Garuda - Garba Rujukan Digital

Kendala dan Solusi pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam Nathifa Zahra; Titin Suprihatin; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11842

Abstract. The role of Islamic education is one of instilling Islamic values, to provide and improve services of course MI Darul Hikmah Full Day School requires funds. MI Darul Hikmah Full Day School in the city of Cirebon is one of the private madrasah ibtidaiyah that receives regular and city BOS funds, but relying on funds from BOS alone is not enough, so the school needs additional school financing funds from the contribution of parents of students. The purpose of this research is to find out the practice of paying tuition fees, obstacles and solutions to delinquent tuition payments at MI Darul Hikmah Full Day School in Cirebon city according to consumer ethics in Islam. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. The type of data used is primary and secondary data by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. The results showed that the arrears in payment of tuition fees that occurred had occurred for a long period of time. The percentage of parents of students in arrears is 30% of all students, arrears occur due to economic problems. The solution taken by the foundation is to ease payments for orphaned students or bankrupt parents' businesses, the school has the right to withhold collateral other than certificates or enforce written agreements. Both parties have complied with the principles of tawhid, justice, free will, and responsibility to continue to fulfill one of the children's obligations to pursue a level of education, but there are still some parents who are not optimally responsible for continuing to meet with the school even though they have not been able to pay off the payment. Abstrak. Peran pendidikan Islam salah satu bentuk penanaman nilai-nilai Islam, untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan tentu MI Darul Hikmah Full Day School membutuhkan dana. MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS reguler dan kota saja, namun mengandalkan dana dari BOS saja belum cukup, sehingga pihak sekolah membutuhkan penambahan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari kontribusi orang tua wali murid. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pembayaran biaya pendidikan, kendala serta solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon menurut etika konsumen Islam. Metode penelitan yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penunggakan pembayaran biaya pendidikan yang terjadi sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Persentase orang tua murid yang menunggak adalah 30% dari keseluruhan murid, penunggakan terjadi karena permasalahan ekonomi. Solusi yang dilakukan pihak yayasan yaitu dengan meringankan pembayaran bagi murid yatim piatu atau usaha orang tua bangkrut, pihak sekolah berhak untuk menahan jaminan selain ijazah atau memberlakukan perjanjian secara tertulis. Kedua pihak telah sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab untuk tetap memenuhi salah satu kewajiban anak untuk menempuh jenjang pendidikan, namun masih terdapat beberapa orang tua yang belum bertanggung jawab secara optimal untuk tetap menemui pihak sekolah walaupun belum dapat melunasi pembayaran.

Implementasi Fatwa DSN-MUI No 07∕DSN MUi∕IV∕2000 pada Akad Mudharabah di BMT X Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Ilyassa Anzani Sopiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11997

Abstract. Sharia banking in Indonesia is experiencing rapid development in the banking world, but existing financial institutions basically only pay attention to certain groups with large projects so that people face various obstacles to accessing capital, so there is often an awareness of self-help and The increasing determination to create an economic system that is fairer, cleaner and in accordance with sharia, then at the beginning of the nineties sharia financial institutions emerged that prioritized services to small communities, namely Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), one of the institutions that was seen as being able to provide a solution to this problem. The problem faced by the micro businesses above is the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative BMT Al - Maslahah District, West Bandung, through mudharabah product loans. The problem that will be studied in this research is how mudharabah financing is implemented and how the development of Pasar Lembang MSMEs after getting mudharabah financing at BMT Al - Maslahah District, West Bandung. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of mudharabah financing and the development of MSMEs after getting mudharabah financing . because this institution is a community economic institution that is oriented towards helping micro businesses in developing their businesses. The implementation of the Fatwa on MSMEs at BMT has been carried out appropriately, but there is one part that is not appropriate. Abstrak. Perbankan syariah di indonesia sedang mengalami perkembangan didunia perbankan secara pesat, namun lembaga keuangan yang ada pada dasarnya hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan, maka seringnya muncul kesadaran untuk menolong diri sendiri (self help) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluh muncul lembaga -lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) salah satu lembaga yang di pandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi usaha mikro diatas adalah koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al – Maslahah Kab, Bandung Barat, melalui pinjaman produk mudharabah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah serta bagaimana perkembangan UMKM Pasar Lembang setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Al – Maslahah Kab, Bandung Barat, Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui serta menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. karena lembaga ini merupakan Lembaga perekonomian umat yang berorientasi membantu usaha mikro dalam mengembangkan usahannya yang mana penerapan Fatwa pada UMKM di BMT sudah melakukan sesuai, tetapida satu bagaian yang tidak sesuai.

Peluang dan Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Perbankan Syariah Ananda Reynaldi Ruhiat; Ifa Hanifia Senjiati; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12127

Abstract. This research discusses the opportunities and challenges of implementing Intellectual Property Rights (IPR) as debt collateral in Islamic banking, with a focus on creative economy products. Regarding the latest regulations, such as Government Regulation no. 24/2022, which allows the use of IPR as fiduciary collateral, this research explores its impact on creative economy actors, especially in the context of YouTube content. The research results show that although the opportunity for implementing IPR as debt collateral is wide open, there are still significant challenges, especially related to assessing the economic value of IPR and execution procedures in accordance with sharia principles. The implications of this research include the need to strengthen regulations, establish an independent assessment institution, and develop execution mechanisms that are in accordance with sharia principles to support creative economic growth and sustainability of financial transactions in sharia banking. Abstrak. Penelitian ini membahas peluang dan tantangan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang di perbankan syariah, dengan fokus pada produk ekonomi kreatif. Terkait regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah No. 24/2022, yang memungkinkan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia, penelitian ini mengeksplorasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam konteks konten YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peluang penerapan HKI sebagai jaminan utang terbuka lebar, masih ada tantangan signifikan, terutama terkait penilaian nilai ekonomis HKI dan prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi, pembentukan lembaga penilai independen, dan pengembangan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan keberlanjutan transaksi keuangan di perbankan syariah.

Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Pencatatan Hibah Aset Berharga Agnia Ruslani Muftin; Nandang Ihwanudin; Popon Srisulawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12153

Abstract. In Cangkuan District, Bandung Regency, the grant process is carried out at the KUA Office, which provides a place only for implementing grant contracts. The legal basis for grants refers to the provisions in KHI and KHES. The practice of giving is often characterized by the withdrawal of gifts by givers for various reasons, such as urgent needs or an increase in the value of the objects donated. The research uses the action case study method to reveal the grant process and practice of recording valuable assets in Cangkuan District. The research results show that lack of recording of grants can lead to disputes, and although there is no text provision, the maslahah murlah method suggests the need for recording to avoid potential conflicts in the future. Abstrak. Di Kecamatan Cangkuan, Kabupaten Bandung, proses hibah dilakukan di Kantor KUA, yang menyediakan tempat hanya untuk pelaksanaan akad hibah. Dasar hukum hibah mengacu pada ketetapan dalam KHI dan KHES. Praktik hibah seringkali diwarnai oleh penarikan kembali hibah oleh para pemberi dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak atau kenaikan nilai benda yang dihibahkan. Penelitian menggunakan metode studi kasus tindakan untuk mengungkapkan proses hibah dan praktik pencatatan aset berharga di Kecamatan Cangkuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan pencatatan hibah dapat menyebabkan sengketa, dan meskipun tidak ada ketentuan nash, metode maslahah mursalah menyarankan perlunya pencatatan untuk menghindari potensi konflik di masa depan.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Tanah Sengketa Sani Khairil; Sandy Rizki Febriadi; Maman Surahman
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12155

Abstract. Basically, the concept of buying and selling is valid if it follows the applicable pillars and conditions, where the result of the buying and selling is ownership rights to an item or object purchased. But in reality, it does not rule out the possibility that the ownership rights obtained can be separated from a dispute caused by many factors, one of which is personal need or interest. Basically, the validity of the sale and purchase of disputed land cannot be assessed and is even null and void. But in the Islamic religion, it is known by a term, namely maqashid sharia, one of the objects of study of which is safeguarding property, which aims to create prosperity or justice for all Muslims. Therefore, land which should be owned must be fought for until the end which gives complete ownership rights and has an impact on the termination of the buying and selling process which is included in the scope of maqashid sharia in safeguarding property. This research aims to determine the maqashid sharia review of the sale and purchase of land disputes over land X in the city of Bandung. This research uses an empirical juridical approach that directly examines the problem of buying and selling disputed land which is reviewed using the maqashid sharia theory. The findings from this research are that maqashid sharia is a basis for terminating the sale and purchase of disputed land based on the sake of protecting property where the ownership rights should be fully controlled without the presence of other parties who deliberately seize it without any connection at all, and this is carried out for the sake of creating a mashlahat or prosperity that is in line with the objectives of the maqashid sharia itself.. Abstrak. Pada dasarnya, konsep daripada jual beli adalah sah jika mengikuti rukun dan syarat yang berlaku, yang dimana akibat dari jual beli tersebut adalah hak kepemilikan atas suatu barang atau objek yang dibeli. Tetapi pada kenyataanya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya hak kepemilikan yang diperoleh tersebut dapat terlepas dari sebuah persengketaan yang disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah kebutuhan atau kepentingan pribadi. Pada dasarnya memang jual beli tanah sengketa tidak dapat dinilai keabsahannya bahkan batal demi hukum. Tetapi dalam agama Islam, dikenal dengan sebuah istilah yaitu maqashid syariah yang salah satu dari objek kajiannya adalah menjaga harta, yang didalamnya bertujuan demi terwujudnya sebuah kesejahteraan atau keadilan bagi seluruh umat muslim. Oleh karena itu tanah yang seharusnya menjadi hak milik haruslah diperjuangkan sampai akhir yang memberikan hak milik seutuhnya dan memberikan dampak terhadap pemutusan dalam pemutusan untuk proses jual beli yang dimana hal ini termasuk ke dalam cakupan maqashid syariah dalam menjaga harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli tanah sengketa tanah X di Kota Bandung. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang meninjau secara langsung permasalahan jual beli tanah sengketa yang ditinjau dengan teori maqashid syariah. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu maqashid syariah menjadi sebuah landasan bagi pemutusan atas jual beli tanah sengketa yang didasarkan demi menjaga harta yang dimana sudah seharusnya hak milik tersebut dikuasai penuh tanpa adanya pihak lain yang dengan sengaja merampas tanpa adanya keterkaitan sama sekali didalamnya, dan hal tersebut dilakukan atas demi terciptanya sebuah mashlahat atau kesejahteraan yang selaras dengan tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Infak dan Sedekah Masjid Nurul Ijma Ega Maulana; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12162

Abstract. Poverty is the biggest problem of the global problem associated with economic needs and difficulties in living a short life. To overcome the problem of poverty, the Nurul Ijma Mosque utilizes infaq and alms funds to help the economic problems faced by the community around the mosque. The purpose of this study was to find out how the practice of infaq and alms lending at the Nurul Ijma Mosque. This type of research uses a qualitative field research (field research), the data sources used in this study are primary and secondary data sources, and the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study explain that every community who borrows infaq and alms funds must pay in installments of Rp. 100,000 per month. This review of Islamic law on borrowing and borrowing infaq and alms funds is allowed if it does not harm the mosque so that it produces benefits, namely it can help the surrounding community. The funds for the use of mosque infaq and alms funds are as follows: 40% for the secretariat, 25% for the Shinayah directorate, 18% for the Imayah directorate, 17% for the Tarbiyah directorate. Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Masjid Nurul Ijma memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk membantu masalah ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat sekitar masjid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dana infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif feld research (penelitian lapangan), sumber data yang dilakukukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang meminjam dana infak dan sedekah harus mencicil Rp. 100.000 per bulannya. Tinjauan Hukum Islam terhdapa pinjam-meminjam dana infak dan sedekah ini boleh apabila tidak merugikan Masjid sehingga menghasilkan manfaat yaitu dapat membantu masyarakat disekitarnya. Adapun dana pemanfaatan dana infak dan sedekah Masjid sebagai berikut 40% untuk kesekretariatan, 25% untuk direktorat Shinayah, 18% untuk direktorat Imayah, 17% untuk direktorat Tarbiyah.

Implementasi Akad Istishna terhadap Jual Beli Properti Syariah di PT Eshan Realty International Melani Nur Khuzaifah; Redi Hadiyanto; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12190

Abstract. The sale and purchase of Sharia property with istishna' contracts is increasingly popular in Indonesia. The istishna' contract offers a solution for buyers who want to own property without usury and in accordance with Islamic law. However, there are several questions about the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Sharia property, especially related to the compliance with Sharia economic law. This research aims to analyze the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property at PT Eshan Realty International Bandung. This research will also examine compliance with sharia economic law in the implementation of the istishna' contract in the company. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants at PT Eshan Realty International Bandung, observation, and documentation. The data were analyzed using normative-empirical analysis techniques. The results showed that PT Eshan Realty International Bandung has implemented the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property. The implementation of the istishna' contract in the company is generally in accordance with Islamic economic law. The implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Islamic property at PT Eshan Realty International Bandung has shown positive results. The company has implemented the istishna' contract properly and in accordance with Islamic economic law. Abstrak. Jual beli property Syariah dengan akad istishna’ semakin popular di Indonesia. Akad istishna’ menawarkan slusi bagi pembeli yang ngin memiliki property tanpa riba dan sesuai dengan syariat islam. Namun, terdapat beberapa pertanyaan tentang implementasi akad istishna’ dalam jual beli property syaria, terutama terkait dengan keputuhanterhadap hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung. Penelitian ini juga akan mengkaji kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah dalam implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci di PT Eshan Realty International Bandung, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Eshan Realty International Bandung telah menerapkan akad istishna' dalam jual beli properti syariah. Implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung telah menunjukkan hasil yang positif. Perusahaan tersebut telah menerapkan akad istishna' dengan baik dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Pengaruh Sertifikasi Halal UMKM terhadap Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung Azzahra Fatimah Rahayu Paramita; Iwan Permana; Deden Gandana Madjakusumah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12248

Abstract. This research aims to analyze the effect of MSME halal certification on halal tourism in the Al Jabar Mosque area in Bandung City, where many MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area are not yet halal certified. This is an important urgency in having the prospect of becoming a big tourism destination. In this research, the author analyzes using quantitative research methods using random sampling analysis to find out whether halal certification can influence MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area. The results of observations and distribution of questionnaires in the field that have been carried out show that 76% of MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area have not been halal certified and the role of BPJH in certifying halal in the area has not been implemented comprehensively. Apart from that, the role of MSMEs in the area does not affect tourism at the Al Jabbar Grand Mosque because tourists only focus on the tourist attractions, not the MSMEs. It can be concluded that based on the T test in the analysis of this research data, the results obtained show that the variables of halal certification and halal tourism have an influence. The halal certification variable for the halal certification variable is 0.000 < 0.050, while the calculated t value is 3.808 > t table (1.99300). Therefore, from the results of the research that has been carried out, it can be concluded that halal certification and halal tourism have no effect on tourists visiting. The better the creation of halal certification evenly for MSMEs, the greater the satisfaction of tourists or prospective tourists who decide to visit the Al Jabbar Grand Mosque. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal di Kawasan Masjid Al Jabar di Kota Bandung yang dimana UMKM berada di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar tersebut banyak yang belum tersertifikasi halal. Yang dimana hal tersebut menjadi sebuah urgensi penting dalam memiliki prospek untuk menjadi pariwisata yang besar. Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan metode penelitian berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis random sampling untuk mengetahui apakah sertifikasi halal dapat mempengaruhi UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar. Hasil dari observasi serta penyebaran kuesioner di lapangan yang telah dilakukan bahwa ditemukan bahwasanya UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar sebanyak 76% belum tersertifikasi halal serta peran BPJH dalam mensertifikasi halal di Kawasan tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Selain itu peran UMKM di Kawasan tersebutpun tidak mempengaruhi pariwisata Masjid Raya Al Jabbar dikarenakan para wisatawan hanya berfokus kepada tempat wisatanya bukan kepada UMKM nya. Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uji T pada analisis data penelitian ini didapat hasil yang menunjukan bahwa variabel sertifikasi halal serta pariwisata halal berpengaruh. Variabel sertifikasi halal terhadap variabel sertifikasi halal sebesar 0,000 < 0,050 sedangkan untuk nilai t hitung sebesar 3,808 > t table (1.99300). Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal dan pariwisata halal tidak berpengaruh terhadap wisatawan untuk berkujungan. Semakin baik pembuatan sertifikasi halal secara merata bagi UMKM, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan atau calon wisataan untuk memutuskan mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar.

Penerapan Ijarah dalam Sewa Menyewa Peralatan Hiking dan Camping Toko Cantigi Outdoor Shop Kabupaten Bandung Faisal Zidan Fadlillah; Deden Gandana Madjakusumah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12251

Abstrack. The current trend of mountain climbing has become a source of income for many people, in terms of camping equipment or outdoor equipment rental services. Lease in fiqh is also called ijārah. There are several definitions of ijarah put forward by fiqh scholars. According to Shafi'iyah scholars, ijarah is a contract for a benefit with a replacement. The discussion in this research consists of two core points, the first is to find out the rental practices carried out at the Cantigi outdoor shop, and the second is to analyze the application of ijarah in the rental practices at the shop whether it meets the terms and conditions or not. The main theory used in this research comes from the Al-Qur'an, hadith and DSN-MUI fatwa. In this research, the type of research used is field research, namely how to study in depth the background and conditions that occur in society. As devout and good Muslims, it would be wonderful if we obeyed the commands of Allah SWT, whether they come from the Koran or hadith, the opinion of Ulama and it would be good for us to stay away from his prohibitions. The rental activity in Islamic law is called an ijārah contract. In the ijārah contract there are conditions and pillars for doing so. Without conditions and pillars, the ijārah contract cannot be said to be valid. It can be concluded that the rental practice carried out in the shop is easy to practice, the ijarah contract has been used well, in accordance with the pillars and terms of the ijarah contract, and finally, in the pillars of ujrah, the fine given is only notified verbally, not in writing. So it can be concluded that the rental practice that occurs at the Cantigi outdoor shop in Bandung Regency is legal, however, in the mechanism for applying fines, misunderstandings can occur between the two parties to the contract. Abstrak. Tren pendakian gunung saat ini menjadi ladang rezeki bagi banyak orang, dalam hal usaha jasa sewa-menyewa peralatan camping atau peralatan outdoor. Sewa-menyewa di dalam fiqih disebut juga dengan ijārah. ada beberapa definisi ijarah yang di kemukakan oleh ulama fiqih. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Pembahasan pada penelitian ini berjumlah dua point inti yang pertama untuk mengetahui praktek sewa yang dilakukan di toko cantigi outdoor shop, dan yang kedua untuk menganalisa penerapan ijarah dalam praktik sewa menyewa di toko tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat atau belum. Teori utama yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan fatwa DSN-MUI. Dalam peneltian ini jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan atau field research yaitu bagaimana mempelajari secara mendalam tentang latar belakang, kondisi yang berlangsung di masyarakat. Sebagai umat muslim yang taat dan baik, alangkah indahnya jika kita mentaati perintah Allah swt baik itu yang bersumber dari al-Qur’an atau hadis, Pendapat Ulama dan ada baiknya kita untuk menjauhi larangannya. Kegiatan sewa menyewa dalam hukum islam disebut akad ijārah. Dalam akad ijārah terdapat syarat dan rukun untuk melakukannya. Tanpa adanya syarat dan rukun, maka akad ijārah tidak dapat dikatakan sah. Dapat disimpulkan praktik sewa menyewa yang dilakukan di toko tersebut mudah untuk di praktekan, telah menggunakan akad ijarah dengan baik, sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah, dan yang terakhir pada rukun ujrah, denda yang diberikan hanya di beritahukan secara lisan tidak secara tertulis. Sehingga dapat di simpulkan, praktik sewa menyewa yang terjadi di toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung adalah sah, namun dalam mekanisme penerapan denda tersebut kesalahpahaman bisa saja terjadi diantara kedua belah pihak yang berakad.

Analisis Ganti Rugi tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 M Abnan SA; Maman Surahman; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12285

Abstract. Indonesia, as a country that is experiencing growth, is actively implementing development in various sectors, including economic, social, cultural, political and other fields. As a public servant, it is important to have strong faith and a spirit that is fair, honest, accountable and transparent. Currently, small businesses have a quite significant role in the economy. One of the service sectors that is currently developing is the Moza Laundry business or also known as laundry services. The increasingly high economic needs of society require people to increase their income, so that inevitably people are required to be more efficient in utilizing their time or working hours. In this research, the author discusses the role and influence of consumer protection in dealing with damage and loss of goods that have been dry cleaned, which itself has pro-con policies for consumers. In this research, interviews were conducted openly, namely interviews conducted by researchers by asking questions that were not limited to answers by Moza Laundry employees. The resolution effort most often made by Moza Laundry business actors and consumers is by using deliberation. This is because deliberative settlement is more efficient, practical, and most importantly does not involve excessive costs. Too big so that deliberation between the disputing parties is used to resolve the dispute so that business actors and consumers agree. Abstrak. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan, tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai seorang pelayan publik, penting untuk memiliki keimanan yang kuat dan jiwa yang adil, jujur, akuntabel, dan transparan. Saat ini keberadaan usaha kecil memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Salah satu sektor jasa yang sedang berkembang adalah bisnis Laundry Moza atau yang juga dikenal dengan jasa penatu. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan waktu atau jam kerjanya. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang peran dan pengaruh terhadap perlindungan konsumen dalam menangani kerusakan dan kehilangan barang yang sudah dry cleaning sendiri memiliki kebijakan-kebijakan yang pro-kontra terhadap konsumen.Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya karyawan Laundry Moza. Upaya penyelesaian yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha Laundry Moza dan konsumen adalah dengan menggunakan musyawarah. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara musyawarah lebih efisien, praktis, dan yang terpenting tidak menggunakan biaya yang terlalu besar. Terlalu besar sehingga dengan cara musyawarah para pihak yang bersengketa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga pelaku usaha dan konsumen penyelesaian dengan musyawarah yang digunakan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA