cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 14   15   16   17   18 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hanuka, Kelvin; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47409

Abstract

 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong  produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataanya pada helm “INK” palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi. AbstractThe research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants  and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet “INK” this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA Erlytawati, Nita
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40548

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan marital rape di Indonesia tidak tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak dirinci secara jelas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hanya disebutkan dengan istilah kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan di Singapura pengaturannya diperinci dalam Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) dan Women’s Charter (Cap.353) walaupun dengan beberapa pengecualian.Kata kunci: perkosaan dalam perkawinan, perbandingan hukum, ketentuan pidanaAbstractThis research aims to know how marital rape is regulated in Indonesia and Singapore. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. According to the result of this research, it was found that the marital rape arrrangements in Indonesia are not expressly regulated in the Indonesia Crimal Code and not detailed in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, is only mentioned in terms of sexual violence againts persons within the scope of their household. While in Singapore the arrangements are detailed in the Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) and Women’s Charter (Cap.353) although with some exceptions.Keywords: marital rape, comparative law, legislation
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA Dewi, Riana; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47724

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.AbstractThis research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DISERTAI PENJUALAN BAGIAN TUBUH KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 34/PID.B/2015/PT.PBR Megasakti, Hilary Surya
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40578

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam Putusan Hakim Nomor 34/ Pid.B/2015/PT.PBR. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pada penelitian hukum ini penulis mendapati bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam sistem concurcus realis belum dapat terpenuhi dikarenakan terdapat unsur kejahatan yang tidak diperhatikan dengan baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa tidak memperhatikan pasal 181 KUHP, unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada pemilik kedai sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan pasal KUHP dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi menjadi kurang tepat karena tidak menerapkan Pasal 181 KUHP terhadap tindak pidana yang jelas telah dipenuhi unsur-unsurnya.Kata kunci: Penegakan Hukum, Mutilasi, Concurcus Realis.AbstractThis journal was designed to analyze the law enforcement on the premeditated murder with mutilation issue in the Appeal Court of Pekanbaru  Verdict of Number 34/PID.B/2015/PT.PBR. The journal was conducted by employing the normative legal research. Legal research is a process to discover the penal provisions, legal principles and the doctrines of law to answer the legal issues which encountered by collecting secondary data as the source of legal primary and secondary data. The researcher used case approach and statute approach. Through this research, the researcher concluded that the law enforcement of the issue has not been fulfilled as the criminal elements are not being well noticed to strengthen the penal provisions because of criminal act that the defendant do which cut the victim body into a pieces and sale them to the butcher, actually violating criminal law on article 181. So that the application of article in criminal acts committed in cafes by the defendant muhammad delphi be inappropriate because not to apply article 181 Indonesian penal code to crimes which obviously had been fulfilled its elements.Keywords: Law Enforcement, Mutilation, Conjunction of More Act
IMPLEMENTASI PENILAIAN RISIKO DAN PENILAIAN KEBUTUHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rani, Astrika Puspita
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40597

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan dan kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Pertama, implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana khususnya dalam pemberian pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Kedua, dalam pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu pengangkatan assessor yang belum sesuai dengan prosedur, terdapat rangkap jabatan assessor yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan assessment, dan tidak ada anggaran Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan assessment secara berkelanjutan.Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, hak narapidana, pembinaan, Assessment Risiko dan Assessment KebutuhanAbstractThis study aims to find out the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoners Needs in Class IIA Prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the fulfillment of the prisoner rights in Class IIA prison Wirogunan and what are the obstacles that occur. This study is empirical law research. The data source used in this study is primary data source supported by secondary data source. Data collection technique is primary data obtained by interview and observation, while secondary data obtained from literature study. In analyzing the data it is used qualitative data analysis technique with interactive analysis model. Based on the result and discussion the conclusions are; first, the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoner Needs can help the fulfillment of the prisoner rights especially in the giving of guidance by Class IIA Prison Wirogunan. Secondly, in the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoners’ Needs there are several obstacles that influence the implementation of right fulfillment of the prisoner. Secondly, in the implementation of risk assessment and assessment of prisoners needs, there are several obstacles that influence the implementation of right fulfillment of the prisoners, there are the appointment of assessors which in not accordance with the precedures, double positions that make an ineffective implementation of the assessment, and there is no budget for applying officers to follow continuous assessment training.Keywords: prison, prisoner rights, Risk Assessment and Needs Assessment
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERENCANA DISERTAI PEMERKOSAAN SEBAGAI CONCURSUS REALIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1379/Pid.B/2005/Pn.Sby) Purba, Purwanto; Santoso, Oki Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31996

Abstract

AbstractThat this research aims to determine the application of the concursus setting in rape and murder crime in Case Decision No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby and consideration of the judges in criminal of murder that preceded the crime of rape in Case Decision No.1379/Pid.B/2005/PN.Sby.The research method used in the writing of this law are as follows: type of normative research, the nature of prescriptive research, case study approach, qualitative research methods, data analysis techniques to the deduction method, the collection of legal materials to the library and the secondary legal materials (text books written by legal experts, law journals, opinions of scholars, scientific works, papers, and magazines), tertiary legal materials (dictionaries and the Internet), and legal research sources of primary legal materials consist of legislation, record- official records or minutes in the making of legislation and the decisions of judges and secondary legal materials in the form of all the publicity about the law that are not official documents. Publication of the law include text books, law dictionaries, law journals, and the comments of the decision by the court.Based on this research can be concluded, the crime of rape with homicide is an act of deed unison. Rape as a criminal offense under Article 285 of the Criminal Code is: “ Whoever by force or by threat of force a woman not his wife have intercourse with him, because of rape, shall be punished with imprisonment for twelve years”. Element behavior “taking the life” of others, show that the crime of murder is a substantive criminal offense, which is a criminal offense that prohibits certain consequences (as a result of prohibited or due to constitutive / constitutief gevolg). Judge’s decision is in conformity with the act of deed unison (Concursus Realist or Meerdaadse Samenloop). Because the deed is done by unison with continuing act the decision imposition was already in accordance with the concepts and theories of criminal law and in accordance with concursus that is the basis for consideration. The judge in the decision of justice in Case Decision No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby he decided by a panel of judges with a second charge then it is true that the Public Prosecutor to use Article 340 of the Criminal Code article 338 of the Criminal Code subsidiary; Article 285 of the Criminal Code; Article 2 paragraph (1) of Law No. 12 of 1951.Keywords: Rape, Murder, Deeds Unison.
UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst) Kusumawardhani, Wini; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47786

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsi AbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Fakih, M. Hufron; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58873

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan membahas pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan perlindungan secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pedekatan perundangundangan dan konsepsual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di sosial media atau di website aparat penegak hukum serta penegakan hukum atas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang belum dilakukan dalam praktik hukumnya, sehingga Anak tidak mendapat perlindungan.Kata Kunci:  Anak,Pengungkapan Identitas Anak, Aparat Penegak Hukum.AbstractThis research aimed to discuss the disclosure of children’s identity by law enforcement officials and law enforcement against the actions taken. The research method used is normative with prescriptive properties. This research approach is a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study indicate the form of disclosure of children’s identities carried out by law enforcement officials both on social media or on websites of law enforcement officials as well as law enforcement on disclosure of children’s identities by law enforcement officials that have not been carried out in legal practice, so that children are not protected.Keywords: Children, Identity Disclosure Children, Law Enforcement Official.
Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography Siringoringo, Jomastin Hegel
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i2.71560

Abstract

This research aims to determine the extent of criminal law regulation in the prevention of cyberpornography crime in Indonesia and the application of criminal law carried out by the police in the process of Investigation and action to overcome. This study uses normative legal research methods, which are descriptive and applied by using primary legal materials and secondary legal materials analyzed by deductive logic reasoning method. The technique of collecting legal materials used is the study of literature. This study also inventoried various laws and regulations, namely the Criminal Code, Telecommunications Law, broadcasting Law, Film law, Press Law, ITE Law and pornography law. In anticipating the crime of cyberpornography, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the pornography law for a temporary period of time because in Indonesia there is no legislation that regulates this crime comprehensively and expressively verbist. 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KASUS PENGGUNAAN ALIRAN LISTRIK DI LAHAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KABUPATEN NGAWI Budianto, Khafidz Abdulah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i2.70816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan dalam kasus penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi beserta dengan bagaimana upaya dalam penanggulangan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Ngawi, PT PLN ULP Ngawi, dan Petani di Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadi tindak pidana tersebut berasal dari dua faktor. Faktor internal berupa adanya kelalaian dan kurangnya kesadaran pada diri pelaku. Faktor eksternal berasal dari luar dan turut mempengaruhi pelaku berupa berupa maraknya hama tikus, kemudahan dalam membuat jebakan listrik serta ketidaan aturan terkait penggunaan jebaakan listrik. Upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana. Adapun tantangan dan hambatan yang terjadi yaitu masih banyaknya petani yang memasang jebakan listrik serta belum adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan jebakan tersebut.

Page 16 of 26 | Total Record : 255

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue