cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 17   18   19   20   21 
PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR Tri Siyaminingsih; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan nilai kearifan lokal. Desa Adat Panjer, yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menerapkan awig-awig sebagai aturan adat dalam pengelolaan lingkungan. Filosofi Tri Hita Karana menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta analisis dokumen peraturan desa dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Panjer aktif dalam menjaga lingkungan melalui penerapan sanksi bagi pelanggar awig-awig, kegiatan gotong royong membersihkan desa, serta pelestarian sumber daya alam dan sungai. Namun, implementasi aturan ini menghadapi kendala, seperti perubahan gaya hidup masyarakat, rendahnya kesadaran lingkungan pada beberapa pihak, serta meningkatnya jumlah penduduk yang memperbesar produksi limbah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aturan adat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik
KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING BERSTATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Ni Made Suartini; Kadek Apriliani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hanya untuk jabatan dan hubungan kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu bagi TKA secara khusus diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif. Dasar pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir apabila: pekerja meninggal dunia, berakhirnya perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keadaan tertentu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh TKA Berstatus PKWT Dalam Perkara Hubungan Industrial dapat berupa pemberian sanksi hukum yaitu: 1. Sanksi Administratif, 2) Sanksi Perdata, dan 3) Sanksi Pidana. Terdapat kabur Norma pada pasal 58 ayat (2) tentang masa percobaan dan pasal 168 ayat (1) tentang pengunduran diri pada Perkara hubungan industrial dengan putusan Nomor 8/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS. Sanksi hukumnya yaitu ditolak seluruhnya gugatan penggugat serta eksepsi tergugat dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- bagi penggugat maupun tergugat.
PENGARUH PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN Kadek Putri Pramesti; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Residivis merupakan suatu perbuatan mengulang tindak pidana kembali. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan pendidikan terhadap narapidana. Namun pengulangan tindak pidana masih terjadi. Dari latar belakang penulis mengkaji tentang bagaimana Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dan kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Residivis. penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu empiris dengan pendekatan lapangan. Data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan menggunakan teknik studi keperpustakaan, teknik wawancara, dan teknik observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif. adalah program pembinaan terhadap narapidana residivis sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Yang menjadi pemicu timbulnya residivis disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan. Serta Pola pikir yang tidak stabil, kurangnya motivasi, dan diskriminasi dari masyarakat menjadi kendala dalam proses pembinaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEBAGAI KORBAN BULLYING DI DALAM DUNIA PENDIDIKAN Ida Bagus Gede Kresna Dewantara; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying adalah masalah umum yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, rumah, dan platform online. Hal ini secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban, yang menyebabkan konsekuensi parah seperti penarikan diri dari pergaulan, penurunan motivasi, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Korban sering kali mengalami perasaan takut, rendah diri, dan kurang aman, yang dapat menghambat kinerja akademis dan interaksi sosialnya. Dampak jangka panjang dari penindasan bisa sangat buruk, berpotensi menimbulkan pikiran untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Strategi pencegahan yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati dan mendukung. Mengatasi penindasan sangat penting tidak hanya untuk keselamatan individu tetapi juga untuk mendorong masyarakat yang lebih sehat dan inklusif
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMAPROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Ida Ayu Indira Sita Dianti; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protokol Notaris adalah sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai arsip Negara dan wajib disimpan oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah pengaturan Protokol Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris penerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dalam perspektif Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 UUJN terdapat kekaburan norma mengenai batas waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atas akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia hanyalah menyimpan dan memelihara protokol dengan baik sebagai upaya untuk menjaga keabsahan akta dan sebagai alat bukti yang kuat, protokol Notaris wajib disimpan oleh pemegang protokol.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH HUKUM TABANAN Made Indah Aprilla Sari; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang melibatkan suami istri di Wilayah Hukum Tabanan menggabungkan berbagai aspek hukum yang kompleks hingga menimbulkan pertanyaan terkait upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam praktik dan realita sosial. Melalui Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, peneliti menemukan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah yang dilakukan kasus suami istri di Wilayah Hukum Tabanan dapat dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum jual beli tanah tersebut adalah hambatan internal dan eksternal
PERANAN DESA ADAT KUTA DI DALAM MENERTIBKAN MONEY CHANGER ILEGAL YANG MELAKUKAN JUAL BELI VALUTA ASING DI DAERAH DESTINASI WISATA I Gusti Agung Eka Purnawan; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali telah menjadi perhatian utama karena kompleksitasnya yang mengganggu sektor pariwisata. Banyaknya usaha money changer di daerah kuta, dipengaruhi oleh kondisi yang strategis dan merupakan pusat pariwisata maju di Indonesia serta memiliki begitu banyak akomodasi yang memadai sehingga mampu menarik minat wisatawan asing. Keberadaan usaha-usaha Money Changer ini mudah ditemui di setiap ruas jalan bahkan hampir di setiap kios yang berada di sepanjang jalan kawasan Kuta, dan beberapa diantaranya terindikasi tidak berizin jika dilihatmenurut ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Permasalahan terkait usaha money changer ilegal ini yaitu melakukan penipuan. Desa Adat Kuta juga sudah membuat nota kesepakatan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terkait dengan penertiban dan pengawasan usaha money changer yang ilegal atau tanpa izin. Peranan Desa Adat Kuta di dalam melakukan penertiban terhadap money changer ilegal yang didampingi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali adalah sebagai ujung tombak di dalam penerepan Tri Hita Karana yang merupakan konsep dan ajaran agama hindu yang mengajarkan kesejahteraan dan keharmonisan. Karena apabila money changer ilegal ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata kuta dan sangat mengganggu perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan angka wisatawan yang berkunjung ke kuta.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG PIUTANG (Study kasus Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PN Dps) Patrisia Ludovika Manse; I Made Sudirga; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam proses jual beli tanah merupakan perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, sebelum perjanjian pokonya yaitu akta jual beli (AJB) ditandatangani, yang tujuannya dilakukan oleh Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli rumah, baik rumah susun maupun rumah yang di kembangkkan oleh developer sehingga perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual tidak sah untuk dipakai sebagai dasar peralihak hak atas tanah.
PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN I Gede Nyoman Pandu Raharja; Yogi Yasa Wedha
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dilakukan dengan cara memperlakukan terdakwa sebagai subyek hukum sesuai haknya sampai dengan putusan berlaku tetap. Setiap terdakwa diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa diberikan hak yang adil, kesempatan yang sama untuk membeladiri, termasuk hak untuk tetap diam (the right to remain silent), tanpa dapat dianggap sebagai tanda kesalahan. Selain itu terdapat faktorfaktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dimana ada beberapa faktor yang menghambat penerapan asas ini meliputi tekanan publik dan peran media yang dapat menciptakan stigma negative terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN BALI CAR FINDER Anak Agung Ngurah Erlangga; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana kewenangan notaris terhadap legalitas akta jual beli tanah yang mengandung informasi palsu dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap legalitas akta jual beli tanah yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris harus berani menolak pembuatan akta apabila terdapat indikasi adanya keterangan palsu atau dokumen yang tidak sah, demi menjaga akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan melindungi semua pihak yang berkepentingan. Dan Penguatan etika profesi dan pelatihan berkelanjutan juga diperlukan agar notaris memiliki integritas tinggi dan mampu beradaptasi terhadap tantangan hukum dalam praktik perjanjian, terutama yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan

Page 19 of 22 | Total Record : 211

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA