cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 15   16   17   18   19 
MENGUPAS TUNTAS BUDAYA KORUPSI YANG MENGAKAR SERTA PEMBASMIAN MAFIA KORUPTOR MENUJU INDONESIA BERSIH Viola Sinda Putri Mita Argiya
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32330

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas bahwa seperti yang telah kita lihat selama ini, hukum Indonesia tak lain dan tak bukan dapat dikatakan Homo Homini Lupus. Dengan kata lain disebut hukum rimba Indonesia dimana yang kuat adalah yang berkuasa dan dalam konteks ini kekuasaan terletak pada uang, uang, dan uang. Selain itu hukum saat ini merupakan hukum yang memandang bulu, yang memiliki bulu - bulu banyak adalah yang lebih berkuasa. Bulu banyak itu hanya milik monyet, dan monyet itu sangatlah cerdik. Seperti halnya penguasa kita yang memiliki bulu banyak alias uang banyak, mereka sangatlah cerdik bagai monyet. Mereka melakukan apa saja untuk menimbun uang negara demi kemakmuran diri sendiri. Mereka dengan mudah melakukan korupsi yang seharusnya merupakan uang rakyat semesta, dan saat sudah di penjara pun mereka dengan mudah juga keluar masuk penjara. Semua itu dapat mereka lakukan karena adanya budaya korupsi oleh mafia koruptor yang telah mengakar di negara kita.Kata Kunci: Budaya Korupsi, Korupsi di Indonesia.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL Norri Tisa Lisanda
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40638

Abstract

AbstractThe study aims to determinate the implementation of dropping fine punishment against the sellers of illegal liquor in the district of bantul. The method used in this study was a normative law which prescriptive characteristic. The approach was used in this study are Law and case by the type and sources of data which used primary data obtained through interview and secondary data taken from the articles of the legislation, books, law journals, scientific work, articles, and decided of the judge. While the technique of data analysis in this study used silogism method which used deductif of the opinion. The result of the study showed that the judge of the District Court of Bantul to decide the case in Law Number 52/ Pid C/2016/PN. Btl still had not appropiate with the justice, because dropping fine punishment doesn’t contribute wary effect towards illegal liquor sellers. That doesn’t appropiate with the punishment theory, where the theory is teach that dropping punishment and at least the implementation had to prevention convict orientation (special prevention) from the possibility to repeat the crime again in the future, and generan prevention broad society (general prevention) from the possibility of doing a crime well as it have been done by the convict and more that adverse and troubling  the society.Keywords: liquor, illegal, implementatioan of punishment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana denda terhadap penjual minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl. belum sesuai dengan keadilan, karena dalam menjatuhi pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap penjual minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya yang merugikan dan meresahkan masyarakat.Kata kunci: minuman beralkohol, ilegal, pelaksanaan pidana
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE ( CYBER PROSTITUTION ) DI INDONESIA Alvionita Rhiza K; Pramesthi Dyah S
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32720

Abstract

AbstractActivities based on internet technology is no longer a new matter in the society, the problem in this journal is how society responses, how can prostitution online happen and prevention of prostitution online, efforts to prevent and mitigate the crime of prostitution through the online medium can be done through the efforts of penal (criminal law) as well as the efforts of non-penal (outside the criminal law). From the discussion above problems there is something interesting to be researched and studied as a way to describe and analyze how the causes of prostitution in the online media and its prevention.This study aims to determine how the setting along with the legal view of the sanctions and the prevention of the crime of prostitution is done with the online media.This study uses normative research is secondary data , secondary data obtained in the form of legislation in force , can also be a skilled expert opinion on the issue presented in the literature both from books , scientific texts , and others.Effect can be positive and negative. Based on this study it was found that the occurance of cyber crime in which protitution can be run online, is looked one of the negative effects. In positive law in force in Indonesia , however until now there are very many online prostitution cases that occurred , according to the compilers of the case due to lack of traction on the rule of law and the lack of severity of the sanctions imposed on perpetrators.Keywords : Criminal offense, Prostitusion, Online, CybercrimeAbstrakAktivitas berbasis teknologi internet, bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat, dimana yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana respon masyarakat, penyebab terjadinya prostitusi online beserta upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media online itu dapat dilakukan melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non-penal (di luar hukum pidana). Dari suatu pembahasan permasalahan di atas terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penyebab terjadinya prostitusi dalam media online beserta pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan beserta pandangan hukum tentang pemberian sanksi dan pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan media online.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, dan lain-lain.Mengenai adanya dampak dari teknologi internet adalah dampak positif dan dampak negative. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa munculnya sebuah tindak pidana baru (cybercrime) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara online, merupakan salah satu dampak negative. Yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi sampai sekarang masih banyak sekali kasus prostitusi online yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi Online, Cybercrime
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri; , Subekt
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47328

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan metode deduksi. Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini akan menarik kesimpulan berupa bagaimanapengaturan tindak pidana pada Anak sebagai penyalahguna narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi berupa tindakan dan pidana. Anak sebagai korban penyalagunaan  narkotika juga mendapatkan perlindungan dari negara dan lembaga pemerintah.Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan narkotika, Tindak pidanaAbstractThis study purpose is to find out the arrangement of narcotics abuse criminal acts on children in Indonesian positive law. This research is a normative research which is prescriptive and applied research. This study uses a statutory approach. Source of data in this research are primary data and secondary data. The legal materials collecting technique is using document study or literature study. This research uses deduction method legal analysis. Provisions regarding narcotic abuse on children criminal acts are regulated on Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System, Law Number 23 of 2002 as last amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study will conclude on how the criminal acts arrangement of children as a narcotics abuser. Children as a narcotics abuser may be a sanction in the form of acts and crime. Children as victims of narcotics abuse also receive protectionfrom the state and government institutions.Keywords: Children, Narcotics abuse, Criminal acts
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KLATEN Kresna Dharma Pambagiyo; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47782

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) dan hambatan yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Tulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis / non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten melalui empat tahap yaitu tahap pertama (masa pengenalan lingkungan), tahap kedua, tahap ketiga (asimilasi) dan tahap keempat (tahap akhir). Kemudian metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi metode gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (top down approach) dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach), metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok, metode kekeluargaan, metode persuasif edukatif, metode berkelanjutan (continual) dan metode keamanan (security). Program dan wujud pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten sering kali ditemui berbagai hambatan dalam pembinaan narapidana tersebut. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini antara lain sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas pegawai, narapidana dan masyarakat. Kata kunci : Pembinaan Narapidana, Recidive, Lembaga Pemasyarakatan.ABSTRACTThis writing aims to find out about the model of prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act (recidive) and obstacles encountered at Correctional Institution Class II B Klaten. This writing is a sociological / non-doctrinal legal research which is descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature study, observation and interview. The technique of data analysis is qualitative by using interactive model analysis technique. The result of the research showed that the prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act at Correctional Institution Class II B Klaten through four stages, among them are the first stage (introduction to the neighborhood stage), the second stage, the third stage (assimilation) and the fourth stage (final stage). Then the method used in the prisoner guidance at this Correctional Institution, among them are a combined method of top down approach with bottom up approach, a combined method of individual approach with group approach, kinship method, educational persuasive method, continuous method and security method. The programs and forms of the prisoner guidance, among them are personality guidance and independence guidance. In the prisoner guidance which is held by Correctional Institution Class II B Klaten often times encountered various obstacles in the prisoner guidance. The factors that become obstacles in the prisoner guidance at  this Correctional Institution, among them are facilities and infrastructure, quality and quantity of employees, prisoner and society.                                                                       Keywords : The Prisoner Guidance, Recidive, Correctional Institution.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno) Pandu Pramono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40490

Abstract

AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan peraturan mengenai penyelundupan manusia pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Zia Alias Alizadah. Peraturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Dengan terbitnya undang-undang baru tersebut, maka penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah dianggap sebagai tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kasus penyelundupan manusia dengan terdakwa Ahmad Zia telah diadili di Indonesia dan dituntut menggunakan Pasal 124 dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada Pasal 120. Hakim memutus terdakwa dengan sanksi, yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan. Sanksi pidana tersebut berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan. Tindak pidana yang dilakukan Ahmad Zia terbukti melanggar Pasal 124 undang-undang ini, namun pemberian pasal 124 yang merupakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dirasa kurang optimal mengingat tindak pidana ini seharusnya dapat dikenai Pasal 120 undang-undang ini.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia, Putusan.AbstractThis research aims to find out about the application of the rules on the people smuggling, in case of criminal act which was done by Ahmad Zia alias Alizadah. The law of people smuggling in force in Indonesia is Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. This regulations is a significant development from the previous regulation, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. With the new regulation issued, then people smuggling in the region of NKRI is considered as a criminal act. This is a normative legal research. Normative legal research is the legal research done by examining the secondary data or library materials as the base material for examination by doing a search for rules and literature related to the problems studied. People smuggling cases with the accused Ahmad Zia been prosecuted in Indonesia by the judges and charged with Article 124 which is have a lighter sanctions than Article 120. Judges decide the accused with the sanction , imprisonment of 6 (six) months and fined Rp5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary 2 months in prison. The criminal sanctions based on the demands of the Public Prosecutor is imprisonment of 8 (eight) months and fined Rp5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary 4 months in prison.Criminal offenses committed by Ahmad Zia proven against Article 124 of this law , but the provision of Article 124 which is the second indictment Public Prosecutor, it is less optimal in view of this criminal act should be subject to Article 120 of this law.Keywords: criminal act, people smuggling, verdict.
HAMBATAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL Titania Aurera Larasati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47393

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  hambatan  yang  dirasakan dalam pelaksanaan  program pembinaan terhadap Anak yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yaitu meneliti data primer yang akan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak di LPKA Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Konsep pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo  telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun hambatan yang paling besar  dalam mewujudkan reintegrasi sosial ialah masih belum terdapat program integrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dengan ini masyarakat masih belum percaya sepenuhnya   dan mengucilkan atas keberadaan Anak ketika keluar dari LPKA. Ketidakberhasilan dalam mewujudkan reintegrasi sosial sebagai tujuan dari pembinaan dapat dilihat masih terdapat residivis Anak di LPKA Kutoarjo. Residivis Anak terjadi karena ketidaksiapan Anak untuk kembali ke masyarakat, karena mereka belum memiliki keahlian tertentu  yang  digunakan  sebagai bekal. Terdapat  program pembinaan keterampilan di LPKA Kutoarjo namun pembinaan keterampilan dinilai hanya untuk sekedar mengisi waktu luang karena dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena kendala yang ada sebagai hambatan dalam mewujudkan tujuan pembinaan, kendala seperti masih kurang lengkap terkait sarana dan prasarana sehingga  Anak  kadang  malas  untuk  mengikuti  program,  sehingga  program berjalan kurang maksimal.Kata kunci : Hambatan Pembinaan; Anak; LPKA; Reintegrasi SosialAbstractThis study aims to discuss the perceived obstacles in the implementation of a coaching program  for Children provided by the Kutoarjo Child Special Development Institute (LPKA) in realizing social reintegration. The method used in  this  study is an empirical  research  method  with  descriptive  nature. The approach in this research is a qualitative approach. The legal material used in this study is primary legal material that is examining primary data that will be obtained through interviews with respondents in LPKA Kutoarjo and secondary legal materials, namely library materials. Data analysis techniques using qualitative data analysis with deductive logic. The results of this study indicate that there are still many obstacles in the implementation of coaching towards children in LPKA Kutoarjo in realizing social reintegration. The concept of fostering personality and independence carried out by LPKA Kutoarjo has been implemented based on laws and regulations, but the biggest obstacle in realizing social reintegration is that there is still no integration program that directly involves the community so that the community still does not fully believe and isolate the existence Child when leaving LPKA. Failure to realize social reintegration  as  a  goal  of  coaching  can  be  seen  that  there  are  still  Child Recidivists  in LPKA Kutoarjo. Child recidivities occur because of the unpreparedness of children to return to the  community, because they do not yet have certain skills used as provisions. There is a skills training program in LPKA Kutoarjo but skill development is considered to be just to fill free time because in its implementation it is still not optimal because of the constraints that exist as obstacles in realizing the development objectives, such constraints as incomplete related to facilities and infrastructure so that children are sometimes lazy to join the program , so the program runs less optimally.Keywords : Resistance Coaching, Child, LPKA, Social Reintegration
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 29/PID.SUS/2019/PN.SGN TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN Vanessa Diah Stefanie; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58865

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimanakah Pertanggunjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara content analysis (analisis isi) terhadap Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut  dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, namun dalam Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku, yaitu dengan Pidana Penjara dan Denda.Kata Kunci: Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, Pertanggungjawaban PidanaAbstrackThis article aims to describe and examine how criminal liability for perpetrators of using radio frequency spectrum without permission. This research is a normative legal research with a case and law approach. The nature of the research used is descriptive. The data source used in this research is secondary data. The technique of collecting legal materials in this study is library research. Normative legal research conducted by the author uses a content analysis of court decisions. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that a person will be criminally liable if his actions contain an element of error in the form of deliberate or negligence and there is no justification or excuse for the criminal act he has committed, and if seen from the point of view of his / her accountability, there is only someone who is capable of take responsibility for their actions, where a person is deemed capable of being accountable for their criminal acts. In Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, it is not clearly regulated how Criminal Liability for Perpetrators of Using Radio Frequency Spectrums without a license, but in the Law contains criminal sanctions where this can be one form of Criminal Liability for Perpetrators, namely by Prison Criminal and Fines.Keywords: Use of Radio Frequency Spectrum without Permit, Criminal Liability
ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPORE PENAL CODE CHAPTER 224 Putu Diana Andriyani; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40534

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan pengaturan percobaan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Persamaan pengaturan percobaan tindak pidana menurut KUHP Indonesia dan Singapore Penal Code adalah tidak ada penjelasan pengertian percobaan; sanksi pidana bila tindak pidana selesai dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup; serta sama-sama ada unsur niat. Sedangkan perbedaannya ada pada penjatuhan sanksi, pengaturan percobaan pelanggaran yang diatur di Indonesia tapi tidak di Singapura, unsur tidak selesainya percobaan, serta penjelasan tentang percobaan tidak mampu.Kata kunci: Percobaan Tindak Pidana, KUHP Indonesia, Attempts to Commit Offences, Singapore Penal Code.AbstrakThis study aims to find out the similarities, differences, advantages, and disadvantages of Attempts under the Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code. This research is a normative legal reasearch wich is technical and prescriptive. With the statue approach and comparative approach. The data that used is secondary data with primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection techniques used is the syllogism deductive method. The similarities between attempts to commit offences under Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code is no explanation what attempt is; the punishment if the crimes that commit is sentences by death or imprisonmet for life, and subject intention. The differences are the punishment, incomplete and impossible attempts.Keywords: Attempts of Crimes, Indonesia Penal Code, Attempts to Commit Offenses, Singapore Penal Code.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) Nabila Chandra Ayuningtyas; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58954

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan revenge porn yang semakin marak terjadi di realita masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan futuristis dan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kondisi saat ini, masih belum terdapat payung hukum yang dapat memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban revenge porn. Korban kejahatan seksual, termasuk tindakan penyebaran konten pornografi atas dasar balas dendam dalam kasus ini memerlukan perhatian khusus. Minimnya perlindungan hukum bagi korban serta terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai rawan akan adanya kriminalisasi bagi korban, mengakibatkan banyaknya korban revenge porn yang enggan melaporkan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan yang secara khusus diperlukan bagi korban revenge porn maupun kekerasan seksual berbasis gender siber lainnya.Kata Kunci: korban; pornografi balas dendam; perlindungan hukum. AbstractThis research aims to examine the legal provisions regarding to the protection of revenge porn crime victims which is increasingly happening in the reality of society. This study applies a prescriptive normative method using two approaches, namely the futuristic approach and the descriptive approach. The results of the study indicate that under current conditions, there is still no legal regulation that can provide special protection for victims of revenge porn. Victims of sexual crimes, including acts of distributing pornographic content on the basis of revenge in this case require special attention.The lack of legal protection for victims and there are several provisions of articles in the Pornography Law and the Information and Electronic Transactions Law which are considered prone to criminalization for victims, resulting in many victims of revenge porn who are reluctant to report their cases. Therefore, it is necessary to reform the criminal law related to the protection that is specifically needed for victims of revenge porn and other cyber gender-based sexual violence.Keywords: victim; revenge porn; legal protection.

Page 17 of 28 | Total Record : 271

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue