Articles
1,110 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Hizkia Immanuel Toban]]>;
<![CDATA[Listyowati Sumanto]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.236 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.8851
<![CDATA[Pendaftaran Tanah mempunyai tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banggai, hambatan apa sajakah yang dihadapi selama kegiatan berlangsung dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan digunakan logika deduktif. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah pertanahan. (2) Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti PTSL. (3) Aparat desa tidak proaktif membantu petugas PTSL. (4) Terjadi sengketa batas pada dua desa berimbas pada pengukuran desa “belum” lengkap. (5) Pemahaman masyarakat terkait biaya PTSL gratis, pada pengurusannya tidak demikian. Solusi yang ditempuh, (1) Penyuluhan terhadap masyarakat. (2) Koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memerintahkan para Lurah/Kepala Desa membantu petugas PTSL. (3) Menunjuk batas aman dari sengketa dua batas desa. (4) Melibatkan aparat Kabupaten/Desa, Penegak Hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait hambatan tersebut. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengka]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN KUASA UNTUK MENJUAL DI DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Oddy Inayah Kasri]]>;
<![CDATA[Listyowati Sumanto]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.136 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.8852
<![CDATA[Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah termasuk lingkup Hukum Perdata, sedangkan jual beli termasuk lingkup Hukum Tanah Nasional. Konsekuensi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan diikuti dengan Akta Kuasa Menjual. Rumusan permasalahannya, apa yang menjadi alasan penggunaan akta kuasa menjual dalam praktek jual beli tanah dan apa akibat hukum PPJB dengan menggunakan akta kuasa menjual dalam praktek jual beli tanah. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Alasan penggunaan kuasa menjual dalam jual beli tanah pada kasus I adalah karena asli sertipikat sedang berada dalam jaminan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alasan penggunaan kuasa menjual pada kasus II Putusan Mahkamah Agung No.180/Pdt/2013/PT.Dps penjual memberi "kuasa mutlak" untuk melaksanakan kepentingan pembeli dan seharusnya sudah menjadi haknya. Pasal 3 PPJB memberikan kuasa penuh kepada pembeli atas segala tindakan pengurusan pemilikan tanah dengan ketentuan kuasa tidak dapat dicabut kembali oleh penjual. Akibat hukum pada kasus I, surat kuasa menjual tidak melanggar hukum, sedangkan pada kasus II surat kuasa menjual melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 sehingga akibat hukumnya PPJB menjadi batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Kuasa Untuk Menjual, Jual Beli Tanah]]>
<![CDATA[KEKUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 37/PK/PDT/2018) ]]>
<![CDATA[Annisa Rheinata Suhartono]]>;
<![CDATA[Listyowati Sumanto]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.569 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.8853
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis yang disajikan tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan pembuktian hak atas tanah yang dipunyai oleh para pihak berdasarkan alat bukti yang dimiliki dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan pembahasan, 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan alat bukti yang kuat, karena Ranting 03 dan Ranting 04 Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Depok tidak dapat membuktikan sebaliknya, sehingga data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan harus diterima sebagai keterangan yang benar. 2) Kekuatan pembuktian sertipikat tidak hanya berlaku terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal yang memberikan rasa aman bagi para pemegang haknya, sehingga terbukti bahwa tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang pada akhirnya menerbitkan sertipikat (dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya) sebagai alat bukti yang kuat telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegangnya. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah]]>
<![CDATA[PERBEDAAN ANTARA PENAWARAN SAHAM MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFOMRASI DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM DI BURSA EFEK ]]>
<![CDATA[Fahdril Marwanza]]>;
<![CDATA[Sharda Abrianti]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.714 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.9017
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan industri Teknologi Finansial pada tahun 2018, konsep investasi equity crowdfunding telah diterapkan di Indonesia yaitu Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (LUDPSTI). Konsep investasi melalui metode LUDPSTI memiliki karaterisik yang sama dengan pasar modal dimana keduanya menggalang dana dengan cara menawarkan saham kepada publik. Adapun perbedaan yang mencolok adalah dikarenakan LUDPSTI diperuntukan untuk perusahaan perintis (start up company) dan dilakukan melalui teknologi informasi atau portal internet. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu apakah perbedaan prosedur penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi dengan penawaran umum saham di Bursa Efek dan apakah perbedaan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi dengan transaksi di Bursa Efek. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa prosedur investasi melalui LUDPSTI lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan pasar modal serta perlindungan hukum bagi investor di LUDPSTI telah cukup memadai namun belum memuat ketentuan-ketentuan selengkap aturan yang berlaku di Pasar Modal. Kata kunci: Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, Pasar Modal, Penawaran Saham, Penawaran Umum]]>
<![CDATA[PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS LEBIH RENDAH DARI ANCAMAN HUKUMAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR: 42/PID.SUS/ 2018/ PT.BJM) ]]>
<![CDATA[Ina Caprina Sallolo Batara Randa]]>;
<![CDATA[Dian Adriawan Dg. Tawang]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.735 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.9018
<![CDATA[Hakim yang menjatuhkan vonis terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak lebih rendah dari ancaman hukuman pidana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisa lebih lanjut kejadian yang terjadi di lingkungan peradilan Indonesia. Yang dimana para penegak hukum sudah seharusnya menciptakan asas Kepastian Hukum agar masyarakat bisa lebih yakin terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini yaitu apakah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PT.BJM. yang menguatkan Putusan Negeri Kotabaru Nomor : 425/Pid.Sus/2017/PN.Ktb. sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif terhadap Putusan Pengadilan dengan mengacuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mendasar serta dilakukan juga wawancara terhadap ahli hukum acara. Sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif, yang dimana dalam Putusan Pengadilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari ancaman hukuman yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Sehingga sudah seharusnya jaksa penuntut umum mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Vonis Hakim Yang lebih Rendah Dari Ancaman Hukuman]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 783/PID.B/2018/PN BTM) ]]>
<![CDATA[Theo Evander]]>;
<![CDATA[Dian Adriawan Dg. Tawang]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.654 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i2.9020
<![CDATA[Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan hasil studi kasus putusan nomor 783/Pid.B/2018/PN Btm dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 8 bulan. Kesimpulan hasil penelitian mengemukakan bahwa : 1) Bahwa putusan majelis hakim telah sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-1, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara jelas bagaimana penerapan tentang asas lex specialis derogat legi generali. 2) Pertimbangan majelis hakim sudahlah tepat, dikarenakan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP lebih berat dibandingkan dengan ketentuan khusus yaitu sanksi yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kata Kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Tindak Pidana Perjudian Online]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DALAM (PUTUSAN NOMOR 154/PID.B/2019/PN BKO) ]]>
<![CDATA[Perdi Perdi]]>;
<![CDATA[Dian Adriawan Dg. Tawang]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.464 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.9021
<![CDATA[Tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh dalam KUHP tidak memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai tindak pidana itu sendiri, tindak pidana kekerasan terhadap penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya masalah dalam tindak pidana kekerasan tidak terlepas dari peran korban itu sendiri, dalam hal ini penulis membahas mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian yang tidak menerima hukuman sebagaimana mestinya.? Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitihan dengan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, dan pada pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Dimana hasil dari itu terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian, dimana pelaku tindak pidana menusuk dengan menggunakan pisau kepada korban seingga mengalami luka-luka dan rasa sakit Saran penulis kepada aparat penegak hukum agar tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya yang dapat mendatangkan penyakit atau bahaya maut. Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap aparat kepolisian, Peranan Korban Dalam Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK FLM DI KELAS BARANG 25 MILIK JOHN ANDI WIBOWO ]]>
<![CDATA[Safira Yuvika Jasmin]]>;
<![CDATA[Suci Lestari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.514 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i2.10180
<![CDATA[Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst menolak gugatan yang diajukan oleh Polo Mottorad Und SportSwear dengan alasan sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, namun Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur jika ada unsur iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batasan waktu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran merek terkenal berdasarkan iktikad tidak baik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Polo Mottorad Und SportSwear GmbH dalam pendaftaran merek FLM di kelas barang 25 oleh John Andi Wibowo. Penelitian ini berjenis normatif, bersifat deskriptif, data utama adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara terhadap petugas DJKI dan akademis yang kompeten di bidang merek, analisis data secara kualitatif, cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst tidak sesuai dengan pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran merek berdasarkan iktikad tidak baik dari perbandingan secara side by side terbukti adanya persamaan pada pokoknya dari merek FLM di kelas barang 25 yang didaftarkan oleh John Andi Wibowo sehingga masuk ke dalam iktikad tidak baik dan perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada Polo Mottorad Und SportSwear GmbH karena merupakan merek yang terkenal.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BRI ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Jami Allaidin]]>;
<![CDATA[Suci Lestari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.612 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v3i1.10181
<![CDATA[According to Decision Number 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb, BRI employee Tumbi Partimbo Pati, who worked as a representative in Abunjani Sipin, Jambi City, defrauded BRI consumers. The phrasing of the issue is whether the decision has applied BRI's responsibility towards consumers based on banking regulations and if BRI's notion of liability for fraud is based on bank secrecy requirements and the Financial Services Authority. The research approach is normative, descriptive in character, uses secondary data, analyzes qualitative data, and relies on deductive reasoning to reach findings. According to the study's findings, analysis, and conclusion, BRI's notion of responsibility for fraud is based on rules governing bank secrecy and the Financial Services Authority, and the bank is not liable for client losses brought on by negligence by the customer himself not maintaining the secrecy of his ATM PIN but customers can request compensation from perpetrators who commit fraud. the fraud and implementation of BRI's responsibility verdict towards customers based on banking regulations, the bank is not criminally responsible but the person who committed the act is convicted, the bank bears the actions of its employees who commit fraud by giving administrative sanctions from the Financial Services Authority based article 52 the Banking Law.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PEMBATASAN PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Aziza Zulia Zaini]]>;
<![CDATA[Aji Wibowo]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (973.677 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v3i1.10274
<![CDATA[Court Decision Number 274.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst is a lawsuit filed by workers due to non-implementation of the Decision from Industrial Relations Court by PT. Sari Keramindo International. The main problems: how the authority of Central Jakarta Commercial Court in examining and deciding disputes between workers and PT. Sari Keramindo International and how is the dispute resolution process in homologation decisions between workers and PT. Sari Keramindo International based on the regulations. This research is normative descriptive legal research trough literature studies, analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive methods. The conclusion: Commercial Court has authority to adjudicate disputes between workers and PT. Sari Keramindo International due to wages and severance pay which can categorized as debt arising from law due to the non-implementation of the decision of Industrial Relations Court and provisions in Article 1149 (4) of Civil Code and Article 81 number 33 of Law Number 11 of 2020 which confirms that the workers positioned as preferred creditors for unpaid wages and other rights. As well as the existence of discrepancies in Decision Number 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst related to expiration of time period in deciding on homologation decisions as stipulated in Article 284 (4) of Law Number 37 of 2004.]]>
