cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lawreview@uwp.ac.id
Phone
+6282145997179
Journal Mail Official
lawreview@uwp.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197.
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Wijaya Putra Law Review
Published by Universitas Wijaya Putra Surabaya
ISSN : 28297865     EISSN : 28295382     DOI : https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Wijaya Putra Law Review merupakan jurnal yang berfokus pada publikasi hasil penelitian pada bidang ilmu secara hukum baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Wijaya Putra Law Review terbit 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI AGUNAN TAMBAHAN DALAM KREDIT PERBANKAN Annisaul Maslamah
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i2.165

Abstract

Isu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank mulai ramai kembali diperbincangkan, tak terkecuali hak cipta. Melihat pertumbuhan ekosistem hak cipta pada era ini terutama dalam ekonomi kreatif berpotensi besar dalam mendorong perekonomian yang berkelanjutan, salah satunya dengan menggunakannya sebagai jaminan dalam pengajuan kredit bank. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hak cipta dalam hukum benda hingga dapat dikategorikan sebagai agunan tambahan dalam kredit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 syarat utama untuk suatu benda dapat dikategorikan sebagai agunan yaitu mempunyai nilai ekonomis, kepemilikannya dapat dialihkan, dan secara hukum kepemilikannya dapat dimiliki secara keseluruhan. Hak cipta menurut UU Hak Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan, juga dalam hak cipta juga terdapat hak ekonomi bagi pencipta, sehingga hak cipta memenuhi persyaratan sebagai agunan dalam kredit perbankan. Kendatipun demikian, hal tersebut tidak serta merta membuat bank dapat dengan mudah menerapkanya, mengingat masih adanya beberapa hambatan diantaranya belum adanya regulasi mengenai standarisasi valuasi hak cipta hingga resiko pembajakan. Selain itu sebelum memberikan kredit bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5c yaitu character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral demi memberikan kepastian bagi bank sendiri untuk mendapatkan pengembalian dana.Isu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank mulai ramai kembali diperbincangkan, tak terkecuali hak cipta. Melihat pertumbuhan ekosistem hak cipta pada era ini terutama dalam ekonomi kreatif berpotensi besar dalam mendorong perekonomian yang berkelanjutan, salah satunya dengan menggunakannya sebagai jaminan dalam pengajuan kredit bank. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hak cipta dalam hukum benda hingga dapat dikategorikan sebagai agunan tambahan dalam kredit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 syarat utama untuk suatu benda dapat dikategorikan sebagai agunan yaitu mempunyai nilai ekonomis, kepemilikannya dapat dialihkan, dan secara hukum kepemilikannya dapat dimiliki secara keseluruhan. Hak cipta menurut UU Hak Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan, juga dalam hak cipta juga terdapat hak ekonomi bagi pencipta, sehingga hak cipta memenuhi persyaratan sebagai agunan dalam kredit perbankan. Kendatipun demikian, hal tersebut tidak serta merta membuat bank dapat dengan mudah menerapkanya, mengingat masih adanya beberapa hambatan diantaranya belum adanya regulasi mengenai standarisasi valuasi hak cipta hingga resiko pembajakan. Selain itu sebelum memberikan kredit bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5c yaitu character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral demi memberikan kepastian bagi bank sendiri untuk mendapatkan pengembalian dana.
REPOSISI KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN PERANCIS) Adithya Tri Firmansyah; Amselnius Siregar
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i2.170

Abstract

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem perwakilan adalah untuk mewakilkan secara murni unsur kedaerahan dengan harapan dapat memperkuat integrasi bangsa akibat ketegangan hubungan pusat dan daerah karena sentralisasi kekuasaan. Namun, idealita peran yang diharapkan kepada DPD sebagai representasi konstituen daerah seakan terpasung akibat dalam konstitusi, kedudukan DPD berkenaan dengan fungsi legislasi lebih terbatas daripada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keadaan yang tentu tidak diharapkan, ketika lembaga perwakilan sebagai identitas demokrasi, kemudian kehilangan jiwa dan nafasnya. Atas dasar uraian tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa urgensi reposisi kedudukan DPD dalam fungsi legislasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna. 2. Bagaimana perbandingan sistem perwakilan di Indonesia dengan Perancis dalam fungsi legislasi. Untuk membahas masalah, digunakan metode penelitian (hukum) normatif/doktrinal. Simpulan dari penelitian ini: 1. Dengan fungsi legislasi yang lemah bagi DPD saat ini, maka penting mereposisi kedudukan DPD untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyerapan aspirasi di daerah agar dapat dipertimbangkan DPR. 2. Perancis menggambarkan sistem perwakilan yang ideal bagi sebuah negara demokrasi karena Senat dan Assemblee Nationale memiliki peran berimbang dalam fungsi legislasi. Hal ini tentu memberikan perbedaan yang tajam antara Indonesia dengan Perancis.
KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA Maha Putra, Eduard Awang
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.179

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yakni terdapatnya kekosongan hukum terkait pengujian peraturan kebijakan di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan lembaga manakah yang berwenang untuk menguji peraturan kebijakan jika peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal pengujian peraturan kebijakan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTUN dan MA secara atributif tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan kebijakan sebab peraturan kebijakan bukanlah termasuk dalam KTUN maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya MA pernah menerima pengujian terhadap peraturan kebijakan sebagai obyek judicial review. Kemudian upaya ideal yang dapat ditempuh untuk uji material peraturan kebijakan yakni melalui executive review oleh pejabat pemerintah sendiri yang mengeluarkan peraturan kebijakan tersebut. Dalam hal pemohon menolak, maka pemohon dapat mengajukan pengujian peraturan kebijakan tersebut lebih lanjut kepada atasan dari pejabat pembentuk peraturan kebijakan. Jika pemohon masih menolak dan juga jika pejabat administrasi yang diduga mengeluarkan peraturan kebijakan yang merugikan badan/pejabat pemerintahan yang berada dibawahnya dan masyarakat yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan administrasi tertinggi, maka dapat digunakan mekanisme Judicial Review oleh MA dengan didasarkan pada yurisprudensi MA yang menerima pengujian peraturan kebijakan. Kata kunci: Konsep Ideal, Pengujian, Peraturan Kebijakan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN UPAH BAGI PEKERJA SELAMA MASA COVID 19 Ismaya, Samun
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.180

Abstract

Desentralisasi merupakan suatu pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan terhadap otonominya. Pada masa pandemi COVID-19 merupakan suatu keadaaan yang merubah perekonomian bangsa, yang mana sendi-sendi perekonomian menjadi lumpuh akibat tidak adanya aktifitas produksi. Dengan tidak adanya kegiatan disektor industri sudah barang tentu akan berdampak kepada seluruh tenaga kerja, sehingga tidak sedikit tenaga kerja yang dirumahkan atau dilakukan pengurangan upah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan manganalisis mengenai kewenangan dari pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terhadap upah pekerja selama masa pandemi COVID-19, sehingga dengan menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi diharapkan dapat menemukan sebuah teori baru bagi hukum ketenagakerjaan dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan hukum-bahan hukum yang memiliki kolrelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG BEKERJA SAMA DENGAN BIRO JASA Fikri, Elkhan Danish
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.182

Abstract

Profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat, kehormatan dan wibawa notaris sebagai profesi ini tercermin dalam tugas pelayanan mereka. Notaris berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan promosi, diantaranya bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien. Larangan bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien diatur jelas dalam pasal 4 (empat) Kode Etik. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Masih ada notaris yang bekerja sama dengan biro jasa untuk mendapatkan klien. Untuk itu perlu diketahui akibat hukum bagi notaris yang melanggar dan penyebab terjadinya Notaris bekerja sama dengan biro jasa. penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu data primer, sekunder, dan tersier, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis penelitian yaitu secara deskriptif kualitatif. Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran dengan cara bekerja sama dengan biro jasa dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata, dan juga sanksi pidana. Walaupun belum ada aturan tertulis yang melarang biro jasa untuk bekerja sama dengan notaris tersebut dapat juga dituntut ganti rugi apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
NEUROHUKUM DAN BATAS USIA ANAK DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Saptama, Damai Alan; Putri, Aime Renata; Indradjaja, Nobella; Chamdani, Chamdani
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.183

Abstract

Saat ini, penelitian dan pendalaman tentang otak manusia semakin didukung oleh kemajuan teknologi yang senantiasa berkembang, sehingga perkembangan otak anak pun lebih mudah dipahami dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat. Dari sisi hukum pidana, hal ini membantu pemahaman tentang kemampuan anak dalam mengendalikan perilaku impulsif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah batas usia anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan teori hukum serta sains terkait saraf kognitif dalam sudut pandang neurohukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan didapat dari studi literatur yang setelah itu ditelaah secara konseptual. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa di Indonesia, anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana mulai dari usia 12 tahun hingga sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, ketika ditinjau dari sudut pandang neurohukum, dalam rentangan waktu tersebut otak belum benar-benar sepenuhnya berkembang dan perubahannya tecermin dalam perilaku manusia. Akan tetapi, karena transisi perkembangan otak yang terjadi berangsur-angsur, tidak mungkin menetapkan suatu batas angka absolut untuk kematangan otak pada rentang usia 12-17 tahun, sehingga kasus pidana anak perlu ditinjau secara individu. Dengan demikian, perlu ada pendampingan ahli atau keterangan ahli saraf/psikiatri, di samping ahli hukum, dalam penanganan kasus pidana anak.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG OPTIMASLISASI HAKIM PERDAMAIAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Rahman, Fathor
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.184

Abstract

Amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya adalah menfungsikan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masalah yang terjadi diantara warga desa selalu di limpahkan ke Pengadilan, karena bisa saja suatu perkara cukup hanya diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa, terutama terhadap perkara-perkara yang sederhana yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki pola kehidupan tradisional dengan norma-norma adat yang menjadi tatanannya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah optimalisasi Hakim Perdamaian Desa (informal) sebagai bagian dari sistem Peradilan Negara (formal) adalah dengan cara mengoptimalkan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Saran peneltian ini adalah Untuk menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak kerap berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka harus dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, termasuk peraturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TIDAK TETAP YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT COVID-19 SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DI YOGYAKARTA Saputra, Nopri Adi
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.185

Abstract

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mengakibatkan banyak permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan salah satunya yaitu pemutusan hubungan kerja pada masa kontrak yang dialami oleh pekerja tidak tetap di Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan menjelaskan secara rinci terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Yogyakarta dan faktor apa saja yang menjadi penghambatdalam proses perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Yogyakarta yang terdampak akibitan COVID-19 pada waktu itu sebelum berlakunya Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003, yaitu pekerja wajib diberikan hak-haknya selama bekerja sampai berakhirnya masa kontrak, pekerja tidak tetap dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh pengusaha dan perusahaan. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja di Yogyakarta yakni banyak perusahaan yang tidak mengerti peraturan perundang-undangan yang ada serta lemahnya kesadaran perusahaan atau pengusaha untuk menjalankan amanat Undang-Undang yang berlaku. Selain itu yang menghambat dalam proses pemenuhan hak yaitu rasa takut para pekerja menggunakan hak suaranya untuk mengungkapkan kebenaran dan minimnya pengetahuan dari pekerja.
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 33 OF THE 1945 CONSTITUTION BY STRENGTHENING THE STATE-OWNED ENTERPRISES (SOE) IN THE PERSPECTIVE OF FOREIGN INVESTMENT AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW Barata, Fausta Ari; Octora, Theresye Yoanyta; Heliaantoro, ,
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i2.192

Abstract

Associated with one of the objectives of the law, which is to provide benefits to many people, so with the enactment of Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, it also provides great benefits for the host country in providing employment opportunities for the community, doubling the power in the local economy, providing residue in both equipment and technology transfer, providing a way or marketing path that can be traced by local entrepreneurs for exported products while still contributing instant foreign exchange and taxes to the country, more resistant to fluctuations in interest and foreign exchange, and providing protection regional politics and security because if the investors come from strong countries, security assistance will also be provided. Liberalization in the investment sector, especially foreign investment, basically existed long before the enactment of the Law No. 25 of 2007 concerning Investment, it also appeared implicitly in several laws and regulations in Indonesia, include Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, and Law No. 30 of 2009 concerning Electricity. The many liberal laws and regulations described above indicate that the right to control by the state concerning the livelihoods of the people as amended by the 1945 Constitution is "castrated" by laws that are not in harmony with it. In fact, Law No. 25 of 2007 concerning Investment was issued in the framework of implementing the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, the opening of foreign investment in production sectors that dominate the livelihoods of many people is certainly contrary to the concept of the right to control by the state as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution.
MENGISI KEKOSONGAN HUKUM: INOVASI DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT Muhammad, Muhammad; Ahmad, Almira
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i2.194

Abstract

Hukum waris adat merupakan salah satu dari tiga hukum waris yang terdapat di Indonesia. Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah berlaku sejak lama. Sehingga hukum waris adat sudah seharusnya didukung dan dihormati dalam keberlakuannya. Akan tetapi justru sebaliknya, keunikan hukum waris adat yang dapat melaksanakan peralihan hak waris atas tanah walaupun pewaris masih hidup tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hal ini karena tidak adanya mekanisme untuk melakukan pendaftaran peralihan hak waris ketika pewaris masih hidup. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis Pendaftaran Peralihan Hak Waris Tanah Berdasarkan Hukum Waris Adat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, sehingga hukum waris adat tidak sepenuhnya memproleh perlindungan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu untuk merevisi regulasi dengan memberi ruang bagi peralihan hak waris bagi pewaris yang masih hidup yang merupakan ciri khas hukum waris adat.

Page 3 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2024): Oktober Vol 3 No 1 (2024): April Vol 2 No 2 (2023): Oktober Vol 2 No 1 (2023): April Vol 1 No 2 (2022): Oktober Vol 1 No 1 (2022): April