cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis tanggung jawab saksi instrumenter dalam hal ikut serta menjaga kewajiban notaris melindungi kerahasiaan isi akta otentik Farhan, Amanullah Muhammad Noor
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1427

Abstract

Salah satu syarat akta otentik adalah kehadiran saksi akta yang turut serta dalam pembuatannya. Saksi akta, baik karyawan notaris maupun bukan, memiliki akses terhadap informasi rahasia dalam akta. Namun, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi hukum bagi saksi akta terkait kerahasiaan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengisi kekosongan hukum terkait kewajiban serta tanggung jawab hukum saksi akta notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta otentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif preskriptif dengan menganalisis UU Jabatan Notaris, KUHPerdata, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan oleh saksi akta hanya dikenakan sanksi perdata sesuai Pasal 1365 KUHPer, sementara UU Jabatan Notaris belum mengatur sanksi khusus. Celah hukum ini berpotensi disalahgunakan, sementara UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 belum secara spesifik mengatur kewajiban saksi akta. Oleh karena itu, diperlukan revisi UU Jabatan Notaris atau regulasi khusus yang mengatur kewajiban saksi akta dalam menjaga kerahasiaan akta otentik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak terkait.
Reverse evidence in money laundering cases with corruption predicate crime Fikri, Ahmad Ma'mun; Polmer, Polmer
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1438

Abstract

The application of the reverse burden of proof in money laundering cases, particularly regarding the proof of predicate crimes, remains a subject of debate among legal scholars. This is due to concerns that it contradicts the presumption of innocence and may potentially violate human rights. This study aims to analyze the regulation of the reverse burden of proof in money laundering crimes under Indonesian law and to explore alternative approaches concerning predicate crimes. The research employs a normative legal method using statutory and comparative approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that Indonesia’s reverse burden of proof system is adapted from Anglo-Saxon legal systems, but its implementation remains limited. In its countries of origin, the system is more balanced—both the prosecutor and the defendant bear the burden of proof, and civil proceedings are used to recover criminal assets. In contrast, Indonesia has yet to adopt the civil route, and there is no specific procedural law governing this system, reducing its effectiveness. As an alternative, the "balance of probabilities" principle is proposed to better align the protection of individual rights with asset recovery efforts, thereby enhancing the effectiveness of anti-money laundering enforcement.
Tanggung jawab notaris dan perlindungan hukum bagi pembeli atas kerugian akibat wanprestasi (Studi putusan nomor 140/PDT.G/2020/PN.BDG) Pulungan, Indi Anggareni
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1440

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis terhadap perbuatan hukum. Namun dalam praktiknya, terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain. Salah satunya ialah kasus Notaris di Bandung berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/PDT.G/2020/PN.BDG, di mana seorang Notaris melakukan wanprestasi yang merugikan penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dan perlindungan hukum bagi pembeli atas kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dan Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak menjalankan tugasnya secara jujur dan amanah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan kerugian dan wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.
Constitutional responsibility of political parties as pillars of democracy in the perspective of Indonesian constitutional law Widiartana, Putu Wahyu; Rama, Bagus Gede Ari; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1447

Abstract

Democracy is a fundamental principle within the Indonesian state system as reflected in the 1945 Constitution (UUD 1945), where political parties play a key role as a pillar in bridging the people and the government. The constitutional responsibility of political parties within the Indonesian constitutional system encompasses not only compliance with the law but also moral and ethical aspects in realizing a clean, transparent, and accountable government. This study aims to examine the regulation of the constitutional responsibility of political parties from the perspective of Indonesian constitutional law, as well as the relationship between this responsibility and the quality of democracy that is fostered. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and documentary study approaches. The analysis is conducted qualitatively to explore the understanding of the implementation of the constitutional responsibility of political parties and its impact on the quality of democracy. The findings indicate that, although clear legal provisions exist regarding the role of political parties, their implementation still faces significant challenges, such as the practice of money politics and the pragmatic tendencies of parties. Therefore, stricter supervision is necessary to ensure that political parties fulfill their constitutional responsibilities effectively, thereby improving the quality of democracy in Indonesia. This study is expected to contribute to the development of constitutional law theory and practice, as well as strengthen the role of political parties in reinforcing Indonesia's democratic system.
Analisis dasar pertimbangan yuridis hakim terhadap tindakan pihak kepolisian yang mengakibatkan kematian korban Maaruf, Maaruf; Abdul Jabar Rahim; Gamlan Dagani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1448

