Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series: Law Studies

BCSLS
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282493 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 515 Documents

10 11 12 13 14

Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Widya Sapitri
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This legal writing uses a normative juridical approach to analyze various laws and regulations so that secondary data is obtained in the legal field. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. and data collection techniques, namely through documentation studies, literature studies, further analysis using a deductive syllogism to describe and enlighten the problems that have been researched based on the materials that have been collected. The case of corruption in the sale and purchase of positions by regional heads has occurred again, this time in the Probolinggo district government. This paper analyzes efforts to prevent the recurrence of cases in the aspects of regulation, supervision, integration, and the pattern of relations between political positions and the bureaucracy. From the regulatory aspect, there are regulatory gaps related to the terms and conditions regarding the filling of village head vacancies by village head officials from ASN. From the aspect of supervision, KASN needs to prepare more effective supervision for ASN. In the aspect of integrity, the integrity development program for state officials and individual ASN needs to be accelerated. The arrangement of the pattern of relations between political officials and the bureaucracy that is parallel will only occur if both parties make improvements and mutual adjudication. In carrying out its functions, the DPD RI, especially Commission II, which works in pairs from the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform, and KASN need to ensure that public trust in regional heads and ASN does not decrease. Abstrak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridus normatif untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan sehingga yang diperoleh adalah data sekunder pada bidang hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumentasi, studi pustaka, analisis selanjutnya menggunakan silogisme dedukasi untuk menguraikan dan mencerahkan permasalahan yang telah diteliti bedasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Kasus karupsi jual beli jabatan oleh kepala daerah kembali terjadi, kali ini terjadi dilingkungan pemerintah kabupaten probolinggo. Tulisan ini menganalis upaya untuk mencegah terulangnya kembali kasus diaspek regulasi, pengawasan, integrasi, dan pola hubungan antara jabatan politik dan birokrasi. Dari aspek regulasi, terdapat celah regulasi terkait persyarata dan ketentuan mengenai pengisian lowongan jabatan kepala desa oleh pejabat kepala desa dari ASN. Dari aspek pengawasan, KASN perlu menyiapkan pengawasan untuk ASN yang lebih efektif lagi. Pada aspek integritas, program pembangunan integritas bagi penyelenggara negara dan individu ASN perlu diakselerasi. Penataan pola hubungan pejabat politik dan birokrasi yang sejajar hanya akan dapat terjadi apbila kedua belah pihak melakukan perbaikan dan mutual adjudtment. Dalam pelaksanaan fungsinya, DPD RI terutama komisi II yang berpasangan kerja kemendagri, kemenpan RB, dan KASN perlu memastikan agar kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah dan ASN tidak menurun.

Implikasi Hukum atas Putusan Derden Verzet dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan terhadap Sita Eksekusi Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Alya Pradhnyana; Toto Tohir Suriaatmadja; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Derden Verzet is one of the extraordinary legal efforts made by a third party in a civil case. The third party here is the party who in the previous case did not participate in the litigation and or was not involved at all. Derden Verzet is filed when the property rights of the third party have been violated due to a decision. The problem in this research is how the aspects of justice for the decision against Derden Verzet's lawsuit in the case of Number 14/PK/Pdt/2019 in conjunction with Number 133/Pdt.Bth/2012/PN.BB, and excess or legal consequences of Derden Verzet's decision. The research method for this legal research s a normative juridical approach, with a legal analysis method in the form of legal refinement, based on data sources relating to Civil Procedure Law. Suggestions that can be conveyed to the Panel of Judges in writing this Legal Research are to be more careful in granting the request for confiscation of execution so that the determination of the confiscation of execution doesn't violate the property rights of third parties. Abstrak. Derden Verzet adalah salah satu Upaya Hukum Luar biasa yang di ajukan oleh pihak ketiga dalam suatu sengketa keperdataan. Pihak ketiga disini ialah pihak yang pada perkara sebelumnya tidak ikut berperkara dan atau sama sekali tidak terlibat. Derden Verzet diajukan ketika hak milik dari pihak ketiga tersebut telah dilanggar karena adanya suatu putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek keadilan atas putusan terhadap gugatan Derden Verzet dalam perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 jo Nomor 133/Pdt.Bth/2012/PN.BB, dan excess atau akibat hukum atas putusan Derden Verzet tersebut. Adapun yang menjadi metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisi hukum berupa penghalusan hukum, berdasarkan sumber data yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata. Saran yang dapat di sampaikan untuk Majelis Hakim dalam penulisan skripsi ini adalah untuk lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi tersebut tidak melanggar hak milik pihak ketiga.

Tanggung Jawab Puskesmas atas Pemberian Vitamin Kadaluwarsa kepada Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Jo. Buku III KUHPerdata Fikri Fadhil Jaenuddin; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In puskesmas there are pharmaceutical services that include drug management and clinical pharmacy services. One of the efforts to strengthen health facilities, requires health workers including pharmacists and pharmacy in charge of health centers to have the ability to organize health services according to standards. Pharmacists as the person in charge of pharmaceutical services in puskesmas must carry out pharmaceutical services in accordance with standards in order to improve the quality of service and patient safety. In 2019 there were events carried out by Health Center (Pharmacist) officers in giving drugs to patients. A pregnant woman named Novi aged (21) in Penjaringan, North Jakarta was given expired vitamins when checking the contents at Kamal Muara Health Center, Penjaringan. In the vitamin B6 wrap for fetal boosters, there is an expired statement in April 2019 that has been crossed out. The purpose of this study is the known classification of pharmacists' actions on the provision of expired vitamins to patients when viewed from Book III of the Civil Code. And the known responsibility of puskesmas to patients for the provision of expired vitamins is reviewed from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2016 concerning Standards of Pharmaceutical Services in Puskesmas Jo. Buku III KUHPerdata. The method of approach used is normative juridical, the research specifications in this research are descriptive analytical, data collection techniques in this research literature study as well as analytical methods in this study using qualitativ analysis methods. Then it was obtained the result that there was an omission committed by the Pharmacist. Pharmacist's actions included in unlawful acts and health centers must be responsible for the actions of the pharmacist. Abstrak. Di Puskesmas terdapat pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Salah satu upaya penguatan fasilitas kesehatan ini, menuntut tenaga kesehatan termasuk Apoteker dan penanggung jawab farmasi di Puskesmas untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar. Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pada tahun 2019 terdapat peristiwa yang dilakukan petugas Puskesmas (Apoteker) dalam memberikan obat kepada pasien. Seorang ibu hamil bernama Novi berumur (21) di Penjaringan, Jakarta Utara diberikan vitamin kedaluwarsa saat memeriksakan kandungan di Puskesmas Kamal Muara, Penjaringan. Dalam bungkus vitamin B6 untuk penguat janin itu, ada keterangan kedaluwarsa pada April 2019 yang telah dicoret. Tujuan penelitian ini adalah Diketahuinya klasifikasi perbuatan Apoteker atas pemberian vitamin kadaluwarsa kepada pasien jika ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Serta Diketahuinya tanggung jawab Puskesmas kepada pasien atas pemberian vitamin kadaluwarsa ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kerfarmasian di Puskesmas Jo. Buku III KUHPerdata. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Apoteker. Perbuatan Apoteker termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta puskesmas harus bertanggung jawab atas perbuatan apoteker tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret Tanpa Izin sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Riefa Adzany; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Advances technology and information affect the use of portrait in daily life, especially in business sector because can increase selling value. However, technology advances provide risks because easy access to online platforms can misused by others and used as personal gain. Case in use unauthorized portraits taken through blog sites and used for advertising to reap profits cause losses for portrait owners. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta regulated the rights of the creator and procedures for using portraits which part of copyrighted works that receive legal protection. This research was conducted to find out the legal protections against the use of portrait works without permission as advertisements and how legal efforts can be made by owners of portrait works used without permission. This research uses normative juridical methods, research specifications using descriptive analytical, type of data used is secondary data, data collection techniques library research, data analysis techniques using qualitative juridical.Based on the results of this research, preventive legal protection is obtained before the occurrence of violations or prevention efforts in the form of registering objects of creation to Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual and applying a license. Repressive protection is carried out after violations through the Pengadilan Niaga and Arbitration and Alternative Institutions of Dispute Resolution. In addition, legal efforts can pursued by the creator are civil legal efforts by filing damages to Pengadilan Niaga and criminally by filing a complaint that settlement in litigation path can be carried out, in addition can pursued through non-litigation channels. Abstrak. Kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi penggunaan potret dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor bisnis karena dapat meningkatkan nilai jual dan merupakan aspek yang penting. Namun, adanya kemajuan teknologi memberikan risiko karena akses yang mudah pada platform online dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan digunakan sebagai keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi dalam penggunaan potret tanpa izin yang diambil melalui situs blog dan digunakan untuk iklan untuk meraup keuntungan yang menimbulkan kerugian untuk pemilik potret. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak pencipta dan prosedur menggunakan potret yang merupakan bagian dari karya cipta yang mendapat perlindungan hukum.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan karya potret tanpa izin sebagai iklan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik karya potret yang digunakan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penilitian ini, diperoleh perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau upaya pencegahan berupa mendaftarkan objek ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan lisensi. Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yaitu upaya hukum secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan agar penyelesaian dijalur litigasi dapat terlaksana, selain itu dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi.

Pemberian Hak Hak yang Timbul terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT X Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 Ranti Amya Qalbia; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Workers are part of society whose welfare must be improved through improving workers' rights, especially during this pandemic condition which makes workers' welfare levels decrease.As in the case of termination of employment,workers must receive an amount greater or at least the same amount as regulated by the previous law, namely the Manpower Act. As a means of implementing development, Workers must receive guarantees and fulfill their rights and obligations. Termination of Employment (PHK) is basically a complex problem, both the causal factors and the impact it will cause, because it will be related to the problem of unemployment, crime, and job opportunities along with the increasing number of the workforce. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows (1) How do companies perform layoffs for reasons of efficiency according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in conjunction with Government Regulations (PP) concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest, and Termination? (2) How are the rights that arise for workers due to layoffs carried out by companies according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? Abstrak. Pekerja adalah bagian dari masyarakat yang harus ditingkatkan kesejahterahaan melalui perbaikan hak-hak pekerja apalagi kondisi pandemik ini yang membuat pekerja semakin menurun tingkat kesejahterahaannya. Seperti dalam kasus terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) maka pekerja seharus mendapatkan jumlah yang lebih besar atau minimal sama jumlahnya sebagaimana diatur oleh undang-undang terdahulu yakni Undang-undang Ketenagakerjaan. Sebagai sarana pelaksana pembangunan, Pekerja harus mendapat jaminan dan pemenuhan atas hak serta kewajibannya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampak yang akan ditimbulkannya, karena akan terkait dengan masalah pengganguran, kriminalitas, dan peluang kesempatan kerja seiring dengan laju jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat. Berdasarkan fenomena tersebut,maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana perusahaan melakukan PHK karena alasan efisiensi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja? (2) Bagaimana pelaksanaan hak-hak yang timbul bagi pekerja karena adanya PHK yang dilakukan perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita Hamil yang Dipekerjakan di Tempat yang Beresiko di PT X Bekasi Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Salsabila Aura Putri; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Hubungan kerja tidak selalu berjalan dengan lancar sehingga memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan perusahaan dalam hal Wanita Hamil. Fenomena yang menarik untuk dibahas terkait wanita hamil dalam penelitian ini, yaitu dilatarbelakangi oleh faktor perusahaan yang menempatkan Wanita hamil di tempat yang beresiko, aturan mengenai Wanita hamil yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Wanita hamil di jadikan alasan untuk dipekerjakan ditempat yang beresiko ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengatahui Tanggung Jawab Perusahaan di Bekasi dihubungkan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Teknik pengumpulan data ini melalui studik kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Metode analitis data ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum di perusahaan X di bekasi wanita yang sedang hamil diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi. Tanggung jawab di perusahaan X tersebut juga tidak maksimal. Dampaknya adalah tingginya kasus bayi meninggal dan keguguran janin akibat tekanan kerja bagi pekerja wanita . The working relationship does not always run smoothly, thus allowing for disputes between workers and the company in terms of pregnant women. An interesting phenomenon to be discussed regarding pregnant women in this study, which is motivated by the company's factors that place pregnant women in risky places, the rules regarding pregnant women which are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Employment. This study aims to find out the reasons for pregnant women to be used as an excuse to be employed in a risky place in terms of Law No. 13 of 2003 concerning Employment and to find out the Company's Responsibilities in Bekasi related to Law No. 13 of 2003 concerning Employment. This research method is normative juridical using descriptive analytical research specifications. This data collection technique is through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This data analytical method is a qualitative method. Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection at company X in Bekasi is for pregnant women to be given jobs that are not in accordance with the conditions. The responsibility in company X is also not optimal. The impact is the high number of infant deaths and miscarriages due to work pressure for female workers

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indri Ishfahani Muttaqin; Sri Poedjiastoeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Dalam suatu perkawinan tentu saja baik suami maupun isteri tentu saja mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga suami maupun isteri harus dapat menjalankan peran serta hak dan kewajiban untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila peran tersebut tidak dapat bdipenuhi maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat pada terjadinya suatu perceraian, salah satu yang menjadi faktor utama perceraian adalah faktor ekonomi. Menurut Pengadilan Agama Garut kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi UU Perkawinan dalam mencegah terjadinya perceraian khususnya di masa pandemi; Upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dimasa pandemi; Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan Spesifikasi Penelitian Deskriptif Analitis, Teknik pengumpulan data melalui Yuridis Normatif, dan Teknik analisis data menggunakan Yuridis Kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa undang-undang perkawinan tidak terimplementasi dengan baik khususnya dimasa pandemi, hal tersebut karena tingginya kasus perceraian dimana di Kabupaten Garut hingga bulan Desember 2021 sudah mencapai 5.700 perkara gugatan perceraian. Faktor utama yang menjadi penyebabnya yaitu permasalahan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan banyaknya warga Garut yang merantau untuk mencari nafkah di luar kota. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dimasa pandemi yaitu dengan adanya sosialisai dari pemerintah kepada calon mempelai mengenai perkawinan, perlunya pendalaman pemahaman dan penghayatan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri bukanlah sebagai kesepakatan biasa yang dapat dengan mudahnya diputuskan, akan tetapi perkawinan adalah kesepakatan yang melibatkan Tuhan, adanya Komitmen Internal, Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Kata Kunci: Perkawinan, perceraian, Covid-19

Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Liar di Kabupaten Belitung Timur Dihubungkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meli Rosmita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study uncovers the phenomenon of illegal tin mining in east Belitung Regency, where Belitung Island is very famous for tin production and has become one of the main fields of economic activity. This study uses a qualitative approach, data collected from orl and written sources. Oral sources in the form of sources from the East Belitung police, miners. The data from this resource is in the form of interviews. While the written data in the form of books, journals, etc. in this thesis in how to account for these illegal mining actors and how the mining practices are carried out. From the existence of illegal tin mining, it is very bad for the Environmental Management and Protection and Low no. of 2009, and relates to several articles relates to mining. The results of the study show that the impact of mining is very influential in the future, and has a negative impact that result in environmental damage and changes in river flow. The author’s suggestion, for the common good, there must be cooperation between the community and local government in monitoring mining activites in the East Belitung area and the role of the police is more optimized so that it wil ensure the creation of mining that is more environmentally friendly. Abstrak. Penelitian ini menguak fenomena penambangan timah liar di Kabupaten Belitung Timur, dimana Pulau Belitung ini sangat terkenal akan penghasilan timah dan sudah menjadi salah satu bidang utama dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dari sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan berupa narasumber dari kepolisian Belitung Timur, penambang. Data dari narasumber ini berupa wawancara. Sedangkan data tulisan berupa buku, jurnal dll yang berkaitan dengan skripsi ini. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku penambangan secara liar ini dan bagaimana praktek penambangannya. Dariadanya penambangan timah liar maka sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU No. 4 Tahun 2009, dan berkaitan dengan beberapa pasal yang berhubungan dengan pertambangan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dampak pertambangan ini sangat berpengaruh dimasa yang akan datang, dan berdampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan aliran sungai. Saran penulis, demi kebaikan bersama harus adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengawasan kegiatan penambangan yang berada didaerah Belitung Timur dan peran dari kepolisian lebih dioptimalkan sehingga akan menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

Perlindungan Hukum pada Masyarakat Atas Penggunaan Ulang Alat Rapid Diagnostic Test-Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 Andiko Septianto Nugroho; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Coronavirus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) affects the development of health in daily life, especially in pharmaceutical devices. Rapid Diagnostic Test-Antigen (RDT-Ag). RDT-Ag is the most important aspect in field of health. RDT-Ag is a fast-tracking tool to detect the presence of coronavirus in a person's body. With the importance of RDT-ag makes a handful of people in company X reuse RDT-Ag to obtain personal benefits cause losses for health care recipients. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 Tentang Penggunaan RDT-Ag Dalam Pemeriksaan Covid-19 regulates the right of health care recipients to legal protection. This study was conducted to find out the effect of the reuse of RDT-Ag on health care recipients and how legal protection of the reuse of RDT-Ag on health care recipients. This research uses normative juridical approach methods, with research specifications using descriptive analytical, the type of data used is secondary data, with literature study data retrieval techniques and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the result, can be known the impact of the reuse of RDT-AG can transmit corona virus to a person's body. Preventive legal protection is obtained before the occurrence of violations or prevention efforts in the form of swab antigens in trusted place and already have a clear operating permit in framework of self-protection as a preventive measure. Repressive protection may be carried out after the occurrence of violations through the General Court and the Arbitration and Alternative Institutions of Dispute Resolution. Abstrak. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mempengaruhi perkembangan pada bidang kesehatan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada alat kefarmasian. Salah satunya alat Rapid Diagnostic Test-Antigen (RDT-Ag). Alat saat ini merupakan aspek terpenting dalam bidang kesehatan. RDT-Ag merupakan alat pelacakan cepat untuk mendeteksi adanya coronavirus dalam tubuh seseorang. Namun dengan pentingnya alat tersebut membuat segelintir oknum pada perusahaan X melakukan penggunaan ulang alat RDT-Ag untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 Tentang Penggunaan RDT-Ag Dalam Pemeriksaan Covid-19 mengatur mengenai hak penerima pelayanan kesehatan untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek dari penggunan ulang alat RDT-Ag terhadap penerima pelayanan kesehatan serta bagaimana perlindungan hukum atas penggunaan ulang alat RDT-Ag terhadap penerima pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui dampak dari penggunaan ulang alat RDT-AG yang dapat menularkan virus corona terhadap tubuh seseorang. Diperoleh perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau upaya pencegahan berupa melakukan swab antigen di tempat yang terpercaya dan sudah memiliki izin operasi yang jelas dalam rangka proteksi diri dan sebagai upaya pencegahan. Perlindungan represif dapat dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Peradilan Umum dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hak-Hak Pekerja yang di PHK Akibat Pandemi Covid-19 di PT.X Kota Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Delfian Januar Ramadhan; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The workforce can be said to be the backbone of a company, labor is also often used as a benchmark for the success of a company. With a fairly large role in a company, of course, workers must be guaranteed and protected their rights and obligations. Every year, the event of Termination of Employment (PHK) has become a fairly complicated problem due to the underlying factors and the post-event impact. the layoffs. During the Covid-19 pandemic, many companies used the Covid-19 factor as a justification for taking layoffs for workers. This is reinforced by the issuance of Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Corona Virus Disease (Covid-19) Non-Natural Disasters as National Disasters. An interesting phenomenon to discuss is whether the Covid-19 pandemic can be used as a reason for company force majeure in carrying out layoffs and whether the company has fulfilled the rights of post-layoff workers based on a case study at PT. X Bandung City in terms of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research method is normative juridical using descriptive analytical research specifications. This data collection technique is through library research using secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials. This data analysis method is a systematic interpretation method. Based on the results of the study, it was concluded that the layoff procedure at PT. X Bandung City cannot be categorized as a force majeure event because it is not an act of god and the company must fulfill the rights of post-layoff workers in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower jo. Law No. 11 of 2020 concerning Job CreationAbstrak. Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai tulang punggung sebuah perusahaann, tenaga kerja juga kerap dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah perusahaan. Dengan adanya peran yang cukup besar dalam sebuah perusahaan, tentunya tenaga kerja harus dijamin dan dilindungi hak-hak serta kewajibannya.Pada setiap tahun, peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah menjadi masalah yang cukup rumit dikarenakan faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampak pasca peristiwa PHK tersebut. Masa pandemi Covid-19, banyak sekali perusahaan yang menjadikan faktor Covid-19 sebagai suatu alasan pembenar dalam melakukan tindakan PHK terhadap pekerja. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Fenomena yang menarik untuk dibahas adalah mengenai apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan force majeur perusahaan dalam melakukan PHK dan apakah perusahaan telah memenuhi hak pekerja pasca PHK berdasarkan studi kasus di PT.X Kota Bandung ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode analisis data ini adalah metode penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur PHK di PT.X Kota Bandung tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa force majeur karena bukan sebuah act of god dan perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja pasca PHK sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Page 12 of 52 | Total Record : 515

10 11 12 13 14

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA