cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 16   17   18   19   20 
Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Pada Situs Kencan Online Tinder Gabrielle Delfiani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.72367

Abstract

The rapid development of technology has made human life inseparable from activities on the internet and social media so that it will open up opportunities for crime. According to POLRI data in 2020 there were 937 cases that occurred on the internet with 473 cases of hate content and hate speech, followed by online fraud with 259 cases and pornographic content with 82 cases. The government then issued Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The variety of social media makes cybercrime more likely to occur, one of which is fraud on the online dating application Tinder. This research uses a normative legal method in which research will be carried out by examining library materials or secondary data through literature studies that are relevant to the cases raised as well as the internet, journal articles and electronic media. The results of the study reveal that cases of fraud in online dating applications on Tinder are crimes committed via the internet and the legal rules are contained in article 378 of the Criminal Code (KUHP) and if fraud occurs in cyberspace or online then you can use article 51 paragraph (1) jo article 35 paragraph  Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).
Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Antara Indonesia dan Singapura Mohamad Galuh Prasetyo; Dian Esti Pratiwi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.75300

Abstract

Setiap negara di dunia dalam praktiknya memberikan tanggapan yang berbeda beda mengenai kegiatan prostitusi yang dianggap sebagai tindak pidana. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana menurut undang undang dimasing masing negara. Namun kedua negara memiliki perbedaan dalam pengaturan prostitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan akan pengaturan prostitusi dalam masing masing negara. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian doctrinal, Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan sifat preskriptif demi menemukan jawaban atas isu hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan undang undang (statute approach). Penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini ditemukannya perbedaan akan peraturan di Indonesia dan Singapura. Melihat hal ini dapat diketahui bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan prostitusi terhadap cacat mental, maupun menyebutkan secara tersurat larangan akan rumah bordil. Melihat atas hukum Singapura maka dapat ditemukan pengaturan akan kedua hal ini.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 09-K/PM.III-13/AD/II/2012) Hima Y.P, Candra; Puspaningtyas, Siska
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32008

Abstract

AbstractFlourishing drug offenses even actors as if do not want to know if there are criminal sanctions that would accompany the military is no exception. Military members who commit drug crimes, other offenses sentenced based on Narcotic Law, Military Court judge can impose additional punishment in the form of dismissal from military service or demotion. The research method used here is a normative legal research methods that use secondary data types. Secondary data obtained through the study of literature, such as a legal instrument in the form of legislation, books, publications of various organizations, reports and documents relating to the matter under investigation. Consideration of the results of research in military judge dropped criminal charges against the doers do not consider the amount of evidence, but considering the quality (class of drugs) and evidence that the defendant possessed narcotics offenses. Should the number of items of evidence to be considered in imposing the severity of criminal charges against the doers and not just because of the evidence obtained belong to one particular class of drugs.Keywords: crime, drugs, military
Kajian Hukum Deradikalisasi Melalui Sistem Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia Zufar Maulana Ar-Razaq
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i2.90196

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary dan transnasional. Penanganan narapidana terorisme memerlukan perhatian yang khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ratio legis pengaturan deradikalisasi bagi narapidana terorisme dan model pelaksanaan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif. Temuan hasil penelitian ini diketahui bahwa ratio legis pengaturan deradikalisasi bagi narapidana terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah adanya hubungan paham radikalisme dengan tindak pidana terorisme, dasar pertimbangan filosofis berupa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dasar pertimbangan sosiologis berupa pencegahan penyebaran paham radikal, dan dasar pertimbangan yuridis berupa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Adapun model pelaksanaan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme berupa kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya integrasi beberapa tahap deradikalisasi dalam standar pembinaan bagi narapidana terorisme.
IMPLIKASI PENERAPAN TEORI VICTIM PRECIPITATION TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN Jeny Rahmadani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.101029

Abstract

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS OLEH KARL MARX Mukaromah, Dwi Asri; Indira Kusuma, Lintang
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32334

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Saat ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Tindak Pidana Korupsi dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, salah satunya hukum pidana dan kriminologi. Sebagai suatu ilmu yang salah satunya mempelajari faktor penyebab dilakukannya suatu kejahatan, terdapat suatu ajaran yaitu ajaran sosialis oleh Karl Marx. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana korupsi ditinjau dari ajaran sosialis oleh Karl Marx. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan kasus yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim. Ajaran sosialis oleh Karl Marx, ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan  sebab  akibat.  Kejahatan  yang  dilakukan  didasari  oleh  kebutuhan  ekonomi,  sehingga seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup tidak melakukan kejahatan. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, korupsi justru marak dilakukan oleh orang-orang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sehingga faktor ekonomi menurut ajaran sosialis Karl Marx bukan merupakan faktor penyebab dilakukannya segala bentuk kejahatan.Kata Kunci: Korupsi, Kriminologi, Karl Marx
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hanifa Fathia Hani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.88614

Abstract

Abstrak: Lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan negara Indonesia. Pencemaran lingkungan menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan berdasarkan UU PPLH dan kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH memberikan hak ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban pencemaran. Namun, pelaksanaan UU PPLH menghadapi kendala seperti keterbatasan penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan UU PPLH dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban pencemaran lingkungan di Indonesia.  Kata Kunci: Kendala Perlindungan Hukum; Pencemaran lingkungan; Perlindungan hukum  Abstract: The environment is a gift of God that is important for the welfare of the people and the country of Indonesia. Environmental pollution is a serious problem that threatens human health and the balance of the ecosystem. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) serves as the main legal basis in protecting people's rights to a healthy and safe environment, as well as establishing obligations for business actors to preserve the environment. This research uses a qualitative approach with a normative juridical analysis method to explore legal protection for victims of environmental pollution based on the PPLH Law and obstacles in its implementation. The results show that the Environmental Law provides rights to compensation, rehabilitation, and recovery for victims of pollution. However, the implementation of the Environmental Law faces obstacles such as limited law enforcement, lack of public awareness, and inter-agency coordination issues. Overcoming these challenges requires increased capacity of law enforcement, better coordination, and increased public awareness. With coordinated efforts and commitment from all parties, it is expected that the Environmental Law can provide fair and effective legal protection for victims of environmental pollution in Indonesia.  Keywords: Legal Protection Constraints; Environmental pollution; Legal protection
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAWAT DALAM KELALAIAN PEMBERIAN OBAT TERHADAP PASIEN Evan Janitra Adiwangsa
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i3.73398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus kelalaian pemberian obat terhadap pasien dan bagaimana pertanggungjawabannya jika dilihat dari hukum pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana Kesehatan dalam putusan perkara nomor 75/Pid.Sus/2019/PN. Mbo. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa oleh karena tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindakan medis sehingga mengakibatkan korban Alfa Reza meninggal dunia sehingga unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa. Karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan adanya pembaruan Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika berpatokan pada pasal tersebut maka pidana yang dijatuhkan maksimal penjara 5 (lima) tahun
Ancaman Sanksi terhadap Tindak Pidana Aborsi oleh Anak di Bawah Umur Mahanani Sekar Azzahra
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99278

Abstract

Kenakalan remaja dapat menyababkan kehamilan tidak diinginkan pada Anak, kehamilan tersebut dapat berujung pada aborsi. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan yang dilakukan dengan sengaja (abortus provocatus). Penyelesaian perkara Anak yang melakukan tindak aborsi merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang memiliki ancaman pidana lebih rendah, termuat dalam Pasal 427 yang menyatakan ancaman pidana penjara maksimal yang diberikan kepada perempuan yang melakukan tindak aborsi menyalahi peraturan perundang-undangan adalah 4 (empat) tahun dan dalam ketentuan UU SPPA, Anak dijatuhi ½ dari ancaman maksimal pada orang dewasa, sehingga 2 tahun pidana penjara adalah sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Anak. Orang tua memiliki peranan penting dalam mencegah Anak untuk melakukan tindak aborsi, pembekalan pendidikan seksual sejak dini dari lingkungan pertama (keluarga) sangat diperlukan guna memberikan Anak pengetahuan dan bekal yang dapat digunakan untuk menilai mana yang baik dan buruk dimasa depan.
Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Yayasan KAKAK Surakarta Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial roseana elha wartono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.83022

Abstract

Kajian ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta dalam upaya pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta yaitu ada 3 (tiga) macam diantaranya adalah pendampingan kesehatan, pendampingan melalui proses hukum, dan pendampingan rehabilitasi sosial.

Page 18 of 26 | Total Record : 255

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue