Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Peraturan BWI No 01 Tahun 2020 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No 112 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Wakaf Salman ITB Alpiah Trisna Dewi; Ifa Hanifia Senjiati; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7111

Abstract. Management and development of waqf assets is Nazhir's main task. The reward for managing and developing waqf assets is 10% of nazhir rights obtained from the management and development of waqf assets. However, the management of productive waqf assets has not been carried out by many waqf institutions in Indonesia so Nazhir took this right at a 10% deduction at the start of the waqf contract. The review of the Indonesian Waqf Board (PBWI) Regulations and the Statement of Islamic Financial Accounting Standards (PSAK) form the basis for analyzing the practice of cutting a 10% fee at the start of a contract. This study uses a qualitative method with the research object of Wakaf Salman Bandung which applies deductions to nazhir fees. The results of the research are (1) PBWI allows Nazhir to receive operational or administrative costs, allows him to receive compensation from the management and development of waqf up to a maximum of 10% of the net proceeds from the management and development of waqf assets. (2) PSAK explains that nazir has the right to receive a maximum compensation of 10% of the net proceeds. (3) the implementation of the 10% deduction at the beginning of the waqf contract in the Salman Waqf is recognized as an administration fee and does not yet have the results of waqf management. (4) PBWI and PSAK analysis in Wakaf Salman ITB is permissible if it is for operational funds and there is no recognition of the results of management and development of waqf assets. Abstrak. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf menjadi tugas utama nazhir. Imbalan dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ini adalah sebesar 10% hak nazhir yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Namun demikian, pengelolaan aset wakaf produktif belum banyak dilakukan lembaga wakaf di Indonesia sehingga Nazhir mengambil hak tersebut pada pemotongan 10% di awal akad untuk berwakaf. Tinjauan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) menjadi landasan dalam menganalisis praktik pemotongan biaya 10% di awal akad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian Wakaf Salman Bandung yang menerapkan pemotongan imbalan nazhir. Hasil penelitian adalah (1) PBWI memperbolehkan nazhir menerima biaya operasional atau administrasi, memperbolehkan menerima imbalan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf maksimal 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. (2) PSAK menjelaskan bahwa nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan maksimal 10% dari hasil neto. (3) implementasi pemotongan 10% di awal akad berwakaf pada Wakaf Salman diakui sebagai biaya administrasi dan belum memiliki hasil pengelolaan wakaf. (4) analisis PBWI dan PSAK di Wakaf Salman ITB adalah diperbolehkan jika untuk dana operasional serta belum ada pengakuan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban Sebagai Bahan Baku Industri Muhammad Arya Naufal Saleh; Asep Ramdan Hidayat; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7114

Abstract. One of the phenomena that occurs in the Garut Regency area is the sale and purchase transaction of sacrificial animal skins, the transaction made is a transaction between the qurban committee and a leather tanning company. The purpose of this research is to analyze how the commercialization of sacrificial animal skins in Pt. Garut Makmur Perkasa, to analyze the muamalah fiqh review of the Commercialization of qurban animal skins.The research method used qualitative empirical approach. Data collection techniques, observation, and interviews.The results of the study show that the sale and purchase of the skins of sacrificial animals is prohibited if the person carrying out the transaction is the person making the sacrifice. Muamalah fiqh analysis of the commercialization of Sacrificial animal skins at Pt Garut Makmur Perkasa is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. Sale and purchase transaction of sacrificial animal skins at Pt. Garut Makmur Perkasa is carried out between the production staff and the local qurban committee. Abstrak. Salah satu fenomena yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Garut adalah transaksi jual beli kulit hewan qurban, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi antara panitia qurban dan perusahaan penyamakan kulit. Tujuan Penlitian ini untuk menganalisis bagaimana Komersialisai kulit hewan qurban di Pt. Garut Makmur Perkasa, untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap proses Komersialisai kulit hewan qurban.Metode Penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jual beli kulit hewan qurban hukumnya terlarang apabila yang melaksanakan transaksi tersebut adalah orang yang berkurban. Analisis fiqih muamalah terhadap komersialisasi kulit hewan qurban pada Pt Garut Makmur perkasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli kulit hewan qurban pada Pt. Garut Makmur Perkasa terjadi antara staff produksi dan panitia qurban setempat.

Analisis Pemotongan Upah Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Erlin Setiawati; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiyani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7120

Abstract. Muamalah is a rule created by Allah SWT to regulate human relations in life and life. CV Padjeng is a large wholesale company that sells various kinds of drinks. The company applies a rule that if an item is broken, such as a gallon, it will be charged to the employees. The problem formulation of this study aims to analyze the practice of imposing deductions on employee wages due to damage to goods that occurred at CV Padjeng Berkah Mandiri according to muamalah fiqh and civil law. The method used in this study is descriptive qualitative normative, namely the decoding of the data obtained carefully and systematically in accordance with the research problems so as to produce legal conclusions. The results of the analysis of this study are that both according to fiqh muamalah and civil law are both not permissible, because there is no willingness and no justice for employees for wage deductions that are carried out unilaterally by the company which should be borne by an employee who commits negligence. However, it was instead charged to all employees, not written in the previous employment agreement, there was no agreement between the two parties resulting in losses suffered by one of the parties (employees), and also the amount of wage deductions that exceeded the maximum limit allowed. Abstrak. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. CV Padjeng merupakan sebuah perusahaan grosir besar yang menjual berbagai macam minuman Perusahaan tersebut menerapkan sebuah aturan apabila ada barang yang pecah seperti galon maka akan dibebankan kepada karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pembebanan pemotongan upah karyawan akibat rusaknya barang yang terjadi di CV Padjeng Berkah Mandiri menurut fikih muamalah dan hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif deskriptif, yakni penguraian kembali dari data yang diperoleh dengan seksama dan sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan hukum. Hasil analisis dari penelitian ini adalah baik menurut fiqih muamalah dan hukum perdata adalah sama – sama tidak diperbolehkan, karena tidak adanya kerelaan dan tidak adanya keadilan bagi para karyawan terhadap pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada salah seorang karyawan yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi malah dibebankan kepada seluruh karyawan, tidak dituliskan dalam perjanjian pekerjaan sebelumnya, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (karyawan), dan juga jumlah potongan upah yang melebihi batas maksimal dari yang diperbolehkan.

Pengaruh Pembiyaan Crowdfunding Syariah Berbasis Fintech pada Aplikasi Qazwa terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Kota Bandung Rifa Afrillia Rosadi; Eva Misfah Bayuni; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7163

Abstract. Sharia funding and financing sources are currently experiencing development, not only at the field level but have also entered the online system for their application. One form of online-based sharia funding is fintech-based sharia crowdfunding financing on the Qazwa application. It is hoped that the existence of a financing facility from the crowdfunding fund will encourage an increase in the financial performance of MSMEs, which is one of the important business sectors in Indonesia. Based on this background, the research focus is formulated in the form of the following questions: What is the level of MSME financial performance in the city of Bandung? How is the implementation of financing through Sharia crowdfunding on the Qazwa application by MSMEs in the city of Bandung? And how does financing through Sharia crowdfunding affect the Qazwa application on the financial performance of MSMEs in the city of Bandung? The research method used is descriptive verification with a quantitative approach. The results showed that the financial performance of MSME actors and financing from crowdfunding funds on the Qazwa application had also been going well and there was an influence on the distribution of financing from sharia crowdfunding funds on the Qazwa application on the variable level of MSME financial performance in the city of Bandung of 6.4%, indicating a high level of influence is still low Abstrak. Sumber pendanaan dan pembiayaan syariah dewasa ini mengalami perkembangan, tidak hanya dalam tataran lapangan namun juga sudah memasuki sistem online pada pengaplikasiannya. Salah satu bentuk pendanaan syariah berbasis online adalah pembiayaan crowdfunding syariah berbasis fintech pada aplikasi Qazwa. Adanya fasilitas pembiayaan dari dana crowdfunding tersebyr diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan para pelaku UMKM yang menjadi salah satu sektor bisnis penting di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan berikut: Bagaimana tingkat kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung? Bagaimana pelaksanaan pembiayaan melalui crowdfunding Syariah pada aplikasi Qazwa oleh para UMKM di Kota Bandung? Dan bagaimana pengaruh pembiayaan melalui crowdfunding Syariah pada aplikasi Qazwa terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pelaku UMKM dan pembiayaan dari dana crowfunding pada aplikasi Qazwa juga sudah berjalan dengan baik serta terdapat pengaruh penyaluran pembiayaan dari dana crowdfunding syariah pada aplikasi Qazwa terhadap variabel tingkat kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung sebesar 6.4% yang menunjukkan tingkat pengaruh yang masih rendah

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jentik Nyamuk untuk Pakan Ikan Hias Hanifah Rahmah; Asep Ramdan Hidayat; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7175

Abstract. Fiqh muamalah explains that when making a sale and purchase transaction there are conditions that must be met, one of which is the object being traded. At this time buying and selling transactions are experiencing developments, including the objects being traded are increasingly diverse, one of which is the sale and purchase of mosquito larvae. This study aims to determine the concept of buying and selling in muamalah fiqh, buying and selling mosquito larvae for ornamental fish feed, and to find out an overview of muamalah fiqh on buying and selling mosquito larvae for ornamental fish in terms of the pillars of the ma'qud alaih contract. The research method used is a qualitative method with an empirical approach, including field research, using primary and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Maliki Ulama are of the opinion that animals that can be used are legal to trade, but are limited. In practice, although it does not explain directly and specifically, it has been mentioned that buying and selling insects and reptiles that provide benefits may be carried out, such as mosquito larvae which are traded at the Marbunz Betta Fish Shop. This mosquito larvae is an insect that has good benefits to be used as food for ornamental fish, namely betta, so it is classified into buying and selling that has benefits and can be traded. Abstrak. Fikih muamalah menjelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu objek yang diperjualbelikan. Pada saat ini transaksi jual beli mengalami perkembangan termasuk objek yang diperjualbelikan semakin beragam salah satunya jual beli jentik nyamuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah, jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi ma’qud alaih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, termasuk penelitian lapangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Ulama Malikiyah berpendapat hewan yang bisa dimanfaatkan maka sah diperjual belikan, namun membatasi. Dalam praktiknya walaupun tidak menjelaskan secara langsung dan spesifik tetapi sudah disebutkan bahwa jual beli serangga dan hewan melata yang memberikan manfaat boleh dilakukan, seperti jentik nyamuk yang diperjual belikan di Toko Marbunz Betta Fish. Jentik nyamuk ini merupakan serangga yang memiliki manfaat yang baik untuk dijadikan pakan ikan hias yaitu cupang, sehingga tergolong kedalam jual beli yang mempunyai manfaat dan dapat diperjual belikan.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perbedaan Pendapat Ulama dalam Jual-Beli Surat Berharga Syariah Negara Menggunakan Bai’al-Istighlal Prinisa Hamdani; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7493

Abstract. One investment instrument is the State Sharia Securities (SBSN). Investment in SBSN uses several types of contracts, one of which is bai’ al-istighlal and scholars differ on its permissibility. This study aims to find out how the practice of buying and selling SBSN using the bai’ al-istighlal contract, to find out the legal arguments and istinbath of the Hanafi and Rafiq Yunus al-Mishri scholars, and to analyze the muamalah fiqh review of the differences in the opinions of these two scholars about the bai’ contract al-istighlal. This study uses a qualitative method that is descriptive analysis with a normative approach. The type of data is qualitative data with data sources from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techiques use library research that comes from books, journals, literature related to contractual issues in investment. The method of analysis using descriptive analysis method. This study concludes that the practice of buying and selling SBSN using a bai’ al-istighlal contract is similar to SBSN Ijarah Sale and Lease Back. The legal terms of Hanafi scholars that allow bai’al-istighlal contracts are Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Asar, Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, and Al-Urf’. While the legal istinbath of Rafiq Yunus al-Mishri which prohibits the bai’ al-istighlal contract is the Al-Qur’an, Al-Hadits, and Ijma’. According to muamalah fiqh, the practice of buying and selling SBSN using a bai’ al-istighlal contract is permissible. Abstrak. Salah satu instrumen investasi adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Investasi dalam SBSN menggunakan beberapa macam akad, salah satunya bai’al-istighlal dan para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal, untuk mengetahui argumen dan istinbath hukum ulama Hanafi dan Rafiq Yunus al-Mishri, serta untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap perbedaan kedua pendapat ulama tersebut tentang akad bai’al-istighlal. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Jenis datanya adalah data kualitatif dengan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah akad dalam investasi. Adapun metode analisis menggunakan metode analisis deskrptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal mirip dengan Ijarah Sale and Lease Back. Istinbath hukum yang memperbolehkan akad bai’al-istighlal adalah Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Asar, Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, dan-Al-Urf’. Sedangkan istinbath hukum Rafiq Yunus al-Mishri yang melarang akad bai’al-istighlal adalah Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma’. Menurut fikih muamalah praktik jual beli SBSN dengan menggunakan akad bai’al-istighlal diperbolehkan.

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Skincare Halal pada Produk Korean Beauty Putri Diah Ayu Lestari; Panji Adam Agus Putra; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7531

Abstract. Korean Skincare products are Skincare products that are being loved by teenagers. Muslim consumers should buy products by considering halal, haram and unclean aspects. However, some of the female students at the Sharia Faculty of the Islamic University of Bandung paid little attention to the existence of halal certificates and labels on the products used. This study aims to determine Muslim consumption behavior in female students of the Faculty of Sharia, Bandung Islamic University, to analyze Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products towards Muslim consumer behavior in female students of the Faculty of Sharia, Islamic University of Bandung. This research method uses a qualitative approach with an empirical juridical approach. The data sources used were primary data in the form of questionnaire results and interviews related to the behavior of students at the Faculty of Sharia, Bandung Islamic University and secondary data in the form of articles, journals, theses, books, websites related to this research. The results showed that the factors influencing the behavior of Sharia Faculty students were cultural, social, personal and psychological factors. In Article 53 paragraph (2), Article 17 and Article 18, it can be concluded that the JPH Law has not been implemented. This is based on the fact that 38% of Sharia Faculty students pay little attention to the halal label on Korean Skincare products that enter Indonesia, but they buy the product as a result of considering the halal raw materials/composition contained in Korean Skincare products. Abstrak. Produk Skincare Korea merupakan produk Skincare yang sedang digandrungi oleh kalangan remaja. Konsumen muslim seharusnya membeli produk dengan mempertimbangkan aspek halal, haram, dan najis. Namun, sebagian dari kalangan Mahasiswi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung mahasisiwi tersebut kurang memperhatikan adanya sertifikat dan label halal pada produk yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi muslim pada Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap perilaku konsumen muslim pada Mahasisiwi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner serta wawancara terkait perilaku mahasisiwi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan data sekunder berupa artikel, jurnal, skiripsi, buku, website yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku mahasisiwi Fakultas Syariah yaitu faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Pada Pasal 53 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 18, dapat disimpulkan bahwa kurang terlaksananya UU JPH tersebut. Hal ini didasari dengan ditemukan fakta bahwa 38% mahasisiwi Fakultas Syariah kurang memperhatikan label halal pada produk Skincare Korea yang masuk ke Indonesia melainkan mereka membeli produk tersebut hasil dari pertimbangan kehalalan bahan baku/komposisi yang terkandung dalam produk Skincare Korea.

Tinjauan Hukum Islam dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Hak Upah Tenaga Honorer Afrah Nur Athifah; Encep Abdul Rojak; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7548

Abstract. According to Hanafiyah scholars, wages/ujrah are transactions for a benefit with certain permissible rewards. So, wages are a form of compensation for services that have been provided by workers. Wages according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower concerning the definition of wages in Article 1 paragraph 30 which reads: "Wages are rights of workers/laborers received and expressed in the form of money as a reward from employers or employers to workers/laborers which are determined and paid according to a work agreement, agreement, or laws and regulations, including benefits for workers/laborers and their families for work and/or services that have been or will be performed". This study aims to find answers to the main issues, namely how to review Islamic law and Law no. 3 of 2003 concerning Employment for LPP RRI Belitung honorary wage rights in East Belitung Regency. In this study using qualitative research methods with data collection techniques by way of interviews, and documentation with qualitative descriptive methods. The result of this study is the provision of wages that are not in accordance with the system of wage rights according to Islamic law and the applicable UMR/UMP. Abstrak. Menurut ulama Hanafiyah upah/ ujrah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah adalah bentuk kompensansi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Upah menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pengertian upah dalam pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian upah yang tidak sesuai dengan sistem hak upah menurut hukum Islam dan UMR/UMP yang berlaku.

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Trading FOREX Syariah Anugrah Syabana Putra; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7551

Abstract. FOREX (Foreign Exchange) in Indonesian, better known as foreign exchange, is the Trading of two currencies of two countries that is carried out by many countries, institutions and people, both for the purpose of foreign exchange reserves, international trade, as well as to take advantage of price differences. FOREX Trading is a Trading system that is relatively new among the public, so that according to an Islamic view, the problems that occur in Trading activities are classified as contemporary Islamic problems, where the laws set are still ijtihadiyyah in nature, which means legal issues that do not have a definite legal text reference so that Further research is needed regarding the problems that occur in society. The purpose of his research is to examine in more depth the analysis of fiqh muamalah on Sharia FOREX Trading (Case Study of PT OCTAFX). The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Abstrak. FOREX (Foreign Exchange) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan valuta asing ialah perdagangan dua mata uang dua negara yang dicoba oleh banyak pihak negeri, institusi serta orang, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, juga untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari perbedaan harga. Trading FOREX merupakan system perdagangan yang tergolong baru di kalangan masyarakat, sehingga menurut pandangan Islam masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan trading tergolong masalah Islam kontemporer, dimana hukum yang ditetapkan masih bersifat ijtihadiyyah, yang artinya masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai analisis fiqih muamalah terhadap trading FOREX Syariah (Studi Kasus PT OCTAFX). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Trading forex syariah di PTOCTAFX diketahui memiliki unsur spekulasi yang dimana PTOCTAFX ini menyediakan akun yang bernama akun fixed rate dan floating rate. Dalam praktik trading forex di OctaFX dengan memperdagangkan mata uang, tentu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya yang bisa dikatakan Riba (bunga).

Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba Ahmad Mahfuri Ihwan; Sandy Rizki Febriadi; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7553

Abstract. The increase in fuel prices was carried out because the amount of distribution of subsidies had increased, causing budget imbalances. However, the increase in fuel prices will directly impact all sectors of society. So that the lower middle class will feel the impact of this increase in fuel prices in all lines of life. Maslahah mursalah in the general sense is absolute, then according to the term ushul scholars mean maslahah which is not made by the Shari'a law to make it happen, there is no syaraic argument that can show whether this benefit is considered or not. The purpose of his research is to examine in more depth the review of maslahah mursalah on the impact of the government's policy of increasing fuel prices around the Unisba Campus (Case Study of Online Grab Drivers). The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the policy issued by the government regarding raising fuel prices is in accordance with maslahah mursalah, namely for the benefit of the whole community, but the impact that occurs as a result of rising fuel prices does not provide complete benefit for all people, especially online grab drivers. Abstrak. Kenaikan harga BBM dilakukan karena jumlah pendistribusian subsidi yang sudah semakin membengkak, sehingga mulai menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. Namun, kenaikan harga BBM secara langsung akan berdampak kepada seluruh sektor di masyarakat. Sehingga masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak kenaikan BBM ini di seluruh lini kehidupannya. Maslahah Mursalah dalam arti umum adalah mutlak, kemudian menurut istilah ulama ushul mengartikan kemaslahatan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang dapat menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan tersebut. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan maslahah mursalah terhadap dampak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM di sekitar Kampus Unisba (Studi Kasus Driver Ojek Online Grab). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikan harga BBM sesuai dengan maslahah mursalah yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat khususnya driver ojek online grab.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA