Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series: Law Studies

BCSLS
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282493 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 515 Documents

9 10 11 12 13

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Timbul karena Kerusakan Barang dalam Jual Beli Online melalui Platform Shopee Dihubungkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Hasya Fazni Pratiwi; M.Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This writing is entitled "The Responsibilities of Business Actors for Losses Due to Damage to Goods in Selling Online Through the Shopee Platform Linked to the Law on Information and Electronic Transactions". This research is motivated by the event that a consumer gives goods but when the goods arrive in the hands of consumers the goods do not function at all, consumers also complain to business actors but the business actors concerned do not respond to these consumer complaints. This study was conducted with the aim of knowing the responsibilities of business actors in buying and selling online and what are the legal remedies. The research method used in this research is normative juridical research. Normative juridical research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. This study aims to analyze the principles, rules and legal doctrines using secondary data and supported by primary data. Abstrak. Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Timbul Karena Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Online Melalui Platform Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peristiwa yaitu seorang konsumen memberi barang namun saat barang tersebut sampai di tangan konsumen barang nya tidak berfungsi sama seklai, konsumen pun complain pada pelaku usaha namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak menanggapi complain konsumen tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli online dan bagaimana upaya hukum nya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktin-doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer.

Tanggung Jawab atas Kerugian Pemberian Injeksi Natridin dan Naufalgis oleh Peserta Didik Tanpa Pendampingan Perawat yang Menimbulkan Efek Samping Bagi Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan Dihubungkan dengan Kode Etik Perawat Indonesia Noor Naifah Salsabila; M Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research was motivated by the incident of a baby who almost died from vomiting and weakness and flatulence, allegedly caused by the actions of students who were still practicing nursing at the hospital injecting drugs that were not according to procedures to patients on full nurse orders. Nurses are one of the professions whose services must meet standards of nurcing practice, code of ethics, and morals. If nurses provide health services that do not meet competency standards, they will be considered negligent. Negligence or mistakes made by health workers against patients will result in harm to patients, both material and non-material. This study examines how the losses of patients from giving injections by students who are still practicing nursing in hospitals and how the responsibility for losses from giving injections is reviewed from Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers associated with the Indonesia Nurse Code of Ethics. The author uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. In addition, the data collection technique used in this research is literature study. The data analysis method in this study is qualitative because it connects one article with another article in the legislation used. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan peristiwa seorang bayi yang nyaris tewas akibat muntah-muntah dan lemas serta perut kembung, diduga disebabkan oleh tindakan mahasiswa yang masih praktik keperawatan di rumah sakit menyuntikkan obat tidak sesuai prosedur kepada pasien atas perintah perawat penuh. Perawat merupakan salah satu profesi yang dalam pelayanannya harus memenuhi standar praktik keperawatan, kode etik, dan moral. Jika perawat memberikan pelayanan kesehatan tidak memenuhi standar kompetensi maka mereka akan dianggap lalai. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien akan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, baik materil maupun non materil. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana kerugian pasien atas pemberian injeksi oleh mahasiswa yang masih praktik keperawatan dirumah sakit dan bagaimana tanggung jawab atas kerugian dari pemberian injeksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena menyambung satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan.

Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Anggi Muhammad Fadil; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstact. Thetrade in protected animals is a criminal act that has a major influence on the balance of the ecosystem of living things in nature. illegal trade in protected animals, one of the impacts is the extinction of these protected animals. The trade in wild animals is said to be illegal if it does not have an official permit from the government and the Natural Resources Conservation Agency. The crime of trafficking has been regulated in Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. First, to understand the law enforcement of the crime of trafficking in protected animals in the Bandung city area. Second, to understand the policy of the Bandung city government towards the crime of trafficking in protected animals. In this study, the authors used a normative juridical approach. research specifications, this research is descriptive analytical. prioritizing library research to obtain library materials as basic data, which is supported by field research. The result of this study is that law enforcement in various forms aims to ensure that laws and regulations in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems can be obeyed by all levels of society and that violators are given strict sanctions in order to provide a deterrent effect and support efforts to enforce Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. And the community in the conservation of natural resources plays a very important role in the success of the conservation effort itself. The participation and cooperation between the community and the government will certainly be a great synergy in conservation efforts. Abstrak. Perdagangan hewan dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. perdagangan ilegal hewan dilindungi salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada hewan yang dilindungi tersebut. Perdagangan hewan liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertama, Untuk memahami penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah kota Bandung. Kedua, Untuk memahami kebijakan pemerintah kota Bandung terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera dan mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayatu memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata Ronaa Nabila Azzahra; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Currently, there are many cases of criminal acts committed by members of the police. One of the cases is the criminal case of selling firearms by police officers to KKB. The government has designated KKB as a terrorist because they have committed many acts of violence and murder. The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility of police officers as perpetrators of criminal acts of selling firearms to KKB. This study uses a normative juridical method. Based on the results of the study, it was found that the criminal responsibility of police officers who sold firearms to KKB based on the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Ammunition did not differ from criminal liability if the perpetrator was a civilian. Because the law is universal and there are no specific rules regarding criminal liability for members of the police. However, if the perpetrator is a member of the police, it can be used as a weight in the trial which will determine how long he will be given a sentence. And an additional trial will be held after the sentence is sentenced by the judge. Police officers who commit crimes will be tried by the Indonesian National Police because the police officers have violated the professional code of ethics. In the judge's decision number 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, the judge sentenced him to imprisonment for six years because it referred to Article 22 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, in which the period of arrest and detention must be deducted entirely from the sentence imposed. Abstrak. Saat ini banyak sekali kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Salah satu kasusnya adalah kasus tindak pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB. Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai teroris, karena mereka telah melakukan banyak tindak kekerasan dan pembunuhan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana penjualan senjata api kepada KKB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi tidak memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana jika pelaku yang merupakan warga sipil. Karena dalam undang-undang tersebut bersifat universal dan tidak ada aturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota polisi. Namun jika pelaku merupakan anggota polisi maka dapat dijadikan hal pemberat dalam persidangan yang nantinya akan menentukan berapa lama ia akan diberi hukuman. Dan akan dilaksanakan sidang tambahan setelah hukuman dijatuhi oleh hakim. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan disidang etik polri, karena anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik Profesi. Dalam putusan hakim nomer Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun karena merujuk kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Dicky William
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marketplace is an online forum for business actors and consumers to transact as well as sellers and buyers. There are no specific criteria to become a seller (seller) in the martketplace. Business actors can sell any goods, but there are regulations in the marketplace that cannot sell certain and dangerous goods such as firearms. It’s different with drugs, currently selling drugs in the marketplace is very easy to find, even drugs that are not sold in Indonesia can be easily found in the martketplace. These drugs are not guaranteed safety even including counterfeit drugs. The problems of this research are: 1) how is the regulation on the circulation of counterfeit drugs in Indonesia through the market in law no 36 of 2009 concerning health jo Law no. 11 of 2008 concerning information and elektonic transaction 2) Why is the circulation of counterfeit drugs rampant in indoensia through the marketplace? 3) how to enforce the law on the practice of selling counterfeit drugs through the marketplace. The research method used is a normative approach so that is a sociological juridical approach, meaning an approach that focuses on the of law (Das Sollen) and is combined with examining social facts (Das SeIn) related in circulation of counterfeit drugs through the market still requires more comprehensive and concrete regulations so that the legal basis is to protect consumers and prevent cyber crime. Abstrak. Marketplace adalah sebuah wadah online bagi para pelaku usaha dan juga para konsumen untuk bertransaksi seperti halnya penjual dan pembeli. Tidak ada kriteria khusus untuk menjadi seller (penjual) dalam marketplace. Pelaku usaha pun dapat menjual barang apa saja, namun ada regulasi dalam marketplace yang tidak boleh menjual barang barang tertentu dan berbahaya seperti senjata api. Lain hal nya dengan obat-obatan, saat ini pejualan obat-obatan di marketplace sangat mudah ditemukan, bahkan obat yang tidak dijual di Indonesia dapat dengan mudahnya ditemukan di marketplace. Obat- obatan ini tidak terjamin keamanannya bahkan bisa jadi termasuk obat palsu. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana regulasi peredaran obat palsu di indonesia melalui marketplace dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Trasaksi Elektronik 2) Mengapa di Indonesia merajalela peredaran obat palsu melalui marketplace? 3) Bagaimana penegakan hukumnya praktik pengedar obat palsu melalui marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis artinya yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum (Das Sollen) dan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta social (Das SeIn) yang terkait dalam.. Adapun dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan peredaran obat palsu melalui marketplace masih memerlukan regulasi yang lebih komprehensif dan konkret agar menjadi dasar hukum melindungi para konsumen dan mencegah terjadinya kejahatan cyber.

Kajian Viktimologis terhadap Korban Pencabulan pada Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Hak Anak Dias Ayustie Munandar; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The crime of obscenity against minors can be carried out by families who are supposed to be the safest and safest places for children, but in fact the family can be the most dangerous place for children, as in the cases in the Sukabumi area, sexual abuse of minors was carried out. by his own parents. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence committed in the family environment. This research is a normative juridical research using a victimological approach based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by being given to victims of child molestation committed by biological parents in the Indonesian criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future. Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur bisa dilakukan oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan tempat teraman bagi anak, namun justru keluarga bisa menjadi tempat yang paling berbahaya bagi anak, seperti pada kasus-kasus di wilayah Sukabumi, pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan viktimolgis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.

Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya terhadap PT X di Kecamatan Haurwangi Salsabila Zahra Pebriani; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental protection and management planning is regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One of the factors that can interfere with the preservation of environmental functions is environmental pollution where pollution can come from poor waste management. PT.QL Agrofood, a company engaged in laying hens in Mande District, Cianjur Regency, has not yet met waste management standards and does not have a liquid waste management permit. This study was made to determine the management of liquid waste from chicken farming activities by PT. QL is linked to the Regulation of the Minister of Agriculture Number 31 Ot.140/2/2014 concerning Guidelines for Good Broiler and Layer Chicken Cultivation and to find out the law enforcement against PT. QL which disposes of liquid waste from chicken farming activities. The approach method used in this research is juridical which emphasizes the science of law. And the method of collecting data in this research is using library research or it can be called, by collecting secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. For the fulfillment of secondary data, it is necessary to conduct interviews with related parties. The result of this research is waste management at PT. QL Agrofood is not running well, where in the management of waste produced from chicken farms there is no clarification process and also does not have a Waste Water Management Installation (IPAL) to manage waste into water that is safe for the environment so that the waste produced pollutes the environment. With the violation committed by PT. QL Agrofood then DLH Cianjur and BPLH West Java Province enforce the law by providing administrative sanctions. Abstrak. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup. Salah satu faktor yang dapat mengganggu pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dimana pencemaran dapat berasal dari pengelolaan limbah yang tidak baik. PT.QL Agrofood perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur di Kecamatan Mande kabupaten cianjur ini ternyata belum memenuhi standar pengelolaan limbah serta tidak memiliki izin pengelolaan limbah cair. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengelolaan limbah cair dari aktivitas ternak ayam oleh PT. QL dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap PT.QL yang membuang limbah cair dari aktivitas ternak ayam. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis yang menekankan pada ilmu hukum. Serta metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan atau dapat disebut , dengan cara mengumpulkan data sekunder dimana meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk terpenuhinya data sekunder, maka dibutuhkan wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Hasil penelitian ini ialah pengelolaan limbah yang ada di PT. QL Agrofood tidak berjalan dengan baik, dimana dalam pengelolaan limbah hasil dari peternakan ayam ini tidak ada proses klarifikasi dan juga belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah menjadi air yang aman terhadap lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan mencemari lingkungan. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. QL Agrofood maka DLH Cianjur dan BPLH Provinsi Jawa Barat melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi administrative.

Penggunaan Logo Merek Terdaftar yang Menyerupai Sketsa Monumen Selamat Datang erdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Riska Andina Putri; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract A brand is a sign to distinguish a product produced by a person or a legal entity from a product produced by another party. The arrangement regarding brands that must be rejected is regulated in The Brand Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.But in fact there are registered brands that resemble welcome monument sketches. This research aims to find out the Legal Protection for registered brands that resemble welcome monument sketches under Brand Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications and the legal consequences of the use of registered brand logos that resemble welcome monument sketches reviewed from Brand Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Research methods use normative juridical approaches using secondary data in the form of primary legal materials, obtained through (Library Research) using research specifications that are descriptive of analysis and then analyzed qualitatively. The results showed the legal consequences of the use of a registered brand logo that resembled a welcome monument sketch, namely Grand Indonesia was sanctioned to pay compensation of 1 billion to heirs Henk Ngantung as the copyright holder of the welcome monument sketch work. nonconformity of the Brand & IG Law in the registration of Grand Indonesia, where the Grand Indonesia brand should be denied registration. The existence of similarities between the logo and the welcome monument sketch is the reason for the rejection of the Registration of the Grand Indonesia brand. Keywords: Legal protection, registered marks, sketches, unauthorized Use. Abstrak Merek merupakan tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Pegaturan mengenai merek yang harus ditolak sudah diatur didalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Tetapi pada faktanya terdapat merek terdaftar yang menyerupai skesta monumen selamat datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai sketsa monumen selamat datang ditinjau dari Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Akibat hukum dari penggunaan logo merek terdaftar yang menyerupai skesta monumen selamat datang yaitu Grand Indonesia dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 1 milyar kepada ahli wari Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta dari karya sketsa monumen selamat datang tesebut. ketidaksesuaian UU Merek & IG didalam pendaftaran Grand Indonesia, dimana seharusnya merek Grand Indonesia tersebut ditolak pendaftarannya. Adanya persamaan diantara logo dengan sketsa monumen selamat datang itulah yang menjadi alasan untuk ditolaknya pendaftaran merek Grand Indonesia tersebut. Kata kunci: Perlindungan hukum, merek terdaftar, penggunaan tanpa izin

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin di Dalam Kawasan Hutan Dikaitkan dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Aqilah Liandita Ungawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Indonesia is one of the countries that has the largest forest area in the world and has high biodiversity. However, currently Indonesia's forest area is decreasing due to irresponsible human activities. One of the forest destruction that often occurs today is mining in forest areas. The rise of mining in forest areas without permits can accelerate environmental damage and pollution, such as water pollution, deforestation, and poor soil fertility. Therefore, it is important to protect the environment, one of which is preserving the forest, as well as the need for law enforcement and criminal accountability against perpetrators or parties who destroy forests, especially mining in forest areas without a permit because the impacts caused by mining in forest areas are very severe. The purpose of this research is to find out criminal responsibility for mining actors in forest areas without a permit associated with Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method in this research is normative juridical, the approach is carried out by examining theory – theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The data used in this study is secondary data, in legal research, the secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research obtained are criminal liability for mining actors in forest areas without a permit based on the provisions of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction for perpetrators who carry out mining activities in forest areas without a permit, apart from being subject to criminal sanctions, administrative sanctions are also imposed. Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi, saat ini kawasan hutan Indonesia semakin menurun akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Salahsatu perusaskan hutan yang sering terjadi saat ini adalah penambangan dalam kawasan hutan. Maraknya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dapat mempercepat kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, seperti pencemaran air, penggundulan hutan, serta kesuburan tanah yang buruk. Maka dari itu, pentingnya menjaga lingkungan hidup salahsatunya menjaga kelestarian hutan, serta perlunya juga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau pihak – pihak yang melakukan perusakan hutan khususnya penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin karena dampak yang diakibatkan karena penambangan dalam kawasan hutan sangat parah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, didalam penelitian hukum , data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bagi pelaku yang melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin selain dikenakan sanksi pidana dikenakan juga sanksi administratif.

Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Azkiya Kamila Rosadi; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

With the enactment of Job Creation Law, the definition of a Limited Liability Company is broadened, namely a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises. With the categorization of micro and small enterprises into the form of LLC, there are changes in the regulation of the establishment of LLC in general, namely related to the simplification of the stages of establishing LLC as a legal entity and relaxation of the authorized capital of LLC. However, the simplification of establishment has a potential to create juridical problems. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the establishment of an MSE according to the Job Creation Law related to the Law Number 40 of 2007? and (2) What are the implications of the establishment of a MSE under the Job Creation Law on the LLC Principles in the Law Number 40 of 2007? This researcher uses normative juridical research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used method of systematic interpretation and extensive interpretation. The results of this study are the establishment of an individual company has not fulfilled the elements of a legal entity and is not in accordance with the theories of legal entities that have been put forward by previous experts so that the legality of an individual company will be doubted considering that it was founded by 1 founder and is very vulnerable to conflicts of personal interest. and the mixing of company assets with personal assets as well as the loss of authorized capital in the establishment makes it difficult for individual companies to obtain capital from outside parties in large amounts due to the absence of capital guarantees as a means of paying off creditors' receivables. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memperluas pengertian Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Dengan dikategorikannya perseroan perorangan mikro kecil kedalam bentuk PT maka terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian PT secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian PT sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar PT. Hal tersebut namum menyimpan potensi permasalahan yuridis. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana pendirian Perseroan Perorangan menurut UU Cipta Kerja dikaitkan dengan UUPT? dan (2) Bagaimana implikasi pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-UU Cipta Kerja terhadap Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam UUPT? Peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif. Hasil dari penelitian ini adalah pendirian perseroan perorangan belum memenuhi unsur-unsur badan hukum dan kurang sesuai dengan teori-teori badan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya sehingga legalitas dari perseroan perorangan akan diragukan mengingat didirikan oleh 1 orang pendiri sangat rentan terjadinya konflik kepentingan pribadi dan percampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi serta hilangnya modal dasar dalam pendirian mengakibatkan perseroan perorangan sulit mendapatkan modal dari pihak luar dalam jumlah yang besar dikarenakan tidak adanya jaminan modal sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.

Page 11 of 52 | Total Record : 515

9 10 11 12 13

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA