cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 14   15   16   17   18 
PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst) Danang Adi Nugraha; ' Supanto; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40495

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat prskriptif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif dan represif serta mengatur mengenai tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM menerapkan teori identifikasi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (PT Giri Jaladhi Wana), namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT Imaji Media).Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.AbstractThis study is intended for knowing the system of corporate criminal liability, corporate criminal prosecution within corruption criminal act, and the application of principles of corporate criminal liability that applied in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, but was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst.This study is a normative legal research, prescriptive by using of legal material sources, either in the form of primary and secondary legal materials.The technique of collecting legal sources in this study wasobtained through the study of literature which was next analyzed by usingof deduction technique based on deductive reasoning method. The results of this study is the Article Number 20 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 21 of 2001 about Corruption Eradication that has a purpose of punishment against corporation that preventive and repressive, and it alsoregulate three forms of corporate criminal liability system. The next is about the principle of corporate criminal liability in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM which applying the identification theory to charge the corporate criminal liability upon PT GiriJaladhiWana, but this theory was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. in the same case upon PTImaji Media..Keywords: Corruption criminal act, corporate criminal prosecution, corporate criminal liability.
TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Rizky Amalia R; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47398

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang  dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai  aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.Kata Kunci : Debt Collector; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.AbstractThis study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit  collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.Keywords : Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.
HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL Naufal Nabawi Basworo; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47412

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang didapati serta upaya apa yang dilakukan  oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap   penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya  untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Permasyarkatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatankan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National  Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board.  The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against  narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying  to  submit  a  revision  of  Law  Number  35  of  2009  on  Narcotics  to  the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.
PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE) Siti Nadhiroh; , Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58963

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the criminal of job training on children who commit criminal  of  copulation  in  The  District  Court  of  Muara  Enim  Case  Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre is it proper with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice. This research used normative legal research with prescriptive and applied characteristic. This research used case approach. The legal materials consists of primary legal materials and secondary legal materials. The legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive syllogism law method. Based on the results of the research, the author can conclude that the criminal of job training in The District Court of Muara Enim Case Number 13/Pid.SusAnak/2020/PN Mre in the form of job training for 2 (two) months incompatible with the Act Number 11, 2012 article 78 paragraph (2) about system child criminal justice which states that job training is imposed for a minimum of 3 (three) months and a maximum of one year. The provision of time is used as a benchmark for children to master the criminal skills of job training to the fullest, discipline and work ethic can be embedded well in children, and can be restore the child's psychological condition. The decision that impose a job training on a child below the minimum time will be not effective.Keyword: Criminal Job Training; Children; Copulation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 78  Ayat  (2)  Undang  Undang  Sistem Peradilan Pidana  Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pidana pelatihan kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN Mre berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan pidana pelatihan kerja di kenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan waktu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur Anak untuk menguasai keterampilan pidana pelatihan kerja secara maksimal, kedisiplinan serta etos kerja dapat tertanam baik pada diri Anak, dan dapat memulihkan kondisi psikologis Anak. Putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak di bawah batas waktu minimal maka tidak akan efektif.Kata kunci: Pelatihan Kerja; Anak; Persetubuhan
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (STUDI PUTUSAN HAKIM : 267/PID.B/2012/PN.KB.MN) Jihad Afghan Garuda Mataram
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40550

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemalsuan obat dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan suatu perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriptif dengan jenis data sekunder, yaitu data pustaka melalui literatur serta peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemalsuan obat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulsi lakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP Pasal 386 Ayat (1). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 dalam hal pelakunya korporasi. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir a, diancam dengan sanksi administrasi (Pasal 8 Ayat (4)), serta sanksi pidana (Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63); Pasal 19 Ayat (1), diancam dengan sanksi perdata (Pasal 19 Ayat (2)) serta sanksi administrasi (Pasal 60).Kata Kunci : Pemalsuan Obat, Pengedaran Obat, Obat Yang Tidak Memenuhi Standar.AbstractThis research aims to find out the regulation of medicine falsification in Indonesia’s Positive Law and to find out law implementation of the criminal offense of drug or medicine distribution that do not meet the standards in imposing a criminal case. This study belongs to a normative research that is prescriptive in nature using secondary data type, that is, the literary data constituting the literature and law and ordinance relevant to the medicine falsification. In this research, the technique of collecting data used was literary study. Technique of analyzing data employed was qualitative data analysis one. Considering the result of research the writer had done, it can be found that the regulation of medicine falsification criminal action is regulated in several laws and ordinances including in the Article 386 Clause (1) of KUHP (Penal Code). Than it is regulated in the Article 196, 197, 198, of Act Number 36 of 2009 about The Health, and Article 201 of Act Number 36 of 2009 about The Health that in the case the actor is corporation. It is also regulated in the article 8 Clause (1) item a of Act Number 8 of 1999 about The Consumer Protection, threatened with the administration sanction (Article 8 Clause (4)), also (Article 62 Clause (1) and Article 63); Article 19 Clause (1), threatened by the civil sanction (Article 19 Clause (2)) as well as admiistration sanction (Article 60).Keyword : Medicine/ drugs falsification, medicine/ drugs distribution, Medicine/ drugs which not standards.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47728

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR) Aguita Bintang Murtika Sari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40580

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan  adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyertaan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut yang sebetulnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Concorsus Realis.Kata Kunci: Pencucian Uang, Perjudian Online, Penyertaan.AbstractThe aim of this research is to find out and review the form of Participation in Money Laundering known from the proceeds of online gambling practice and reviewing the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,by presenting major premises that applied ini minor premises. The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator, Lucas Atjep Soegandi as the charged has been found guilty of Money Laundering as a continual and less precise act because Money Laundering is Concorsus Realis.Keywords: Money Laundering, Online Gambling, and Participation.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR CIU DI KABUPATEN SUKOHARJO DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Bunga Arini
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40599

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar minuman keras jenis ciu di Kabupaten Sukoharjo dalam Putusan Nomor 7/Pid.S/2017/PN.Skh yang dijatuhi hukuman denda dan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Satpol PP dalam mencegah peredaran minuman keras jenis ciu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pada perkara dengan Nomor Putusan 7/Pid.S/2017/PN, Majelis hakim  Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan pidana pada terdakwa yang dianggap secara sadar dan sengaja mengedarkan ciu dan perbuatanya melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Upaya preventif pemerintah  Kabupaten Sukoharjo dalam memberantas peredaran ciu di wilayahnya dilakukan dengan mengarahkan Satpol PP selaku pemegang wewenang untuk menegakan Peraturan Daerah, yang dilakukan dengan upaya berupa pengawasan dan penindakan terhadap pengedar ciu.Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Minuman Beralkohol, Ciu, Peraturan DaerahAbstractThis study aims to find out how criminal responsibility to the dealers of ciu Sukoharjo regency reviewed from regional regulation number 7 on 2012 on control, distribution, and sales of alcohol beverages and how preventive efforts undertaken by the government of Sukoharjo Regency in preventing the circulation of liquor type ciu regency reviewed from regional regulation number 7 on 2012 on control, distribution, and sales of alcohol beverages.The kind of research used in this research is a normative-empirical and descriptive legal research.The type of used data is primary data and secondary data. The source of  primary data  is direct interview  with related parties of the research. The sources of secondary data are court decision of Sukoharjo,literature, regulations, journals, articles and materials from the internet and other related sources.Technique of  data collection that be used are field studies which directed to the object of research and literature study to obtain theoretical basis related to the research.Based the result of the research and discussion concluded that In the Case No. 7 / Pid.S / 2017 / PN , the judges of the Sukoharjo District Court sentenced the defendant to conscioussly and deliberately circulated the iu and his actions violated Article 32 Paragraph (2) of Sukoharjo District Regulation Number 7 of 2012 on on control, distribution, and sales of alcohol beverages. Efforts Preventive Sukoharjo District Government in combating ciu circulation in the region is done by directing Satpol  PP as the holder of authority to enforce the Regional Regulations, with doing supervision and action against ciu dealers.Keywords: Criminal Responsibility,  Alcohol, Ciu, District Regulation
HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM Nur Ainiyah Rahmawati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32002

Abstract

AbstractThe number of misdemeanor cases among people who sued to the realm of the courts in recent times, have seized the attention of the general public. Cases were classified as misdemeanors like theft causes many losses were mostly done by poor people who do not know about the law. Although there anyway because of the economy in a pinch. But in fact, the Indonesian criminal justice system still lacking empirical aspects of implementing the objectives of the law are the rule of law, justice and expediency. All three are still difficult to implement. The purpose of this paper is to review the principles of criminal law as related remedium ultimum reality in society. The method used in this study is a socio-legal approach that is qualitative, based on the literature and cyber media. With this approach, this paper uses two approaches, namely the social approach and normative juridical approach. Writing is concluded that in the present conditions, criminal law no longer reflects the principle ultimum remedium, but rather the principle of Primum remedium. Therefore, the function of law enforcement officers should have been able to use a settlement out of court undertakings to reduce the accumulation of cases in court is also due to limited human resources to handle such cases.Key words: criminal law, the principle of ultimum remedium, law enforcement officers
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS PUNGUTAN LIAR (STUDI PUTUSAN NOMOR. 19/PID/TPK/2012/PN.TK) Dewi Puji Rejeki; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40618

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/ TPK/2012/PN.TK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah  menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Korupsi sudah berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Hal ini menunjukkan nilai luhur suatu individu atau yang disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat termasuk tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, namun kebanyakan kasus pungutan liar yang tidak diproses atau di biarkan saja, terlebih bukan hanya tidak di proses di Pengadilan namun biasanya oknum yang terbukti  melakukan pungutan liar hanya akan dikenai sanksi atau tindakan dari instansi terkait. Maka dari itu belum ada tindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannnya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar.AbstractThis research aims to know the application of eradication laws of Corruption criminal acts against criminal acts of corruption with the illegal levies mode on the verdict number. 19 / PID / TPK / 2012 / PN.TK. This research is a descriptive normative research. This research is conducted in the library of Universitas Sebelas Maret Surakarta. The type of data used is secondary data consisting of primary law and secondary law materials. Data collection technique used is literature study of legislation, books, and so on. Data analysis technique used is deductive syllogism method. The criminal act of corruption in Indonesia has entered into all aspects of the nation’s life. Corruption has developed among the upper class to lower class. It shows that the noble value of an individual called as moral has decreased. The absence of an individual’s awareness of ethics and the rule of law prevailing has increased corruption, including corruption with illegal levies. Myriad illegal levies case occurred in Indonesia, but cases of illegal levies are not processed or ignored, not only in court proceedings but usually the person who proved to do illegal levies will only subject to sanctions or actions from the relevant agencies. Thus there has been no decisive action against the perpetrators of the illegal levies criminal act. Legal consideration of the judges used in deciding the criminal acts of corruption with the mode of illegal levies on behalf of the defendant’s assertion was based Farid Wijaya the 3rd alternative, namely article 11 Law No. 31 of the year 1999 about the eradication of Corruption Criminal acts as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 year of the eradication of criminal acts of corruption. The remission of  penalty that is given for the defendant looks with criminal detention of imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp RP 50,000,000 (fifty million rupiah) with provisions in the fine is not paid changed with criminal confinement for 2 (two) months. So the application of the legislation the eradication of criminal acts of Corruption less optimally applied especially in cases of criminal acts of corruption with the illegal levies mode of the verdict number. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Keywords: Criminal Acts of Corruption, Illegal Levies.

Page 16 of 28 | Total Record : 271

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue