cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 324 Documents
 13   14   15   16   17 
Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat Isfi Rizka Pitsyahara; Zaini Abdul Malik; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5494

Abstract

Abstract. Islamic National Civil Capital (PNM) is one of the financial institutions that implements the murabahah financing system. In the practice of murabahah financing, a wakalah contract is usually included. Murabaha financing that occurs at PNM Syariah also includes a wakalah contract. This study aims to determine the concept of murabahah according to the DSN-MUI Fatwa, to determine the practice of financing venture capital with a murabahah contract at PNM Mekaar Syariah Cihampelas branch, and to analyze the DSN-MUI Fatwa NO.04/DSN-MUI/2000 regarding murabahah to capital financing. business at PNM Mekaar Cihampelas branch. This research uses qualitative research with an empirical approach or field research. Research data obtained from the object to be studied by carrying out observations, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was found that most of the implementation of the murabahah contract at PNM Mekaar Syariah was in accordance with the DSN-MUI Fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah. However, there are some things that are still not in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding murabahah, namely the implementation of the murabahah contract with the wakalah contract. In practice, PNM Mekaar Syariah applies the murabahah agreement and the wakalah contract simultaneously, then after the agreement, then the customer is represented in buying goods. This means that in this case the murabahah contract is agreed upon when the goods that are the object of the contract are not yet available and do not comply with the terms of sale and purchase where the goods must belong to the seller. Abstrak. Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Dalam praktik pembiayaan murabahah biasanya selalu disertakan akad wakalah. Pembiayaan murabahah yang terjadi di PNM Syariah juga menyertakan akad wakalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep murabahah menurut Fatwa DSN-MUI, untuk mengetahui praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Cihampelas, dan untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cihampelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris atau penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian besar pelaksanaan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah tersebut yaitu pada pelaksanaan akad murabahah disertai akad wakalah. Pada praktiknya PNM Mekaar Syariah menerapkan kesepakatan akad murabahah dan akad wakalah secara bersamaan, kemudian setelah kesepakatan, barulah nasabah mewakilkan dalam membeli barang. Berarti dalam hal ini akad murabahah disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia dan tidak sesuai dengan syarat jual beli di mana barang harus milik penjual.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku Nurul Izzah; Nandang Ihwanudin; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5599

Abstract

Abstract. Royalties are compensation for the use of the economic rights of a work or related product received by the creator or owner of the related right. There are differences of opinion regarding the payment of royalties based on a syirkah contract. This study aims to determine the application of book royalty payments in terms of Islamic law. The method used is qualitative and the type of research is field research and literature. The data collection technique used was interviews with managers of Magama Publishing publishers and Despersa writers. The data sources used come from primary and secondary data sources and are then analyzed using a normative juridical analysis approach. The object of this research is the payment of book royalties at publishers. The results of this study are that the amount of royalties given to writers ranges from 7% - 15%. Royalties will be paid after the book is published until the contract period expires. The practice of paying book royalties at Magama Publishing is in accordance with the views of the scholars, whether the distribution of royalties is based on an agreement or the distribution of royalties based on capital. Abstrak. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh penipta atau pemilik hak terkait. Terdapat perbedaan pendapat tentang pembayaran royalti berdasarkan akad syirkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran royalti buku yang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang diterapkan yakni kualitatif dan jenis penelitiannya penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terhadap pengelola penerbit Magama Publishing dan penulis Despersa. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang pembayaran royalti buku di penerbit. Hasil penelitian ini yaitu besaran royalti yang diberikan untuk penulis berkisar 7% - 15%. Royalti akan dibayarkan setelah buku diterbitkan hingga masa kontrak habis. Praktik pembayaran royalti buku di Magama Publishing sudah sesuai dengan pandangan para ulama baik pembagian royalti berdasarkan kesepakatan ataupun pembagian royalti berdasarkan modal.
Analisis Prinsip Hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 erhadap Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (studi pada Desa Bencoy Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi) Sofura Alfia Dayana; Zaini Abdul Malik
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5646

Abstract

Abstract. Non-Cash Food Assistance is food social assistance from the government to reduce the burden by fulfilling some food needs. The objectives of this research are: (1) Knowing the implementation of the distribution of the BPNT program in Bencoy Village. (2) Knowing the analysis of Islamic law principles and the Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021. This research method uses a qualitative research type with a normative juridical approach. The research data were obtained from the object to be examined by carrying out observations, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. Based on the research results, it was found that the distribution of the Bencoy Village Non-Cash Food Assistance (BPNT) program was channeled in cash through the Post Office, the assistance funds provided by the government were required to spend on food. According to Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021, the use of funds received by Beneficiary Families (KPM) is not fully in accordance with existing regulations. In terms of the principles of Islamic law and muamalah, they are not fully in accordance with the principles of trustworthiness and the principles of honesty Abstrak. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan dari pemerintah untuk mengurangi beban melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah :(1) Mengetahui pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Bencoy.(2) Mengetahui analisis prinsip hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Bencoy disalurkan secara tunai melalui Kantor Pos, dana bantuan yang diberikan pemerintah diharuskan untuk membelanjakan bahan pangan. Menurut Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021 dalam penggunaan dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Dilihat dari segi prinsip hukum Islam dan muamalah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip kejujuran.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil Sabarina Irbah; Neneng Nurhasanah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5664

Abstract

Abstract. Allah Swt prescribes buying and selling as a facility to fulfill their needs, buying and selling is a mutually binding agreement between the seller and the buyer. namely the seller who sells or surrenders valuables to the seller to the buyer. the buyer pays the price of the goods sold by the seller. To run an Islamic trading business, traders must follow the rules of buying and selling in Islam in order to avoid complicated problems, if carried out without proper rules and norms it will cause problems, losses for oneself and others. But in Islam doing muamalah should not harm each other, in Islamic Shari'a it prioritizes benefit and avoids harm to human life and even other creatures of God. one of the buying and selling is the buying and selling of colorful chicks at the Pamekasan August 17 market. During this sale and purchase, traders color the chicks with textile dyes to attract buyers. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling colorful chicks in the Pamekasan August 17 market and knowing the muamalah fiqh review on buying and selling colorful chicks. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach to the type of field research. Data collection techniques used are interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that from the Muamalah Fiqh Review that the activity of buying and selling colorful textile chicks in the Pamekasan August 17 market can be said to be invalid, because one of the objects being sold does not comply with Islamic rules because the goods or objects being sold bring harm or evil rather than the benefits to animals are torturing animals which results in sick animals, and leads to the death of children to chickens. Abstrak. Allah Swt mensyariat kan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. yaitu penjual yang menjual atau menyerahakan barang berharga kepada penjual kepada pihak pembeli. pembeli yaitu membayar harga barang yang dijual penjual. untuk menjalankan usaha perdagangan secara Islam, pedagang harus mengikuti aturan aturan jual beli dalam islam agar terhindar dari permasalahan yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat akan menimbulkan permasalahan, kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Namun dalam islam melakukan bermuamalah tidak boleh saling merugikan, dalam Syariat Islam lebih mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi kehidupan kemanusiaan bahkan makhluk Allah yang lainnya. salah satu jual beli ialah jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan, pada jual beli tersebut pedagang mewarnai anak ayam dengan pewarna Tekstil agar menarik minat pembeli, yang dimana dalam proses pewarnaan tersebut penjual memasukkan anak ayam ke suatu wadah lalu memasukkan pewarna tekstil. hal ini terdapat kebatilan yang dimana penjual menimbulkan Dharar (Kemudharatan). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan dan mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah pada jual beli anak ayam warna-warni pewarna Tekstil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari Tinjauan Fiqih Muamallah bahwa kegiatan jual beli anak ayam warna warni tekstil dipasar 17 agustus pamekasan dapat dikatakan tidak sah, karena salah satu objek yang dijual tidak terpenuhi dengan aturan islam karena barang atau objek yang dijual mendatangkan kemudharatan atau kebhatilan daripada manfaatnya kepada hewan yaitu penyiksaan, Kedzaliman terhadap hewan yang mengakibatkan hewan sakit, dan berujung kematian anak kepada ayam
Analisis Penerapan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK 05/2018 Pada Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi terhadap Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts Muhammad Asyraf Anshari; Eva Misfah Bayuni; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5702

Abstract

Abstract. Channeling pattern where the position of the Cooperative as a liaison between the Bank and the members of the Cooperative. The liaison in this broad sense, namely assisting the Bank in all its activities, starting from selecting prospective customers, selecting good customer characteristics, helping to draw up agreements and the use of finances. In carrying out its function as an intermediation institution, namely expanding its financing to the economic sector and MSMEs, BPRS Riyal Irsyadi carries out Linkage program cooperation with BMT MFIs and KSPPS Cooperatives and Employee Cooperatives. The purpose of this study is to examine the conformity of the chaneling financing pattern scheme implemented by BPRS Riyal Irsyadi with OJK regulation Number 35 / PJOK 05/2018, this research uses qualitative research methods with descriptive methods, The results of this study the implementation of Channeling Financing run by BPRS Riyal Irsyadi must be guided by POJK No. 35 / POJK.05 / 2018, because this basis is an absolute thing carried out by BPRS as a guideline in carrying out these financing activities. In addition, the implementation of channeling financing at BPRS Riyal Irsyadi with the Employee Cooperative of PT Bakrie Autoparts that the financing activity is very beneficial for each party. And Analysis of the Application of POJK No.35 / POJK.05 / 2018 on Channeling Financing at BPRS Riyal Irsyadi with employee cooperatives PT Bakrie Autoparts the implementation of financing has not been fully in accordance with POJK No.35 / POJK.05 / 2018. Abstrak. Pola Channeling dimana kedudukan Koperasi sebagai penghubung antara Bank dengan anggota Koperasi. Penghubung pada dalam arti luas ini, yaitu membantu Bank pada seluruh kegiatannya, mulai dari pemilihan calon nasabah, menseleksi ciri nasabah yang baik, membantu menyusun perjanjian serta penggunaan keuangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yakni memperluas pembiayaannya kepada sektor- sektor ekonomis dan UMKM, BPRS Riyal Irsyadi menjalankan kerjasama Linkage program dengan LKMS BMT dan Koperasi KSPPS maupun Koperasi Karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti terkait keseuaian skema pola pembiayaan chaneling yang dilaksanakan oleh BPRS Riyal Irsyadi dengan peraturan OJK Nomor 35/ PJOK 05/2018, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, hasil penelitian ini Pelaksanaan Pembiayaan Channeling yang dijalankan oleh BPRS Riyal Irsyadi harus berpedoman pada POJK No. 35/POJK.05/2018, karena dasar tersebut menjadi hal yang mutlak dijalankan oleh BPRS sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut. Selain itu Pelaksanaan Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi Karyawan PT Bakrie Autoparts bahwa kegiatan pembiayaan tersebut sangat besar manfaatnya bagi masing- masing Pihak. Dan Analisis Penerapan POJK No.35/POJK.05/2018 pada Pembiayaan Channeling di BPRS Riyal Irsyadi dengan Koperasi karyawan PT Bakrie Autoparts pelaksanaan pembiayaannya belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018.
Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon (Gigi Purba) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Moh Ramdhan Rizalussani; Neneng Nurhasanah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5708

Abstract

Abstract. Megalodon is a huge shark(Otodus Megalodon) it is now thought to have become extinct, between about 15 and 2.6 million years ago, during the middle Miocene and Pliocene epochs. Buying and selling denotes the action of one activity, namely that of a seller and a buyer. So in this case there was a sale and purchase transaction that brought legal consequences. In this study, there were several problems that were not carried out in this buying and selling transaction, especially in terms of Islamic business ethics which should be a reference for fellow Muslims. This study aims to determine Islamic business ethics in buying and selling ancient goods, the practice of buying and selling Megalodon Shark Teeth in Gunung Sungging Village, Kec. Surade Kab.Sukabumi and find out the review of Islamic business ethics on the buying and selling of megalodon shark teeth in Kp. Cilutung Village. sungging mountain. The method used is descriptive qualitative, using an empirical approach. The type of data in this study uses field data with primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, literature studies, and documentation. The results of this study conclude that (1) Islamic business ethics in buying and selling ancient objects must pay attention to the following principles: a. Unity b. Balance, c. Free will, harming others, d. Responsibility. e. Truth: virtue and honesty (truth, goodness, honesty). (2) The practice of buying and selling Megalodon shark teeth at kp.cilutung contains violations in terms of mining as well as in terms of buying and selling: a. Mining destroys the environment. b. Selling to middlemen c. There are attempts to trick sellers or buyers by making fake shark teeth. d. How to pay e. The sale violated the provisions of the 1945 Constitution No. 11 of 2010 which contained Cultural Conservation. (3) Based on the review of Islamic business ethics regarding the sale and purchase of Megalodon shark teeth, seen from the madiyah and adabiyah aspects, it does not comply with/violates the principles of Islamic business ethics, namely: a. The principle of balance, where there is an element of fraud in the sale and purchase. b. The principle of responsibility is because it is not in accordance with ethics in Islam, in mining practices it does not pay attention to the impacts that arise, without thinking about the impacts around it Abstrak. Megalodon adalah hiu besar (Otodus Megalodon) kini dianggap telah punah, antara sekitar 15 dan 2,6 juta tahun yang lalu, selama zaman Miosen tengah dan Pliosen.Jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang tidak dilaksanakan dalam transaksi jual beli ini terlebih dalam hal etika bisnis islam yang seharusnya menjadi acuan bagi sesama muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis islam dalam jual beli barang purba, praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon di Desa Gunung Sungging Kec. Surade Kab.Sukabumi dan mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu megalodon di Kp. Cilutung Desa. Gunung sungging. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan empiris. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Etika bisnis islam dalam jual beli benda purba harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kesatuan b. Keseimbangan, c. Kehendak bebas, merugikan orang lain, d. Tanggung jawab. e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty). (2) Praktik jual beli gigi hiu Megalodon di kp.cilutung terdapat pelanggaran dari segi penambangan maupun dari segi jual belinya: a. Dalam penambangan merusak lingkungan. b. Menjual kepada tengkulak c. Adanya upaya mengelabui penjual atau pembeli dengan cara membuat gigi hiu palsu. d. Cara pembayaran nya e. Penjualannya melanggar aturan UUD 1945 No.11 Tahun 2010 yang berisikan tentang Cagar Budaya. (3) Berdasarkan tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon tersebut di lihat dari aspek madiyah dan adabiyah belum sesuai/melanggar prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu: a.Prinsip keseimbangan, dimana ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut. b. Prinsip tanggung jawab karena belum sesuai dengan etika dalam Islam, pada praktik penambangan nya tidak memperhatikan dampak yang timbul, tanpa memikirkan dampak di sekitarnya
Analisis Perilaku Konsumen Muslim yang Melakukan Transaksi Real Money Trading Abdurrafi Muhammad Azra; Nanik Epriyanti; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5733

Abstract

Abstract. Technological developments are increasingly rapidly impacting aspects of public entertainment, such as online games such as Mobile Legends. One of the users is the 2018-2020 Sharia Faculty student. Facts in the field are still found by students who carry out Real Money Trading transactions excessively. Whereas in Islam a Muslim should apply the principles of consumer behavior in accordance with Islamic teachings. The aim of the research is to analyze how consumption behavior is according to Islam and how consumption behavior is carried out by students of the Faculty of Sharia class 2018-2020 when carrying out Real Money Trading transactions according to Islam. The benefits of research as a reference in applying the principles of Muslim consumer behavior that must be carried out by a Muslim and as a reference regarding the principles of Muslim consumer behavior. This study used qualitative methods, data field research types, primary and secondary data sources, questionnaire data collection techniques, literature studies, observations and interviews. The results of the first author's research should be that a Muslim when carrying out consumption activities applies the 5 principles of Muslim consumers and aims to get blessings for life in the hereafter. Second, with a percentage of 66% of the 2018-2020 class of Sharia Faculty students having applied the principles of Muslim consumer behavior when conducting Real Money Trading transactions, there were still 34% of students who had not applied the principles of Muslim consumer behavior when conducting Real Money Trading transactions and did not do the principle of simplicity. Abstrak. Perkembangan teknologi makin pesat berdampak pada aspek hiburan masyarakat, seperti terdapat permainan online seperti Mobile Legends. Salah satu penggunanya mahasiswa Fakultas Syariah 2018-2020. Fakta dilapangan masih ditemukan mahasiswa yang melakukan transaksi Real Money Trading dengan berlebihan. Sedangkan dalam islam seorang muslim hendaknya menerapkan prinsip perilaku konsumen yang sesuai dengan ajaran islam. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana perilaku konsumsi menurut islam dan bagaimana perilaku konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018-2020 ketika melakukan transaksi Real Money Trading menurut islam. Manfaat penelitian sebagai acuan dalam menerapkan prinsip perilaku konsumen muslim yang harus dilakukan seorang muslim dan sebagai rujukan mengenai prinsip perilaku konsumen muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data field research, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data kuesioner, studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian penulis pertama hendaknya seorang muslim ketika melakukan kegiatan konsumsi menerapkan 5 prinsip konsumen muslim dan bertujuan mendapatkan berkah untuk kehidupan di akhirat. Kedua, dengan hasil persentasi sebesar 66% mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018-2020 telah menerapkan prinsip perilaku konsumen muslim ketika melakukan transaksi Real Money Trading, namun masih ada 34% mahasiswa yang belum menerapkan prinsip perilaku konsumen muslim ketika sedang melakukan transaksi Real Money Trading dan tidak melakukan prinsip kesederhanaan.
Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syari'ah Dicky Raka Perdana; Eva Fauziah; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5740

Abstract

Abstract. Cooperatives are joint businesses that in carrying out their business activities involve all existing members as mutual cooperation as in the activities of a family. Currently, cooperatives have new regulations or rules contained in Article 86 of the Job Creation Law. There has been a law reform in this cooperative regulation. One of them is a new rule regarding sharia cooperatives, which previously did not have clear rules regarding this sharia cooperative. The purpose of this study is to find out the provisions of cooperatives in Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives and Article 86 of the Job Creation Law and their impact after the enactment of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The result of this research is that there are rules or regulations that are added and replaced in the new regulation, namely Article 86 of the Job Creation Law due to legal reforms so that it has an impact on Islamic cooperatives that are given more attention by the government. Abstrak Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secra gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Saat ini koperasi telah mempunyai regulasi atau aturan baru yang terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam aturan koperasi ini. Salah satunya terdapat aturan baru mengenai Koperasi syariah yang sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas mengenai koperasi syariah ini. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 86 Undnag-Undang Cipta kerja serta dampaknya setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru yaitu Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan telah adanya pembaharuan hukum sehingga berdampak pada koperasi syariah yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.
Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Isi Ulang Air Galon Dela Vivita; Sandy Rizky Febriadi; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5821

Abstract

Abstract. Halal and Haram in trade are discussed according to Islamic standards in Islamic business ethics. Buying and selling refill gallons at the X Drinking Water Depot is an example of how business actors violate various Islamic business ethics by not renewing their business licenses. One of them does not change the filter and UV light. This study aims to learn more about the theory underlying the practice of buying and selling water in accordance with Islamic business ethics, as well as the practice of buying and selling refill water in gallons, as well as reviewing Islamic business ethics to learn more. about this practice at the X Drinking Water Depot. The research data was collected by means of observation, interviews, and documentation using a qualitative research methodology with an empirical legal perspective. Then studied using the framework of Islamic business ethics. The research findings show that, first, air is tradable as long as it is handled in a way that consumes time and money. Second, water is drawn from the mountains at the push of a button, after which the washed gallons are filled with water, sealed, and then exchanged. Third, it turns out that corporate actors do not adhere to the principles of Islamic business ethics: Fairness dictates that filters and UV radiation cannot be traded, business licenses cannot be granted, responsibility for water sources and quality is not disclosed, and business actors must act honestly. Abstrak. Halal dan Haram dalam perdagangan dibahas menurut standar Islam dalam etika bisnis Islam. Jual beli galon isi ulang di Depot Air Minum X menjadi contoh bagaimana pelaku usaha melanggar berbagai etika bisnis Islam dengan tidak memperpanjang izin usahanya. Salah satunya tidak mengubah filter dan sinar UV. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang teori yang mendasari praktik jual beli air yang sesuai dengan etika bisnis Islam, serta praktik jual beli air isi ulang dalam galon, serta tinjauan etika bisnis Islam untuk mempelajari lebih lanjut. tentang praktik ini di Depot Air Minum X. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan perspektif hukum empiris. Kemudian dikaji dengan menggunakan kerangka etika bisnis Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama, udara dapat diperdagangkan selama ditangani dengan cara yang memakan waktu dan uang. Kedua, air diambil dari pegunungan dengan menekan tombol, setelah itu galon yang dicuci diisi air, disegel, dan kemudian ditukar. Ketiga, ternyata para pelaku korporasi tidak mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam: Kewajaran menentukan bahwa filter dan radiasi UV tidak dapat diperdagangkan, izin usaha tidak dapat diberikan, tanggung jawab atas sumber dan kualitas air tidak diungkapkan, dan pelaku usaha harus bertindak jujur.
Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan Jual Beli Beras Mochammad Nizar Syamsi Djauhari; Redi Hadiyanto; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5826

Abstract

Abstract. Muamalah is an activity that regulates the problems of fellow human beings. One form of muamalah is buying and selling. Sale and purchase is an agreement to exchange goods or objects that have value voluntarily (pleasure) between the two agreed parties. The criteria for the validity of buying and selling can be achieved by taking into account the terms and pillars of buying and selling. So that in buying and selling activities, you should tell the truth, don't lie, tell the truth, and be fair in buying and selling. Fair is meant in this sale and purchase, namely that no party is harmed, both the seller and the buyer. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of muamalah fiqh on the rounding of rice trading scales. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the rounding of the scales carried out by the rice traders in Cimindi girlfriend is not in accordance with the concept of selling belu according to Imam Syafii and Imam Hanafi because it is included in an illegal sale and purchase because basically the sale and purchase must be voluntary between the two parties. , both the merchant and the seller. Abstrak. Muamalah ialah sesuatu aktivitas yang mengatur masalah sesama manusia. Salah satu bentuk bermuamalah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela (keridhaan) diantara kedua belah pihak yang disepakati. Kriteria sah atau tidaknya jual beli dapat dicapai dengan memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga dalam kegiatan jual beli seharusnya berkata jujur, tidak berdusta, berkata sebenarnya, dan berlaku adil dalam jual beli. Adil yang dimaksudkan dalam jual beli ini yakni tidak ada pihak yan dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan jual beli beras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan pedagang beras di pacar cimindi tidak sesuai dengan konsep jual belu menurut imam syafii dan imam hanafi karena termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah karena pada dasarnya jual beli itu harus sukarela antara kedua belah pihak, baik pihak pedagang dan penjual.

Page 15 of 33 | Total Record : 324

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law