cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 732 Documents
 65   66   67   68   69 
Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Optimasi Strategi Pemasaran Anita Rahmawati; Sri Isti Untari; Kristin Lukitaningrum
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1481

Abstract

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh dalam revolusi digital dan memainkan peran penting dalam mengubah strategi pemasaran di berbagai sektor. Melalui kemampuan analisis data besar, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami, AI memungkinkan perusahaan memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam, mengoptimalkan strategi pemasaran, serta meningkatkan efektivitas komunikasi merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam optimasi strategi pemasaran melalui kajian literatur terhadap jurnal nasional dan internasional terbitan 2016–2024. Metode yang digunakan adalah literature review kualitatif dengan pendekatan meta-synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI memberikan manfaat signifikan, antara lain peningkatan efisiensi operasional, personalisasi pelanggan, dan analisis prediktif yang akurat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah isu privasi data, bias algoritmik, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa AI bukan sekadar alat teknologi, melainkan sumber daya strategis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan apabila diimplementasikan secara etis dan berkelanjutan.
Optimization of Explosive Loads for Controlling Ground Vibrations in Blasting Activities at PT Riung Mitra Lestari, Jobsite Energi Batu Hitam, East Kalimantan R Anggara; Xevarel Nevaldo Rayva Nugroho; Suparno; Fadilla Muhamad; Dhia Fahri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1482

Abstract

This study aims to optimize the explosive charge to minimize ground vibration generated by blasting operations at PT Riung Mitra Lestari, Energi Batu Hitam Jobsite, East Kalimantan. According to the Indonesian National Standard (SNI 7571:2023), the permissible ground vibration limit is 5 mm/s. However, the company implements a more stringent internal limit of 4 mm/s for all types of structures as a preventive measure to mitigate potential damage and ensure safety and comfort for surrounding communities. Field measurements indicated that vibration levels exceeded the established limits, with values of 21.68 mm/s at the explosive magazine area (250 m from the blast site) and 7.168 mm/s at residential areas (326 m from the blast site). This evaluation employs a scaled distance approach and Peak Vector Sum (PVS) analysis based on the United States Bureau of Mines (USBM) empirical method. A regression model was developed to establish the relationship between scaled distance and PVS, which was subsequently used to predict Peak Particle Velocity (PPV) values derived from the obtained constant and exponent. The regression demonstrated a strong correlation, with a constant (k) of 9410.6, an exponent (e) of ?1.999, and a coefficient of determination (R²) of 0.8646. Based on these findings, the maximum recommended explosive charge to maintain PPV below 4 mm/s is 41.3 kg/hole for residential areas and 25.7 kg/hole for the explosive magazine area, adjusted according to the blasting geometry. The proposed design yields a Scaled Depth of Burial (SDOB) classified as “controlled energy,, which is in accordance with company standards. This study provides a safer and standardized blasting design alternative to minimize the risk caused by vibrations on the surrounding infrastructure.
Strategi Managament Sosial Media dalam Meningkatkan Penggemar Olahraga Kurash di Jawa Timur Rajnikanyaka Syifa Citraloka; Muhamad Fauzi Antoni; Dewangga Yudhistira; Afif Dwi Nugraha; Muhammad
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1483

Abstract

Pengenalan olahraga yang kurang populer seperti Kurash hanyalah salah satu contoh bagaimana perkembangan pesat teknologi komunikasi digital telah merevolusi cara organisasi olahraga berinteraksi dengan konsumen mereka. Seni bela diri tradisional Uzbekistan, Kurash, diajarkan di Jawa Timur, namun sedikit orang di sana yang mengenalnya. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pandangan publik terhadap posting media sosial yang berkaitan dengan Kurash memengaruhi minat dan loyalitas penggemar. Sebanyak 197 peserta dalam penelitian ini adalah dewasa (didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan media sosial dan pernah melihat materi Kurash), dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan strategi sampel selektif. Menggunakan skala Likert 5 poin, instrumen penelitian mencakup 12 pernyataan. Data dianalisis dengan bantuan SPSS. Dengan skor rata-rata 30,38, temuan menunjukkan bahwa publik memandang materi media sosial Kurash secara positif. Materi visual, seperti cuplikan pertandingan dan biografi pemain, serta konten interaktif seperti jajak pendapat dan kuis, menarik sebagian besar responden. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara cara materi media sosial dipersepsikan dan minat serta loyalitas penggemar (r = 0.761; Sig. < 0.001). Selain itu, uji regresi linier sederhana membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara konten media sosial dan peningkatan minat serta loyalitas penggemar (Sig. < 0.05). Untuk mengembangkan basis penggemar dan memperkenalkan olahraga yang kurang populer seperti Kurash kepada audiens digital yang lebih luas, hasil ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki strategi media sosial yang konsisten, relevan, dan partisipatif.
Penyerobotan Hak atas Tanah Perspektif Hukum Pidana Studi Putusan No 4/Pid.C/2021/Pn Donny Rudiansyah; Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1484

Abstract

Penyerobotan tanah ialah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih marak di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai tanah yang tinggi. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan hak kepemilikan atas tanah, tetapi turut mengganggu sistem hukum dan ketenangan sosial. Riset metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data didapat dari studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No.4/Pid.C/2021/PN Sbw. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, dan relevansinya dengan asas hukum pidana, khususnya asas kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu No.51 Tahun 1960. Hakim menetapkan hukuman kurungan selama 1 bulan, namun dijalani dalam masa percobaan, yang secara hukum tetap memiliki kekuatan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan pidana dalam menegakkan hak atas tanah melalui instrumen hukum positif meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek sanksi dan efektivitas penegakan hukumnya. Ketentuan pidana dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960, meskipun tergolong ringan, tetap mencerminkan adanya keberpihakan negara terhadap pihak yang dirugikan serta menegaskan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang mendapat perlindungan hukum. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah kerap tidak berjalan efektif karena adanya kelemahan dalam proses pembuktian, kurang tegasnya aparat penegak hukum, serta sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat ringan atau sekadar formalitas.
Perbedaan Feedback Orientation pada Karyawan Generasi X dan Generasi Z di Tempat Kerja Ameilia Megah Indah Sukma; Resekiani Mas Bakar; St. Hadjar Nurul Istiqamah Istiqamah
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan orientasi umpan balik antara karyawan Generasi X dan Generasi Z di tempat kerja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel penelitian terdiri dari karyawan Generasi X dan Generasi Z yang bekerja di berbagai perusahaan. Data dikumpulkan menggunakan skala Feedback Orientation Scale (FOS) dan dianalisis dengan uji Mann-Whitney karena data tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam orientasi umpan balik antara Generasi X dan Generasi Z, dengan Generasi Z memiliki tingkat orientasi umpan balik yang lebih tinggi dibandingkan Generasi X. Analisis tambahan menggunakan uji crosstabs terhadap sepuluh item pertama dari skala FOS. Hasil menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung memberikan respons yang lebih positif sedangkan Generasi X lebih dominan pada kategori negatif. Penelitian ini memperkuat hasil analisis utama dan mengindikasikan adanya perbedaan dalam sikap terhadap umpan balik antara kedua generasi. Implikasi dari penelitian ini berguna bagi pengelolaan sumber daya manusia dalam merancang strategi komunikasi dan pengembangan karyawan lintas generasi secara lebih efektif.
ICCPR dan Perlindungan terhadap Penahanan Sewenang-wenang: Tinjauan Hukum Administrasi Negara atas Kewenangan Imigrasi di Indonesia Dwi Putra Nugraha; Rachel Matthew; Liandry Tanu Wijaya; Gabriella Jazzy Jason Junior
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1488

Abstract

Artikel ini mengkaji hubungan antara International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, dengan fokus khusus pada kewenangan administratif keimigrasian di Indonesia. Sebagai negara pihak dalam ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap bentuk pembatasan kebebasan, termasuk penahanan oleh otoritas imigrasi, harus sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kovenan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sejauh mana praktek penahanan administratif dalam bidang keimigrasian sejalan dengan standar hak asasi manusia dan prinsip hukum administrasi negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kedaulatan negara dalam pengendalian imigrasi dengan kewajiban melindungi hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah kerangka hukum untuk mengatur penahanan keimigrasian, masih terdapat kekosongan dalam menjamin pengawasan yudisial dan perlindungan prosedural terhadap tindakan sewenang-wenang. Penguatan akuntabilitas administratif serta penyesuaian kewenangan imigrasi dengan standar ICCPR menjadi hal penting untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong tata kelola administrasi yang lebih berorientasi pada perlindungan hak.
Konsistensi Regulasi Perizinan Perikanan Indonesia di Zee Natuna dengan Kewajiban dalam Unclos pada Periode 2023-2025 Abraham Lincoln Riady; Bella Vita; Florencia Cheryl Koswandi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan peraturan perizinan perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dengan komitmen internasional yang tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 untuk periode 2023–2025. Pasal 56 UNCLOS menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara pantai, berhak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengelola sumber daya hayati di ZEE. Namun, hak-hak ini harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban konservasi yang tercantum dalam Pasal 61 dan 62 mengenai prinsip Maximum Sustainable Yield (MSY), serta ketentuan penegakan hukum dalam Pasal 73. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder seperti UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 2020 khususnya klaster kelautan dan perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam perkara Philippines v. China (2016), meskipun peraturan perizinan perikanan nasional telah selaras secara normatif dengan prinsip-prinsip UNCLOS, implementasinya terhambat oleh tantangan koordinasi antarlembaga dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai terhadap aktivitas illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing oleh kapal asing di ZEE Natuna. Oleh karena itu, diperlukan kepastian bahwa hukum nasional Indonesia sejalan dengan kewajibannya sebagai negara pantai berdasarkan hukum maritim internasional, kebijakan lintas sektor perlu diselaraskan dan fungsi pengawasan perlu diperkuat.
Aspek Hukum Keamanan Siber dalam Penggunaan AI dan Big Data oleh Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Arnold Rezon
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1490

Abstract

Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan big data untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, dan inklusif. Namun, pemanfaatan teknologi ini memunculkan tantangan hukum baru terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum keamanan siber dalam penggunaan AI dan big data oleh ITSK serta bentuk pertanggungjawaban hukum pengelolanya terhadap kebocoran data konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi tunggal yang secara komprehensif mengatur keamanan siber AI dan big data, namun terdapat berbagai peraturan sektoral seperti UU PDP, UU ITE, POJK, dan regulasi BSSN yang menjadi landasan perlindungan hukum. Prinsip strict liability menempatkan tanggung jawab mutlak pada penyelenggara ITSK sebagai pengendali data pribadi, sedangkan teori technoethics menekankan kewajiban moral atas penggunaan teknologi secara adil dan transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap kebocoran data dalam ekosistem ITSK membutuhkan penguatan regulasi teknis, koordinasi antar-lembaga pengawas, serta penerapan prinsip hukum dan etika digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi.
Rancang Bangun Perangkat Pendeteksi Detak Jantung (PPDJ) Secara Portabel Ija Darmana; Erliwati; Adiv Rama Salvayer
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1491

Abstract

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia, sementara alat pemeriksa jantung konvensional seperti Elektrokardiogram (EKG) masih memiliki keterbatasan dari segi biaya, portabilitas, dan kemudahan penggunaan. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi alat diagnosis jantung yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji alat “Perangkat Pendeteksi Denyut Jantung (PPDJ)” berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau detak jantung secara real-time dan terjangkau bagi masyarakat luas. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan tahapan meliputi perancangan perangkat berbasis Arduino Uno, Pulse Sensor, dan modul WiFi ESP8266, serta pengujian hasil pembacaan detak jantung yang dikirimkan dan divisualisasikan melalui platform ThingSpeak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPDJ mampu memberikan pembacaan detak jantung yang akurat dengan tingkat kesalahan hanya 2,4% dibandingkan alat EKG konvensional. Data dapat diakses secara daring oleh tenaga medis tanpa harus berada di lokasi pasien. Berdasarkan hasil tersebut, PPDJ dinilai mampu menjadi alternatif alat diagnosis jantung yang portabel, ekonomis, dan mudah digunakan, serta berpotensi mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat di daerah dengan fasilitas terbatas.
Kedudukan dan Ratifikasi Loan Agreement: Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Janeke Kusherawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1494

Abstract

Perjanjian pinjaman luar negeri (loan agreement) merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional yang menimbulkan konsekuensi hukum di ranah internasional maupun domestik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua loan agreement yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Artikel ini menganalisis status hukum loan agreement dalam perpektif hukum internasional dan nasional, membedakan karakter hukum antara perjanjian yang diratifikasi dan yang tidak diratifikasi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan antara teori hukum perjanjian internasional dan praktik hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa loan agreement menempati posisi gabungan antara hukum publik dan hukum privat internasional, bergantung pada subjek dan pilihan hukumnya. Dalam konteks Indonesia, ketidakjelasan kriteria ratifikasi loan agreement menyebabkan perfeseran politik hukum dari legislative approval meunju executive approval, sehingga menibulkan potensi ketidakpastian hukum.

Page 67 of 74 | Total Record : 732

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue