cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2024): November" : 6 Documents clear
Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Afrizal, Mohammad; Tagung, Melkiardo Febrian; Romadhoni, Muhammad Aditia Putra; Rasmawan, Daffa Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27590

Abstract

Keberadaan Kementerian Negara merupakan suatu konsep dari adanya implementasi pembagian kekuasaan secara horizontal yang menjadikan suatu perspektif sangat baik karena secara tidak langsung Kementerian Negara dapat memberikan realisasi solusi yang efektif atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan dianutnya sistem pemerintahan Negara Indonesia yang presidensil, maka presiden memiliki hak prerogatif terhadap roda pemerintahan yang dijalankan. Selain itu presiden juga memiliki hak atas perubahan terhadap Kementerian Negara apabila kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang presiden inginkan. Namun, secara moralitas normatif menunjukkan bahwa presiden dapat dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan nasional sehingga presiden dapat melakukan reshuffle yang dipengaruhi atas kepentingan pragmatis partai politik yang cenderung menjadi koalisi pendukungnya dalam kontestasi pemilihan umum. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem kementerian yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menelaah kondisi perpolitikan hukum nasional saat terjadinya reshuffle kabinet.The existence of state ministries is a concept of implementing horizontal division of power, from the presidential system adopted by Indonesia, president has the prerogative over wheels of government that are run, president has the right to establish, change and disband state ministries, but normatively the formation, change and dissolution is influenced by conditions national politic. With a conceptual approach and a normative legal research method, primary and secondary legal sources were used to construct this study. This study aims to investigate in further detail ideal ministerial system within Indonesian constitutional framework, as well the state of national legal politics during cabinet reshuffle.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Sijabat, Trisnawaty
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27721

Abstract

ABSTRAKPerkawinan beda agama di Indonesia adalah isu yang rumit karena perbedaan antara hukum positif dan norma agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, yang sering menyulitkan legalitas perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perkawinan beda agama, dengan fokus pada dasar hukum dan kesesuaian atau konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen pengadilan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat bervariasi, tergantung pada interpretasi terhadap hukum nasional, doktrin agama, dan nilai sosial. Sebagian hakim memprioritaskan norma agama, sementara yang lain lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Namun, belum ada konsistensi dalam putusan pengadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pasangan lintas agama. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum perkawinan nasional dan prinsip hak asasi manusia untuk mengakomodasi keberagaman agama serta melindungi hak individu dalam perkawinan.
Perlindungan Hukum Investasi dalam Industri Pariwisata Indonesia Safirah, Asharin Sindy; H.K, Ajeng Pramesthy; Adiningsih, Pradipta Noor
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27585

Abstract

Beragam aktivitas pariwisata yang beragam menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menawarkan pengembalian investasi yang cepat dan aman. Investasi pada dasarnya mencakup berbagai bidang, kepariwisataan termasuk di dalamnya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Investasi pada dasarnya mencakup berbagai bidang termasuk kepariwisataan. Diketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi alam yang kuat, seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang terampil, akomodasi hotel yang berkualitas, dan masyarakat yang menyenangkan. Salah satunya seperti di pulau Bali, dimana pariwisata ibarat generator yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data empiris, setidaknya 80% masyarakat Bali mengandalkan sebagian pendapatannya dari pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi Nugroho, Indra Bayu; Zubaba, Bagaz; Arivia, Cinta Tarisa; Sahrin, Alfi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27625

Abstract

ABSTRAKFast-Track Legislation merupakan konsep legislasi cepat yang telah diterapkan di beberapa negara, konsep ini memungkinkan suatu Undang-Undang di Parlemen untuk dibahas dan disahkan secara lebih cepat dibandingkan dengan Undang-Undang biasa. Dinamika legislasi cepat di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan melalui adanya Perppu, namun sejatinya secara hakikat menggunakan Perppu sebagai legislasi cepat adalah suatu penyimpangan ketatanegaraan karena Perppu digariskan konstitusi untuk merespon adanya kedaruratan, sehingga dibutuh fast-track legislation untuk mengakomodir konsep legislasi cepat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah usulan teoritis penetapan legislasi cepat secara normatif menggunakan metode fast-track legislation. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada adanya studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah konsep fast-track legislation dapat diterapkan dengan mengakomodirnya dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ABSTRACTSeveral nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. The establishment of a Perppu has really allowed Indonesia to execute the dynamics of quick legislation; nevertheless, utilizing a Perppu as fast legislation is essentially a constitutional deviation, as the constitution established the Perppu's response to emergencies Several nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. Fast-track legislation is required to accommodate the concept of fast legislation in Indonesia, even though the dynamics of fast legislation have actually been implemented through the existence of a Perppu. In essence, using a Perppu as fast legislation is a constitutional deviation because the Perppu was outlined by the constitution to respond to emergencies. The theoretical suggestion for normative quick legislation establishment through the fast-track legislative approach is the goal of this research. This scientific work was written using a normative legal research method with a literature study focus. The study's conclusion is that the law governing the creation of legislative regulations can incorporate the idea of fast-track legislation.
Relevansi Integritas Dalam Penerbitan SIM : Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo Mochammad, Aiman; Dinata, Zidan Maulya; Wada, Igam Arya
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.26606

Abstract

Rumitnya mekanisme dan prosedur dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan profesi “calo”. Aparat yang bertanggung jawab juga turut mendukung praktik ini, mengingat administrasi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi termasuk salah satu Pemasukan Negara Bukan Pajak yang dikejar targetnya. Oleh karna itu, legalitas pengemudi tidak dapat diukur dengan adanya lisensi tersebut jika praktik ini terus berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatakan kasus. Terdapat solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi adanya praktik calo ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya Satgas Saber Pungli. Namun hal ini masih belum mereduksi secara masif terkait praktik calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi
Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Perlindugan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara Dewi, Shofiyyah Az-zahra; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27605

Abstract

Doktrin Business Judgment Rule sangat relevan bagi direksi, khususnya terkait dengan transaksi bisnis yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan. Doktrin ini bertentangan dengan asas itikad baik yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian serta tujuan penulis untuk men-eksaminasi  putusan terhadap kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina. dan peranan Doktrin Business Judgment Rule. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajianya serta pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus (case study) dan studi kepustakaan (library research), yang kemudian diproses menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin Business Judgment Rule bertujuan untuk melindungi sepenuhnya kewenangan direksi sebagai pengambilan keputusan, sehingga direksi suatu perusahaan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil, asalkan keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik serta kehati-hatian, jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue