cover
Contact Name
Nurul Zahriani Jf
Contact Email
abdicendekiazia@gmail.com
Phone
+6282363776686
Journal Mail Official
abdicendekiazia@gmail.com
Editorial Address
Jalan Pendidikan Pasar XII Gang Sayang, Dusun II, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20371
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Published by Yayasan Zia Salsabila
ISSN : 29638968     EISSN : 29627923     DOI : -
Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat is a regular scientific journal published by by the Zia Salsabila Foundation, Education and Research Sector since 2022. Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, published four times a year in March, July, and November. Use Mendeley as a citation manager and use Plagiarism Checker & Turnitin as a filter for plagiarism. The focus and scope of Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat are on various problems in the field of education and Islamic studies, both as material objects and as formal objects. We invite scientists, academics, researchers, practitioners, and observers in various scientific fields (multidisciplinary) to publish the results of their service written in the format of their research (according to the template) in our journal, which focuses on articles including: 1. Real Job Lecture 2. Community Service 3. Practice Field Experience
Articles 496 Documents
Penguatan Sistem Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kearsipan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Berbasis Kerja Praktik Mahasiswa Nirwana Nirwana; Hukaima Alimiah; Ariskawati Dwi Putri; Rifkah Awaliah; A. Hadijah Sulfiyani A
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1376

Abstract

Sistem tata kelola administrasi perkantoran dan kearsipan merupakan aspek fundamental dalam menjamin efisiensi operasional, transparansi, serta akuntabilitas pada instansi pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penegak Peraturan Daerah (Perda) menghadapi tantangan tingginya volume arsip fisik maupun digital. Penelitian dan laporan ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis strategi penguatan tata kelola kearsipan dan administrasi melalui keterlibatan aktif mahasiswa Kerja Praktik (KP). Berdasarkan kerangka Teori Manajemen Perkantoran Modern, Daur Hidup Arsip (Life Cycle of Records), serta regulasi kearsipan nasional dan daerah, keterlibatan mahasiswa berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan (knowledge transfer) sekaligus akselerator pembenahan kearsipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kerja praktik partisipatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan staf pengelola kearsipan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang berhasil mengakselerasi proses reorganisasi pemberkasan dinamis, pemisahan arsip aktif-inaktif, pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA), inisiasi alih media digital (e-archiving), serta penataan ulang alur kerja fisik perkantoran. Penguatan ini terbukti meningkatkan kecepatan penemuan kembali dokumen (retrieval time) serta mengoptimalkan efisiensi ruang simpan kearsipan di instansi. Selain itu, kegiatan ini turut mengembangkan kompetensi teknis dan interpersonal mahasiswa secara nyata.
Perkembangan Kreativitas Ibu PKK melalui Pelatihan Resin Craft di Kelurahan Kenangan Baru Dwi Safitri Widiyawanto; Desi Karina Siregar; Deny Atmaja; Arief Aulia Rahman
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1377

Abstract

Ibu-ibu PKK Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, memiliki waktu luang dan potensi produktif, tetapi akses terhadap pelatihan keterampilan berbasis kerajinan tangan di tingkat kelurahan masih minim. Kegiatan ini bertujuan menggambarkan perkembangan kreativitas peserta selama pelatihan Resin Craft yang dilaksanakan Kelompok Resinergi, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pelatihan memakai pendekatan partisipatif melalui sosialisasi (15 September 2026), praktik terbimbing (22 September 2026), dan praktik mandiri (29 September 2026) dengan 13 peserta. Kreativitas dinilai dengan lembar penilaian lima aspek (kelancaran, keluwesan, keaslian, elaborasi, dan inisiatif; skor 1–4, total maksimal 20) oleh tim pelaksana pada kedua praktik, lalu dianalisis secara deskriptif dan dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Rata-rata skor kreativitas naik dari 13,23 (kategori Kreatif) pada praktik terbimbing menjadi 18,69 (Sangat Kreatif) pada praktik mandiri; seluruh peserta mengalami kenaikan (Z = −3,27; p = 0,001; r = 0,91), dan kenaikan terbesar terdapat pada aspek keaslian. Hasil ini menggambarkan perkembangan skor antartahap, bukan dampak pelatihan, karena tidak ada pretes kreativitas maupun kelompok pembanding dan penilaian dilakukan oleh tim pelaksana sendiri. Manfaat ekonomi produk masih berupa potensi yang perlu dikaji lebih lanjut.
Pelatihan Resin Craft sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Produk Kreatif bagi Ibu PKK Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Gheeta Valentini Day; Lasmida Malau; Maylaffaiza Maylaffaiza; Fharaziba Fhanzeli; Arief Aulia Rahman
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1378

Abstract

Ibu-ibu PKK Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, memiliki semangat berkegiatan yang tinggi, tetapi masih kekurangan pengetahuan untuk mengembangkan produk yang inovatif, estetik, dan sesuai kebutuhan pasar. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan membuat produk Resin Craft. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu PKK Kelurahan Kenangan Baru yang berjumlah 13 orang. Metode yang digunakan adalah pelatihan dalam tiga pertemuan pada 15, 22, dan 29 September 2026, yaitu sosialisasi, praktik terbimbing, dan praktik mandiri, dengan pengukuran pengetahuan melalui pre asesmen dan post asesmen serta penilaian hasil karya menggunakan lembar penilaian produk. Hasil kegiatan menunjukkan rata-rata nilai peserta naik dari 40,77 menjadi 88,46. Uji paired sample t-test menunjukkan peningkatan yang signifikan (t = 19,52; df = 12; p < 0,001) dengan N-Gain kelas 0,81 (kategori tinggi), dan 12 dari 13 peserta (92,3%) mencapai nilai minimal 80. Seluruh hasil karya pada empat jenis produk (gantungan kunci, asbak, sisir, dan coaster) berkategori baik hingga sangat baik dengan rata-rata skor 17,73 dari 20 (88,7%). Pelatihan ini terbukti membantu peserta memahami sekaligus mempraktikkan pembuatan Resin Craft dan membuka peluang pengembangan usaha kreatif di tingkat kelurahan.
Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Diana Sri Utami; Cintami Grece Novita Ramadani
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1379

Abstract

Bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan minim pengetahuan hukum yang kesulitan memperoleh pendampingan hukum yang layak. Dalam kondisi ini, advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran strategis untuk memberikan pendampingan, konsultasi, pembelaan, serta perlindungan hak-hak hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum melalui LBH serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis mencakup UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013, serta berbagai literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat melalui LBH tidak hanya terbatas pada kuasa hukum dalam jalur litigasi, tetapi juga mencakup konsultasi, pendampingan, edukasi hukum, penyelesaian sengketa nonlitigasi, hingga perlindungan hak asasi manusia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana dan tenaga hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta belum meratanya jangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara advokat, LBH, pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat guna memperluas akses terhadap keadilan secara menyeluruh.
Daya Ikat Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia: Kajian Normatif Humaira Hannani Harahap; Abd. Rahman Alwi Pase
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1380

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik hukum menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab profesional advokat dan kedudukan pedoman penggunaannya dalam penegakan kode etik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan daya ikat Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat Indonesia serta implikasinya terhadap kewenangan Dewan Kehormatan. Metode yang digunakan dipenelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundnag-undnagan dan konseptual, serta pendekatan perbandingan untuk menelaah pengaturan di negara lain. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualititatif dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman AI belum dapat dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Advokat Indonesia. Pedoman tersebut lebih tepat berfungsi sebagai acuan interpretatif dalam menerapkan kewajiban etik, bukan sebagai dasar mandiri penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik atau pembentukan norma pelaksana yang sah untuk memperjelas kewajiban verifikasi keluaran AI, perlindungan kerahasiaan klien, dan pertanggungjawaban profesional advokat.
Rekonstruksi Peran Advokat dalam Perspektif Maqasid Syariah Kajian Atas Kompetensi Syariah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Perlindungan Lingkungan Hidup Raprila Berliana Rahim Hasibuan; Febrianti Lingga
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1381

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji rekonstruksi peran advokat dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah khususnya terkait kompetensi syariah, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah digunakan sebagai landasan untuk memahami peran advokat dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat. Penguatan kompetensi syariah diharapkan dapat memperluas pemahaman advokat terhadap nilai-nilai hukum Islam dalam praktik profesional. Selain itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya mewujudkan akses keadilan yang setara, sedangkan perlindungan lingkungan hidup mencerminkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Rekonstruksi peran advokat diharapkan mampu mendorong praktik hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.
Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam Ghina Angelina Quraeny; Ainur Rahma
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1383

Abstract

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pendampingan hukum karena tidak mampu membayar jasa advokat secara mandiri. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu sarana yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut melalui pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai profesi hukum, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan advokat, bantuan hukum, keadilan, dan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa advokat mempunyai posisi penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, baik melalui pendampingan litigasi maupun nonlitigasi. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian bantuan hukum memiliki keterkaitan dengan nilai keadilan (al-'adl), persamaan (al-musawah), tolong-menolong dalam kebaikan (`al-ta'awun), dan perlindungan terhadap hak manusia. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum melalui LBH dapat dipandang tidak hanya sebagai pelaksanaan kewajiban hukum dan profesi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan hukum masyarakat.
Peran Advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memenuhi Hak Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Sabna Anggraini; Zakaria Ahmad Mrp
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1384

Abstract

Akses terhadap keadilan menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum karena setiap individu pada dasarnya mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Meskipun demikian, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masih menghadapi sejumlah kendala ketika hendak memperoleh pelayanan maupun pendampingan hukum. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai hukum, serta keterbatasan informasi mengenai lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Dalam keadaan demikian, advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mempunyai kedudukan penting dalam membantu masyarakat memperoleh dan mempertahankan hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan advokat dan Posbakum dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah, terutama karya Budi Sastra Panjaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak sebatas memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga mencakup peran sosial dalam mewujudkan keadilan melalui konsultasi, pendampingan, pembelaan, serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, Posbakum menjadi salah satu sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, konsultasi, maupun bantuan hukum. Peningkatan efektivitas kedua lembaga tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, pengembangan kemampuan paralegal, serta kerja sama antara advokat, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan.
Advokat sebagai Officium Nobile dalam Menjamin Akses Keadilan: Kompetensi, Bantuan Hukum, dan Advokasi Kepentingan Umum di Indonesia Sofia Zuhro Zein Pulungan; Nurlila Pratiwi
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1385

Abstract

Advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan karena tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai officium nobile yang mengemban tanggung jawab moral dan profesional dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat sebagai officium nobile dalam menjamin akses keadilan di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek kompetensi, bantuan hukum, dan advokasi kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan profesi advokat dan akses terhadap keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi advokat merupakan unsur penting dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, karena kualitas pendampingan sangat dipengaruhi oleh penguasaan pengetahuan hukum, keterampilan, dan integritas advokat. Di samping itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi sosial profesi advokat. Advokasi kepentingan umum juga menunjukkan bahwa advokat tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan klien, tetapi dapat berkontribusi dalam memperjuangkan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, prinsip officium nobile menempatkan advokat pada posisi yang memiliki tanggung jawab etis sekaligus sosial dalam mendukung terwujudnya keadilan. Penguatan kompetensi, akses bantuan hukum, dan orientasi pada kepentingan umum diperlukan agar profesi advokat dapat menjalankan perannya secara seimbang antara kepentingan profesional dan kepentingan masyarakat.
Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman tentang Ibadah Shalat di Kelas IV SD Negeri 004 Salak Kecamatan Bagan Sinembah Raya Suhaya Suhaya; Rukmana Prasetyo; Khairul Anwar
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan pemahaman ibadah sholat siswa di SD Negeri 004 Salak Kecamatan Basira, (2) metode yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan pemahaman ibadah sholat siswa, serta (3) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran guru PAI dalam meningkatkan pemahaman ibadah sholat siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman ibadah sholat siswa, yaitu sebagai pendidik, pembimbing, teladan, motivator, fasilitator, dan evaluator. Guru tidak hanya menyampaikan materi tentang ibadah sholat, tetapi juga membimbing siswa melalui pembiasaan dan praktik secara langsung sehingga siswa mampu memahami dan melaksanakan sholat dengan lebih baik; (2) metode yang digunakan guru PAI meliputi metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, praktik langsung, pembiasaan, pemberian keteladanan, serta evaluasi pembelajaran. Penggunaan berbagai metode tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam melaksanakan ibadah sholat; dan (3) faktor pendukung meliputi kompetensi guru, dukungan kepala sekolah, tersedianya sarana ibadah, kerja sama orang tua, serta antusiasme siswa. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan siswa, rendahnya motivasi sebagian siswa, serta kurangnya pembiasaan ibadah sholat di lingkungan keluarga.