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, yang melibatkan seorang anggota kepolisian sebagai terdakwa dalam kasus pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami penerapan hukum yang adil dan proporsional dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam situasi darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dan menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi kriteria pembelaan terpaksa yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus, di mana data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian vital tubuh dinilai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip subsidiaritas, mengingat korban tidak bersenjata dan hanya menyerang dengan tangan kosong. Dissenting opinion dari hakim juga menekankan bahwa penggunaan senjata api dalam konteks ini tidak dapat dibenarkan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya diterima untuk memastikan keadilan dan penerapan hukum yang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.
Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata Nurazizah, Dina Alya; Jaman, Ujang Badru
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1473

Abstract

Karena kepraktisannya, perjanjian tidak resmi sering digunakan dalam operasi perusahaan. Namun, dalam sengketa perdata, tidak adanya tanda tangan menimbulkan keraguan atas penerimaannya sebagai alat bukti. Dengan menelaah aturan hukum yang relevan dan membandingkannya dengan tindakan nyata dan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, penelitian ini berupaya menilai kekuatan pembuktian perjanjian tidak resmi yang tidak ditandatangani. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian semacam ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk: (1) pengakuan lisan dan tertulis para pihak di pengadilan; (2) adanya alat bukti tambahan, seperti surat penawaran, tanda terima, saksi, dan rekaman; dan (3) keadaan seputar perjanjian, termasuk itikad baik, kesesuaian isi, kemampuan para pihak, dan keadaan sosial ekonomi mereka. Semakin kuat kombinasi unsur-unsur ini, semakin meyakinkan perjanjian tidak resmi tanpa tanda tangan dalam proses perdata.
Analysis of Indonesian state policy in resolving medical disputes with a restorative justice approach Widjayanto, Indra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1489

Abstract

Medical disputes that are resolved through litigation often have negative impacts, such as the criminalization of medical personnel, waste of time and money, and the non-fulfillment of a sense of substantive justice for victims. In this context, the restorative justice approach has emerged as an alternative dispute resolution that is more humanist, oriented towards recovery and reconciliation. This study aims to analyze in depth the potential and urgency of applying the restorative justice approach in medical dispute resolution in Indonesia, as well as evaluate the legal, ethical and institutional obstacles faced. The method used is normative legal research with a conceptual approach and statute approach. The results of the study show that restorative justice can be a fairer, faster, and more efficient solution in resolving medical disputes if supported by appropriate regulations, professional mediation institutions, and active involvement of professional organizations and law enforcement officials. Therefore, policy reform is needed through the establishment of specific rules on RJ in medical disputes, the provision of mediator resources who understand medical ethics, and strengthening legal protection mechanisms for all parties. Thus, restorative justice in medical disputes is expected to be able to create a more humanist, responsive, and socially just health law system in Indonesia.
Implementasi azas cepat sederhana dan murah perkara tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia Razak, Abdul Kamil; Suryawin, Paulana Christian; Durahman, Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1490

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, salah satunya melalui penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas tersebut dalam penanganan perkara pembunuhan Vina di Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan cepat tercermin dalam keberhasilan aparat kepolisian menangkap delapan tersangka dalam waktu empat hari, prinsip keadilan sederhana belum terwujud sepenuhnya akibat kompleksitas birokrasi dan perdebatan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK). Sementara itu, durasi proses hukum yang mencapai delapan tahun menimbulkan beban biaya yang signifikan, sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana, serta peningkatan manajemen perkara guna mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.
Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Rinjani, Diliya Mariam; Wibowo, Ari; Durahman, Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1491

Abstract

Integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila sangat penting dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Demokrasi konstitusional yang dijalankan di Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi, dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan inklusif. Penelitian ini menyoroti pentingnya supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia serta peran masyarakat sipil dalam mendukung proses amandemen yang demokratis. Artikel ini menekankan bahwa amandemen konstitusi harus dilakukan secara transparan, berorientasi pada kepentingan bangsa, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Pembagian waris atas tanah dihubungkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Zulfikar, Riza; Nurhayati, Ati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1492

Abstract

Sengketa waris kerap memicu konflik keluarga, terutama akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap pembagian harta. Faktor penyebab umumnya meliputi keserakahan, keterlambatan pembagian, ketidakjelasan status harta, dan manipulasi. Dalam praktik, sistem faraid dalam Islam sering tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa waris atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya dalam praktik peradilan agama.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan istri mendapat 1/8 bagian, dan sisanya dibagi kepada anak-anak berdasarkan prinsip ashabah. Untuk mencegah pengalihan aset sebelum putusan tetap, dapat diterapkan sita jaminan dan sanksi dwangsom. Upaya mediasi sering gagal, sehingga perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan jika terdapat novum. Setelah putusan inkracht, pelaksanaan eksekusi dapat dimohonkan ke pengadilan.

Page 4 of 12 | Total Record : 116

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue