cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 1   2   3   4   5 
Eksistensi arbitrase Internasional terhadap sengketa investasi Asing di Indonesia Donald Hamonangan Siregar
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.734

Abstract

Penanaman modal asing adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak asing kepada suatu negara. Investasi sangat bermanfaat bagi suatu negara dalam membangun pertumbuhan ekonominya. Dalam mempertahankan suatu hak diperlukan peraturan perundang-undangan yang berguna untuk menjaga perlindungan dan kepastian hukum bagi penanam modal. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan bisnis pasti memiliki resiko berupa perselisihan yang timbul di kemudian hari. Sengketa investasi asing ini dapat dilakukan melalui arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penolakan dan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia merupakan hal yang biasa. Adanya penolakan dan pembatalan tersebut melahirkan ketidakpastian hukum dan koeksistensi hukum.
Kepastian hukum bagi pemenang lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penguasaan bukti kepemilikan hak atas tanah oleh penjual Anggia Ekitiana Setyowati; Tanudjaja Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.736

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan asli dokumen kepemilikan hak atas tanah dapat dilaksanakan, dan untuk dapat mengetahui terkait peralihan hak atas tanah oleh pemenang lelang dalam lelang eksekusi harta pailit dilaksanakan tanpa menyerahkan atau penunjukan sertipikat asli. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama, cara penjualan lelang harta pailit diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat Lex Specialis. Permohonan penjualan harta pailit wajib memenuhi legalitas formal dan obyek lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan sertipikat asli dapat dilaksanakan apabila dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan menyebutkan alasannya sertipikat tersebut tidak dikuasai. Peralihan hak atas tanah melalui lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penyerahan sertipikat asli dapat di buktikan dengan risalah lelang dan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara. Obyek pendaftaran harus bersih dari beban hak tanggungan dan sita.
Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nuraviva Ramadhani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.737

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian dan menganalisis terhadap akibat hukum penelantaran anak yang dilakukan orang tua setelah perceraian. Setiap terjadinya perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Penelantaran anak dapat menyebabkan gangguan psikologi sang anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dengan cara mendalami regulasi dan undang–undang yang berhubungan pada isu hukum telibatnya teori-teori hukum positif. Hasil penelitian ini sebagai bentuk Analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Ag/2014 tentang penelantaran anak pasca perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan.
Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan Prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika Mega Lestari; Tanudjaja Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.738

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika. Pseudoephedrine HCL sebagai kandungan obat anti dekongestan mudah disalahgunakan karena beberapa obat-obatan jenis prekursor termasuk termasuk obat golongan bebas terbatas dan Obat Wajib Apotek (OWA) yang dalam aksesibilitasnya mudah didapatkan tanpa resep dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka berupa teori maupun konsep dengan kajian perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa terdapat faktor keleluasaan,kesempatan, dan keinginan yang membuat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan obat prekursor narkotika jenis Pseudoephedrin HCL tersebut terjadi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kewenangan penguasa negara terhadap sumberdaya alam atas bentuk pengusahaan perkebunan sawit Nur Aviva Ramadhani; Anggia Ekitiana Setyowati; Bambang Arwanto
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i2.205

Abstract

Pemberian izin perkebunan sawit membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi. Selain kerusakan lingkungan yang pasti ditimbulkannya, juga menimbulkan banyak terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya diterima oleh Negara. Seharusnya izin merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan perkebunan sawit agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “kewenangan Menguasai Negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan). Terkait perizinan, sudah diberikan sejak pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk “Konsesi” sebagaimana diatur dalam Indische Mijnwet 1899. Karena itu jurnal ini ingin mencari bentuk pengusahaan (termasuk perizinan) yang sesuai dengan konsep kewenangan Menguasai oleh Negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Penegakkan hukum tentang eskploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut uu nomor 35 tahun 2 Yiupy Cang; Maria Franciska Limanto; Kent Edward; Grace Avianti; Fricila Anggitha Sugiawan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i2.435

Abstract

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang kegiatan Eksploitasi anak menjadikan anak sebagai pengemis yang kerap terjadi di Indonesia.Eksploitasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan kejahatan eksploitasi anak, serta mengkaji suatu kendala-kendala penegakkan hukum yang ada dalam penegakkan hukum terhadap eksploitasi anak. metode analis yang digunakan yaitu metode penelitian sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil yang ada menunjukan bahwa tindakan ekspolitasi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Pemerintah sadar akan hal tersebut tetapi masih kurangnya penanganan pemerintah serta bantuan dari masyrakat sekitar. Oleh sebab itu pemerintah harus mempertegas hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak, dan pemerintahpun harusnya bisa lebih peka pada permasalahan ini.
Analisis yuridis pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 Lesha Hardiyanti; Dwi Desi Yayi Tarina; Dian Ainun Jariah; Khaerul Anam
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.466

Abstract

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional, mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi garda terdepan dalam keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan lockdown membuat aktivitas ekonomi berhenti tiba-tiba dan permintaan turun. Pemerintah dituntut berperan dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan seperti bank BUMN dan bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada pelaku UMKM melalui prosedur yang telah ditentukan untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat cakap dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan agar memberikan saran serta solusi penyelesain sengketa yang baik sesuai hukum positif. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif.
Efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Weron Murary; I Gede Yudiawan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.740

Abstract

Tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan data secara langsung di Polres Fakfak yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan berkendara. Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat di lapangan oleh peneliti di Polres Fakfak. Dari hasil penelitian, yang ditemukan penulis yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan tahun 2021 lebih banyak kecelakaan yang terjadi, di bandingkan dengan tahun 2022. Karena tahun 2021 jumlah 51 kasus kecelakaan dimana 7 korban meninggal dunia, 13 korban mengalami luka berat dan 31 korban mengalami luka ringan, sedangkan tahun 2022 terdapat 4 kasus kecelakaan, 3 korban meninggal dunia dan 1 korban mengalami luka berat, sanksi yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Fakfak dalam mengenderai banyak kendaraan sepeda motor banyak ditemukan pengguna yang tidak menggunakan aturan yang baik sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, tidak menyalakan lampu kendaraan, melanggar rambu-rambu Lalu Lintas, menerobos lampu merah, melawan arus.
Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual Indra Nugraha; Muhamad Rizki; Siti Tazkia Aulia; Syafa Sandana Salsabila
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.992

Abstract

Kekerasan seksual merupakan isu yang terus mencuat di masyarakat Indonesia. Setiap tahun, laporan mengenai kekerasan seksual muncul dan menjadi perhatian utama. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan tindakan seksual tanpa persetujuan, melibatkan berbagai bentuk tekanan, pemaksaan, bahkan tindakan kekerasan dalam konteks rumah tangga. Dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, melainkan juga mencakup dampak serius pada kesejahteraan mental korban. Keluarga memiliki peran krusial dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan seksual. Namun, kompleksitas muncul ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlibat, terutama saat perilaku hiperseksual dan temperamen yang tidak stabil menjadi faktor kontributor yang signifikan. Hiperseksualitas mencerminkan dorongan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan, dan bisa mencakup tekanan, pemaksaan, atau bahkan tindakan kekerasan. Identifikasi dan penanganan kasus KDRT yang melibatkan perilaku hiperseksual menjadi tantangan besar. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas hubungan antara perilaku hiperseksual dan KDRT. Pandangan praktisi hukum juga menjadi kunci dalam memahami kerangka hukum yang relevan. Harapannya adalah menciptakan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan seksual dan menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga.
Pertimbangan Assessment terhadap Juvenile Sex Offender dalam perspektif kriminologi Ravika Putri Auliya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.996

Abstract

Indonesia telah mengesahkan undang-undang mengenai reformasi sistem peradilan anak, melalui UU SPPA yang dibuat untuk melindungi hak anak dalam sistem peradilan. Secara tegas UU ini memasukkan prinsip keadilan restoratif. Prinsip inilah yang memastikan komitmen pemerintah dalam menerapkan pendekatan rehabilitasi dan restoratif. Atas dasar itulah, timbul pertanyaan bagaimana hukum ini dapat ditegakkan. Secara khusus, artikel ini berfokus pada bagaimana prinsip dalam keadilan restoratif dapat diterapkan pada anak pelaku kejahatan seksual (ABH). Sehingga, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya serta menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam karya tulis atau naskah-naskah yang dipublikasikan. Penelitian ini memberikan beberapa pertimbangan untuk merancang sistem rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dengan cara mengkonstruksi perilaku anak berbasis keluarga, bukan berbasis penitipan kepada negara, melalui pertimbangan assessment dalam empat hal . Dengan demikian, dalam sekian banyak forum diskusi mengenai revisi UU SPPA, LPAI dan Pakar Psikologi Forensik mengusulkan agar mindset-nya dibalik. Rumusannya bukan lagi restitusi dan kompensasi, tetapi harus dibalik menjadi kompensasi dan restitusi.

Page 2 of 8 | Total Record : 78

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue