cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 189 Documents
 4   5   6   7   8 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEDAGANG PASAR KAMBOJA PASAR BADUNG I Gusti Ngurah Made Suta Darma; I Wayan Agus Vijayantera
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.814 KB)

Abstract

Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan menimbulkan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung bila debitur wanprestasi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menyatakan bahwa jika nasabah mengajukan pinjaman maka nasabah harus meminta blanko pinjaman dan mengisi permohonan pinjaman, seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut, formulir tersebut akan di ajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan, kemudian formulir yang telah disetujui ketua koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya. Sedangkan penyelesaian kasus wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung dapat diselesaikan dengan cara non litigasi contohnya dengan cara Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan jaminan
UPAYA POLDA BALI DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE Haris Lovya Ady atma; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.529 KB)

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet. Salah satunya yakni sebagai sarana kegiatan sosialita yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia serta lingkungannya, yang di kenal dengan istilah cybercrime, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah Penipuan berkedok arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyetor dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Bali. Serta upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis tentang keadaan yang terjadi mengenai praktik dan sistem arisan online di wilayah hukum Polda Bali dan Upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku namun terdapat upaya yang belum maksimal dikarenakan kendala sumber daya manusia, kendala pembuktian dan kendala sarana dan prasarana
PENEGAKAN HUKUM TERHAD AP PELANGGARAN LALULINTAS TERKAIT PERILAKU MEROKOK DALAM MENGENDARAAI KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 Fitrah Puspawahyu Heliyana; Ni Komang Ratih Kumala dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.522 KB)

Abstract

Perilaku merokok merupakan menjadi kebiasaan sebagian warga Indonesia terutama kaum pria. Di Denpasar sendiri kebiasaan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan meski dalam berkendara menggunakan kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat membahayakan pengendara lain yang berada di belakangnya. Bahaya yang diakibatkan dari percik api rokok yang terbang dapat membahayakan pengendara lain paling parah adalah menyebabkan kecelakaan. Asap rokok yang dihembuskan melalui dapat diindikasi dapat menyebabkan penularan virus covid-19.
PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB GIANYAR Febriyanty Kusumaningrum; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.746 KB)

Abstract

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melaluipendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia salah satunya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas kesehatan, sarana prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kendala kepemilikan kartu BPJS yang belum merata oleh warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khusunya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ni Putu Febby Indrayani; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.232 KB)

Abstract

Praktek pekerja yang dirumahkan selama pandemi covid-19 menjadi fenomena yang kerap terjadi di dunia ketenagakerjaan. Salah satu penyebabnya adalah karena desakan situasi yang semakin sulit yang baik bagi pengusaha maupun pekerja. Kondisi perusahaan yang semakin tidak menentu semakin memberi dampak kepada kelangsungan kehidupan buruh. Praktek merumahkan buruh menjadi hal yang kian meningkat angkanya sejak Indonesia dikonfirmasi terpapar pandemi covid-19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum praktek pekerja yang dirumahkan di situasi darurat. Istilah “dirumahkan” tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai istilah “dirumahkan” ini, kita dapat merujuk kepada Butir f Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE Menaker 907/2004”) yang menggolongkan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dan beberapa aturan lainnya dengan ketentuan-ketentuannya harusnya mampu memberikan jaminan bagi kesejahteraan pekerja dan juga kelangsungan usaha yang ada. Namun pada kenyataannya surat edaran tersebut belum mampu diterapkan secara maksimal di tengah kondisi pandemi. Jika aturan hukum yang berlaku mampu diterapkan secara maksimal tentu hal tersebut akan menjadi angin segar bagi dunia usaha di Indonesia.
SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 Fauzen Afandi; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.133 KB)

Abstract

Penyakit Coronavirus atau covid-19 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Dalam jangka waktu beberapa tahun jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat disebabkan oleh penyakit ini. Penyakit ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari.Menyerang orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dianggap pandemi global. Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga dari berbagai macam stigma dimasyarakat banyak beredar.sehingga pengaturan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin menuai banyak pro dan kontra. Peneliti selanjutnya diharapakan untuk bisa mengetahui sanksi pidana dan perlindungan terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajiban mengenai vaksinasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara ilmiah, yaitu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang dalam untuk kemudian memecahkan masalah yang timbul.dikarenakan banyaknya pro dan kontra dimasyarakat dan juga pengaturan sanksi yang dinilai belum jelas oleh pemerintah yang memunculkan keraguan dimasyarakat luas.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. POS INDONESIA CABANG BALI TERHADAP BARANG KONSUMEN YANG TIDAK SAMPAI PADA TUJUAN Dika Arya Dwipangga; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.625 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia Cabang Bali dengan konsumen ketika barang tidak sampai pada tujuan. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia Cabang Bali adalah dengan cara ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakannya serta menilai pasaran terhadap barang yang rusak tersebut sebelum mengganti. (2) Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia Cabang Bali dengan konsumen adalah dengan caragugatan ganti rugi (gugatan perdata) namun terlebih dahulu memberikan somasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyelesaian hukum antara PT. Pos Indonesia dengan konsumen sejauh ini belum ada kasus yang diselesaikan sampai tingkat pengadilan (gugatan).
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PROYRK PEKERJAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGASEM Ni Kadek Desi Damayanthi; Putu Lantika Oka permadi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.696 KB)

Abstract

Keberhasilan suatu pengembangan pembangunan proyek konstruksi jalan telah diatur Pemerintah Kabupaten Karangasem utamanya untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi resiko rencana pembangunan dengan Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 2019 tentang Managemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan evaluasi berjenjang. Namun pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem tidak berjalan efektif, dikarenakan kecilnya peran konsultan pengawas proyek. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang bagaimanakah pelaksanaan perjanjian proyek Pekerjaan Jalan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada yang sumber yang berkompeten dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum untuk mengkaji tanggungjawab kontraktor dalam keterlambatan proyek pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem.Hasil penellitian menunjukkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pengerjaan proyek dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 tahun 2019 tentang Managemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL PADA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP JAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi kasus PT. BPR TISH Batubulan, Sukawati, Gianyar) Ni Made Ariningsih; lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.956 KB)

Abstract

Dalam praktik perbankan penggunaan jaminan berupa hak milik atas tanah sebagai jaminan untuk perolehan fasilitas kredit biasa terjadi. Nasabah demikian atau yang secara hukum biasa disebut debitur wajib untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang disuguhkan oleh pihak bank atau yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Syarat dan ketentuan perolehan fasilitas kredit sekiranya sudah dibakukan disetiap lembaga perbankan baik itu di bank umum (bank Badan Usaha Milik Negara, Milik Daerah, maupun swasta nasional) tak luput juga pada di Bank Perkreditan Rakyat. Syarat inti secara umum adalah berupa identitas debitur seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, data pekerjaan seperti slip gaji atau kelengkapan usaha milik debitur, dan tentunya jaminan berupa hak milik atas tanah (prioritas penelitian) dengan ketentuan penandatanganan perjanjian kredit serta akta pemberian hak tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun, adakalanya ketika debitur mengalami wanprestasi (kredit macet) tiap-tiap bank memiliki strategi yang berbeda dalam menindaklanjutinya termasuk didalamnya mengenai eksekusi jaminan milik debitur yakni berupa hak milik atas tanah sebagaimana tersebut diatas. Seperti halnya yang dilakukan PT. Bank Perkeditan Rakyat Tish (obyek penelitian) ketika ada debitur yang mengarah ke wanprestasi, maka akan dilakukan berbagai sarana pendekatan kepada debitur, sebelum dinyatakan benar-benar mengalami wanprestasi baik itu restrukturisasi kredit, reschedule jangka waktu, dan lain sebagainya. Ketika debitur telah dinyatakan mengalami wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan metode parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terhadap jaminan hak milik atas tanah milik debitur, yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.
UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR SUKAWATI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN SUKAWATI Gusti Made Aditya Bayu Wisesa; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.099 KB)

Abstract

Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati, mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati, mengetahui faktor internal dan eksternal penghambat upaya Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan bahan hukum tresier, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu data kasus pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati terhitung tahun 2017-2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019-2021 terdapat kenaikan kasus yang tidak terlalu signifikan. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawai adalah upaya preventif berupa pencegahan dan upaya represif berupa penindakan. Faktor internal penghambat upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu faktor hukum, faktor anggaran dan faktor tersangka yang tidak kooperatif, sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor barang bukti, faktor masyarakat yang kurang tanggap, faktor sarana pendukung di TKP, dan faktor jaringan pencurian yang luas.

Page 6 of 19 | Total Record : 189

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA