cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahhukum@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahhukum@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kb. Nias Selatan, Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Panah Hukum
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 28289447     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Hukum merupakan media diseminasi (penyebarluasan) hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi bidang hukum di seluruh Indonesia. Jurnal Panah hukum mencakup tulisan keilmuan dari bidang hukum yaitu: hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata Negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 160 Documents
 9   10   11   12   13 
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN Laia, Setiaro
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1347

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Aramo Kabupaten Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digukakan adalah sumber data dari pegawai, Jadi populasi dalam penelitian ini, yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Camat Aramo Kabupaten Nias Selatan sebanyak 30 orang. Dengan banyaknya sampel sebanyak 31 orang. Tekni pengumpulan data dengan menyebarkan angket kepada responden yaitu di Kantor Camat aramo Kabupaten Nias Selatan. Metode analisisi data yang digunakan adalah analisis regresi sedehana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya dalam penelitian ini di peroleh persamaan regresi linier sederhana yaitu: Y = 14,909 + 0, 701X artinya bahwa nilai konstantan (a) adalah sebesar 14,909. Nilai ini mempunyai makna bahwa apa bila variabel lingkungan kerja (X) bernilai nol, maka nilai variabel produktivitas kerja pegawai (Y) adalah sebesar 14,909. Sedangkan nilai koefisien variabel lingkungan kerja (b) adalah sebesar 0,701. Nilai ini berarti memiliki arti bahwa setiap peningkatan nilai variabel lingkungan kerja (X) maka akan meningkatkan nilai variabel produktivitas kerja pegawai (Y) sebesar 0,701. Nilai koefisien determinasi () sebesar 0, 632 atau (63,2%), kergaman variabel terikat (produktivitas kerja pegawai) dapat di jelaskan variabel bebas (lingkungan kerja) sedangkan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Sedangkan nilai (7,056) > nilai (1,549) dengan nilai taraf signifikan 0.000<0,05. Yang artinya variabel lingkungan kerja (X) mempunyai pengaruh terhadapa produktivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Aramo Kabupaten Nias Selatan.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN Gowasa, Mersy Christine
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1350

Abstract

Saat ini, di bidang keuangan, terdapat banyak model pemberian pilihan pengadilan yang tidak sesuai dengan hukuman yang digambarkan dalam peraturan keuangan. Salah satunya Pengadilan Negeri Majene pada pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn memvonis pelakunya satu tahun penjara mengingat Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 hanya 1 (satu) tahun penjara. Namun perlu diingat, pengaturan hukum luar biasa tersebut telah mengalami perubahan melalui Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur pidana penjara paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Dengan landasan tersebut, maka pokok pemeriksaan ini adalah memutus dan membedah pidana yang paling ringan bahayanya bagi pelaku kejahatan keuangan (review pilihan 64/Pid.B/2017/PN.Mjn). Dengan menggunakan standarisasi teknik eksplorasi yang sah, pemeriksaan ini memanfaatkan informasi opsional dan menggunakan pendekatan pedoman hukum, investigasi kasus, dan metodologi logis yang menggabungkan penyelidikan informasi subjektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan adalah terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 64/Pid. B/2017/PN.Mjn terbukti melakukan perbuatan curang sebagaimana didakwakan pemeriksa umum. Menurut penulis, penyerahan pilihan pidana tidak seharusnya menggunakan Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992, mengingat pengaturan tersebut telah diubah dengan Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 10 Tahun 1998. Hakim harus menggunakan lebih dari sekedar dakwaan jaksa penuntut umum untuk menjamin hasil yang seadil-adilnya. Sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 64/Pid, penulis menyarankan agar perbuatan terdakwa dipertimbangkan secara matang. B/2017/PN.Mjn, sehingga interaksi dinamis lebih menyenangkan dan sah.
PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR Diswanto Haria
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1352

Abstract

Vulgaritas adalah suatu perbuatan salah dan pelanggaran tidak senonoh yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli apa pun kondisi ekonomi pelakunya, usia, landasan pendidikan, orientasi, atau hal-hal lain yang menimbulkan kesusahan di kalangan penghuni lingkungan. Salah satu aksi demonstrasi vulgar yang telah diperiksa dan dicoba oleh Pengadilan Negeri Lahat adalah pilihan nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht. Dalam pilihan tersebut, pelaku divonis penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena diduga menyalahgunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Remaja. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah membakukan pemeriksaan yang sah dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, metodologi serupa, dan metodologi logis. Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum esensial dan bahan sah pilihan. Investigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan subjektif yang berbeda, dan tujuan diambil dengan menggunakan strategi induktif. Berdasarkan temuan dan perbincangan pemeriksaan, cenderung ada anggapan bahwa beban pidana terhadap pelaku demonstrasi pidana penyimpangan di luar nikah (konsentrasi pada pilihan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam Pasal 82 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Remaja disebutkan bahaya penahanan paling singkat 3 tahun, dengan batasan 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000 dan limit Rp. 300.000.000. Majelis hakim memvonis pelakunya dengan pidana penjara dengan ancaman pidana pokok 1 setengah tahun, dengan pidana denda diubah sesuai materiil pasal. Hukuman yang diberikan kepada pihak yang berperkara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 15 tahun. Penulis menyarankan agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan tindakan apa yang dilakukan sesuai dengan unsur peraturan perundang-undangan.
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM Waruwu, Yurniawati
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1353

Abstract

Penyeludupan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang gerakannya ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional. Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang disebut dengan era globalisasi, maka tak ada lagi batas yang jauh yang dapat memisahkan antara Negara yang satu dengan Negara-negara yang lain. Sehubungan hal tersebut tak jarang juga bentuk dan ragam kejahatan berkembang, salah satunya adalah tindak pidana penyeludupan manusia. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN Btm adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menentukan batas ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum dalam pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana keimigrasian sebaiknya berpatokan pada ketentuan hukum yang berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku itu sendiri dan kepada orang lain serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERBUATAN PENCABULAN DAN KEKERASAN KEPADA ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI Waruwu, Septi Efi Jernih
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1354

Abstract

Siapapun dapat melakukan tindakan pencabulan yang merupakan tindakan ilegal dan tidak etis, tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin, atau karakteristik lain yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Putusan bernomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls merupakan salah satu tindak pidana pencabulan yang telah diselidiki dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Berdasarkan putusan tersebut, pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (3) Junto Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014. dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan peraturan perundang-undangan semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka yang terdiri dari teks-teks hukum primer dan sekunder. Analisis data kualitatif deskriptif digunakan, dan pendekatan induktif digunakan untuk mengembangkan kesimpulan. Dari hasil kajian dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa pengadilan mempertimbangkan adanya pencabulan dan kekerasan terhadap anak pada saat menjalani hukuman dalam Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2021/PN.Bls tidak sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh; Jika dikabulkan, pidana penipuan mencapai batas pidana tertinggi, namun dalam praktiknya kurang sesuai dan merugikan karena keuntungan dan kepastian hukum yang dijanjikan hakim tidak terealisasi. Untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban atas biaya kematian atau biaya perkara, hakim harus membebankan biaya kepada pengirim. Penulis mengusulkan agar Majelis Hakim yang meninjau dan menetapkan Hukuman yang sesuai berat kasusnya.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH SENGKETA Zamili, Trimeyman
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1358

Abstract

Persoalan pertanahan merupakan salah satu perdebatan pertanahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat, antara masyarakat dengan masyarakat, pertemuan yang tiada habisnya, jaringan, dan otoritas publik. Salah satu sengketa pertanahan yang dianalisis oleh Pengadilan Tinggi adalah Putusan Nomor 04/Fire Up G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan telah menjalankan perintah atas tanah yang diperebutkan. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, pendekatan pemikiran, dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial dan bahan sah pilihan. Analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data bersifat deskriptif, dan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.g/2006 tidak tepat, karena tergugat menguasai tanah tersebut karena pengaruh orang tua penggugat sebagai sanak saudaranya. Kesimpulan ini dapat diambil berdasarkan temuan penelitian dan perubahannya. Lebih jauh lagi, dalam perbincangan tersebut, para wali pihak yang dirugikan tidak menentukan waktu dan tujuan tanah yang diperebutkan. Dengan tujuan agar pihak yang berperkara telah menguasai, membangun, dan memelihara tanah tersebut selama kurang lebih 36 (36) tahun. Pencipta mengusulkan agar dewan hakim melihat dan memilih suatu kasus sesuai pedoman hukum.
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA HUKUM ADAT DI DESA BONIA HILISIMAETANO KECAMATAN MANIAMOLO KABUPATEN NIAS SELATAN Markus Waoma
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1365

Abstract

The mechanism of domestic violence is the process of resolving any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of household. The aim of this research is to find out the mechanism for resolving criminal acts of domestic violence according to customary law in Bonia Hilisimaetano Village, Maniamolo District, South Nias Regency. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Analyzing qualitative data is done concurrently with the process of gathering data. The research findings and discussion lead to the conclusion that Bonia Hilisimaetano Village, Maniamolo District, South Nias Regency, has a customary law-based mechanism for resolving criminal acts of domestic violence. This mechanism involves deliberation in the village, known locally as Orahu in Nias, with the village government inviting various parties, including the BPD, LAD (Fa'asiulu/Fa'asiila), the Head of the Hamlet, and other witnesses. The Village government then instructed the Village Office (customary authorities) to summon both parties (the offenders and the victim) to attend discussions to settle the crime of domestic abuse after verifying that the complaint had correct evidence. 2020 saw the perpetrator punished in line with the village of Bonia Hilisimaetano's customary law, which called for giving three pigs and Rp 3,000,000 (three million rupiah) to the victim's family as well as the village government. The victim was not hospitalized. This punishment, however, differs from that meted down to the offenders of the same offense in 2012 in that the victim was admitted to the hospital in addition to receiving Rp 3,000,000 and 1 (one) pig 4 alisi. It is intended that the penalties would serve as a deterrence to the offender and provide justice to the victim.
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UPAYA PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA Meniwati Ndruru
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1366

Abstract

The institution that carries out government functions in the field of drafting and enacting Village regulations is the Village Consultative Body which is tasked with accommodating community aspirations in the context of preparing village income and expenditure budget programs and monitoring the performance of village government. Women's representation means participating in village development, both in the fields of government and in the fields of politics and education. Participation in village development is an effort to build and develop a particular village. In accordance with Article 5 Number 110 of the Indonesian State Protection Law of 2016. Regarding the Village Consultative Body, it is determined that a woman is elected to become a member of the BPD by calling members of the BPD in accordance with women's representation as intended in article 6 letter b. The type of research used is sociological legal research, namely an approach carried out directly by examining relevant legal provisions and social realities. Primary and secondary data collected through interviews were used in the data collection process. A deductive approach is used in the analysis of observation data and documentation investigations, resulting in descriptive results. Based on research findings and discussions, it can be concluded that women's representation in the election of the Village Consultative Body (BPD) of Orahili Village still does not meet the requirements for filling in as members of the BPD. This is because women are still not involved in managing BPD members, not because they are limited, but because no woman has expressed a desire to run for office. Therefore, the author recommends socialization or community education that discusses women's representation in politics and gvernment, gender equality, and the importance and role of women in village government..
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI Ndruru, Novari
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1370

Abstract

An act that violates the law, has an element of error, and is punishable by a crime is called a criminal act. The aim of criminal punishment against the perpetrator is to guarantee public interests and maintain legal justice. Decision number 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg is one of the criminal acts of obscenity that has been sent and tried by the Kupang District Court. For alleged violations of Article 80 paragraphs (3) and (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the perpetrator was sentenced to 4 (four) years in prison. Normative legal research using a statutory regulation approach, case approach, comparative approach and analytical approach is the type of research carried out. Secondary data obtained from library sources, including primary and secondary law books, was used to collect data. An inductive approach was used to obtain conclusions from qualitative descriptive data analysis. From the results of the research and discussion, it can be determined that anyone who commits a criminal act against Decision Number 29/Pid.Sus/2017/PN.Kpg) will be punished in accordance with the applicable provisions. The provisions in paragraphs (1), (2), and (3) are added if necessary, and if it results in death, imprisonment is based on Article 80 paragraphs (3) and (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection up to 15 year. It was his parents that he felt for. The perpetrator was sentenced to four years in prison by the panel of judges. Based on the applicable provisions, the judge imposed sanctions. The author suggests that judges in the panel that examines and decides on a criminal case should be more careful in deciding whether the actions carried out are in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN ANAK HAMIL Harefa, Karlis
Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v3i2.1371

Abstract

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin diwaktu yang akan datang. Seiring dengan perkembangan zaman, serta kurangnya pengawasan terhadap anak, tidak jarang ditemukan anak menjadi korban dan pelaku tindak pidana persetubuhan. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana persetubuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang mengakibatkan anak hamil (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smp). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp) dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan dibalai kerja Sumenep. Menururt penulis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa termasuk ringan dan tidak begitu efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dalam putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan, semestinya hakim juga memperhatikan hal-hal lain dimana akibat dari perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan telah melahirkan, seharusnya hakim juga mempertimbangkan hal itu demi menjamin adanya dan terpenuhinya hak asasi manusia dan kelangsungan hidup korban ataupun demi kesejahteraan dari korban dan juga anak dari akibat perbuatan pelaku tersebut. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana harus lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan sebuah putusan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, dan berorientasi pada pemberian efek jera kepada terdakwa itu sendiri dan kepada orang lain.

Page 11 of 16 | Total Record : 160

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 1 No 2 (2022): JURNAL PANAH HUKUM Vol 1 No 1 (2022): JURNAL PANAH HUKUM