cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2024): Juni" : 6 Documents clear
Tanggungjawab Perusahaan Penempatan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Setelah Berlakunya Undang-undang Ciptaker Afifia, Wilda; rahayu, devi rahayu
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.24353

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala aspek di dalam kehidupan ini berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku seperti halnya dalam melakukan perlindungan bagi pekerja migran yang berdasarkan pada Undang-undang Undang-undang No 18 Tahun 2017 yang mengalami beberapa perubahan pasal di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2023. Adanya beberapa perubahan tersebut berkaitan dengan persyaratan perusahaan penempatan untuk mendapatkan izin melakukan penempatan yang mana dari perubahan tersebut beresiko terhadap tanggungjawab perusahaan penempatan untuk melakukan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam melakukan penelitian berdasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dan untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan kemudian peneliti melanjutkan dengan menggunakan analisis sistematis untuk memecahkan isu/ permasalahan yang terjadi. Dalam hal tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan penempatan ini terdapat perubahan atauran sehingga dari perubahan aturan tersebut menimbulkan resiko hilangnya tanggungjawab yang diberikan perusahaan penempatan pekerja migran kepada pekerja migran. Sehingga perlu adanya revisi mengenai aturan tersebut untuk meminimalisir resiko yang akibatnya perusahaan tersebut tetap mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.
ANALISIS YURIDIS EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Lenita, Milda Dwi; Jusmadi, Rhido
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.23447

Abstract

Ekonomi kreatif sektor pariwisata merupakan penciptaan nilai tambah ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi yang kemudian menghasilkan karya kekayaan intelektual dengan mempunyai ciri khas budaya lokal tempat wisata. Terdapat permasalahan persaingan usaha dalam ekonomi kreatif sektor pariwisata yaitu monopoli, pembatasan untuk masuk ke dalam pasar karena adanya persekongkolan, pembagian wilayah dan predatory pricing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisa bahan hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan persaingan usaha tidak sehat mempunyai hubungan yang saling berkaitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha) yaitu hubungan secara yuridis formal, hubungan secara sistem kelembagaan struktur ekonomi dan hubungan filosofi secara konstitusi. Lebih lanjut ekonomi kreatif sektor pariwisata termasuk ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha dengan syarat memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun bila usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata telah dikategorikan usaha menengah dan besar secara aset ekonominya dapat dikenakan UU Persaingan Usaha jika terbukti melanggar ketentuan tersebut.
Tinjauan Kritis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Perspektif Penguatan Fungsi kelembagaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia nugroho, Indra bayu
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.25880

Abstract

Keberadaan DPD sebagai konsep baru dalam lembaga perwakilan dan legislasi Indonesia merupakan suatu hal yang sangat baik dan progresif karena dapat menjadikan sistem perwakilan di Indonesia menjadi tidak hanya menitikberatkan pada sisi Politik belaka dengan adanya DPR namun juga mengakomodir prinsip perwakilan rakyat murni. Selain itu keberadaan DPD juga menjadi jalan agar suara daerah menjadi lebih diperhatikan.  Namun, fakta normatif menunjukkan bahwa keberadaan DPD belum dapat mewujudkan semua harapan tersebut mengingat kewenangan yang diberikan kepada DPD sangalah terbatas. DPD juga cenderung hanya menjadi sebuah lembaga tanpa fungsi dalam sistem ketatanegeraan Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan suatu konsep perwakilan yang ideal dengan memperkuat fungsi dan kewenangan DPD. Selain itu, hal ini juga untuk mempertegas sistem perwakilan atau parlemen Indonesia apakah menggunakan sistem bikameral atau unikameral mengingat dalam sistem bikameral harus terdapat kesetaraan dalam dua lembaga legislatif.
ACCESS TO JUSTICE BAGI PEMILIK HAK RAMUAN JAMU TRADISIONAL ASLI MADURA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DARI ADANYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN HKI (Studi di Kabupaten Pamekasan) Rahmat Ilahi, Putra Rasvaldy; Muti'ah, Dewi; Habibullah, Abdul Wachid
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.17658

Abstract

Budaya leluhur yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu kekayaan khas Indonesia yang menjadi daya tarik baik di mata masyarakat lokal maupun dunia Internasional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional yang mana merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Namun sampai sekarang sebagian pemilik hak atas produk jamu tersebut masih minim akan pengetahuan tentang hukum dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga, sebagian besar dari para pemilik hak tidak mendaftarkan produk mereka sebagai kekayaan intelektual. Keadaan seperti ini membuat kerentanan akan terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Pamekasan.Objek kajian dalam penelitian ini adalah menemukan klasifikasi tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap kekayaan tradisional daerah ramuan jamu tradisional Madura yang terjadi di Kabupaten Pamekasan serta pengaplikasian access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan yang tidak terkspose oleh media berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atas ramuan jamu tradisional khas Madura. serta dapat menemukan kefektivan dari access to justice dalam melindungi hak para pemilik hak atas kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan yang memiliki keterbatasan sebagaimana asas kesetaraan di depan hukum(equality before the law).
Kewajiban Hukum Perusahan Tambang Dalam Penyedian Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi Rachmawati, Ayudya Rizqi; Kusuma, Ajeng Pramesthy; Manggala, Ferdiansyah Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.25899

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal Research) atau penelitian hukum. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Penilitian ini mengkaji bagaimana kewajiban pengusahaan pertambangan dalam membangun fasilitas pengelolaan hasil tambang (Smelter) berupa mencampur mineral menjadi logam murni atau paduan logam sehingga hasil pertambangan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi, hal ini telah diamanatkan dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 4 /2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014. Lebih lanjut kebijakan ini merupakan suatu gagasan untuk menambah nilai tambang itu sendiri juga mendukung program hilirisasi, hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dalam kajian ini akan dibahas bagaimana kewajiban hukum bagi pemeliharaan dalam penyediaan smelter dalam kegiatan penambangannya dan apa sanksi hukum bagi mereka yang tidak patuh dalam menjalankan kebijakan ini.Kata Kunci : Peleburan ; Hilirisasi; Kewajiban Perusahaan.
Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Bangkalan Pramudita, Putri; Munir, Mishbahul
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.23211

Abstract

Bangkalan memiliki potensi pertambangan batu kapur yang sangat besar, namun dibalik itu ada permasalahan tentang tidak memberikan hak jaminan sosial pekerja yang baik sehingga pekerja terhalang mendapatkan rasa aman dan sejahtera salah satu sebabnya adalah tidak di ikutsertakan dalam program jaminan sosial atau tidak didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris empris, dengan metode pendekatan studi lapangan (Field Reseach) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang, dengan pemilihan lokasi di Kabupaten Bangkalan tepatnya di desa parseh dan desa pendabah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan rumit dan terlalu administratif, oleh sebab itu pekerja tidak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun para pengusaha  tambang batu kapur bertanggung jawab apabila pekerjanya mengalami kecelakaan, mereka memberikan uang bantuan sosial untuk pengobatan dan lain sebagainya, tetapi tidak semua pemilik tambang batu kapur memiliki sikap seperti itu artinya pekerja belum mendapat kepastian yang jelas. Secara keseluruhan BPJS Ketenagakerjaan sudah menerapkan program jaminan sosial secara keseluruhan bagi para pekerja yang sudah didaftarkan oleh perusahaan. Apabila pekerja dirugikan atas ketidakikutsertaan atas jaminan sosial maka pekerja dapat melaporkan pada pihak Disnaker Kabupaten Bangkalan dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue