cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 3   4   5   6   7 
Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum Haspada, Deny
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1493

Abstract

Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan keadilan. Penegakan hukum yang efektif dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji susunan dan proses hukum acara perdata tentang ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh telaah putusan pengadilan untuk mengkaji bagaimana konsep ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan ganti rugi digunakan dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan komponen perbuatan melawan hukum, khususnya hubungan antara perbuatan tergugat dengan kerugian penggugat, sangat penting untuk menentukan hasil gugatan PMH. Dapat disimpulkan bahwa penting bagi penggugat untuk menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai unsur-unsur tersebut agar dapat mencapai putusan yang menguntungkan dalam perkara PMH.
Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Asyhadi, Farhan; Amaliya, Lia; Saprudin, Ahmad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1495

Abstract

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPerdata dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui hak kekayaan intelektual di era ekonomi hijau Anita
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1500

Abstract

Penelitian ini mengkaji pentingnya perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme hak kekayaan intelektual (HKI) dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau. Tujuannya adalah untuk menganalisis peran HKI dalam mendorong inovasi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi pelaku usaha, khususnya UMKM. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun HKI berpotensi mendukung pengembangan inovasi hijau, keterbatasan akses dan pemahaman terhadap HKI masih menjadi kendala utama. Kesimpulannya, perlindungan hukum melalui HKI perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan penyusunan kebijakan yang mendukung inovasi berkelanjutan.
Menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala sosial ditinjau dari sosiologi hukum Triyunarti, Wiwin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1504

Abstract

Penurunan kelas menengah juga disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan, di mana sejak tahun 2019, jumlah lapangan kerja formal untuk kelas menengah terus menurun, sementara lapangan kerja informal terus meningkat, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah, mengingat karakteristik pekerjaan sektor informal yang tidak memberikan jaminan perlindungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala social dari tinjauan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal itu merupakan kenyataan  bahwa hukum sendiri merupakan komponen dari seperangkat besar alat kebijakan lain yang terdapat dalam masyarakat yang seringkali tidak dapat dan tidak digunakan oleh hukum itu sendiri. Pemusatan perhatian yang sifatnya eksklusif tentang hukum sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial.
Sertifikat elektronik dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia: Kajian yuridis terhadap implementasi digitalisasi hak milik Elora, Devi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1509

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pertanian telah mendorong lahirnya sertifikat elektronik sebagai alternatif pengganti sertifikat tanah konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas aspek hukum, manfaat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan sertifikat elektronik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Digitalisasi ini penting untuk mengatasi persoalan seperti sertifikat ganda dan praktik mafia tanah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan yuridis, termasuk isu validitas serta perlindungan data pribadi. Pasal 15 UU ITE menekankan perlunya sistem yang andal dan aman dalam proses digitalisasi, sedangkan Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 menjamin validitas hukum sertifikat elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem keamanan digital untuk memastikan efektivitas implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari aspek legalitas, penerapan sertifikat elektronik tidak menimbulkan permasalahan signifikan.
Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih: Relevansi dan aplikasinya di era modern Wijaya, Andy Putra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1527

Abstract

Zakat memiliki peran vital dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks kontemporer, pendekatan konsumtif dalam distribusi zakat dinilai kurang efektif untuk mengatasi kemiskinan struktural. Oleh karena itu, zakat produktif, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau aset produktif, menjadi alternatif strategis yang lebih berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat produktif dalam perspektif ushul fikih serta meninjau relevansi dan aplikasinya di era modern. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa zakat produktif memiliki legitimasi kuat dalam kerangka ushul fikih melalui pendekatan maqāṣid al-sharīʿah, maslahah mursalah, dan istihsān. Selain itu, strategi pengelolaan zakat produktif yang berbasis data, kolaboratif, dan terintegrasi dengan sistem ekonomi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan inovasi sosial-ekonomi merupakan kunci keberhasilan dalam optimalisasi zakat produktif sebagai alat transformasi sosial di era modern.
Analisis yuridis pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 Hardiyanti, Lesha; Tarina, Dwi Desi Yayi; Jariah, Dian Ainun; Anam, Khaerul
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.466

Abstract

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional, mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi garda terdepan dalam keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan lockdown membuat aktivitas ekonomi berhenti tiba-tiba dan permintaan turun. Pemerintah dituntut berperan dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan seperti bank BUMN dan bank swasta untuk dapat memberikan pinjaman lunak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada pelaku UMKM melalui prosedur yang telah ditentukan untuk membantu pelaku UMKM mempertahankan usahanya agar terhindar dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Covid-19. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat cakap dan memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang apabila terjadi kerugian usaha para pelaku UMKM dapat ditangani dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan agar memberikan saran serta solusi penyelesain sengketa yang baik sesuai hukum positif. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif.
Pengaruh keputusan mahkamah kontitusi terhadap batas usia cawapres pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditinjau dari hukum islam wahyudi, fajar satriyawan; hidayah, akmal; firdaus, boy
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1014

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi tentang pengaruh sistem keputusan dalam kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Selain itu, artikel ini akan membahas fungsi dan peran Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik bagi Hakim di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai respons terhadap Keputusan Batas Usia Cawapres Pasal 169 Huruf q UU7/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dokumen, buku, dan jurnal sebagai tolak ukur. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan dan interpretasinya mengenai pelanggaran kode etik oleh Hakim di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Melalui penelitian ini, hasil dan implikasinya dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hal tersebut diatasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perspektif hukum Islam.
Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Cholili, Ahmad Shofiyyulloh; Kusumawati, Ita Rahmania
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1063

Abstract

Berdasarkan observasi di Desa Babadan, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hak dan kewajiban suami dalam menciptakan keluarga harmonis, dengan fokus pada perspektif masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan, hak dan kewajiban suami terkait erat dengan ketaatan istri terhadap perintah suami, izin saat istri keluar rumah, dan pelayanan dalam rumah tangga. Kewajiban suami melibatkan nafkah lahir batin, memberikan rumah, perlindungan, dan pendidikan agama sesuai syariat Islam. Keharmonisan keluarga di Desa Babadan diperkuat oleh prioritas agama, sikap saling cinta, tolong-menolong, musyawarah, kesabaran, pengampunan, saling menghargai, memahami, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perubahan persepsi dan tradisi juga memainkan peran penting dalam mendukung implementasi hak dan kewajiban suami.
Praktik penitipan barang dagangan perspektif hukum ekonomi syariah Andriyani, Siti Fatmala; Purwanto, Muhamad Aji
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1154

Abstract

Dalam islam mu’amalah ialah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan ini, agar semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan pondok pun terjadi kegiatan mu’amalah selain praktik belajar mengajar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah praktik penitipan barang yang dijual belikan dengan sistem titip dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah dengan praktik penitipan barang yang dijual belikan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa hukum ekonomi dan Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik penitipan barang dagangan kepada wadi’ (penitip) dianggap sah dalam Islam dan hukum ekonomi syariah, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Para ulama pakar fiqih juga menganggap praktik ini sebagai hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan karena dianggap sebagai bentuk saling tolong-menolong antar manusia.

Page 5 of 12 | Total Record : 116

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue