Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap Pengenaan Ta’widh Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin Aliya Putri Fitria Nuryanti; Panji Adam Agus Putra; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7557

Abstract. In carrying out an istiṣhnā contract for services for making yasin, Jaya Mandiri Offset has binding conditions between the two parties, namely the existence of a 50% down payment. The problem arose when the printing company defaulted on the timeliness of completing the yasin order according to the agreed contract. Consumers who feel aggrieved impose the imposition of Ta'widh on the printers. Seeing this, there is concern that an element (da'in) will appear in the form of debt services for the settlement of yasin, which has the potential to generate usury. This study aims to find out the practice of imposing Ta'widh on Jaya Mandiri Offset and to find out the review of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 on the imposition of Ta'widh. The method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The results of this study are that the imposition of Ta'widh on Jaya Mandiri Offset is considered to be in accordance with the criteria of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019. In addition, the imposition of Ta'widh (compensation) on Jaya Mandiri Offset is a legal action because the transaction does not contain elements (da'in) that can give rise to usury. Because, in the fatwa it is explained that Ta'widh (compensation) was born from causality (sababiyyah) between the act of default and the losses incurred. In this case, there is no element (da'in) that occurs, only the commitment to complete the yasin order. From the start, this contract was permissible because there was an element of hajjah (need), and the transaction for ordering yasin was initially in the form of buying and selling, not debts. Abstrak. Dalam melakukan akad istiṣhnā pada jasa pesanan pembuatan yasin, Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya DP 50%. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan wanprestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen yang merasa dirugikan membebankan pengenaan Ta’widh kepada pihak percetakan. Melihat hal tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur (da'in) berupa utang jasa untuk penyelesaian yasin, yang berpotensi menghasilkan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengenaan Ta’widh kepada Jaya Mandiri Offset dan untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan Ta’widh tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan Ta’widh kepada Jaya Mandiri Offset dinilai sudah sesuai dengan kriteria Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019. Selain itu, pengenaan Ta'widh (ganti rugi) kepada Jaya Mandiri Offset merupakan tindakan yang sah karena pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur (da'in) yang dapat melahirkan riba. Sebab, dalam fatwa dijelaskan bahwa Ta'widh (ganti rugi) lahir dari adanya kausalitas (sababiyyah) antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, tidak ada unsur (da'in) yang terjadi, hanya komitmen untuk menyelesaikan pesanan yasin. Sejak awal, akad ini diperbolehkan karena ada unsur hajjah (kebutuhan), dan transaksi pemesanan yasin pada awalnya berbentuk jual beli bukan utang-piutang.

Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal Alya Syifa Utami Handriansyah; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7570

Abstract. One proof of attention to Halal Product Assurance on imported products, especially food products, is the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Article 4 of Halal Product Guarantee, but imported food is still found circulating without a halal label. With this law, the Muslim community must pay attention to halal in food consumption. This study aims to determine the practice of buying and selling imported food that has not been labeled halal, and analyze the practice of buying and selling imported food in Muamalah Jurisprudence and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The framework in this study refers to the concept of halal food according to muamalah fiqh and the Halal Product Guarantee Law. This research method is qualitative with an empirical normative approach. The data sources used are primary data in the form of interviews related to the practice of buying and selling imported food that has not been labeled halal and secondary data in the form of books, and journals related to theoretical studies in halal product assurance and certification as well as halal labels of imported products related to this study. The findings of this study are food products that have not been labeled halal in the form of snacks, jelly, cookies. Abstrak. Salah satu bukti perhatian terhadap Jaminan Produk Halal pada produk impor khususnya produk makanan adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, namun masih ditemukan makanan impor yang beredar tanpa label halal. Dengan Undang-Undang ini masyarakat muslim harus memperhatikan kehalalan di dalam konsumsi makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal, dan menganalisis praktik jual beli makanan impor dalam Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada konsep makanan halal menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara terkait praktek jual beli makanan impor yang belum berlabel halal dan data sekunder berupa buku, dan jurnal terkait kajian teoritis dalam jaminan produk halal dan sertifikasi serta label halal produk impor yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini terdapat produk makanan yang belum berlabel halal berupa snack, jelly, cookies.

Analisis Fiqih Mu’amalah terhadap Sistem Pembayaran Mu’nah Agunan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat Fidela Aziza Epi; Iwan Permana; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7588

Abstract. Sharia pawnshops have several products issued for the welfare of the people. By providing loans based on pawn law, sharia pawnshops are responsible for meeting the funding needs of the community. Rahn is defined as making a property as collateral for a debt so that the debt can be repaid or returned, or to pay the price of the property if it cannot be returned. Based on the background of the problems previously described, the subject matter is formulated in the form of questions such as: How is the practice of the mu'nah collateral payment system in the Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop, and how is the Fiqh Muamalah analysis of the system mu'nah payment of collateral for applying for Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. With the aim of being able to know and understand the practice of the collateral mu'nah payment system in People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. And To be able to know and understand the Fiqh Muamalah analysis of the mu'nah payment system for collateral for applying for Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. From this analysis it can be found that the mu'nah fee set for this KUR application is still not in accordance with Islamic practice, because from the definition it has been explained that mu'nah exists if in the process there is collateral collateral that is submitted, and is the responsibility of the pawnshop in maintaining the collateral as well as possible until the collateral is returned to the hands of the original owner. Abstrak. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang dikeluarkan guna mensejahterakan rakyat. Dengan memberikan peminjaman berdasarkan hukum gadai, pegadaian syarah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Dana masyarakat. Rahn didefinisikan sebagai menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dapat dilunasi atau dikembalikan, atau untuk membayar harga harta benda tersebut jika tidak dapat dikembalikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahannya ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti : Bagaimana praktek sistem pembayaran mu’nah agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat, dan Bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran mu’nah agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan memahami praktek sistem pembayaran mu’nah agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dan Untuk dapat mengetahui dan memahami analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran mu’nah agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban bahwasannya Biaya mu’nah yang ditetapkan atas pengajuan KUR ini masih belum sesuai dengan praktik Islam, karna dari definisi telah dijelaskan bahwasannya mu’nah ada jika dalam prosesnya terdapat barang jaminan Agunan yang diserahkan, dan menjadi tanggung jawab pihak pegadadaian dalam memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya sampai agunan tersebut dikembalikan lagi ke tangan pemilik aslinya.

Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap Implementasi Jual Beli Online Sistem Dropship pada Toko Tiens Bandung Rivany Rida Firdaus; Nandang Ihwanudin; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7599

Abstract. Dropshippers in their marketing are required to provide clear, honest and trustworthy product descriptions. Islam gives freedom for the parties to continue or cancel a transaction if there is an element of disability in it, in this case it is commonly referred to as khiyar rights. This study aims to analyze buying and selling practices carried out by dropshippers from Toko Tiens Bandung in marketing products on social media, as well as reviewing DSN MUI Fatwa No: 145/DSN-MUI/XII/2021 regarding online buying and selling practices. The method used in this study is a qualitative descriptive analysis research with a normative approach, where the data collection is through interviews. This research can be concluded 1) The practice of buying and selling online in marketing is carried out by dropshippers by uploading product images and product descriptions. The product description uploaded by the dropshipper looks exaggerated because when consumers complain about inappropriate products, the dropshipper cannot be held accountable for what is stated in the description uploaded. 2) Review of DSN MUI Fatwa No: 145/DSN-MUI/XII/2021 regarding the practice of buying and selling online by dropshippers from the Tiens Bandung store is still not fully in accordance with the fatwa. In practice, dropshippers do marketing by exaggerating sentences in uploaded product descriptions to impress consumers to buy products. Dropshippers have also not implemented khiyar rights to buyers, either in the form of refunds or returns. This is not in accordance with the contents of the fatwa in point 4 point 5, point 7 point 6. Abstrak. Dropshipper dalam pemasarannya, dituntut untuk memberikan deskripsi produk secara jelas, jujur, dan amanah. Islam memberikan kebebasan bagi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi bila didalamnya terdapat unsur kecacatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai hak khiyar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli yang dilakukan oleh dropshipper Toko Tiens Bandung dalam memasarkan produk di media sosial, serta meninjau Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif analisis deskritif dengan pendekatan normatif, dimana dalam pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 1) Praktik jual beli online dalam pemasaran yang dilakukan dropshipper dengan mengunggah gambar produk dan deskripsi produk. Deskripsi produk yang diunggah oleh dropshipper terlihat dilebih-lebihkan karena pada saat konsumen komplain terhadap produk yang tidak sesuai, dropshipper tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai apa yang tercantum pada deskripsi yang diunggahnya. 2) Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli online oleh dropshipper toko Tiens Bandung masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. Pada praktiknya, dropshipper melakukan pemasaran dengan melebih-lebihkan kalimat pada deskripsi produk yang diunggah agar menimbulkan kesan pada konsumen untuk membeli produk. Dropshipper juga belum menerapkan hak khiyar kepada pembeli, baik dalam bentuk refund ataupun return. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam butir 4 point ke-5 dan butir 7 point ke-6.

Tinjauan Teori Al-Afuww terhadap Produk Makanan Kaki Lima yang Belum Tersertifikasi Halal Muhamad Naufal Al Dzikri; Panji Adam Agus Putra; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7606

Abstract. Bandung is a city that is famous for its culinary tourism, both restaurants, cafes, and street food for all types of food and drinks are in the city of Bandung. In principle, in accordance with Law No. 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, all entrepreneurs or traders, be it those who sell food or beverage products, must guarantee the halalness of their products through halal certification. This is based on Article 4 of Law no. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal. but in reality there are still many street vendors (PKL) who do not have halal certification for the products they sell. This of course raises concerns for consumers, especially those who embrace Islam, about the dangers of contamination of haram substances in the products they consume. Based on this, the researcher is interested in researching "Al-Afuww Theory Review of Street Food Products That Have Not Been Halal Certified". This study uses qualitative methods, with a normative-empirical approach. Sources of data obtained for this study were obtained from interviews with street vendors as well as documentation on laws and the theory of Al-Afuww which is based on the Al-Quran and Hadith. The results of this study indicate that the reason that street vendors have not registered Halal Certification products is due to the lack of information they receive regarding registration of Halal certification. As well as with the noble nature of "Al-Afw" which belongs to Allah SWT, we can without worrying about consuming street food that is not yet halal certified due to limited ability and knowledge in terms of examining these products and Allah SWT has indirectly forgiven our mistakes or oversights regarding that matter. Abstrak. Bandung merupakan kota yang terkenal dengan wisata kulinernya, baik restoran, café, ada di kota Bandung. Pada prinsipnya sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, semua pengusaha atau pedagang baik itu yang menjual produk makanan maupun minuman harus sudah menjamin kehalalan produknya melalui sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para konsumen khususnya yang memeluk Agama Islam akan bahaya dari pencemaran zat-zat haram pada produk yang dikonsumsinya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Teori Al-Afuww Terhadap Produk Makanan Kaki Lima Yang Belum Tersertifikasi Halal”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative-empiris. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara kepada Pedagang Kaki Lima dan juga Dokumentasi terhadap Undang-Undang dan Juga Teori Al-Afuww yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Alasan para Pedagang Kaki Lima belum mendaftarkan produk Sertifikasi Halal karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait pendaftaran sertifikasi halal. Serta dengan adanya sifat mulia “Al-Afw” yang dimiliki Allah SWT, kita bisa tanpa khawatir mengkonsumsi makanan kaki lima yang belum bersertifikasi halal karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan dalam hal menelaah produk tersebut dan Allah SWT secara tidak langsung telah memaafkan kesalahan ataupun kehilafan kita terkait hal tersebut.

Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terhadap Kendala Nazhirpada Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Alifia Nur Shafa; Ifa Hanifia Senjiati; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7662

Abstract. This research was motivated by the discovery of individual nazhir obstacles in the Nurul Falah mosque, in practice there are waqf nazhirs who have not carried out the process of making waqf pledge deeds so that nazhirs do not have legal power to protect the waqf assets received, This study aims to analyze Government Regulation No. 42 of 2006 on nazhir constraints in the process of making waqf pledge deeds at the Nurul Falah mosque, Warung Jambe village, Cianjur regency. This research uses an empirical juridical approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection used in this study used interview, observation, and documentation techniques. Then the data obtained is analyzed using descriptive analysis techniques using a qualitative approach. The results showed that the process of making AIW based on PP No. 42 of 2006 was divided into three, namely the first part related to making AIW. The second part is related to the procedure for making AIW. The third part is related to the registration and submission of AIW, the obstacles experienced by nazhir in the process of making the deed of pledge of waqf at the nurul Falah mosque in Warung Jambe village are Not completing administrative requirements, not processing the creation of AIW, not understanding the functions and duties, not managing and developing waqf property in accordance with the objectives, lack of nazhir knowledge of perpu, nazhir work as a sideline, Not knowing the institutions involved in making the waqf pledge deed, and lack of socialization from the authorities. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya kendala – kendala nazhir individu di masjid nurul falah, pada praktiknya terdapat nazhir wakaf yang belum melakukan proses pembuatan akta ikrar wakaf sehingga nazhir tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi aset wakaf yang diterima, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 terhadap kendala nazhir pada proses pembuatan akta ikrar wakaf di masjid Nurul Falah kampung Warung Jambe kabupaten cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang didapat di analisis menggunakan teknik analisis deksriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan proses pembuatan AIW berdasarkan PP No 42 Tahun 2006 terbagi menjadi tiga, yaitu bagian pertama terkait pembuatan AIW. Bagian kedua terkait tatacara pembuatan AIW. Bagian ketiga terkait pendaftaran dan penyerahan AIW, Kendala yang dialami nazhir pada proses pembuatan akta ikrar wakaf di masjid nurul Falah kampung Warung Jambe yaitu Tidak melengkapi persyaratan administrasi, tidak memproses pembuatan AIW, tidak memahami fungsi dan tugas, tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, kurangnya pengetahuan nazhir terhadap perpu, pekerjaan nazhir sebagai sampingan, tidak mengetahui lembaga – lembaga yang terkait dalam pembuatan akta ikrar wakaf, dan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang.

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng oleh Pemerintah Siti Rosiyana Dewi; Eva Fauziah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7703

Abstrak. Penetapan harga adalah suatu proses dalam menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh suatu perusahaan dari produk yang dihasilkan. Istilah penetapan harga dalam fikih mu’amalah, yaitu tas’ir. Tas’ir merupakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan suatu harga komoditas barang yang ada di Pasar. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terjadi karena adanya kenaikan harga yang melonjak tinggi sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kenaikan harga pada komoditas minyak goreng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam hukum Islam dan hukum positif. Kerangka pemikiran ini membahas tentang boleh atau tidaknya penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penetapan harga oleh pemerintah menurut ulama Islam terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Penetapan harga itu dilarang jika terdapat unsur kezaliman atau merugikan orang lain dan tidak berlaku adil. Akan tetapi, jika penetapan harga itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindari kemadharatan, maka penetapan harga itu dibolehkan. Pemerintah dapat menghilangkan kemadharatan berupa kenaikan harga minyak goreng dengan menetapkan HET minyak goreng agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan bagi pelaku usaha tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan atas kenaikan harga minyak goreng dan dapat merugikan masyarakat. Abstract. Pricing is a process in determining how much income a company earns or receives from the product it produces. The term pricing in fiqh mu'amalah, namely tas'ir. Tas'ir is a price intervention carried out by the government by setting a price for commodity goods in the market. Price fixing by the government occurs due to price increases that have soared so high that people experience difficulties in buying staples to meet their daily needs, such as rising prices for cooking oil commodities. The purpose of this research is to know and understand the government's cooking oil price fixing practice in Islamic law and positive law. This framework of thought discusses whether or not the price fixing of cooking oil by the government is permissible in the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach. Normative legal approach, namely a process to find legal rules, legal principles to answer the legal issues at hand. According to Islamic scholars, there are differences of opinion in determining prices by the government, some allow it and some do not. Price fixing is prohibited if there is an element of tyranny or harm to others and does not apply fairly. However, if the price fixing is done for the benefit of society and avoids harm, then the price fixing is permissible. The government can eliminate harm in the form of rising cooking oil prices by setting cooking oil HET so that people can buy cooking oil at affordable prices and for business actors they may not prioritize personal interests by taking advantage of rising cooking oil prices and can harm society.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas terhadap Anak Dibawah Umur di Alfamart Muhammad Alfin Zayynur Rofiq; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7711

Abstrak. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Ketika alat kontrasepsi itu dijual secara bebas kekhawatiran terjadi yaitu penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yaitu seks bebas. Kesadaran terhadap remaja merekan berada pada kondisi kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap sex bebas yang semakin tidak terkendali sebagaimana di khawatirkan oleh masyarakat. Adapun Tujuan peneletian ini: 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli alat kontrasepsi secara bebas terhadap anak dibawah umur. 2) Untuk mengetahui dampak jual beli alat kontrasepsi kepada anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan terdahulu. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pola piker deduktif dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa :1) tinjauan hukum islam memperbolehkan praktik jual beli alat kontrasepsi untuk pasangan yang sudah sah untuk menunda keturunan. 2) Dampak Dari jual beli alat kontrasepsi terhadap anak dibawah umur menimbulkan sex bebas dan dapat dikatakan zina yang dimana diharamkan dalam hukum islam dan mendapatkan dosa besar. Abstract. Along with the development of the times, many modern tools have been found with various effects or we often hear as contraceptives as a result of scientific and technological discoveries. When contraceptives are sold freely, there is concern about misuse by users, namely free sex. Awareness of their youth is in a condition of lack of knowledge and awareness of free sex which is getting out of control as people worry about. The purpose of this research: 1) To find out the review of Islamic law regarding the free sale and purchase of contraceptives against minors. 2) To find out the impact of buying and selling contraceptives to minors. The research method used is descriptive qualitative with a field study and empirical juridical approach. The data source used is through interviews and previous literature studies. The data collection technique is by interview, observation and documentation. The data analysis technique used uses a deductive mindset with the triangulation method. The results of this study found that: 1) a review of Islamic law allows the practice of buying and selling contraceptives for legal couples to delay offspring. 2) The impact of buying and selling contraceptives on minors causes free sex and can be said to be adultery which is forbidden in Islamic law and is a grave sin.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online di Tokopedia Hilda Fauziah; Iwan Permana; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7770

Abstrak. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli emas online pada fitur Tokopedia Emas dengan pembayarannya secara tidak langsung melainkan metode pembayarannya memakai transfer antar bank, GoPay dan lain lain, dengan minimal harga Rp. 10.000 pada Tokopedia Emas, namun dalam praktiknya ketika pengguna tidak melakukan transaksi dalam jangka 6 bulan, maka pihak Tokopedia akan menutup akun pengguna. Permasalahannya dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah seperti bagaimana praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas. Dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas. Dalam hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli emas online dalam fitur Tokopedia Emas adalah pengguna harus log in terlebih dahulu, dan melakukan pembayaran pengguna bisa memilih metode pembayaran, jika pengguna ingin melakukan penjualan emas di Tokopedia saldo penjualan emas akan otomatis masuk nomor rekening bank pengguna. Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas tersebut, dalam hukum Islam parktiknya sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada zaman Rasulullah emas dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli, dan pada zaman modern ini sekarang emas dijadikan sebagai investasi atau simpanan harta. Abstract. In this study, it was motivated by buying and selling gold online on the Tokopedia Gold feature with indirect payments but the payment method uses interbank transfers, GoPay and others, with a minimum price of Rp. 10,000 on Tokopedia Gold, but in practice when the user does not make a transaction within 6 months, Tokopedia will close the user's account. The problem is formulated in the form of a problem formulation such as how the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Emas feature, and how the Islamic law review the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature. With the aim of knowing the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature, and to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature. In the result of this study, the implementation of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature is that users must log in first, and make payments users can choose a payment method, if users want to sell gold on Tokopedia, the gold sales balance will automatically enter the user's bank account number. From the analysis above, it can be concluded that buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature, in Islamic law, is in accordance with Islamic law. In the time of the Prophet gold was used as a medium of exchange in buying and selling, and in modern times now gold is used as an investment or treasure store.

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol terhadap Akad Jual Beli Minuman Kombucha Studi Kasus Indokombucha Bandung Atmima Tabi’inattien Al-ahya; Panji Adam Agus Putra; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7782

Abstract. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 10 of 2018 is a guideline issued by the MUI regarding food and beverage products that contain alcohol. One of the products of concern in this fatwa is the drink called kombucha. However, due to the fermentation process involving alcohol content, kombucha has be come a subject of debate among Islamic scholars and the Muslim community. The purpose of this research is to analyze the implications of MUI Fatwa Number 10 of 2018 on the contracts of buying and selling kombucha beverages. This research utilizes a method of analyzing the fatwa by examining the fatwa text and relevant literature. The research questions include: (1) How does MUI Fatwa Number 10 of 2018 interpret kombucha beverages? (2) What are the implications of the fatwa on the contracts of buying and sel ling kombucha beverages? This research employs an empirical legal approach, known as sociological legal research. The data sources used consist of primary and secondary data, collected through observations, interviews, and laboratory testing of kombucha. The research results indicate that MUI Fatwa Number 10 of 2018 declares kombucha beverages with alcohol content above 0.5% as forbidden (haram) for consumption by Muslims. The implication of this fatwa on the contracts of buying and selling kombucha beverag es is that both merchants and Muslim consumers need to be mindful of the alcohol content. Therefore, merchants are expected to provide clear information about the alcohol content of the products they sell, enabling Muslim consumers to make decisions in acc ordance with their religious beliefs. Abstrak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 merupakan sebuah panduan yang dikeluarkan oleh MUI terkait produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Salah satu produk yang menjadi perhatian dalam fatwa ini adalah minuman kombucha. Namun, karena proses fermentasinya yang melibatkan kandungan alkohol, minuman kombucha menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 terhadap akad jual beli minuman kombucha. Penelitian ini menggunakan metode analisis fatwa dengan mengkaji teks fatwa dan literatur terkait. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) Bagaimana penafsiran fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 terhadap minuman kombucha? (2) Bagaimana implikasi fatwa tersebut terhadap akad jual beli minuman kombucha? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data skunder, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan uji laboratorium kombucha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan minuman kombucha dengan kandungan alkohol di atas 0,5% haram dikonsumsi oleh umat Muslim. Implikasi fatwa ini terhadap akad jual beli minuman kombucha adalah bahwa pedagang dan konsumen Muslim perlu memperhatikan kandungan alkohol. Oleh karena itu, pedagang diharapkan memberikan informasiyang jelas mengenai kandungan alkohol pada produk yang dijual agar konsumen Muslim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA