cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 732 Documents
 59   60   61   62   63 
Evaluasi Keberhasilan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (Studi Kasus: Pit Barat PT Wahyu Garuda Kencana, Kalimantan Tengah) Yosafat Hazezon Sitompul; Neny Sukmawatie; Fahrul Indrajaya; Saptawartono Saptawartono; Asri Fridtriyanda
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1321

Abstract

Reklamasi lahan pasca-penambangan batubara merupakan upaya strategis untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang terdampak kegiatan tambang. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat keberhasilan reklamasi pada Pit Barat PT Wahyu Murti Garuda Kencana, Kalimantan Tengah, dengan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada Februari–April 2025 menggunakan pendekatan survei lapangan serta analisis data primer dan sekunder. Parameter yang dinilai mencakup penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi, serta pemeliharaan tanaman. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan reklamasi sebesar 80,83% dengan kategori Baik. Kontribusi terbesar berasal dari penataan lahan (56,42%), diikuti revegetasi (14,1%) dan penyelesaian akhir (10,31%). Meskipun demikian, belum adanya pembangunan struktur pengendali erosi berpotensi menurunkan efektivitas jangka panjang. Secara keseluruhan, reklamasi di Pit Barat dapat dinyatakan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku
Independent Sharia-Based Housing Financing Scheme: A Case Study of the Fictive Financing of PT Cahaya Mentari Pratama Mohamad Nur Kholiq; Prawitra Thalib
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1322

Abstract

The role of Islamic banking institutions in terms of housing finance has attracted the attention of many people, especially in countries where the majority are Muslim. This is based on the fact that most people prefer Islamic bank financing to avoid the element of usury, including in home financing in Islamic banks. Given that as is well known, many non-bank developers based on a lot of public interest in Islamic home financing products carry out this financing. The purpose of writing this journal is expected to provide knowledge to the public in conducting sharia-based housing finance. In writing this journal using legal research methods, namely legal research. The result of this writing is that in principle, Sharia-based Housing Financing must require the role of Islamic financial institutions, both through Islamic banking institutions and non-Islamic banking.
Legal Implications of Amendment to Business Competition Law Provisions in Law Number 5 of 1999 After the Enactment of the Omnibus Law Christopher Hartono
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1323

Abstract

Law Number 11 of 2021 on Job Creation changes the regulations related to business competition law as regulated in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This amendment aims to improve the business competition climate to generate a positive impact on business actors and the community. Various issues and the development of changes to this law are presented in the form of seminars and scientific studies that carry topics on changes in business competition that need to be corrected immediately. After the enactment of the Omnibus Law, which changes the five articles of business competition, it needs to be studied with the main objective of business competition itself. This study will start by looking at the background and discussing the impact after the enactment of the new law for business actors, the community, and all related parties such as regarding the change in filing an objection to the Commercial Court. The method used in this paper is normative juridical by analyzing the applicable law and the impact that occurs. And the research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The result of this paper is that this change does not completely solve the problems that occur in the realm of business competition.
Psikoedukasi Dukungan Sebaya untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Mahasiswa Kos dengan Metode Mindful Learning: Sri Muliati Abdullah; Nina Fitriana; Dimas Prastia Putra; Amira Sekar Amalia
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1324

Abstract

Psikoedukasi kesehatan mental dapat memiliki dampak positif kepada mahasiswa kos terkait pentingnya menjaga kesehatan mental. Oleh karenanya, perlu dilakukan Psikoedukasi dengan pendekatan mindful learning untuk membantu mahasiswa lebih menyadari kondisi emosional mereka, mengelola stres dengan lebih baik, dan meningkatkan keterampilan belajar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kos dalam menjaga kesehatan mental melalui psikoedukasi dukungan sebaya dengan metode mindful learning. Penelitian ini merupakan kuantitatif eksperimen dengan desain one group pretest-posttest design dengan melibatkan 19 partisipan yang merupakan mahasiswa kos. Instrumen dalam penelitian ini yaitu skala pengetahuan dukungan sebaya, untuk mengukur perubahan pengetahuan antara pre-test dan post-test atas psikoedukasi yang diberikan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji Wilcoxon Signed-Rank Test untuk mengetahui perbedaan pengetahuan partisipan sebelum dan setelah diberikan psikoedukasi. Hasil analisis dari perhitungan Wilcoxon Signed-Rank Test pada pengukuran pretest dan posttest didapatkan nilai Z= -2,877 dan p = 0,004 (p < 0,05). Hal ini menunjukan perbedaan skor tingkat pengetahuan partisipan sebelum dan setelah mendapatkan psikoedukasi. Pengetahuan mahasiswa kos setelah diberikan psikoedukasi meningkat (M=94,74) dibandingkan sebelum diberikan psikoedukasi (M=75,00).
Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia Elvia Rahmawati; Ian Firstian Aldhi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam sistem hukum nasional dan menilai bagaimana mekanisme yang diatur dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa meskipun telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2015, hingga kini RUU tersebut belum pernah menjadi prioritas pembahasan DPR. Padahal, absennya kerangka hukum komprehensif terkait perampasan aset menghambat pemulihan kerugian negara dan membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mempertahankan hasil tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset sangat mendesak karena memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi aparat dalam menyita aset hasil tindak pidana. Mekanisme in rem yang diatur memungkinkan pemiskinan pelaku, mempercepat pemulihan kerugian negara, serta memperkuat efek jera, sehingga pemberantasan korupsi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini masih parsial dan bergantung pada putusan pidana, sehingga sering gagal mengamankan aset. RUU ini menghadirkan instrumen hukum yang progresif, termasuk pengaturan terhadap aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah (unexplained wealth), sehingga menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku.
Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kembalinya Kesuburan Pada Wanita Usia Subur Nova Widi Nur Ramanda; Susi Milwati; Reni Wahyu Triningsih
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1327

Abstract

Pandangan negatif terhadap alat kontrasepsi masih menjadi hambatan bagi sebagian perempuan untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB). Tidak sedikit ibu yang berasumsi bahwa penggunaan kontrasepsi dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh keturunan. Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya perbedaan waktu pemulihan kesuburan setelah penghentian kontrasepsi, sehingga menimbulkan rasa cemas bagi perempuan dan keluarganya ketika merencanakan kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kembalinya kesuburan pada wanita usia subur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah ibu hamil yang memiliki riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal, dengan jumlah responden sebanyak 44 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui uji Spearman Rank. Hasil uji menunjukkan nilai p-value sebesar 0,001 (< 0,05), sehingga hipotesis alternatif (H1) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Hal ini membuktikan adanya hubungan signifikan antara lamanya penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kembalinya kesuburan pada wanita usia subur di PMB Sri Wahyuni Kalipare. Dengan temuan ini, perempuan usia subur disarankan untuk mempertimbangkan secara matang jenis kontrasepsi yang akan digunakan serta merencanakan kehamilan dengan cermat. Selain itu, mereka juga perlu memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemulihan kesuburan setelah berhenti menggunakan kontrasepsi tertentu.
Land Sale and Purchase Through a Power of Attorney Deed Dahris Siregar; Muhammad Dhobit Azhary Lubis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1335

Abstract

This research examines the legal implications of granting a notarial power of attorney for land sale and purchase transactions. A normative juridical  method is used in this sort of study. This study was conducted qualitatively and look at primary and secondary legal materials thoroughly. The aim of this study is to determine the legal foundation of sale and purchase contractual agreements, the authority to sell and/or release rights and whether the notary or PPAT violates laws and principles. A notary official grants a notary power of attorney in writing. The findings revealed that, from the standpoint of Conventional law, A selling and purchase contract with A legal type is a power of attorney. of authentic deed that fits the agreement's legal requirements, according to The Civil Code, Article 1320. However, a binding document of sale and purchase is not a requirement for a land transaction under agrarian law. This is due to the fact that transactions relating to land can only be considered valid and if the deed is signed by an official authorized to make a land deed.
Urgensi Pembentukan Peradilan Pertanahan di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah Stella Stella; Benny Djaja; M. Sudirman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1337

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia merupakan salah satu persoalan hukum yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan dampak sosial yang besar. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem hukum yang adil, efisien, dan transparan belum sepenuhnya terwujud. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan swasta, hingga institusi negara menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pertanahan masih menghadapi berbagai kendala serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan sebagai alternatif reformasi sistem penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, serta tinjauan perbandingan dengan praktik pengadilan khusus di negara lain. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan peradilan pertanahan dapat mempercepat proses penyelesaian, meningkatkan kualitas putusan, dan memberikan kepastian hukum. Namun, pembentukan lembaga ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan pengawasan ketat agar tidak menciptakan ruang baru bagi praktik mafia peradilan dan penyalahgunaan wewenang.
Pertanggungjawaban Hukum PPAT atas Akta Jual Beli Tanah yang Batal karena Sertifikat Ganda: Perspektif Hukum Perdata dan Administrasi Pertanahan Della Kristina; Benny Djaja; Maman Sudirman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1338

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang batal akibat adanya sertifikat ganda, ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum administrasi pertanahan. Akta PPAT pada dasarnya merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun keabsahannya sangat bergantung pada kejelasan status objek tanah. Kasus sertifikat ganda menimbulkan persoalan serius, karena akta jual beli yang didasarkan pada sertifikat bermasalah dapat kehilangan kekuatan pembuktian sempurna dan berimplikasi pada batalnya perjanjian. Dari sisi hukum perdata, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk tanggung jawabnya dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dari sisi hukum administrasi pertanahan, PPAT berada di bawah pembinaan ATR/BPN sehingga dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melanggar kewajiban prosedural, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda dapat ditempuh melalui gugatan perdata, pembatalan sertifikat oleh BPN, atau keberatan melalui PTUN.
Optimalisasi Pendidikan Perwira Mahasiswa Seskoal Berbasis Kepemimpinan Strategis Laksamana Malahayati untuk Memperkuat Ketahanan Maritim Nasional Wahid Riswana Yusup; Daniel Guyana; Jaka Lelana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1339

Abstract

Pendidikan kepemimpinan di Sekolah Komando dan Staf Angkatan Laut (Seskoal) memainkan peran penting dalam membentuk perwira TNI Angkatan Laut yang unggul secara teknis, taktis, dan strategis, memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan pertahanan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai kepemimpinan Laksamana Malahayati dalam sistem pendidikan Seskoal dan mengusulkan strategi optimalisasi pembelajaran untuk memperkuat ketahanan maritim nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengevaluasi struktur kurikulum, metode pembelajaran, dan integrasi strategi pertahanan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberanian, kecerdasan strategis, dan kemampuan diplomasi maritim Laksamana Malahayati relevan dalam membentuk perwira yang adaptif dan visioner. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat dicapai melalui penguatan mata kuliah kepemimpinan strategis berbasis sejarah maritim, studi kasus kepemimpinan dalam operasi militer marinir, dan penerapan model pembelajaran berbasis simulasi perang laut (war gaming). Penelitian ini merekomendasikan reformasi kurikulum yang adaptif dengan dinamika pertahanan laut global, peningkatan teknologi dan metode pengajaran berbasis simulasi, serta kolaborasi dengan akademisi dan praktisi pertahanan. Optimalisasi pendidikan berdasarkan kepemimpinan strategis Laksamana Malahayati diharapkan dapat menghasilkan perwira TNI Angkatan Laut yang kompeten, profesional, siap menghadapi tantangan ketahanan maritim di era globalisasi.

Page 61 of 74 | Total Record : 732

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue