Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fikih Muamalah pada Penggunaan Sistem Taksiran dalam Transaksi Jual Beli Hewan Kurban Amalia Rahmawati; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13469

Abstract. This research was motivated by the practice of buying and selling in farm X, Sukajaya Village, Lembang District, West Bandung Regency which buys and sells sacrificial animals with an estimation system without using scales. Sellers provide the same price with different weights of cows. This study aims to find out practice of buying and selling that occurs in farm X in Sukajaya Village and to find out the analysis of muamalah fiqh related to the practice of buying and selling with an estimation system that occurs in farm X in Sukajaya Village. This type of research uses field research which is descriptive analysis with primary data sources obtained from interviews with farm X and buyers at farm X, secondary data obtained from literature relevant to the research. The data cellection techniques used were interviews dan documentation. The practice of buying and selling that occurs at farm X in Sukajaya Village has two ways, the first is with a scale system that is carried out with scales, the second is with a jogrogan system or estimation which is carried out by calvulating the scales. Farmers often suggest buying with a jogrogan system rather than a scale system because it is considered that the jogrogan system is more practical and minimizer losses. As a result of the analysis that has been carried out, according to a review of the sale and purchase contract with the assessment system carried out at fram X, it is stated that the contract is fasid, this is because legally the sale and purchase is legal but there are condition that are not met. Among them is shighat namely there is unclear information related to the weight of the cow being traded, and the object where the seller sells it individually while according to the buyer wants to be weighed to minimize discrepancies. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli yang dilakukan di peternakan X Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang melakukan jual beli hewan kurban dengan sistem taksiran tidak menggunakan timbangan. Penjual memberikan harga yang sama dengan bobot sapi yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli yang terjadi di peternakan X Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan mengetahui analisis fikih muamalah terkait praktik jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di peternakan X di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan sumber data primer yang diperoleh wawancara kepada peternakan X dan pembeli di peternakan X, data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Praktik jual beli yang terjadi di peternakan X desa Sukajaya ini terdapat dua cara, pertama dengan sistem timbangan yang dilakukan dengan timbangan, kedua dengan sistem jogrogan atau taksiran yang dilakukan dengan mengira-ngira timbangan. Pihak peternak lebih karena dinilai sistem jogrogan lebih praktis dan meminimalisir kerugian. Hasil analisis yang telah dilakukan, secara tinjauan akad jual beli dengan sistem taksiran yang dilakukan di peternakan X dinyatakan akadnya fasid. Hal ini karena secara hukum jual belinya sah tetapi terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Diantaranya shighat yaitu terdapat ketidakjelasan informasai terkait bobot sapi yang diperjualbelikan, dan objek Dimana penjual menjual secara satuan sementara menurut pembeli menginginkan ditimbang agar meminimalisir ketidaksesuaian.

Tinjauan Akad Wadi'ah terhadap Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban di Wilayah Kampung Dangdeur Aditya Hoerurohman; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13477

Abstract. The purpose of this research is to find out the implementation of sacrificial animal deposits in the Dangdeur village area and to find out the review of the Wadi'ah Akad on the implementation of sacrificial animal deposits in the Dangdeur village area. This research method uses a qualitative approach with a descriptive approach. This type of research uses field research with primary data sources obtained from field observations and interviews with PEPSIBAN managers and secondary data obtained from literature relevant to this research. Data analysis uses data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results of this study indicate that the implementation of sacrificial animal savings in the Dangdeur village area through PEPSIBAN in the implementation process has several stages, namely the formation of an organizing committee, regular collection of savings funds with control through a notebook, and then the implementation of sacrificial animal slaughtering. In this sacrificial savings program there are no written requirements or official agreements to become members so that in terms of the pillars and conditions of wadi'ah there is uncertainty in ijab and qabul because it is only done verbally and there is no written agreement that is binding. As for the review of the Wadi'ah Accad, there is a discrepancy with the principle of Wadi'ah, where the use of savings funds that should be kept pure and not used but in practice are used to lend to other PEPSIBAN members. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur dan mengetahui tinjauan Akad Wadi’ah terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan pihak pengelola PEPSIBAN dan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur melalui PEPSIBAN dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu pembentukan panitia pelaksana, pengumpulan dana simpanan secara rutin dengan pengontrolan melalui buku catatan, dan selanjutnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Dalam program simpanan kurban ini tidak ada persyaratan tertulis atau perjanjian resmi untuk menjadi anggota sehingga ditinjau dari rukun dan syarat wadi’ah terdapat ketidakjelasan dalam ijab dan qabul karena hanya dilakukan secara lisan serta tidak adanya perjanjian tertulis yang sifatnya mengikat. Adapun secara tinjauan Akad Wadi’ah terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip Wadi’ah, dimana penggunaan dana simpanan yang seharusnya disimpan murni dan tidak digunakan tetapi pada pelaksanaannya digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota PEPSIBAN lain.

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembayaran Dana Zakat Melalui Sistem Self Assessment dan Official Assessment Afifah Hamasatunnisa; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13497

Abstract. Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population as well as holding the title as one of the countries with the largest population in the world. This makes Indonesia inseparable from various problems, one of which is poverty. This phenomenon of poverty then certainly becomes a concern that must be addressed by various parties, including people who are still concerned about the nation's economic welfare. Muslims are required to pay zakat, where zakat is considered one of the most effective ways to prevent significant social disparities. In paying zakat, generally people have a variety of choices of zakat management institutions that can be chosen according to the desired criteria. However, these criteria are not necessarily able to attract the interest of the community in distributing their zakat through zakat management institutions so that people prefer to distribute their zakat through a self-assessment system where in this system people calculate and distribute their zakat independently without the help of zakat management institutions. This study aims to find out the public's perception of zakat payments through the self and official assessment system and the factors that affect this perception. This type of research is quantitative descriptive with a questionnaire on 98 people in Melatiwangi Village as a sample and data processor using SPSS. The results of the study show that public perception has a positive effect on the level of zakat fund payment both through the self-assessment system and official assessment. The factors that affect the public's perception of the payment of zakat funds include the level of transparency, accuracy of calculations, and fairness in both management and distribution carried out by zakat institutions. Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk umat muslim terbanyak sekaligus menyandang gelar sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak didunia. Hal ini menjadikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan, salah satunya kemiskinan. Fenomena kemiskinan ini kemudian tentunya menjadi perhatian yang harus disikapi oleh berbagai pihak termasuk masyarakat yang masih peduli akan kesejahteraan ekonomi bangsa. Umat muslim diwajibkan menunaikan zakat, dimana zakat ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah kesenjangan sosial yang cukup signifikan. Dalam membayar zakat, umumnya masyarakat memiliki berbagai pilihan lembaga pengelola zakat yang dapat dipilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun, kriteria tersebut belum tentu dapat menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya melalui sistem self assessment dimana dalam sistem ini masyarakat menghitung dan menyalurkan zakatnya tanpa adanya bantuan dari lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembayaran dana zakat melalui sistem self dan official assessment serta faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan kuesioner terhadap 98 masyarakat Desa Melatiwangi sebagai sampel dan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat pembayaran dana zakat baik melalui sistem self assessment maupun official assessment. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembayaran dana zakat diantaranya tingkat transparansi, akurasi perhitungan, dan keadilan baik dalam pengelolaan maupun distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat.

Implementasi Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dan Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi dalam Pembayaran Zakat Penghasilan oleh Pemain Esports Nadya Salsabila; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13507

Abstract. The profession of Muslims is growing, one of which is eSports, but this income zakat is a new case in Islamic Law. Because there are no strict rules from the Quran and Hadith. Regarding this issue, there is a problem of differences of opinion between the MUI Fatwa and Yusuf Al-Qaradhawi regarding income zakat. The purpose of this study is to find out the similarities and differences in income zakat from the two opinions of ijtihad used the similarities and differences from the two views implemented in the payment of income zakat by eSports players. This research method uses a qualitative approach using comparative studies. The type of writing of literature studies and primary data sources is interviews and secondary data obtained from journals, etc. As a result, the similarities are in the level of zakat, the difference between nishab and haul. The equation of ijtihad uses the bayani method using QS. Al-Baqarah verse 267. The difference is in qiyas, where Yusuf Qaradhawi uses Qiyas Syabah and uses a combination of intiqa'i and insya'i, and the MUI Fatwa uses intiqa'i. For eSports players, it is included in income zakat and there is no element that prohibits it, those who have the right to issue zakat are RF and ECP, for RHW and FG it is not zakat because it has not reached its nishab. Abstrak. Profesi umat Muslim yang berkembang, salah satunya adalah eSports, namun zakat penghasilan ini merupakan kasus baru dalam Hukum Islam. Sebab tidak ada aturan yang tegas dari Quran dan Hadis. Mengenai masalah ini terdapat permasalahan adanya perbedaan pandangan antara Fatwa MUI dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai zakat penghasilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan zakat penghasilan dari kedua pendapat daan ijtihad yang digunakan persamaan dan perbedaanya dari kedua pandangan yang diimplementasikan pada pembayaran zakat penghasilan oleh pemain eSports. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi komparatif. Jenis penulisan studi pustaka dan sumber data primer yaitu wawancara dan sekunder diperoleh dari jurnal,dll. Hasilnya persamaannya ada pada kadar zakat, perbedaan nishab dan haul. Persamaan ijtihadnya menggunakan metode bayani dengan menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 267. Perbedaan pada qiyas, dimana Yusuf Qaradhawi menggunakan Qiyas Syabah dan memakai gabungan intiqa’i dan insya’i, dan Fatwa MUI mengggunakan intiqa’i. Untuk pemain eSports termasuk dalam zakat penghasilan dan tidak ada unsur yang mengharamkanya, yang berhak mengeluarkan zakat adalah RF dan ECP, untuk RHW dan FG tidak zakat karena belum mencapai nishabnya.

Analisis Penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Zakat di Baitulmaal Muamalat dan Implikasi Hukumnya Intan Nur Apriliani; Panji Adam Agus Putra; Intan Manggala
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13508

Abstract. Amil zakat institutions must manage ZIS transparently and accountably according to sharia principles, as regulated in PSAK 109 (Revised 2021) concerning ZIS accounting. This PSAK functions as a guideline for recording financial report accounting, especially for zakat management organizations (OPZ). The purpose of this study was to determine the application of PSAK 109 (Revised 2021) in recording and reporting ZIS finances at the Baitulmaal Muamalat zakat institution and to determine law enforcement for zakat institutions that do not record ZIS fund management. This study uses a qualitative method with a sociological approach. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique was carried out descriptively through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show 1) Baitulmaal Muamalat in preparing financial reports of zakat, infaq, and alms funds is not fully in accordance with PSAK 109 (Revised 2021). In terms of distributing zakat, infaq, and alms carried out through other entities, the implementation of Baitulmaal Muamalat in its accounting records must still comply with the provisions of PSAK 109 (Revised 2021). 2) Zakat institutions that do not record the management of ZIS funds in accordance with regulations may be subject to administrative sanctions such as written warnings, temporary suspension, and revocation of operational permits. These sanctions include ta'zir al-khashshah (sanctions of reduction of rights) given by BAZNAS or the Minister of Religion as the authorized authority. Abstrak. Lembaga amil zakat harus mengelola ZIS dengan transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah, seperti yang diatur dalam PSAK 109 (Revisi 2021) tentang akuntansi ZIS. PSAK tersebut berfungsi sebagai pedoman pencatatan akuntansi laporan keuangan terutama bagi organisasi pengelola zakat (OPZ). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) pada pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS di lembaga zakat Baitulmaal Muamalat dan mengetahui implikasi hukum bagi lembaga amil zakat yang tidak melakukan pencatatan pengelolaan dana ZIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Data dikumpulkan melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Baitulmaal Muamalat dalam menyusun laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 (Revisi 2021). Dalam aspek penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan melalui entitas lain, implementasi Baitulmaal Muamalat dalam pencatatan akuntansinya masih harus menyesuaikan dengan ketentuan PSAK 109 (Revisi 2021). 2) Lembaga zakat yang tidak mencatat pengelolaan dana ZIS sesuai regulasi dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin operasional. Sanksi ini termasuk ta’zir al-khashshah (sanksi pengurangan hak) yang diberikan oleh BAZNAS atau Menteri Agama sebagai otoritas yang berwenang.

Implementasi Strategi Pemasaran pada Produk Hasanah Hard di BSI KCP Amir Machmud Menurut Hukum Ekonomi Syariah Ghefira Faiza Azzahra; Malik, Zaini; Srisusilawati, Popon
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13526

Abstract. This research was underpinned by the introduction of the sharia currency system with a special focus on the Sharia banking sector. One of the largest sharia banks in Indonesia is the Sharia Bank of Indonesia. However, the introduction of the products of the Bank of Indonesia to the public is still unknown amongst the public.One of the less well-known financing products is Hasanah Card. So, the effectiveness of these products depends heavily on the marketing strategy applied. The aim of this research is to find out the implementation of marketing strategies in Hasanah Card products and the relevance of the Shariah marketing strategy of KCP Amir Machmud according to the law of the shariah economy so that the products of the Bank of Indonesia can thrive and contribute to the national economy. The method used in this research uses qualitative descriptive with a normative approach. The type of research uses field research and the sources used, i.e. primary results obtained from interviews and secondary results from journals, previous research and others. Data analysis methods use data reduction, data presentation, and conclusion or verification withdrawal. Research results show that the strategy used in Hasanah Card products is the bundling method. The bundling strategy implemented by BSI KCP Amir Machmud is in line with the DSN Fatwa and is in accordance with the principles of Sharia Economic Law. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengenalan sistem kuangan syariah dengan fokus khusus pada sektor perbankan syariah. Salah satu Bank syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun pengenalan produk dari Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat masih kurang diketahui di kalangan masyarakat.Salah satu produk pembiayaan yang kurang diketahui yaitu produk Hasanah Card. Sehingga, efektivitas dari produk-produk ini sangat bergantung pada strategi pemasaran yang diterapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi strategi pemasaran dalam produk Hasanah Card dan kesesuaian mengenai strategi pemasaran syariah KCP Amir Machmud menurut hukum ekonomi syariah sehingga produk dari Bank Syariah Indonesia dapat berkembang serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sumber yang digunakan yaitu primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan serta sekunder yang diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu dan lainnya. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang digunakan dalam produk Hasanah Card yaitu metode bundling. Strategi bundling yang diterapkan oleh BSI KCP Amir Machmud sudah sesuai dengan Fatwa DSN dan sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Keabsahan Transaksi Jual Beli ASI pada Bank ASI dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif Sadam Mochamad Fahrurozi; Neneng Nurhasanah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13563

Abstract. The practice of selling breast milk in Indonesia is considered common by society but has sparked both pros and cons. This practice arises due to conditions where babies are born prematurely or have certain medical problems, while their mothers are unable to provide breast milk. One available solution is through milk banks that provide high-quality, verified breast milk. However, the sale of breast milk raises concerns related to health risks if the milk is not rigorously tested, as well as issues regarding the law of radha'ah (milk kinship). This study aims to analyze the legality of breast milk as a saleable object and the validity of breast milk transactions at milk banks from the perspectives of Fiqh Muamalah and Positive Law. A qualitative research method with a normative legal approach is used to gather information on the legality of breast milk as a saleable object and the validity of breast milk transactions at milk banks. Data is collected through literature studies and interviews related to milk banks. The data analysis method includes descriptive analysis, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that, from the perspective of Fiqh Muamalah, the majority of scholars such as Syafi'i, Maliki, and some Hanbali scholars consider breast milk legitimate as a saleable object, while the Hanafi school of thought holds the opposite view. Contemporary scholar Yusuf Qardhawi permits the sale of breast milk because it is considered pure and beneficial. In Indonesia's positive law, Government Regulation No. 33 of 2012 prohibits this practice. As a solution, milk banks adopt a gift agreement mechanism to facilitate meetings between breast milk donors and recipients, ensuring compliance with applicable laws. Abstrak. Praktik jual beli ASI di Indonesia dianggap umum oleh masyarakat, namun menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh kondisi bayi yang lahir prematur atau memiliki masalah medis tertentu, sementara ibu mereka tidak dapat memberikan ASI. Solusi yang tersedia adalah melalui bank ASI yang menyediakan ASI berkualitas dan telah diverifikasi keamanannya. Namun, jual beli ASI menimbulkan kekhawatiran terkait risiko kesehatan jika ASI tidak melalui pemeriksaan ketat serta risiko terhadap hukum radha’ah (masalah sepersusuan). Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan ASI sebagai objek jual beli dan transaksi jual beli ASI pada bank ASI dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif digunakan untuk menggali informasi terkait keabsahan ASI sebagai objek jual beli dan transaksi jual beli ASI di bank ASI. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara terkait bank ASI. Metode analisis data meliputi deskriptif analisis, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah, mayoritas ulama seperti Syafi’i, Maliki, dan sebagian ulama Hanbali menganggap ASI sah sebagai objek jual beli, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi membolehkan penjualan ASI karena dianggap sebagai barang yang suci dan bermanfaat. Dalam hukum positif di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 melarang praktik tersebut, namun tidak mencantumkan alasan pelarangan dan sanksi. Sebagai solusi, bank ASI mengadopsi mekanisme akad hibah untuk memfasilitasi pertemuan antara pendonor dan penerima ASI agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap Peran Pendamping Halal Self Declare dalam Menjaga Kepastian Kehalalan Produk Salma Nurul Fadhilah; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13570

Abstract. The government through the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) develops a halal assurance system by issuing halal certificates using a self-declaration scheme involving companions. Halal product companions have a very important role in ensuring the comfort and safety of Muslim consumers in Indonesia while maintaining the certainty of halal products. However, the role of the companion defined in the current regulations is limited to verification and validation, which is not enough to guarantee the halalness of halal-certified products in Indonesia. This study aims to analyze Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance related to the role of self-declaration companions in ensuring the certainty of halal products and their legal implications. This study uses a normative juridical approach to explore the legal framework that applies to the role of self-declaration companions in ensuring the halalness of products. Data was collected through analysis of legal documents, literature studies, and interviews with halal product companions. The findings of the study show that the unclear role of self-declaration companions in the law results in legal uncertainty regarding the halalness of certified products, because their current role is only limited to verification and validation. The legal implications related to the involvement of companions in ensuring the halalness of products show that they do not have a legal obligation to provide literacy and carry out maximum supervision, because the applicable regulations have not set clear requirements in this regard. Abstrak. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan sistem jaminan halal dengan menerbitkan sertifikat halal menggunakan skema self declare yang melibatkan pendamping. Pendamping produk halal memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen muslim di Indonesia sambil menjaga kepastian kehalalan produk. Namun, peran pendamping yang didefinisikan dalam peraturan saat ini terbatas pada verifikasi dan validasi, yang belum cukup untuk menjamin kehalalan produk yang bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait peran pendamping self declare dalam menjamin kepastian kehalalan produk dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku terhadap peran pendamping self declare dalam memastikan kehalalan produk. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, studi literatur, dan wawancara dengan pendamping produk halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran pendamping self declare dalam undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait kehalalan produk yang disertifikasi, karena peran mereka saat ini hanya sebatas verifikasi dan validasi. Implikasi hukum terkait keterlibatan pendamping dalam menjamin kehalalan produk menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kewajiban hukum untuk memberikan literasi dan melakukan pengawasan secara maksimal, karena regulasi yang berlaku belum menetapkan persyaratan yang jelas dalam hal ini.

Analisis Transaksi Jual Beli Jagung secara Tebasan di Tegalmanggung Sumedang Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Islam Muhamad Anwar Siddiqi; Asep Ramdan Hidayat; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13581

Abstract. The practice of selling with the "tebasan" or estimation system has become a tradition in several regions of Indonesia, including in Desa Tegalmanggung, Sumedang. This practice has sparked both support and opposition among the community because it involves elements of estimation without certainty, which in Islamic Economic Law is called "gharar." In its broadest sense, muamalah encompasses a series of Allah's laws that govern human interactions, including buying and selling transactions. Islam permits all types of transactions except those involving riba (usury) and transactions that do not meet the conditions and principles of a valid sale. This study uses a qualitative method with descriptive analysis techniques to describe and explain the social phenomenon of corn trading in Desa Tegalmanggung, Sumedang. The findings indicate that despite challenges in assessing the quality of corn still on the stalk, the trading system uses the principle of jizaf or estimation sales to meet the community's needs. However, from the perspective of Islamic Economic Law, this transaction is not yet compliant because the object of the sale is not clearly known to both parties, and there is an element of gharar al-jahalah or uncertainty, particularly since the harvested corn is not weighed to determine its quantity. Therefore, the practice of selling corn with the tebasan system in Desa Tegalmanggung, Sumedang, is considered not in accordance with the principles of Islamic Economic Law. Abstrak. Praktik jual beli dengan sistem tebasan atau perkiraan menjadi budaya dibeberapa wilayah di Indonesia termasuk di Desa Tegalmanggung Sumedang. Praktik ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena terdapat unsur-unsur yang hanya diperkirakan tanpa adanya kepastian yang dalam Hukum Ekonomi Islam dinamakan gharar. Muamalah dalam makna luas, mencakup serangkaian aturan hukum Allah yang mengatur umat manusia, termasuk transaksi jual beli. Islam menghalalkan semua jenis transaksi kecuali yang mengandung riba dan transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial terkait transaksi jual beli jagung di Desa Tegalmanggung, Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penaksiran kualitas jagung yang masih di pohonnya, sistem jual beli menggunakan prinsip jual beli jizaf atau taksiran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, transaksi ini belum sesuai karena objek jual beli tidak diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, dan adanya elemen gharar al-jahalah atau ketidakpastian, terutama karena panen jagung tidak ditimbang sebagai alat ukur untuk menentukan jumlahnya. Oleh karena itu, transaksi jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung, Sumedang, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Status Iuran Wakaf Tanah Kuburan Siti Aulia Nur Hamidah; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13585

Abstract. The issue of waqf has been regulated in the Waqf Law. However, the regulation of this problem does not necessarily eliminate all waqf problems, such as the issue of cemetery land waqf contributions. This study aims to find out the practice of waqf contributions and to find out the ownership status of the contributions purchased from land in the RW 001 area, Cigondewah Kaler Village based on a review of Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This type of research is qualitative research using an empirical normative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection in the study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the ownership status of the contributions purchased for the waqf of cemetery land based on Islamic law belongs to Allah SWT and cannot be owned by anyone. This is in line with the positive law, namely Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of the Waqf Law considering that Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has not specifically regulated the ownership of waqf land. Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2006 stipulates that the registration of waqf property in the name of nazhir does not prove the ownership of nazhir. And in the context of benefits, the management of waqf has not fully fulfilled the recommendations of the Qur'an. So that the waqf that occurs is not in accordance with the applicable laws and regulations. Abstrak. Persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Akan tetapi dengan telah diaturnya persoalan tersebut tidak secara serta merta menghilangkan segala problematika perwakafan, seperti pada persoalan iuran wakaf tanah kuburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik atas iuran wakaf dan mengetahui status kepemilikannya atas iuran yang dibelikan tanah di kawasan RW 001 Kelurahan Cigondewah Kaler dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan atas iuran yang dibelikan untuk wakaf tanah kuburan berdasarkan hukum Islam menjadi milik Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Hal ini senada dengan hukum positif yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelasanaan Undang-Undang Wakaf mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan tanah wakaf. Adapun Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir. Dan dalam konteks kemaslahatan, pengelolaan wakaf belum memenuhi sepenuhnya anjuran Al-Qur’an. Sehingga perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA