Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
271 Documents
<![CDATA[Legal Protection For Victims Of Cyber Crime Hacking Through Online Games According To Indonesian Regulations ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69292
<![CDATA[This research aims to examine the problem of legal protection of personal data in online game accounts according to regulations in Indonesia. This research is a prescriptive normative legal research. This research uses a statutory approach. The data collection technique used by this research is literature study because this research uses secondary data as a source of research data whose sources are primary and secondary legal materials. This research uses qualitative data analysis techniques with a deductive thinking process. From this research, it is known that the regulations of cyber crime of hacking in Indonesia, in addition to formulating the criminal act, also formulates the legal protection of the cyber crime hacking victims. In general, the form of legal protection given to the victims of cyber crime hacking has the right to file criminal charges (procedural right). In addition, victims of cyber crime are entitled to restitution or compensation. In the case of hacking through online games, players whose accounts are stolen have the right to report the case to the authorities and are entitled to compensation from the online game developers in the form of a new account or whatever is stated in the EULA (End-User License Agreement) of the online games.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Siti Zulaika Wulandary]]>;
<![CDATA[Rehnalemken Ginting]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47744
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor pola asuh keluarga. Terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana disebabkan faktor tersebut membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulanginya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait lainnya.Kata Kunci : Kekerasan Seksual terhadap Anak, Kriminologi.AbstractThis research is aimed at finding out factors causing sexual abuse against children in South Tangerang and what efforts been done by the law enforcer in preventing the crime experienced by the children in South Tangerang. This research is qualitatively empirical law study and using a qualitative approach. The primary data for this research is interview and the secondary data is bibliographical references. The data then collected through both field and bibliographical study. The analytical technique used in this research is interactive model of analysis which this technique used, combine, and sorted the data from 2 field research and examined it with the law theory from bibliographical research. This study showed that there are some factors causing sexual abuse against children in South Tangerang. The first is sexual deviation which is paedophilia, the second factor is pornography and the third one is lack of parenting skill. From the factors mentioned above that caused sexual abuse against children, it is suggested some countermeasures efforts which consists of preventive and repressive efforts conducted by the Police and The Women and Children Protection Centre in South Tangerang. Keyword : Sexual Abuse against Children, Criminology.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Kasus No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg) ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama]]>;
<![CDATA[' Sulistyanta]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58847
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the basis for judges’ considerations in imposing sentences below a special minimum, and the accuracy of imposing crimes under that specific minimum. This article uses a type of normative legal research that is applied prescriptive in nature and uses a case approach. This paper has primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique of using data in the article is through library research, and uses qualitative data analysis techniques. Criminal charges by judges against narcotics offenders are among the minimum limits in accordance with Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg, the verdict handed down by the judge caused problems due to the difference in article 112 paragraph (1) and article 127 paragraph (1) which regulates imprisonment. The results of this study indicate that in the 2017 Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA), the sentences listed in Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) are equivalent to 2 (two) years in prison.Keywords : narcotics; verdict imposition.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dan ketepatan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan, dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik penggunaan data dalam artikel adalah melalui studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah di antara batas-batas minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2017, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) disetarakan yaitu sebanyak 2 (dua) tahun penjara.Kata kunci : penjatuhan pidana, kasus narkotika, sanksi pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw) ]]>
<![CDATA[Mutia Puspita Devi]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40737
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw pelaku dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Sesuai asas lex specialis derogat legi generali maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1). Pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP karena SKHUN merupakan akta autentik. Pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat Concurcus Idealis, sehingga yang digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan pada Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, ijazah dan SKHUN palsu, penerapan sanksiAbstractThis study aims to determine the criminal liability against forgery of diploma and National Certificate of Examination Results or called SKHUN and the application of criminal sanctions in Decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw have as according with the criminal law or not yet. This research is normative legal research which is prescriptive. The research approach used that statute approach and case approach. Types of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary. The technique used in this research is the study of literature. The analysis technique used is the deductive method. The results showed criminal liability against forgery of diplomas and SKHUN conducted qualified criminal liability. In the decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw perpetrators declared guilty of forgery and violating Article 263 paragraph (1) of Criminal Code, but forgery of diploma had been set on Law No. 20 of 2003 on National Education System Article 67 paragraph (1). According the principle of lex specialis derogat legi generali then used is the rule in Article 67 paragraph (1). Forgery of SKHUN more appropriate to use the provisions of Article 264 paragraph (1) Criminal Code because SKHUN is an authentic letter. Forgery of letter such as fake diplomas and SKHUN arranged in two criminal rules then there Concurcus Idealist, so used are the toughest legal rules that the rules in Article 67 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2003 on National Education System.Keywords : criminal liability, fake diplomas and national certificate of examination results, application of sanction]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Novia Kusumastuti I.P.]]>;
<![CDATA[Astri Dyah Utami]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40474
<![CDATA[AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku. Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Tidak hanya pengemudi saja yang bertanggungjawab atas akibat dari kecelakaan lalu lintas, dalam hal kendaraan umum, perusahaan angkutan umum juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga tanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata kunci: Kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab, pertanggungjawaban pidana.AbstractCar accident is an event which occurs due to negligence of the offender. Causing material losses is needed and can injured people and fatalities. Car accident caused by 4 (four) factors, namely the people factor, vehicles factor, road factor and environmental factors / weather. Not only the driver who is responsible for the consequences of car accidents, in terms of a public vehicle, public transport companies are also obligated to responsible from criminal responsibility to compensate for the loss. It all has already mentioned in provisions of act No. 22 of 2009 about Traffic and Public Transportation and provisions criminal sanctions in The Book of The Act of Criminal Law.Keywords: Car accident, causal factor, criminal responsibility.]]>
<![CDATA[KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TINDAK PIDANA CRACKING SISTEM OPERASI WINDOWS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Christiara Febriliani]]>;
<![CDATA[' Ismunarno]]>;
<![CDATA[Diana Lukitasari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47377
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana cracking sistem operasi Windows di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana cracking merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP. Tindak pidana cracking sistem operasi Windows telah merugikan pihak pemerintah dan perusahaanMicrosoft. Pengaturan mengenai tindak pidana cracking secara khusus telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) juncto Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut masih terjadi dan penegakan hukumnya belum optimal karena faktor penyebab dan modus operandi yang belum diteliti secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana cracking sistem operasi Windows ini adalah karena faktor ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat dan hukum. Tindak pidana cracking ini memiliki modus operandi yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya karena menggunakan sarana teknologi yang semakin canggih. Modus operandi yang digunakan terdapat 2 (dua) macam yaitu cracking secara langsung dan tidak langsung.Kata kunci: Cracking, Sistem Operasi Windows, Modus OperandiAbstractThis study aims to determine the causes and modus operandi of the crime of cracking the Windows operating system in the province of Yogyakarta Special Region. This study is a descriptive empirical research. The research approach uses a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Collection techniques used were legal materials through interviews, questionnaires, and literature. Legal analysis using qualitative methods. Cracking criminal act is a criminal offense specifically for regulated outside the Criminal Code. The criminal act of cracking the Windows operating system has been detrimental to the government and Microsoft.Arrangements regarding the crime of cracking specifically been regulated in Article 30 Paragraph (3) in conjunction with Article 46 Paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 as amended by Act No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. The offense is still going on and the law enforcement is not optimal because the causes and modus operandi that has not been specifically studied. Based on the results of the study the underlying causes of the crime of cracking the Windows operating system this is due to economic, social and cultural, and legal communities. This cracking criminal offense has a different modus operandi of criminal acts in general because it uses increasingly sophisticated means of technology. The modus operandi usedthere are two (2) types of cracking directly and indirectly.Keywords: Cracking, Windows Operating System, Modus Operandi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MEREK CELANA CARDINAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.) ]]>
<![CDATA[Khalisha Olva Aldisa]]>;
<![CDATA[' Rofikah]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40492
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhi putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga tidak memutus lebih dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Kata Kunci: Penegakan hukum, pemalsuan merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.AbstractThis research aims to know the law enforcement is done by the judges of the District Court of Surakarta in the criminal acts of the trademarks and to know whether the enforcement of the law that was done by the judges in the District Court of Surakarta is in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks. Research drawn by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge’s verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques. The conclusions from this research is the enforcement of the law that was done by the judges of the District Court of Surakarta in settling the case No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. have been in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks and Criminal Procedure Code. The judge in the condemn the verdict, consider the factors that ease from the accused. The judge also not deciding more than the maximum threat that there is in Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks.Keywords: Law enforcement, counterfeit the trademark, Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks.]]>
<![CDATA[FAKTOR YANG MENDORONG PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS UNTUK TUJUAN ABORSI DI KABUPATEN SRAGEN ]]>
<![CDATA[oga Yudha Wira U]]>;
<![CDATA[Rehnalemken Ginting]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47395
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong tindak pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat aborsi yang ada di kabupaten sragen terkait maraknya peredaran obat keras jenis Cytotec di internet yang disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan. Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, metode empiris yaitu dengan observasi atau penelitian secara langsung wawancara dan studi dokumentasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data. Sehingga dapat mengetahui faktor pendorong tindak pidana penyalahgunaan obat keras dan proses penegakan hukum beserta hambatan yang dialami Kepolisian Resor Sragen terkait penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat keras dengan tujuan menggugurkan kandungan merupakan Tindakan pidana, penggunaan obat jenis Cytotec tidak boleh sembarangan,. Proses mendapatkannya pun harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Obat Cytotec tergolong Obat Daftar G yaitu obat keras, karena mengandung zat misoroptol yang berbahaya terhadap janin dan ibu hamil. Oleh sebab itu penulis menganggap perlunya penulisan hukum untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan dan penegakan hukumnya beserta hambatan yang dialami kepolisianKata kunci : Faktor Pendorong, Penyalahgunaan Obat, AborsiAbstractThis study aims to determine what factors drive the abuse of hard drug abuse for abortion purposes as well as law enforcement against abortion drug abuse in Sragen district related to the rampant circulation of Cytotec type of hard drugs on the internet that are misused for abortion. This type of research used in this study is to use empirical research methods, the empirical method is by direct observation or research interviews and documentation studies directly to the field in order to obtain data. So that they can find out the driving factors behind the misuse of hard drugs and the process of law enforcement along with the obstacles experienced by the Sragen District Police regarding drug abuse. Misuse of hard drugs with the aim of aborting the womb is a criminal act. The process of obtaining them must go through procedures set out in the law. Cytotec drugs are classified as List G drugs, which are hard drugs, because they contain misoroptol which is dangerous to the fetus and pregnant women. Therefore the authors consider the need for legal writing to find out the causes of misuse and law enforcement along with the obstacles experienced by the policeKeywords : Driving Factor, Drug Abuse, Abortion]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Berthon Jonathan]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40536
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pada kasus merek memory card merek “V-GEN” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif bersifat preskripstif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam perkara nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 94 yaitu memperdagangkan barang yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang sejenis.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan MerekAbstractThis research method aims to understand its application the law enforcement in the case of conterfeiting memory card trademark “V-GEN” on the Central Jakarta First Intance Court. This study was a prescriptive doctrinal legal research. The approach taken is historical approach, statute approach and case approach. The law material source used primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was deductive syllogism. Based on research results can be concluded Law enforcement of a cirminal act case number 1483 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.PST has been in accordance with aRI’s Act Number 15 of 2001 about Trademark. Namely the trading of goodsshould be suspected or suspected violations of the use of a sign of the results of the same brand as a whole with a brand owned by other parties to goods which are similar.Keywords: Criminal Act, Conterfeiting Trademark]]>
<![CDATA[KAJIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2019/PN.SKT ]]>
<![CDATA[Hanif Muhammad Rifa’i]]>;
<![CDATA[' Supanto]]>;
<![CDATA[Budi Setiyanto]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47414
<![CDATA[AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana perjudian Capjikia yang terjadi di wilayah kota Surakarta dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 2/Pid.B/2019/Pn. Skt yang kurang tepat, karena majelis hakim berpedoman dalam menjatuhkan putusannya terkait dengan kasus ini dengan Pasal perjudian yang kategorinya tidak sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi. Berdasarkan kronologi kasus yang dituliskan, pelaku menyediakan jasa permainan judi capjikia sebagai mata pencaharian bukan untuk menyediakan jasa judi kepada khalayak umum seperti yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang dalam faktanya pelaku memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia jadikan sebagai mata pencahariannya sehingga Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini tidak sesuai dengan apa yang di dakwakan dan pasal yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian lebih memenuhi kategori atau unsur perjudian dalam perkara ini.Kata kunci : Hukum; Tindak Pidana; Perjudian AbstractThis legal research aims to find out the application of Capjikia gambling criminal act which occurred in the Surakarta city area in Decision Number 2/Pid.B/2019/Pn.Skt This study uses normative legal research methods with the nature of prescriptive research. The approach used is the legislation approach and case approach to the types and sources of research data used, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using library studies. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns.. The results of this study are the application of articles by the Surakarta District Court Judge in deciding Decision Number: 2/Pid.B/2019 Pn. Skt is not quite right, because the panel of judges is guided by the decision rendering related to this case with the gambling article whose category is not in accordance with the chronology of the case. based on the chronology of the case written, the perpetrators provide capjikia gambling game services as a livelihood not to provide gambling services to the general public as stated in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code with the element of providing opportunities for gambling games to the general public. In fact, the perpetrator gives an opportunity for gambling which he makes as his livelihood so Article 303 paragraph (1) item 2 does not correspond to what is alleged so that the right article to be used as a guideline in dropping this decision uses Article 303 paragraph (1) item 1 Criminal Code with an element of providing an opportunity for gambling games which serve as livelihoods is more fulfilling the categories or elements of gambling in this case.Keywords : Law; Criminal Act; Gambling]]>
