cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisa kepuasan kerja pada karyawan kontrak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Muhammad Hasan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.997

Abstract

Lahirnya UU Cipta Kerja telah menghasilkan aturan turunan sebagai aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan karyawan dengan pengusaha. Namun pernah terjadi sengketa hubungan industrial sebelumnya di PT X dikarenakan pelaksaan PKWT yang tidak sesuai aturan. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk manganalisis dan mengetahui pengaturan dan pelaksanaan ketentuan PKWT, serta menganalisis kepuasan kerja karyawan kontrak terhadap pelaksanaan PKWT ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: Kepuasan kerja karyawan kontrak terhadap pelaksanaan PWKT di PT X sebesar 24,5% atau 18 karyawan kontrak dari jumlah populasi karyawan kontrak (11 karyawan kontrak dari jumlah sampel karyawan kontrak) di PT X merasa puas dengan pelaksanaan PKWT yang ada di PT X. Selanjutnya terdapat sebesar 75,5% atau 55 karyawan kontrak dari jumlah populasi karyawan kontrak (32 karyawan kontrak dari jumlah sampel karyawan kontrak) merasa tidak puas.
Pengaruh keputusan mahkamah kontitusi terhadap batas usia cawapres pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditinjau dari hukum islam fajar satriyawan wahyudi; akmal hidayah; boy firdaus
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1014

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi tentang pengaruh sistem keputusan dalam kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Selain itu, artikel ini akan membahas fungsi dan peran Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik bagi Hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai respons terhadap Keputusan Batas Usia Cawapres Pasal 169 Huruf q UU7/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dokumen, buku, dan jurnal sebagai tolak ukur. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan dan interpretasinya mengenai pelanggaran kode etik oleh Hakim di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini, hasil dan implikasinya dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hal tersebut diatasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perspektif hukum Islam.
Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Ahmad Shofiyyulloh Cholili; Ita Rahmania Kusumawati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1063

Abstract

Berdasarkan observasi di Desa Babadan, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hak dan kewajiban suami dalam menciptakan keluarga harmonis, dengan fokus pada perspektif masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan, hak dan kewajiban suami terkait erat dengan ketaatan istri terhadap perintah suami, izin saat istri keluar rumah, dan pelayanan dalam rumah tangga. Kewajiban suami melibatkan nafkah lahir batin, memberikan rumah, perlindungan, dan pendidikan agama sesuai syariat Islam. Keharmonisan keluarga di Desa Babadan diperkuat oleh prioritas agama, sikap saling cinta, tolong-menolong, musyawarah, kesabaran, pengampunan, saling menghargai, memahami, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perubahan persepsi dan tradisi juga memainkan peran penting dalam mendukung implementasi hak dan kewajiban suami.
Praktik penitipan barang dagangan perspektif hukum ekonomi syariah Siti Fatmala Andriyani; Muhamad Aji Purwanto
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1154

Abstract

Dalam islam mu’amalah ialah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan ini, agar semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan pondok pun terjadi kegiatan mu’amalah selain praktik belajar mengajar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah praktik penitipan barang yang dijual belikan dengan sistem titip dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah dengan praktik penitipan barang yang dijual belikan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa hukum ekonomi dan Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik penitipan barang dagangan kepada wadi’ (penitip) dianggap sah dalam Islam dan hukum ekonomi syariah, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Para ulama pakar fiqih juga menganggap praktik ini sebagai hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan karena dianggap sebagai bentuk saling tolong-menolong antar manusia.
Ujaran kebencian hatespeech dilihat dari prespektif sosiologi hukum serta peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian Octo Iskandar; Mohammad Aldi Fahdyansyah; Ratu Aulia Laksana; Tapson Manik; Siti Maharani Balqis5
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1218

Abstract

Secara alamiah, manusia harus mengembangkan interaksi timbal balik dengan manusia lainnya sebagai makhluk cerdas yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (menjadi makhluk sosial). Namun pada kenyataannya, masyarakat menghadapi sejumlah permasalahan rumit, salah satunya adalah meningkatnya ujaran kebencian. Tanda dan gejala ini sebenarnya merupakan salah satu komponen sosiologi hukum. Kajian ini dilakukan untuk menyikapi fenomena tersebut guna mengetahui pandangan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian dan fungsinya dalam menyikapi bentuk ekspresi yang banyak terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di media sosial. Metode yuridis normatif adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data kepustakaan berdasarkan undang-undang dengan tetap mempertimbangkan segala gagasan yang bersangkutan. Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi. Peran sosiologi hukum dalam memerangi ujaran kebencian ialah dalam perumusan undang-undang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dapat dikembangkan untuk mengendalikan dan membungkam ujaran kebencian dengan meneliti perilaku manusia.
Analisis hukum terhadap hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi kebijakan pemerintah Widodo, Widi; Suandika, I Nyoman; Suryana, Kadek Dedy
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1275

Abstract

Praktik hak angket sering mengalami kendala, sehingga banyak yang menilai belum ada tujuan dan skema pelaksanan yang jelas. Hak angket seharusnya dapat mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR, namun seringkali hak angket lebih sering digunakan untuk kepentingan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis pengaturan hak angket DPR dalam pengawasan kebijakan pemerintah, serta mekanisme pengajuan dan penerapan hak angket. Metode penelitian ini menggunakan studi hukum normatif yang mengkaji aturan hukum formal, termasuk undang-undang dan literatur teori yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dan analisis argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan hak angket diperlukan minimal 25 anggota parlemen lebih dari satu fraksi, diikuti dengan penyampaian permohonan rinci dan pertimbangan di sidang paripurna sesuai Pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009. Hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dalam Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2014. Hak ini memungkinkan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip check and balance harus tetap dijunjung agar tidak melemahkan fungsi independensi lembaga.
Ratio legis: “Urgensi akta kelahiran dalam perubahan dan pembetulan nama penduduk” Ginting, Juna Saputra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1337

Abstract

Setiap Penduduk yang lahir di wilayah hukum Indonesia berhak untuk mencatatkan kelahirannya di UPT Instansi Pelaksana yang berwenang. Pernyataan demikian tidak terlepas dari pengakuan “peristiwa kelahiran” sebagai Hak Asasi Manusia yang berlaku universalitas di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang arti penting akta kelahiran dalam perubahan dan pembetulan nama Penduduk. Poin-poin utama dalam penulisan ini adalah pertama, pembaruan hukum dalam pencatatan sipil terutama pencatatan kelahiran, kedua, perbandingan karakteristik pembetulan nama dan perubahan nama, serta ketiga, implementasi pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat pembaruan dalam hukum terkait pencatatan sipil, terutama pencatatan kelahiran. Kedua, perubahan nama hanya dapat dicatatkan jika ada penetapan pengadilan, sementara pembetulan nama tidak memerlukan proses pengadilan, kecuali jika UPT Instansi Pelaksana meragukan kebenarannya. Dan, ketiga, pembetulan nama pada dokumen sipil tidak memerlukan penetapan pengadilan cukup membawa Akta Pencatatan Sipil sebagai dokumen pembandingnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran sangat diperlukan dalam hal perubahan dan pembetulan nama Penduduk.
Local development, community, empowerment and tourism development: A concept Achmad, Willya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1425

Abstract

This study is to create an approach between local development and tourism in order to assess whether or not tourism may be a strategy in local community empowerment. The objective of this research is to build an approach between local development and tourism. In the offered text, evolution, conceptualization, and components are discussed. In this study, we use a qualitative approach and combine it with a descriptive methodology. The data used in this study originated from a variety of different literatures that were pertinent to this investigation. The findings that were gathered indicate that there are a variety of perspectives held by members of the community who are seen as crucial participants in the process. In this research, it is also emphasized that tourism cannot be the sole source of revenue; rather, it should be seen as an activity that contributes to the overall improvement of the community's quality of life. neighboring areas with an emphasis on fostering community empowerment within those communities.
Analisis tanggung jawab saksi instrumenter dalam hal ikut serta menjaga kewajiban notaris melindungi kerahasiaan isi akta otentik Farhan, Amanullah Muhammad Noor
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1427

Abstract

Salah satu syarat akta otentik adalah kehadiran saksi akta yang turut serta dalam pembuatannya. Saksi akta, baik karyawan notaris maupun bukan, memiliki akses terhadap informasi rahasia dalam akta. Namun, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi hukum bagi saksi akta terkait kerahasiaan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengisi kekosongan hukum terkait kewajiban serta tanggung jawab hukum saksi akta notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta otentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif preskriptif dengan menganalisis UU Jabatan Notaris, KUHPerdata, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan oleh saksi akta hanya dikenakan sanksi perdata sesuai Pasal 1365 KUHPer, sementara UU Jabatan Notaris belum mengatur sanksi khusus. Celah hukum ini berpotensi disalahgunakan, sementara UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 belum secara spesifik mengatur kewajiban saksi akta. Oleh karena itu, diperlukan revisi UU Jabatan Notaris atau regulasi khusus yang mengatur kewajiban saksi akta dalam menjaga kerahasiaan akta otentik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak terkait.
Local development, community, empowerment and tourism development: A concept Achmad, Willya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1425

Abstract

This study is to create an approach between local development and tourism in order to assess whether or not tourism may be a strategy in local community empowerment. The objective of this research is to build an approach between local development and tourism. In the offered text, evolution, conceptualization, and components are discussed. In this study, we use a qualitative approach and combine it with a descriptive methodology. The data used in this study originated from a variety of different literatures that were pertinent to this investigation. The findings that were gathered indicate that there are a variety of perspectives held by members of the community who are seen as crucial participants in the process. In this research, it is also emphasized that tourism cannot be the sole source of revenue; rather, it should be seen as an activity that contributes to the overall improvement of the community's quality of life. neighboring areas with an emphasis on fostering community empowerment within those communities.

Page 3 of 12 | Total Record : 116

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue