cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 732 Documents
 61   62   63   64   65 
Tantangan dalam Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia Luana Meteora Netanya Utami; Yusep Mulyana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1359

Abstract

Restitusi adalah mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana untuk memulihkan hak korban tindak pidana melalui ganti rugi dari pelaku, sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks.Tantangan utama mencakup rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakjelasan regulasi tentang penghitungan kompensasi, dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif juga sering menghambat penerapannya. Korban, terutama dari kalangan kurang mampu, sulit mengakses layanan hukum untuk memperjuangkan hak mereka, diperburuk oleh proses yang berbelit-belit dalam kasus-kasus seperti TPPO. Masalah lainnya adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar dan belum optimalnya dana kompensasi negara, yang berakibat banyak korban tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak restitusi juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan penyederhanaan prosedur. Pendekatan keadilan restoratif harus diperkuat untuk menjamin pemulihan hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan dana talangan restitusi dan sistem database terpadu guna memastikan hak korban terpenuhi sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.
Analisis Strategi Pertahanan Maritim Ukraina dalam Melawan Blokade Rusia di Laut Hitam dan Dampaknya pada Peperangan Modern Fediansyah Fediansyah; Daniel Guyana; Suci Purnomo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1360

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi keberhasilan strategi pertahanan maritim asimetris Ukraina dalam menghadapi kekuatan superior Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam selama invasi 2022. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, jurnal ini menganalisis bagaimana Ukraina, yang memiliki angkatan laut konvensional terbatas, secara efektif menantang dominasi Rusia melalui penggunaan teknologi drone laut Unmanned Surface Vessels (USV) dan rudal anti kapal. Analisis menunjukkan bahwa taktik ini tidak hanya berhasil menenggelamkan dan merusak beberapa kapal perang penting Rusia, tetapi juga memaksa Moskow untuk mengubah posisi dan strategi maritimnya, yang pada akhirnya melonggarkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Ukraina. Jurnal ini berargumen bahwa konflik ini menandai perubahan signifikan dalam doktrin perang di wilayah maritim, di mana platform teknologi yang lebih murah dan otonom dapat menetralkan aset militer konvensional yang mahal. Temuan ini memberikan pengetahuan penting bagi negara negara di dunia termasuk Indonesia dalam merumuskan strategi pertahanan maritim di masa akan datang.
Pola dan Strategi Komunikasi Pasca Deklarasi Pembubaran Kelompok Jamaah Islamiyah Shaleha Nurudina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1362

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika internal, strategi komunikasi, dan pola restrukturisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu organisasi teroris paling berpengaruh di Asia Tenggara. Selama lebih dari tiga dekade, JI menunjukkan kemampuan tinggi dalam beradaptasi terhadap tekanan eksternal melalui reorganisasi struktural, kaderisasi sistematis, dan penerapan strategi komunikasi risiko, seperti konsep Tas ToS (Total Amniyyah and Total Settlement), untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, mengandalkan sumber-sumber sekunder yang kredibel untuk menelusuri sejarah, ideologi, struktur kepemimpinan, serta transformasi strategi gerakan JI dari kekerasan fisik menuju infiltrasi melalui dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan JI terletak pada tiga pilar utama: hierarki organisasi yang rapi, komunikasi internal yang terkoordinasi, dan ideologi yang kuat dan terstruktur. Pola komunikasi organisasi menunjukkan bahwa pemimpin, baik sebagai pengambil keputusan maupun penyambung informasi, memainkan peran sentral dalam menjaga soliditas jaringan dan arah gerakan. Penelitian ini menegaskan bahwa memahami strategi komunikasi dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok radikal adalah penting sebagai bagian dari upaya preventif untuk menangani terorisme berbasis ideologi di Indonesia.
Kedudukan Hukum Penetapan Upah di Atas 1 (Satu) Tahun Secara Bipartit Ditinjau dari Hukum Positif Hasan Nur Arif
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1364

Abstract

Permasalahan pengupahan masih menjadi isu utama dalam hubungan industrial di Indonesia, terutama terkait penetapan upah pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun. Penetapan upah di luar mekanisme tahunan pemerintah sering dilakukan melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Namun, belum terdapat kejelasan hukum yang spesifik mengenai kedudukan sah dari perjanjian tersebut dalam perspektif hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan hukum penetapan upah di atas satu tahun secara bipartit dan bagaimana implikasi hukumnya jika terjadi perselisihan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder dari buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan praktik bipartit dalam pengupahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan upah di atas satu tahun melalui perundingan bipartit memiliki dasar hukum yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan upah minimum dan memenuhi asas-asas kontraktual. Perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, jika timbul perselisihan, maka penyelesaian wajib melalui mekanisme bipartit terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke mediasi atau Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini menegaskan perlunya kepastian hukum dan pembinaan dari pemerintah agar praktik bipartit berjalan efektif dan adil bagi semua pihak.
Perlindungan Hak Pasien Atas Rahasia Medik Dalam Perspektif Permenkes 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pusparini; Rido Hermawan; Bahtiar Husain; Sator Sapan Bungin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak pasien atas rahasia medik dalam perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Hak atas kerahasiaan medik merupakan bagian penting dari hak asasi manusia di bidang kesehatan yang menjamin perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Permenkes 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa rekam medis, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, merupakan dokumen hukum yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 dan Pasal 26 Permenkes 24 Tahun 2022 menjadi dasar hukum penting dalam perlindungan kerahasiaan rekam medis, khususnya terkait pengelolaan rekam medis elektronik dan kepemilikan data. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, risiko kebocoran data, serta potensi disharmonisasi dengan peraturan lain, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan standar keamanan informasi, serta penegakan etika profesi guna menjamin perlindungan hak pasien secara optimal.
Analisis Hukum Pembuktian dalam Kasus Wanprestasi atas Sertifikat Hak Milik yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023 Cheryl Nathania; Putra Dirgantara; Heigel Parodi Ritonga; Nicole Eugenia Yuri; Oky Annisa Rizky Noer Jannah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1367

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan hukum pembuktian dalam perkara wanprestasi yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023. Permasalahan berawal ketika SHM milik Penggugat dipakai oleh Tergugat sebagai jaminan kredit bank, tetapi tidak dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Penelitian difokuskan pada mekanisme pembuktian, penggunaan alat bukti, serta pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan bukti tersebut. Tujuannya adalah menelaah penerapan hukum pembuktian dalam sengketa wanprestasi, menekankan peran bukti surat untuk memperkuat dalil Penggugat, serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim sesuai asas hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang memadukan kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bukti surat yaitu Sertipikat Hak Milik, Surat Pernyataan Pemakaian Aset, dan perjanjian kredit memiliki nilai pembuktian utama sedangkan keterangan saksi berfungsi sebagai pendukung. Hakim berpegang pada asas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya. Kesimpulannya, hakim lebih mengutamakan bukti tertulis yang akurat dan relevan sehingga putusan memperlihatkan jaminan kepastian hukum serta tegaknya prinsip keadilan dalam perkara perdata.
Pengaruh Pengasuhan Sisun Mentor dan Motivasi terhadap Hasil Belajar Taruna Akademi Angkatan Laut Devi Cipta Anggraini; Arief Budiman; Hardiman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1369

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh bimbingan dan motivasi Sisun Mentor terhadap prestasi belajar kadet. Penelitian ini didasarkan pada pengakuan bahwa dukungan mentor merupakan komponen kritis dalam pendidikan militer dan peran motivasi internal dalam mencapai prestasi belajar optimal. Pendekatan kuantitatif diterapkan, menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) berdasarkan perangkat lunak AMOS 21. Temuan menunjukkan bahwa bimbingan Sisun Mentor secara positif dan signifikan mempengaruhi motivasi kadet, dan motivasi secara signifikan mempengaruhi prestasi belajar. Analisis SWOT menempatkan strategi perbaikan belajar yang direkomendasikan di Kuadran IV, menunjukkan bahwa institusi menghadapi tekanan eksternal yang signifikan sambil masih perlu memperkuat kapasitas internalnya. Oleh karena itu, dua strategi WT utama diusulkan untuk mengatasi kelemahan internal sebagai respons terhadap ancaman eksternal tersebut. Inisiatif operasional yang dikembangkan seperti merumuskan indikator hasil belajar, mengadakan sesi bimbingan rutin, menyelenggarakan seminar pembinaan motivasi, dan membentuk kelompok belajar kolaboratif berfungsi sebagai implementasi konkret dari strategi yang relevan dan dapat dilaksanakan. Melalui pelaksanaan yang konsisten dari upaya-upaya ini, diharapkan para kadet dapat mencapai prestasi belajar yang optimal dan seimbang, sekaligus lebih siap menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dalam pendidikan militer.
Analyzing Employee Performance: Competence, Discipline, and Compensation Muhammad Haka Rahman Hakim; Sarwo Edy Handoyo; Sahnaz Ubud
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1375

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kompetensi dan disiplin kerja memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai, serta sejauh mana peran kompensasi dalam memediasi hubungan tersebut di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan kausal-komparatif. Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata sebanyak 53 orang. Variabel penelitian ini adalah Kompetensi, Disiplin Kerja, Kompensasi dan Kinerja. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, Evaluasi Outer Model, dan Inner Model dengan menggunakan Software SEM SMARTPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi, Disiplin Kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja; (2) Kompetensi dan Disiplin Kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kompensasi; (3) Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja; (4) Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui kompensasi; dan (5) Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui kompensasi. Semua konstruk eksogen (X1, X2, dan Y) secara simultan memengaruhi Z sebesar 0,479 atau 47,9%. Karena R Square yang Disesuaikan lebih dari 33% tetapi kurang dari 67%, pengaruh semua konstruk eksogen X1, X2, dan Y terhadap Z tergolong moderat. Temuan ini menyiratkan pentingnya peningkatan kompetensi dan disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan, dan perlunya mengevaluasi kompensasi, karena tidak secara efektif memediasi hubungan variabel utama.
Paraplegia Caused By Vertex Epidural Hematoma and Lumbal L1 Burst Compression Fracture: A Rare Case Report I Putu Dhidhi Pradnya Suryadiarsa; I Putu Ananta Wijaya Sabudi; Janaari Pramana Putri Gelgel
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1379

Abstract

Paraplegia is most commonly caused by spinal cord trauma and is rarely the result of head injury. In this case report, we present a rare case of paraplegia caused by a vertex epidural hematoma (EDH) and L1 burst compression fracture. A 55-year-old female patient was diagnosed with vertex-parietal right EDH, right and left parietal subarachnoid hemorrhage (SAH), traumatic cerebral edema, open depressed comminuted fracture of the vertex, linear fracture of the right parietal bone, L1 compression fracture, and lower limb paraplegia. The patient underwent emergency debridement, craniotomy for EDH evacuation, reconstruction, and intracranial pressure (ICP) monitoring. One week after the craniotomy, L1 decompression and stabilization fusion were performed. The patient showed clinical improvement, received rehabilitation, and was discharged after 11 days of hospitalization. We conclude that paraplegia can be caused by vertex EDH and L1 compression fracture. Accurate diagnosis and appropriate management can lead to a favorable prognosis.
Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Pengecekan SLIK OJK Terhadap Calon Pekerja Made Andina Sinta Devi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1382

Abstract

Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan lapangan kerja. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dan internasional, termasuk dalam UUD 1945, UU HAM, UDHR, dan ICESCR. Namun, dalam praktik perekrutan, beberapa perusahaan mulai menerapkan pengecekan kolektibilitas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai salah satu syarat seleksi calon pekerja. Pengecekan ini bertujuan melindungi perusahaan dari risiko kerugian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, serupa dengan penilaian kredit di perbankan. Meski demikian, penerapan pengecekan kolektibilitas belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam konteks ketenagakerjaan, sehingga berpotensi melanggar hak atas pekerjaan dan syarat ketenagakerjaan yang adil. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kejelasan regulasi agar prinsip kehati-hatian dalam seleksi pekerja tidak menghambat hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan secara adil.

Page 63 of 74 | Total Record : 732

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue