Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series: Law Studies

BCSLS
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282493 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 515 Documents

8 9 10 11 12

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tasya Adinda Mardlatilah; Dian Alan Setiawan; Fariz Farrih Izadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Seiring dengan perkembangan zaman modern, perilaku manusia dapat berubah-ubah, sehingga fenomena yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan norma yang ada. Karena adanya tidak keseimbangan dengan norma dan nilai maka hal tersebut bisa menyebabkan adanya permasalahan dan merugikan masyarakat. Contohnya seperti dengan tidak menaati norma yang ada akan mendapatkan sebuah sanksi tergantung dengan dengan melanggar norma di masyarakat. Homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah salah satu dari contoh seseorang melanggar norma yaitu dengan adanya LGBT di dalam masyarakat meresahkan masyarakat. Dan pencabulan sesama jenis menimbulkan adanya permasalahan karena hal tersebut masuk ke dalam penyimpangan sosial dan penyimpangan seksual. Dan di dalam skripsi ini membahas penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual oleh LGBT kepada Anak menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Serta membahas Perbandingan Sanksi Pidana apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Penegakan hukum kepada pelaku pencabulan sodomi kepada Anak di dalam hukum pidana positif telah ditegaskan pada pasal 290, 292 dan 293 dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Sedangkan di dalam hukum pidana islam merujuk pada Qanun No. 6 Tahun 2004 pasal 63 dan 64 serta merujuk yang ada di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dengan adanya penelitian normatif kualitatif ini diteliti dengan data kepustakaan atau data sekunder. Dan landasan teori yang digunakan yaitu pemidanaan, perbandingan hukum serta penegakan hukum.

Analisis Yuridis Tindak pidana Illegal Fishing yang Dihubungkan oleh Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Akmal Fauzan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries Article 1 Paragraph 1 states that fisheries are all activities related to the management and utilization of fish resources and their environment. Illegal fishing is fishing activity carried out by a country or foreign ship in waters that are not under its jurisdiction without permission from a country that has jurisdiction or the fishing activity is contrary to the laws and regulations of that country. According to the Food and Agriculture Organization (hereinafter referred to as FAO), illegal fishing has caused a total loss of up to US$75-125 billion worldwide, of which 16-26 percent is the loss experienced by Indonesia. According to observers, illegal and unreported fishing occurs in various fishing centers in the world and can reach 30% of the total catch. There are several examples of cases that occurred in the province of North Sulawesi, namely fisheries crimes that occurred in the border areas of the Philippines and Malaysia, Sangihe, Talaud, and Sebatik areas in Kalimantan. The prevalence of illegal fishing in the province of North Sulawesi is shown by the data on the number of cases of illegal fishing that were examined at the Bitung Fisheries Court. There are 77 cases with details: In 2010 there were 12 cases, in 2011 there were 6 cases, in 2012 there were 24 cases, in 2013 there were 23 cases, in 2014 there were 6 cases, and in 2015 (until April 13 2015) there were as many as 3 cases, while there are 2 cases that are appealed, there are 1 cassation, and there is 1 case that is requested for reconsideration. Fisheries crimes that occur in Indonesian waters can occur if fishermen or fish entrepreneurs or Indonesian-flagged vessels or foreign fishing vessels operating in the ZEEI do not have a Fishing Permit (SIPI). Foreign-flagged fishing vessels that do not have SIPI while in WPRI are required to keep fishing gear in their vessels. The application of criminal sanctions against perpetrators of illegal fishing has been implemented in accordance with the provisions of Law No. 45 of 2009. The fisheries law threatens perpetrators with severe criminal witnesses. In the Fisheries Law, the threat of criminal sanctions is specifically regulated in Chapter XV concerning criminal provisions starting from Article 84 to Article 104 of the Fisheries Law. Indonesia has an effort in dealing with the problem of illegal fishing in the ZEEI according to the Ministerial Decree number KEP/50/MEN/2012 as a form of implementation of the code of conduct for responsible fisheries (CCRF) which was agreed in 1995 by FAO countries on fisheries management and development. orderly, responsible, Lack of public awareness about the criminal act of Illegal fishing which can harm the natural resources in the sea. Keywords: constitution,Illegal Fishing,criminal law Abstrak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Adapun illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. Berdasarkan Food and Agriculture Organization (selanjutnya disebut FAO) penangkapan illegal fishing telah menyebabkan total kerugian hingga 75-125 miliar US dolar diseluruh dunia, dengan 16-26 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Menurut pengamat, penangkapan ikan illegal maupun yang tidak dilaporkan terjadi di berbagai sentra penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30% dari total tangkapan. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di provinsi Sulawesi Utara, yakni tindak pidana perikanan yang terjadi di daerah perbatasan Filipina dan Malaysia, daerah Sangihe, Talaud, dan daerah Sebatik di Kalimatan. Maraknya terjadinya tindak pidana illegal fishing di provinsi Sulawesi Utara ditunjukan oleh data jumlah kasus tindak pidana illegal fishing yang di periksa di pengadilan perikanan Bitung. Ada sebanyak 77 perkara dengan rincian: Pada tahun 2010 ada 12 perkara, tahun 2011 ada 6 perkara, tahun 2012 ada 24 perkara, tahun 2013 ada 23 perkara, tahun 2014 ada 6 perkara, dan pada tahun 2015 (sampai dengan 13 april 2015) ada sebanyak 3 perkara, sedangkan perkara yang naik banding ada 2, kasasi ada 1, dan ada 1 perkara yang dimintakan peninjauan kembali. Tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia dapat terjadi bila nelayan atau pengusaha ikan atau kapal berbendera Indonesia maupun kapal ikan asing yang beroperasi di ZEEI tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Bagi kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI selama berada WPRI wajib menyimpan alat tangkap ikan di dalam kapal-kapalnya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing sudah diterapkan sesuai dengan ketetuan menurut Undang–Undang nomor 45 tahun 2009. Undang-Undang perikanan mengancam pelaku dengan saksi pidana yang berat. Dalam Undang-Undang Perikanan, ancaman sanksi pidana diatur secara khusus dalam bab XV tentang kententuan pidana mulai pasal 84 sampai dengan pasal 104 UU Perikanan. Indonesia memiliki upada dalam menangani masalah illegal fishing di ZEEI sesuai keputusan Menteri nomor KEP/50/MEN/2012 sebagai bentuk penerapan dari the code of conduct for responsible fisheries (CCRF) yang disepakati pada tahun 1995 oleh negara-negara FAO tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tindak pidana Illegal fishing yang dapat merugikan sumberdaya alam yang ada di laut. Kata Kunci: Undang-Undang,Illegal fishing, Hukum pidana

Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021) Britney Azzahra Wiguna; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Article 43 Paragraph (2) of the Cooperative Law provides services for cooperatives to the public and this rule has been reaffirmed by the Job Creation Act, thereby worrying that the practice of savings and loan cooperatives with the lure of high interest rates will occur again. Until now, there are many cases of savings and loan cooperatives that serve non-members so that the savings and loan cooperatives. Therefore, the researcher wants to examine how the juridical review of cooperative services in saving and loan activities to the community according to the Job Creation Law and PP No. 7 of 2021 with the analytical method used by the historical interpretation method. The practice of savings and loan cooperatives for non-members resembles shadow banking because the practices both offer investment. Cooperatives do not involve non-members to participate in determining the interest even though the interest set must be discussed together in the members' meeting. With the occurrence of the case of savings and loan cooperatives, this means that the cooperative does not fulfill its purpose, namely the welfare of its members. The Job Creation Act regulates the provisions of cooperatives to serve non-members, finally PP No. 7 of 2021, which excludes savings and loan cooperatives from serving the community Abstrak. Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian koperasi dibuka pelayanannya kepada masyarakat dan aturan ini dikukuhkan lagi UU Cipta Kerja sehingga mengkhawatirkan praktik koperasi simpan pinjam iming-iming bunga tinggi terjadi lagi. Sampai saat ini banyak sekali kasus koperasi simpan pinjam yang melayani non anggota sehingga koperasi simpan pinjam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan yuridis pelayanan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan metode analisis yang digunakan metode penafsiran historis. Praktik koperasi simpan pinjam kepada non anggota menyerupai shadowbanking karena praktiknya yang sama-sama menawarkan investasi. Koperasi tidak melibatkan para non anggotanya untuk ikut melakukan penetapan bunga padahal bunga yang ditetapkan harus didiskusikan bersama-sama dalam rapat anggota. Dengan terjadinya kasus koperasi simpan pinjam ini artinya koperasi tidak memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. UU Cipta Kerja mengatur ketentuan koperasi dapat melayani non anggota, akhirnya terbitlah PP No. 7 Tahun 2021 yang isinya mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak melayani masyarakat.

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Ahmad Sidiq Zaelani; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The legal certainty of joint property in a polygamous marriage involves justice which is the right of the wives. In the Religious Courts, addition to the courts must resolve cases of polygamy permits, the courts also have to adjudicate related to the distribution of joint property. The division of joint property must comply with the provisions of Article 65 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Article 94 of the Compilation of Islamic Law with the aim of creating justice for polygamous wives. This happened, one of which was in the case of a polygamy permit which was examined and decided in Decision Number: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. So the problems in this study can be formulated as follows: (1) How is the distribution of joint property in polygamous marriages based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law? (2) What is the judge's consideration in resolving the distribution of joint assets in polygamy based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law?. The approach method used by the author is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. In this phase of the research the writer uses research methods literature using: (1) The secondary data, in the form of legal materials that are binding on the issues to be investigated (2) Material primary law in the form of Act No. 16 of 2019 About Marriage and the Compilation of Islamic Law. The data was then collected using the Document Study data collection technique and then analyzed using a qualitative juridical method. Abstrak. Kepastian hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami menyangkut keadilan yang merupakan hak istri-istrinya. Di Pengadilan Agama selain pengadilan harus menyelesaikan perkara izin poligami, pengadilan juga harus mengadili terkait pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk terciptanya keadilan terhadap isteri-isteri yang dipoligami. Hal ini terjadi salah satunya pada perkara izin poligami yang telah diperiksa dan diputus pada Putusan Nomor : 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dalam poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam?. Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode Pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Dalam tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan: (1) Data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti (2) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Neizar Albar Muttaqien
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

. With the development of information technology, it should be used as best as possible without any misuse of technology, but in reality online gambling is now increasingly being played in various areas, one of which is Serang City, and crimes like this are a social disease and are against the ITE Law. In an effort to enforce the law, it has not been very serious in handling this case, and anticipatory efforts in tackling this case have not been successful enough so that it has an impact on the people of Serang City doing online gambling very openly when playing the game. 4This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and interviews and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study are in law enforcement efforts so far the Banten Police Cyber Team to ensnare perpetrators of conventional and online gambling crimes with Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code. Due to the limitations of members who have expertise in the IT field. Then in anticipatory efforts carried out by the Banten Police, namely collaboration with the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia regarding the blocking of online gambling sites; conduct special training for members of the police in the field of IT (Information and Technology); complete the facilities and infrastructure; carry out outreach to the public conducted by the Banten Police regarding online gambling. Dengan berkembangnya teknologi informasi, seharusnya di manfaatkan dengan sebaik mungkin tanpa adanya penyalahgunaan teknologi, tetapi dalam kenyataanya perjudian online kini semakin marak dimainkan di berbagai daerah salah satunya Kota Serang, dan kejahatan seperti ini merupakan penyakit sosial serta bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Dalam upaya penegakan hukumnya belum begitu serius untuk menangani kasus ini, serta upaya antisipatif dalam menanggulangi kasus ini belum cukup berhasil sehingga berdampak kepada masyarakat Kota Serang melakukan perjudian online sangat terang-terangan saat memainkan permainan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Tim Siber Polda Banten untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian konvensional maupun online dengan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Karena adanya keterbatasan dari anggota yang memiliki keahlian dalam bidang IT. Kemudian dalam upaya antisipatifnya yang dilakukan oleh Polda Banten yaitu kerjasama dengan instansi Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terkait pemblokiran situs perjudian online; mengadakan pelatihan khusus kepada anggota kepolisian dibidang IT (Information and Technology); melengkapi sarana dan prasarana; melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Banten tentang perjudian online.

Penerapan Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Siti Nurjanah; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The more rapid the development of science and technology that we can enjoy the benefits of, the more we will feel an increase in criminal acts both in terms of quality and in terms of quantity. The negative impact that is most felt is the increase in criminal acts, especially criminal acts of sexual violence against children In criminal law in Indonesia, chemical castration sanctions are only intended for perpetrators of sexual crimes against children. This castration punishment can be a tool or a sanction for all perpetrators of criminal acts of sexual violence against children because those who are perpetrators of crimes of sexual violence against children will think twice about doing this because there is an additional punishment in the form of chemical castration that awaits the perpetrators of criminal acts. sexual. Based on these problems, this study aims to determine the application of the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence against children based on Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of the literature and using qualitative normative analysis methods. Then the results obtained that the criminal sanction of castration in the context of criminal policy as a form of public policy against perpetrators of sexual crimes against children is also a form of formal public reaction. That the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence is related to the theory of punishment in Indonesia in accordance with the integrative theory as the basis for the formation of criminal sanctions. Keywords: Application of castration sanctions, child protection, sexual violence against children. Abstrak. Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita nikmati manfaatnya, akan makin terasa pula adanya peningkatan tindak pidana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia hanya diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri ini bisa menjadi alat maupun sanksi bagi semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak karena mereka para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk mekakukan tindakan tersebut karena ada hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang sudah menanti para pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa sanksi pidana kebiri dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Bahwa sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual dihubungkan dengan teori pemidanaan di Indonesia sesuai dengan teori integratif sebagai dasar pembentukan sanksi pidana. Kata Kunci : Penerapan sanksi kebiri, perlindungan anak, tindak kekerasan seksual terhadap anak

Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Muhammad Firman Ardiansyah; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In the process of enforcing the law for criminals to be integrated back in the community through the Penitentiary is a place to carry out the construction of Prisoners and Correctional Students. The manifestation of Article 12 of Law No.12 of 1995 on Correctional Services requires that every inmate get a decent place to live, the right to nutritious food and the right to health services. Terkait with health services in Law No. 12 of 1995 mentions that one of the rights of inmates is "to get health services and proper food". But in contrast to the conditions on the ground with the application of the law is difficult to implement. Departing from this, the question arises: How is the fulfillment of health rights for fostered citizens in The Class IIA Banceuy Bandung Correctional Institution based on Law No. 12 of 1995 on Correctional Services? Whatis the concept of good development of health rights to the built citizens in The Correctional Institution Class IIA Banceuy Bandung based on Law No. 12 of 1995 on Correctional Services? . Research on thesis writing uses empirical juridical methods with sampling techniques. The data collection techniques used include observations, interviews and documentation. The results of this study show that the fulfillment of the health rights of lapas residents Class II-A Banceuy Bandung can be said to be insufficient due to lack of medical personnel and or not in accordance with Permenkumham No.M.HH.02.UM.06.04 of 2011,and not in accordance with article 17 paragraph 4 of PP No. 32 of 1999 related to health care outside LAPAS. This requires that the governmentcanbe more careful in understanding the context of the laws and regulations and their derivative regulations at the level of implementation related to the fulfillment of health rights for the citizens can be carried out in accordance with the applicable. Abstrak. Dalam proses menegakan hukum bagi pelaku kejahatan agar terintegrasi kembali dimasyarakat melalui Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana. Pasal 12 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mewajibkan setiap narapidana mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi juga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.” Selanjutnya dengan pelayanan kesehatan didalam UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana ialah “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Namun pada praktiknya penerapan undang-undang dirasa sulit dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut maka timbul pertanyaan: Bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dihubungkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? Serta Bagaimana konsep pembinaan yang baik atas hak kesehatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dihubungkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?. Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik sampling. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak kesehatan wargabinaan LAPAS Kelas II-A Banceuy Bandung belum cukup memadai dikarenakan kurangnya tenaga medis dan atau tidak sesuai dengan Permenkumham No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, dan tidak sesuai pasal 17 ayat 4 PP No. 32 Tahun 1999 terkait penanganan kesehatan diluar LAPAS. Hal ini mengharuskan pemerintah dapat lebih teliti melihat kondisi dilapangan.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan Muhammad Fachrul Rozi; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Fiduciary Guarantee is regulated in Law No. 42 of 1999. Especially in Article 1 number 1 states that this fiduciary guarantee is the submission of property rights on the basis of trust in moving objects both tangible and intangible and non-moving objects especially buildings that cannot be burdened with dependent rights. In the event of a promise injury, there will be a process of execution of fiduciary guarantee objects contained in the fiduciary guarantee certificate that has the executive power as the court's decision that has permanent legal force stipulated in Article 15 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The nature of the execution of Fiduciary Guarantee does not have to wait for the court's decision because the nature of the fiduciary certificate has the same legal force as the court's decision or inkracht. After the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 creditors cannot carry out the execution of fiduciary guarantee objects on the basis of the executory title contained in the Fiduciary Guarantee certificate. Where this certainly makes concerns in the business world, especially financing institutions. This thesis writing aims to obtain results related to the execution of fiduciary bail objects after the birth of the Constitutional Court ruling and to get justice in the execution of fiduciary bail objects. This research study uses a normative juridical approach using analytical dedexriptive research specifications, data collection techniques used are literature methods using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis methods with qualitative normative. The result of this study is that the interpretation carried out by the Supreme Constitutional Court regarding Article 15 raises new problems that harm the creditors and justice that should have existed becomes un-implemented as it should be. Abstrak. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Khusunya pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaminan fidusia ini adalah penyerahan hak kepemilikan dengan dasar kepercayaan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam hal terjadinya cidera janji maka, akan terjadinya suatu proses eksekusi objek jaminan fidusia yang terkandung dalam sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat dari pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tidak harus menunggu putusan pengadilan dikarenakan sifat sertifikat fidusia tersebut berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan atau inkracht. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas dasar titel eksekutorial yang terkandung dalam sertifikat Jaminan Fidusia. Dimana hal ini tentunya membuat kekhawatiran dalam dunia usaha khususnya lembaga pembiayaan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deksriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode Analisa data dengan normative kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwsannya penafsiran yang dilakukan oleh Mahakamh Konstitusi terkait Pasal 15 menimbulkan permasalahan baru yang merugikan pihak kreditur serta keadilan yang telah seharusnya ada menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Media Praktik Ilmu Hitam Dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Nabilla Qadar Salsabbil
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Children are the reflection of the attitude of life of a nation that has the right to survival, grows and develops, participates, and is entitled to protection from acts of violence and discrimination and civil rights and freedoms. These days, almost every day we hear news or read in the mass media about cases of violence such as torture, beatings, persecution, captivity, sexual abuse, and even child murder. Ironically, the perpetrators of such acts of violence involve people closest to both the family such as father / biological mother, father/stepmother, brothers, or communities in the child's environment. Children who are victims of violence until now have not received adequate social care/services from the government and the community, causing trauma and hindering the future of children. The writing of this thesis aims to explain the difference between the criminal acts of child abuse in criminal law in Indonesia and Islamic criminal law as well as the accountability of child abusers in criminal law in Indonesia and Islamic criminal law. In doing or solving the problems in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research researched only literature data or secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basis of the theory used is the comparative theory of law, the theory of legal accountability, and the theory of Islamic criminal law. The arrangement on the crime of persecution is regulated in articles 351-355 of the Criminal Code where persecution is classified into several types of persecution with different numbers of sanctions. While the arrangement of persecution according to Islamic criminal law persecution is threatened with two levels of sanctions, namely the main punishment has Qisas described in the Qur'an surah Al-Baqarah verses 178-179, while the punishment of its successor is diyat. Keywords: Comparison, persecution, Criminal Code, Islamic criminal law. Abstrak. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mendengar berita atau membaca di media massa tentang kasus kekerasan seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, penyekapan, pelecehan seksual bahkan pembunuhan terhadap anak. Ironisnya pelaku tindak kekerasan tersebut melibatkan orang terdekat baik keluarga seperti ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri, saudara ataupun masyarakat di lingkungan anak berada. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan hingga kini belum mendapatkan penanganan/pelayanan sosial secara memadai baik dari pemerintah imaupun masyarakat, sehingga menimbulkan traumatis dan menghambat masa depan anak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan tindak pidana penganiayaan anak dalam hokum pidana di Indonesia dan hokum pidana Islam serta pertanggungjawaban pelaku penganiayaan anak dalam hokum pidana di Indonesia dan hokum pidana Islam. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori hokum pidana Islam. Pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-355 KUHP dimana penganiayaan di klasifikasikan kedalam beberapa jenis penganiayaan dengan jumlah sanksi yang berbeda-beda. Sedangkan pengaturan tentang penganiayaan menurut hokum pidana Islam penganiayaan diancam dengan dua tingkatan sanksi yaitu hukuman pokoknya adalah Qisas yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178-179, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat. Kata Kunci: Perbandingan, penganiayaan, KUHP, hokum pidana Islam.

Implementasi Sistem E-Court Perkara Perdata dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Rizkya Ahdiyati; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. With the establishment of PERMA Number 1 of 2019 concerning the administration of cases in court electronically, the e-Court system was born. E-Court was born to realize a simple, fast and low cost trial. To realize the judicial service is difficult to achieve without the support of information technology and human resources. Especially during the current pandemic, with the presence of the e-Court system, it is hoped that this will be one of the answers to some of the problems faced by the community. This study aims to determine, analyze, and provide an understanding of the implementation of e-Court and the inhibiting factors in the implementation of e-Court at the Bandung District Court. This study uses a normative juridical research method. The research data was collected by means of interviews with judges, advocates and the public at the Bandung District Court. The data analysis used in this thesis is using descriptive analysis method. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of e-Court at the Bandung District Court has been running in accordance with the provisions stipulated in PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial in Courts. But in practice, e-Court at the Bandung District Court is still a lot of people who choose to use the manual system instead of using the e-Court system itself. In the implementation of e-Court at the Bandung District Court itself, there are several factors that hinder its implementation, namely the e-Court system, poor internet connection, lack of understanding and information about e-Court in the community and the lack of human resources in the Bandung District Court which makes the implementation of e-Court Court at the Bandung District Court has not been implemented optimally. Due to these obstacles, the principle of a simple, fast and low cost trial has not been fully realized. Abstrak. Dengan dibentuknya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik maka lahirlah sistem e-Court. E-Court lahir untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan pelayanan peradilan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi serta sumber daya manusia. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, dengan hadirnya sistem e-Court ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan e-Court serta faktor penghambat dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan hakim, advokat dan masyarakat yang beracara di Pengadilan Negeri Bandung. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Bandung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tapi dalam pelaksanaannya, e-Court di Pengadilan Negeri Bandung masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan sistem manual daripada menggunakan sistem e-Court itu sendiri. Dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bandung sendiri terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sistem e-Court, koneksi internet yang buruk, minimnya pemahaman dan informasi mengenai e-Court di masyarakat serta kurangnya SDM di Pengadilan Negeri Bandung yang membuat pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bandung belum terlaksana secara optimal. Yang mana dengan adanya kendala tersebut asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum dapat terwujud sepenuhnya.

Page 10 of 52 | Total Record : 515

8 9 10 11 12

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA