of others and call it a work of his own, using papers obtained from other people and then publish it with his own name, and employ or use the services of someone else to write a paper or purchasing paper and publish it with his own name. Second, plagiarism through the essay-making services as copyright infringement associated with the basic issues of criminal law, which is associated with a criminal act consisting of subjective elements and objective elements act of plagiarism through the essay-making services as a criminal offense; associated with the error consists of the ability of responsible, deliberate error (dolus), and errors with negligence (culpa); associated with criminal sanctions consisting of Article 380 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code and Article 380 paragraph (1) item 2 of the Criminal Code, Article 72 paragraph (1) jo. Article 2 paragraph (1) of Law No. 19 of 2002 on Copyright Act and Article 72 paragraph (2) of Law No. 19 of 2002 on Copyright, Article 70 jo. Article 25 paragraph (2) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System.Keywords : plagiarism, criminal act, essay-making services, copyright infringement.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, serta mengetahui perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Dari kedua hal tersebut ditarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dihasilkan dua simpulan, yaitu pertama kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, yaitu mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri, menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri, dan memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri. Kedua, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana, yaitu dihubungkan dengan tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai tindak pidana; dihubungkan dengan kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dengan sengaja (dolus), dan kesalahan dengan kealpaan (culpa); dihubungkan dengan sanksi pidana terdiri dari Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP, Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata kunci : plagiarisme, tindak pidana, jasa pembuatan skripsi, pelanggaran hak cipta.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Andani Maya Sari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40740

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg dirasa sudah sesuai karena hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berpedoman pada dakwaan kedua dan semua unsurnya terpenuhi walaupun dalam penjatuhan sanksi pidananya terhadap residivis dirasa masih relatif ringan karena dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak.Kata Kunci : Sanksi Pidana, anak, pencurian dengan pemberatanAbstractThis study aims to determine the application of criminal sanction toward children as perpetrators of gequalificeerd diefstal. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. The study approaches constitution and case with the type and source of the data which uses both primary and secondary data. The research is using literary study and documentary study as the technique of collecting data. The technique of law material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. The result of the study showed that the judge of the District Court of Karanganyar to decide the case in Law Number 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.krg it is considered appropriate for the judge to drop criminal sanctions based on the second indictment and all the elements has been met despite the imposition of criminal sanction against recidivist still relatively light because the judge in deciding the case priority element of justice in which the accused is a child.
ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENCARI KEBENARAN MATERIIL HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG) Fandi Gus Pratomo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40478

Abstract

AbstractThe aims of this research is to find suatibility between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable in Indonesia. This research is needed to find the effectiveness of processing the Corruption Court in Indonesia. Bad Corruption Court procces makes the number of corruption cases in Indonesia going up and increase. This research is research law normative that is both prescriptive and applied, prescriptive seen in discovered the laws in concreto suatibility between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable. Type of data is secondary data used. Secondary data used includes primay material law, secondary materials law, and tertiary materials law. Technical data used namely study document / material book. Analysis of data used is by method syllogism deduction; which is rooted in basic principles ( premise major ), then researcher presenting the object being researched ( premise minor ) then drawn inference or conclusion. Base on the research and discussion concluded. The Judges didn’t aply the law in processing Untung Sarono Wiyono Sukarno’s corruption case, that makes him got the legal acquittal. Judges didn’t comply the provisions of Criminal Procedure Code.Keyword : Corruption, Legal Acquittal, Regulation of Corruption AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian Putusan Bebas nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang beraku di Indonesia. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang buruk berakibat pada naiknya angka kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menemukan hukum in concreto kesesuaian putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen/bahan pustaka. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar (premis mayor), kemudian  peneliti menghadirkan objek yang sedang diteliti (premis minor) kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion. Berdasarkan pada penelitian dan diskusi telah disimpulkan. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana mestinya dalam memutus bebas Untung Sarono Wiyono Sukarno. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan – kententuan dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Pengaturan Korupsi
MEKANISME KERJA BINA MARGA DAN UNIT LAKA POLRES KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN DAN BINA MARGA KLATEN) Gumilang Adhi Tommy Pratama; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47381

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Kerja Bina Marga dan Unit Laka lantas Polres  Klaten dalam menangani Kasus Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lantas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara denganKepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu dengan wawancara atau interview dengan responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukandalam bentuk berupa materi. Selain itu Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Kecelakaan lalu lintas; Dinas Bina Marga; Polres KlatenAbstractThis research aims to discover the working mechanism of Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol  and Bina Marga. This research applies empirical legal research or non-doctrinal research (social legal research) in which Bina Marga Klaten, Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and the traffic accident victims in Klaten District are selected as research objects. The characteristic of this legal study is descriptive. Qualitative approach is employed to ensure maximum result accuracy. This study uses primary and secondary data. The primary data were obtained from the interview with Head of Bina Marga Klaten, Head of Laka Lantas Unit on Klaten Highway and also the traffic accident victims in Klaten District. The secondary data are KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Act Number 22 of 2009 and Act Number 38 of 2004. The technique of data collection is interview conducted between researcher and respondents. The research results that Bina Marga Klaten criminal liability on traffic accident is possibly implemented only when the victims can prove that the traffic accident happened not because of their self-carelessness. It refers to provision of Article 236 UU LLAJ. Reimbursement by Bina Marga Klaten are given in the form of cash. Furthermore, Klaten Highway Patrol is to perform the settlement of traffic accident case by (a) collecting evidences; (b) finding eyewitness of the happened traffic accident; (c) performing the normative regulation based on Act Number 22 of 2009 concerning to road traffic and transportation.Keywords : Potholes; Traffic accident; Dinas Bina Marga;  Klaten Highway Patrol 
URGENSI PENGETATAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN Aggi Rafsanjani Akbar; Lushiana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47787

Abstract

AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengetatan remisi narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sulitnya penegak hukum dalam memberantas korupsi membuat justice collaborator merupakan salah satu upaya untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan sebagai bentuk sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Adanya syarat menjadi justice collaborator dalam pemberian remisi narapidana korupsi juga sebagai salah satu langkah preventif dan represif. Narapidana dengan kejahatan luar bisa seperti korupsi tidak serta merta bisa memperoleh remisi namun harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukanya atau sebagai Justice Collaborator. Kebijakan pengetatan remisi tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kata Kunci: Korupsi, Remisi, Justice Collaborator, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.AbstractThis legal writing aims to determine the urgenc of tightening remission  Corruption Prisoners based on Government Regulation No. 99 of 2012. This legal writing includes normative legal research, is perscriptive. Technique of collecting data in this research is by way of literature study. In the writing of this law, the author uses analysis with deduction techniques based on deductive reasoning method. Based on the results of research and discussion can be concluded that policy of tightening conditions of granting remission corruptor arranged in Government Regulation No. 99 Year 2012 is one of the policies which give effect to the efforts to combat criminal acts of corruption in Indonesia. The difficulty of law enforcement in anticorruption makes the justice collaborator is one effort to  help law enforcement in exposing corruption cases and as a form of system construction in the correctional system. The existence of these terms becomes collaborator in granting remission justice convicts of corruption as well as one of the preventive and repressive measures. The prisoners with extraordinary crime such as corruption are not necessarily gain Remission, they need to fulfill the requirements that is willing to cooperate with the law enforcer to unload their criminal case as Justice Collaborator. Policy of tightening remission not have been contrary to the Act No. 12 Year 1995. Government Regulation No. 99 Year 2012 is a further form of setting up the Act No. 12 Year 1995.Keywords: Corruption, Remission, Justice Collaborator, Government Regulation No. 99 Year 2012, Act No. 12 Year 1995.

Page 15 of 28 | Total Record : 271

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue